Bhirawa Jombang

Satu Tersangka DB Meninggal, Dinkes Lakukan Fogging

2011-04-15T10:06:00.000-07:00

Jombang, Bhirawa
Demam Berdarah nampaknya masih menjadi ancaman yang menakutkan bagi masyarakat. Dinas Kesehatan Jombang melakukan upaya pencegahan dengan penyemprotan, fogging setelah satu korban diduga tersangka DB meninggal dunia.
Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pencegahan Penyakit (P2), Haryo Purwono mengatakan kasus meninggalnya satu orang yang sempat dirawat di Puskesmas Tembelang masih berstatus tersangka, belum positif DB.” Belum positif DB, mungkin karena ada penyakit lain yang menyertai juga,”tandasnya, Selasa (5/4).
Meski belum postif DB, namun pihaknya membenarkan melakukan fogging di Desa Tembelang yang merupakan daerah meninggalnya tersangka. ” Karena setelah dilakukan pengecekan ke sekitar rumah tersangka tersebut diketahui memang ada tiga lagi yang mengalami gejala. Atau bisa disebut virus DB telah menyebar, sehingga harus disemprot,”imbuhnya seraya mengatakan penyemprotan atau biasa disebut fogging dilakukan juga agar masyarakatnya tidak resah.
Mantan Kepala puskesmas Megaluh ini menambahkan, kasus DB di kabupaten Jombang menunjukkan angka penurunan. Hingga maret 2011, jumlah DB sebanyak 85 kasus, dengan rincian Januari 42 kasus, Februari 36 kasus dan Maret 7 kasus.” Ini jauh dibanding tahun 2010 yakni 201 kasus DB, pada bulan yang sama, dan tahun ini juga tidak ada yang meninggal akibat DB,”bebernya, Selasa (5/4).
Data di Dinkes menyebutkan, Jumlah kasus DB di Jombang terus mengalami penurunan, jika pada 2009 dikethui sebanyak 466 kasus dan pada tahun 2010 sebanyak 433 kasus sedangkan pada 2011 ini yang masuk Dinkes sebanyak 85 kasus. ”Dengan wilayah penyebaran yang hampir merta.” Tertinggi adalah kecamatan diwek dengan jumlah 19 kasus, Bareng dan Ngoro 10 kasus, Perak dan Mojoagung 8 kasus dan Jombang kota 7 kasus,”ungkapnya.
Meski demikian sebagai upaya pencegahan penyebaran virus DB ini, Dinkes akan melakukan penyemprotan hingga 130 kali pada tahun ini. Termasuk untuk pendetiksi dini, kita akan melakukan tes darah dengan Rapid Diagnosa Test (RDT). ” Kita dapat bantuan dari Pemprov alat RDT sebanyak 250 buah yang akan kita bagi ke puskesmas-puskesmas, dengan alat ini bisa dikethaui apakah korban positif DB atau tidak dalam waktu 15 menit,” imbuh Haryo menambahkan.
Disamping itu, dalam upaya penanganan DB ini pihaknya juga meminta puskesmas untuk segera merujuk pasien yang terindikasi terserang virus DB akan penangananngan tidak terlambat.” Biasanya masyarakat lengah, setelah panas turun sudah tidak lagi memeriksakan ke dokter, padahal seperti diketahui, DB itu modelnya seperti pelana kuda, Panas Dingin dan panas lagi,’imbuhnya.

Banyak Aset Pemkab Jombang Terbengkalai

2011-04-15T09:58:00.000-07:00

Disewakan Perorangan Untuk Bisnis
Jombang, Bhirawa
Sejumlah aset Pemkab Jombang berupa bangunan gedung, tidak terurus alias terbengkalai. Bahkan ada aset gedung yang disewakan ke pihak swasta untuk berbisinis. Salah satunya adalah gedung milik SDN Jombang II yang terletak di Jalan A Yani pusat kota hanya disewakan dengan harga Rp 2,5 juta per tahun.
” Kita sudah melayangkan surat ke Dinas Pendidikan dan DPPKAD namun belum ada tindakan sama sekali,”ujar Didik Herisiswanto kepala sekolah SDN Jombang II menuturkan.

Padahal, lanjut Kasek yang baru empat bulan menjabat ini SD yang dipimpinnya membutuhkan ruangan untuk ruang perpusatakaan, UKS kesenian dan ektrakulikuler.” Ini demi meningkatkan proses belajar mengajar di SDN sini, gedung itu sangat dibutuhkan,”imbuhnya.
Didik menceritakan, persoalan penyewaan aset itu sebenarnya terjadi sejak 1973, dengan perjanjian setelah 10 tahun dikembalikan kepihak sekolah. Namun setelah itu terjadi lagi akad sewa bahkan bangunan yang disewa juga dilakukan renovasi menjadi lantai dua.” Sekarang ditingkat tanpa pemberitahuan,”bebernya.
Untuk harga sewa, tertera dalam kwitansi yang diketahui Kepala saekolah dan UPTD Dinas pendidikan sebesar Rp 5 juta puntuk 2001- 2006. Sedangkan untuk 2006 hingga 2008 terdapat perjanjian sewa yang ditandatangani sekretaris daerah dengan nominal Rp 5 juta.” Sementara yang 2008-2010 tidak tahu siapa yang menerima, dan kontrak sewa habis Juli 2010,”pungkasnya.
Banyaknya aset daerah yang tidak terurus dan disewakan pihak swasta ini disesalkan kalangan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lembaga Misi Reklasiring Indonesia Jombang. karena disisi lain, pemkab justru membangun gedung-gedung baru. Catatan LMRI terdapat sedikitnya sembilan asset pemkab Jombang yang tidak terurus, bahkan terdapat rumah dinas yang disewakan untuk bisnis. Seperti Rumah Dinas di Jogoloyo, Rumah dinas di Jalan Urip Sumoharjo. ” Untuk rumah dinas ini ternyata kini dikontrakkan untuk bisnis/ lembaga bimbingan belajar Widja Prima ,”ujar Hendro membeberkan.
Disamping itu terdapat lagi, Rumah Dinas diwilayah Gambiran Mojoagung yang sudah 10 tahun tidak digunakan, dibiarkan terbengkalai. Tiga Rumah Dinas Pertanian Jogoloyo 4 tahun tidak terurus. “ Jika begitu banyaknnya rumah dinas dan asset daerah yang tidak terurus. Mengapa pemkab justru membangun gedung baru yang hanya menghabiskan dana rakyat, seperti gedung KPU,” ujar Hendro Lembaga Misi Reklasiring Indonesia Jombang.
Seharusnya pemkab lebih memikirkan kepentingan rakyat dengan menggunkan anggaran untuk fasilitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti kesehatana pendidikan. ” Atau perbaikan rumah warga miskin. Soal bangunan baru kan bisa hanya merehab bangunan yang tidak terurus,”tandasnya.
Menanggapi kasus aset SDN yang disewakan, plt Kepala Dinas Pendidikan Muntholib mengatakan, pihaknya segera akan memutus kontrak sewa tersebut.” Memang sudah ada permintaan dari pihak sekolah untuk segera dikembalikan ke sekolah, Namun menunggu habis masa sewa, ”jelasnya ditemui usai paripurna DPRD, Kamis (14/4).
Sementara kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD, dr Budi Nugroho mengatakan bahwa aset daerah diperbolehkan disewakan. ”pendapatannya masuk ke kas daerah, itu ada aturannnya,”jelasnya.
Budi juga mengakui banyak aset daerah yang belum terdata dan dikelola dengan baik. Namun pihaknya mengatakan kini telah melakukan pendataan.” Tapi itu butuh waktu karena rumit,”jelasnya kepada wartawan.rur

Bibit Padi Bantuan Pemerintah Tidak Tumbuh

2011-04-15T09:56:00.000-07:00

Pihak Sang Hyang Sri Siap Ganti
Jombang, Bhirawa
Kesal dengan bibit padi bantuan pemerintah yang tidak tumbuh saat disemaikan, puluhan petani Desa Barongsawahan Bandarkedungmulyo Jombang, Selasa (12/4) menggelar aksi membakar benih padi yang tersisa karena khawatir merugi.
Aksi pembakaran benih padi bantuan di tengah jalan persawahan, Petani nampak kecewa, dengan kwalitas bibit yang diproduksi oleh produsen PT Sang Hyang Sri tersebut.”Menerima bantuan benih padi, kami justru merugi, karena tidak bisa tumbuh, ”ujar H Suwadi, sesaat sebelum membakar benih padi produsen PT Sang Hyang Sri mengatakan.
Usai melakukan pembakaran bibit padi pemberian pemerintah, puluhan petani

melanjutkan kegiatan dengan gropyokan tikus di pematang persawahan mereka. ”Ayo kita lanjutkan gropyokan tikus, biar nanti tak hama tikus menyerang lahan padi kita, ” ajak Kepala Dusun Jayan, Saroni, usai menggelar aski bakar benih.
Sementara dikonfirmasi terkait kwalitas bibit padi yang diberikan pada petani, PT Sang Hyang Sri selaku produsen benih tersebut bertanggung jawab dan siap mengganti benih yang tidak tumbuh tersebut.
Hal ini disampiakan Asisten manager PT Sang Hyang Sri, Dana, kepada wartawan. Dikatakannya, pihaknya akan segera mengganti benih yang telah dibagikan kepada petani.” Secepatnya, bibit yang sudah ada dipetani akan kami ganti benih baru, ”ujar menjawab.
Mengenai mengapa bibit yang dalam lebel sertifikasi masih berlaku hingga 29 Mei 2011 tersebut tidak bisa tumbuh sebagaimana bibit padi lainnya ? Dana, mengatakan, hal itu bisa diakibatkan karena petani salah menyimpan. Karena lanjutnya, meski dalam lebelnya masih berlaku, namun jika cara penyimpanannya salah, benih bisa tidak tumbuh dan berkutu,.” Kemungkinan bibit yang diberikan saat menyimpannya salah, dan akibatnya berkutu,” jawabnya berkilah.
Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 100 petani Desa Barongsawan yang memiliki lahan sekitar 53 hektar kecewa atas bibit bantuan pemerintah melalui Dinas Pertanian Jombang. Pasalnya bibit padi tersebut ternyata tidak tumbuh saat disemaikan diareal persawahan.
Padahal, bantuan bibit yang telah bagikan kepada petani dari Dinas Pertanian Jombang yang telah sekitar 1, 3 Ton. Bantuan itu untuk lahan sekitar 53 hektar di Dusun Jayen Desa Barongsawahan. “ Bantaun itu diberikan pada bulan Desember 2010 lalu itu baru disemai sekitar 102 petani. Setiap petani maksimal mendapatkan bantuan bibit sebanyak 4 kantong plastic,”ujar Aminudin Sekretaris Kelompok tani Dusun Kayen Desa Barongsawahan Bandarkedungmulyo ditemui lahan sawah mengatakan.
Ada tiga jenis faritas padi yang dibagikan ke petani tersebut. Diantaranya, inpago, inpari dan ciherang. Dari ketiga jenis tersebut, yang paling parah adalah jenis ciherang. Jenis ini hanya tumbuh sekitar sepuluh persen saja. Sementara jenis inpago dan inpari masih lumayan baik jika dibandingkan dengan jenis ciherang. rur
Pihak

Operasi Pasir Satpol PP Propinsi Turun Tangan

2011-04-15T09:50:00.000-07:00

Enam Perahu Di Rusak, 50 Drum Jadi Barang Bukti
Jombang, Bhirawa
Razia terhadap penambang pasir sungai brantas yang melintas di kabupaten Jombang kembali dilakukan. Tidak tanggung-tanggung Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur ikut turun kelapangan. Hasilnya 6 perahu ditenggelamkan dan 50 drum milik penambang diangkut petugas.

Dalam operasi terhadap penambang pasir, Rabu (13/4) kemarin tidak kurang 120 petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP Propinsi Jawa Timur dan kabupaten diterjunkan ke dua lokasi penambangan di Desa Jatimlerek Plandaan dan Desa Menturus serta Desa Randuwatang Kecamatan Kudu.
Di dua lokasi yakni Menturus dan Randuwatang petugas menemukan 6 perahu yang telah ditinggal pemiliknya. ” Mereka sepertinya sudah lari, perahu-perahu itu langsung digergaji dan ditenggelamkan ke sungai oleh petugas,”ujar Wiko Diaz, Kasi Pengendalian Operasi Satpol PP Pemkab Jombang dilokasi mengatakan.
Tidak ingin pulang dengan tangan kosong, peralatan penambang yang telah ditinggalkan pemiliknya langsung diangkut petugas.” Ada sekitar 50 drum, pipa parlon, bambu serta mesin ponthon yang dibawa petugas ke kantor satpol PP untuk barang bukti,”tandasnya.

Opersai terhadap penambang pasir ini, lanjut mantan Ajudan bupati ini akan terus dilakukan. Karena kondisi tanggul sungai Brantas sudah sangat kritis akibat pengerukan pasir terutama yang menggunakan mesin mekanik. ”Ini sebagai upaya penyelamatan tanggul, akan terus kita lakukan operasi,”tandas Wiko menandaskan.
Sekedar diketahui, operasi terhadap penambang pasir sudah berkali-kali dilakukan. Namun penambangan masih marak. Bahkan beberapa waktu lalu, warga Desa Sumberagung Kecamatan Megaluh Jombang dengan menggunakan ketapel dan senapan angin juga melakukan pengusiran terhadap penambang yang masih bandel.
Padahal, pemerintah kabupaten Jombang juga pada 2010 telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1 miliar lebih. Anggaran ini dipergunakan untuk merubah pola hidup masyarakat di 35 Desa pada 8 kecamatan yang tinggal disepanjang sungai brantas yang mengandalkan hidup dari menggeruk pasir. Anggaran itu digunakan untuk pembinaan terhadap kelompok masyarakat, setiap kelompok mendapatkan Rp 50 juta.
Dan pada 2011 ini pemkab kembali mengucurkan anggaran untuk masyarakat Das Brantas sebesar Rp 1 miliar. Anggaran untuk masyarakat DAS Brantas juga dikucurkan dari Balai Besar Sungai Brantas Jatim sebesar Rp 450 juta untuk pengembangan ekonomi. Sementara untuk penjaga tanggul brantas Perum Jasa Tirta, juga telah menggelontorkan dana untuk penjaga tanggul sepanjang 72 KM. Setiap 1 Km dijaga 3 orang dengan honor Rp 1 juta tiap bulan. Rur

Program Sanitasi Jombang, Menarik Perhatian Pemerintah Laos

2011-04-05T09:41:00.000-07:00

Jombang, Bhirawa
Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan ODF (Open Defecation Free) atau tidak buang air besar di sembarang tempat menarik perhatian pemerintahan Laos. Jum’at (31/3) rombongan negara tetangga ini meninjau langsung program yang didanai word bank ini.

” Kita dari pemerintahan Laos ingin belajar tentang program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang telah diterapkan di kabupaten Jombang,”ujar Dr.Van Kongkeo Deputy Director Champasack Provincial Health Department Laos saat bertemu Wakil Bupati Jombang Widjono Soeparno dengan bahasa ingglis fasih.

Van Kongkeo yang memimpin langsung rombongan Water and Sanitation Program (WSP) Laos ini juga didampingi Kementrian Kesehatan RI serta perwakilan UNICEF Laos meninjau langsung program di Desa Temuwulan Perak Jombang. ”Di Propinsi Kami ada 600 Desa dan telah menjalankan program STBM hanya 6 desa,” ujar pria yang menjabat setingkat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di Laos ini menyatakan.
Hal terpenting yang menjadi perhatian atas keberhasilan program sanitasi ini salah satunya perubahan prilaku masyarakat yang bisa menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan. ” Bagaimana bisa merubah perilaku masyarakat untuk sadar dan mengerti akan kebersihan lingkungan, ini yang penting kita pelajari,”tandas Van Konkeo menambahkan.
Kepala Dinas Kesehatan Suparyanto menyatakan, keberhasilan program sanitasi ini salah satunya karena dukungan masyarakat dan pemerintah desa bersama BPD yang sangat berperan dalam merubah prilaku masyarakatnya. Disamping itu, dukungan dana dari APBD kabupaten juga dikucurkan. ”Pemerintah kabupaten melalui APBD juga memberikan dana pendamping yang nilainya Rp 300 juta rupiah. Dari dukungan dana itu justru kembali lebih besar. Yakni hingga Rp 1,7 Milyar,”bebernya mengatakan.
Dikatakan Suparyanto, pemkab Jombang telah menjalankan program sanitasi ini sejak 2008 lalu, program STBM yang didanai oleh World Bank (Bank Dunia, red) telah dijalankan di beberapa desa. Hasilnya, dari survey lapangan yang dilakukan Dinas Kesehatan, kasus diare yang ditemukan turun drastis. “Ada penurunan kasus diare di Jombang dari tahun 2008 sampai 2010 yang sangat tajam, ini adalah sebuah keberhasilan,” tandasnya mengatakan sebelumnya juga program sanitasi ini juga mendapatkan kunjungan dari Bill and Melinda Gates Foundation pada 2010 lalu

Camat Ploso; 5 Tanggul Brantas Kritis Akibat Penambangan

2011-04-05T09:35:00.000-07:00

Jombang, Bhirawa
Sedikitnya 5 Lokasi penambangan pasir brantas yang kini sudah ditinggalkan penambang pasir diminta dipulihkan. Karena lokasi yang juga merupakan penahan sungai brantas ini kondisinya sudah kritis dan dikahawatirkan longsor saat banjir datang.

” Saya berharap kepada Instansi yang berwenang untuk segera memulihkan tanggul yang dipotong masyarakat sebagai jalan transportasi angkutan pasir, dan untuk tanggul yang kritis untuk segera dilakukan reklamasi agar tidak menjadi bertambah parah kondisinya,"ungkap Camat Ploso Purwanto saat memantau aktifitas penambangan bersama Polsek setempat, di tanggul Brantas Desa Jatigedong Kamis (31/3).

Dikatakannya, hasil pantauan dilapangan, bahwa bekas-bekas lokasi penggalangan sudah kembali penuh semak belukar. Disamping itu juga terdapat beberapa lokasi tanggul yang kondisinya sangat kritis dan harus segera dipulihkan. ” Ada 5 titik tanggul Brantas yang kritis disepanjang DAS Brantas yang ada di Ploso, ”bebernya.
Ke 5 titik tanggul kritis itu berada di dibantaran Sungai Brantas sepanjang kurang lebih 16,3 km yang melewati Desa Tanggungkramat, Rejoagung, Ploso, Jatigedong dan Desa Daditunggal.
Masih menurut Camat Purwanto, kegiatan penambangan pasir di wilayahnya sudah tidak ada lagi. Hal ini setelah digiatkannya pendekatakan kepada penambang dan juga penangan Represif dengan penegakan hukum oleh Polsek Ploso.” Dalam operasi penambangan pasir dan penindakan hukum ada 2 yang diproses ke pengadilan, sedangkan kondisi penambang hingga kini sudah 0 persen, alias tidak ada lagi,”bebernya.
Meski sudah dinyatakan nihil dari aktifitas penambangan, pihaknya terus melakukan pengawasan bersama masyarakat. ” Warga bersama muspika juga terus melakukan pengawasan tanggul Brantas,”imbuhnya seraya mengatakan pengawasan dilakukan pemerintah Desa dan Forum Masyarakat pengaman tanggul Brantas

Pemilik 295 ribu Pil Koplo Divonis 3 Tahun 6 Bulan

2011-04-05T09:10:00.000-07:00

JOMBANG- Yanang Imron alias Suwaji alias…., hanya bisa tertunduk ketika mendengar putusan majelis hakim. Akibat ulahnya menjadi pengedar kelas kakap pil koplo jenis dobel L, pemuda ini dijatuhi vonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Pasalnya, pemuda yang diketahui pernah ditahan dalam kasus yang sama, secara jelas terbukti mengedarkan ribuan pil koplo. Putusan sidang tersebut diketahui saat digelar persidangan di Pangadilan Negeri (PN) Jombang, Senin (4/4), terhadap yang bersangkutan sebagai terdakwa.
Vonis hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa setelah dilakukan beberapa kali persidangan. Dalam sidang yang dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim, Harlina Rayes SH, terdakwa terbukti telah melanggar pasal 196 Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 jo pasal 55 KUHP. Terpidana lantas diputus 3 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp 1 juta.

Atas putusan tersebut, Yanang secara jelas langsung menyatakan menerima. Selain itu, jaksa penuntut umum (JPU), Sidrothul Akbar SH, juga menyatakan menerima putusan itu. Padahal, dalam pembacaan sidang sebelumnya, atas perbuatannya, terdakwa dituntut 5 tahun penjara. Dari sidang tersebut, terungkap beberapa hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. “Yang memberatkan, terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama, selain itu apa yang dilakukan terdakwa jelas merusak generasi muda. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,” jelas Harlina Reyes, Ketua Majelis Hakim, usai persidangan.

Saat ditanya diluar ruang sidang, Yanang tak mengeluarkan sepatah kata pun. Malahan, pria yang pernah dipenjara gara-gara kasus serupa itu hanya tersenyum kecut. Tak sedikitpun raut menyesal keluar dari wajahnya. Dalam persidangan itu, tak dihadiri keluarga atau pun kolega terpidana.

Yanang ditangkap petugas Polres Jombang, 27 November 2010 lalu. Ia termasuk satu dari tiga pengedar pil koplo, 295.245 butir. Penangkapan terhadap pemuda tersebut, berawal ketika petugas menggrebek rumahnya di Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, pada 1 September 2010 lalu. Saat itu, Yanang berhasil kabur, namun petugas berhasil mendapatkan barang bukti ratusan ribu butir pil koplo yang disimpan dalam kardus. Yanang pun tertangkap di Kecamatan Mancar Kabupaten Kediri. Sedangkan, dua rekannya yang telah diketahui identitasnya saat ini masih buron.

Wagub Prihatin Buta Huruf Jatim Tinggi

2011-04-05T08:53:00.000-07:00

Lulusan Madin Diberi Beasiswa Tempuh Sarjana
Jombang, Bhirawa
Wakil gubernur Saifullah Yusuf menyatakan prihatin angka buta huruf di Jawa Timur masih tinggi. Tingginya angka buta aksara ini menjadi problem tersendiri bagi Jawa Timur.

Hal ini diungkapkan Gus Ipul saat mendampingi Menteri Pemda dan Olahraga, Andi A Mallarangeng saat berkunjung ke Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang, Rabu (30/3). ” Unesco menganggap lulusan Madrasah Diniyah termasuk yang buta hurup,”ujarnya mengatakan.
Padahal lanjut mantan Ketua PP GP Ansor ini mennambahkan, madrasah diniyah di Jawa Timur jumlahnya tidak terhitung. Karenan tidak diakui sebagai bagian dari pendidikan formal, banyak lulusannya akhirnya melanjutkan meneruskan keluar negeri. ” Padahal Madrasah Diniyah merupakan salah satu aset pendidikan yang khas pondok pesantren, ”imbuhnya.
Karenanya lanjut Gus Ipul, Gubernur Jawa Timur Soekarwo meluncurkan program beasiswa kepada lulusan Madrasah Diniyah untuk menikmati pendidikan di Perguruan Tinggi. ” Salah satunya adalah di sini (Universitas Darul Ulum) ini, dan insyaallah setiap tahunnya akan bertambah,”tandasnya seraya mengatakan setiap tahunnya sebanyak 1000 lulusan diniyah diberikan layanan untuk menikmati pendidikan di PT.
Sementara itu, Menpora, Andi Malarangeng mengatakan pondok pesantren memiliki konstribusi besar terhadap pengembangan pemuda. Tidak kurang daei 10 juta pemuda berada di pondok pesantren. ” Karenanya kita juga sudah bkerja sama dengan kementrian agama untuk lebih mengalakkan kegiatan olah raga. Kita siap mendukung kegiatan olahraga di kalaganngan pondok pesantren,”tandasnya.
Usai memberikan kuliah umum di Unipdu Peterogan, Menpora, Andi Malarangeng kemudian meresmikan Gedung Olah Raga (GOR) Pondok Pesantren Tambakberas Jombang. rur

Kemenpera Bantu 100 Warga, Perumahan Swadaya

2011-04-05T08:47:00.000-07:00

Jombang, Bhirawa
Sebanyak 100 warga miskin di kabupaten Jombang mendapatkan bantuan dana perbaikan kwalitas perumahan dari kementrian perumahan rakyat. Setiap warga mendapatkan dana sebesar Rp 5 juta untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni.

Deputi Menteri Perumahan Rakyat, Bidang Perumahaman Swadaya, Jamil Anshari bersama Anggota Komisi V DPR RI, Sadarestu Wati meninjau langsung realisasi pelaksanaan bantuan rehab rumah masyarakat miskin di Desa Karangan Bareng dari APBN 2010 tersebut.” Kita ingin mengetahui secara langsung apakah bantuan itu tepat sasaran atau tidak…?,”ujarnya usai melihat beberapa rumah yang mendapatkan bantuan, kemarin.
Dikatakannya, bantuan sebesar Rp 5 juta diharapkan bisa membantu memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar layak huni.” Ini bantuan hibah dan pada tahun 2011 ini, insyaallah akan ditambah jika memang tepat sasaran,”imbuhnya seraya mengatakan bantuan yang dikucurkan kementrian perumahan rakyat sudah tepat sasaran.
Meski dinyatakan telah tepat sasaran, namun pelaksanaan dilapangan diketahui, bantuan yang seharusnya hibah ternyata digulirkan pihak desa dengan sepengetahuan pendamping program. “ Ini seharusnya murni hibah, tidak ada dikembalikan, karena diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu atau belum memiliki rumah,”tandas Deputi.
Menanggapi hal ini, konsultan pendamping program Kariyanto mengatakan, pihaknya tidak mengetahui jika bantuan itu adalah hibah murni. Karena sebelumnya juga ada bantuan serupa yang pelaksanaannya juga digulirkan. ” Jadi bantuan itu juga digulirkannya. Diharapkan warga yang seharusnya menerima nantinya juga bisa menikmati,”jawabnya, dana ini akan bergulir dan kembali kepada masyarakat lagi.
Kades Karangan Sugiyoto mengatakan, warga desanya yang mendapatkan bantuan sebanyak 45 orang. Setiap warga mendapatkan Rp 5 juta.” Mereka setiap bulan diwajibkan mengangsur Rp 467 ribu setiap bulannya,”ujarnya memaparkan.
Angsuran itu dikumpulkan dan dikelola oleh petugas desa, dan nantinya juga dikembangkan kepada warga yang juga membutuhkan.” Sekarang warga baru mengangsur 2 kali, kalau sudah terkumpul bisa di gulirkan lagi,”tandasnya.
Sementara itu, Kabid bappeda, Ilham Heru membenarkan bahwa program bantuan perumahan itu memang digulirkan tidak seperti yang dikatakan Deputi Jamil Anshari. Pihaknya mengaku berpedoman pada juknis yang ada. ” Itu kebijakan dari pusat, dan sudah sesuai dengan sosialisasi serta juknis yang ada, bisa digulirkan tidak dibagi cuma-cuma,”ujarnya mengatakan.
Untuk kabupaten Jombang, lanjut Ilham pada tahun 2010 mendapatkan sebanyak 100 buah. Setiap rumah bantuannya sebesar Rp 5 juta. Dan pada tahun 2011 ini rencanannya akan ditambah. Bantuannya sebesar Rp 10 juta an. Kondisi rumah tidak layak huni di Jombang mencapai 11.400 unit dari total 74.340 rumah tangga miskin yang membutuhkan perbaikan. rur

Warga Tolak Pembangunan Tol Mojokerto- Kertosono

2011-04-05T08:26:00.000-07:00

Jombang, Bhirawa
Pembangunan Tol Mojokerto- Kertosono nampaknya masih akan terkendala, pasalnya puluhan pemilik lahan di Desa Pesantren Kecamatan Tembelang Jombang yang terlewati masih kukuh menolak ganti rugi. Mereka juga menuntut Pencopotan Bupati.

Penolakan warga itu dilakukan, Minggu (3/4 ) sore sekitar pukul 16.00 Wib dilokasi yang sedang dilakukan pengurukan oleh rekanan. Dengan membentangkan poster, bertuliskan Tolak Pembangunan Tol, Copot Bupati mereka melakukan orasi secara bergantian. “Kami menolak pembangunan jalan tol diteruskan. Harga yang ditawarkan pemerintah sangat rendah dan tidak sesuai,”teriak Mustaghfirin Syam (52), Ketua RW (Rukun Warga) Dusun Ngrawan Desa Pesantren Tembelang yang juga Tokoh yang getol menolak pembangunan Tol ini mengatakan.
Puluhan warga yang melakukan aksi penolakan pembangunan berupaya menghentikan pengurukan yang sedang berlangsung. Mereka juga mencapkan patok dengan tulisan 'Pemilik Tanah Tidak Mengizinkan Alat Berat Melintas di Area Ini. Sedikitnya, ada lima lahan yang dipasangi patok tersebut.
Tidak hanya melakukan pematokan, aksi penolakan Jamaah korban Tol ini juga mendramtisir aksi mereka dengan mengubur diri dilokasi lahan kosong yang tidak jauh dari lokasi pengurukan yang sedang dikerjakan. Tiga orang kemudian dikubur telentang, sampai sebatas leher. Sedangkan yang lain menuunggu sambil membentangkan poster penolakan pembangunan Tol.” Kita akan mempertahankan lahan sampai mati tidak akan kita lepaskan,”ujar Mustaghfirin.
Dikatakannya, sekitar 30 pemilik lahan menolak ganti rugi yang ditawarkan P2T (Panitia Pembebasan Tanah) karena dinilai terlalu rendah. Mustaghfirin merinci, untuk lahan darat atau pemukiman dihargai Rp 120 ribu per meter persegi. Sedangkan untuk lahan sawah dihargai mulai Rp 50 hingga 100 ribu per meter persegi.
Sementera itu, Kades Pesantren mengatakan jumlah lahan milik warga yang terlewati pembangunan Tol Kertosono –Mojokerto sebanyak 179 orang. ” Yang belum diambil ganti ruginya karena menolak harga sebanyak 43 pemilik.”jelasnya mengatakan.
Pihaknya tidak mengetahui berapa luasan lahanwarga yang menolak ganti rugi, namun mereka yang menolak lokasinya terbanyak di sebelah barat jalan raya.”Bukan disini,”ujarnya ditemui dilokasi warga yang melakukan aksi penolakan dengan mengubur diri. rur

Ulat Bulu Juga Serang Pepohonan di Jombang

2011-04-05T08:20:00.000-07:00

Jombang, Bhirawa
Fenomena ulat bulu yang terjadi di Probolinggo ternyata juga muncul di Jombang. Ribuan serangga yang bisa menyebabkan gatl-gatal ini juga menyerang pepohonan di Desa Kepanjen Jombang.

Munculnya ulat bulu ini, menurut Jumali warga setempat telah ada sejak tiga hari lalu. Saat dirinya tidak sengaja melihat pohon yang berada dipinggiran jalan ternyata banyak ulatnya.” awalnya sedikit, gak tahu dua tiga hari ini sudah semakin banyak dan juga merambat ke tembok rumah,’ujarnya seraya menunjukkan ribuan ulat yang berada di pohon.
Kepala Kelurahan Kepanjen Hermanto, juga menyatakan hal yang sama setelah mendapatkan laporan dari warga pihaknya meninjau langsung keberadaan ulat bulu tersebut. Bahkan pihaknya langsung melaporkan fenomena ulat bulu itu ke Dinas pertanian. ” Kita juga sudah melaporkan ke Dinas Pertanian dan berjanji akan melakukan penyemprotan, namun hingga kini belum dilakukan,”tandasnya. rur

Satu Tersangka DB Meninggal, Dinkes Lakukan Fogging

2011-04-05T07:31:00.000-07:00

Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pencegahan Penyakit (P2), Haryo Purwono mengatakan kasus meninggalnya satu orang yang sempat dirawat di Puskesmas Tembelang masih berstatus tersangka, belum positif DB.” Belum positif DB, mungkin karena ada penyakit lain yang menyertai juga,”tandasnya, Selasa (5/4).
Meski belum postif DB, namun pihaknya membenarkan melakukan fogging di Desa Tembelang yang merupakan daerah meninggalnya tersangka. ” Karena setelah dilakukan pengecekan ke sekitar rumah tersangka tersebut diketahui memang ada tiga lagi yang mengalami gejala. Atau bisa disebut virus DB telah menyebar, sehingga harus disemprot,”imbuhnya seraya mengatakan penyemprotan atau biasa disebut fogging dilakukan juga agar masyarakatnya tidak resah.
Mantan Kepala puskesmas Megaluh ini menambahkan, kasus DB di kabupaten Jombang menunjukkan angka penurunan. Hingga maret 2011, jumlah DB sebanyak 85 kasus, dengan rincian Januari 42 kasus, Februari 36 kasus dan Maret 7 kasus.” Ini jauh dibanding tahun 2010 yakni 201 kasus DB, pada bulan yang sama, dan tahun ini juga tidak ada yang meninggal akibat DB,”bebernya, Selasa (5/4).
Data di Dinkes menyebutkan, Jumlah kasus DB di Jombang terus mengalami penurunan, jika pada 2009 dikethui sebanyak 466 kasus dan pada tahun 2010 sebanyak 433 kasus sedangkan pada 2011 ini yang masuk Dinkes sebanyak 85 kasus. ”Dengan wilayah penyebaran yang hampir merta.” Tertinggi adalah kecamatan diwek dengan jumlah 19 kasus, Bareng dan Ngoro 10 kasus, Perak dan Mojoagung 8 kasus dan Jombang kota 7 kasus,”ungkapnya.
Meski demikian sebagai upaya pencegahan penyebaran virus DB ini, Dinkes akan melakukan penyemprotan hingga 130 kali pada tahun ini. Termasuk untuk pendetiksi dini, kita akan melakukan tes darah dengan Rapid Diagnosa Test (RDT). ” Kita dapat bantuan dari Pemprov alat RDT sebanyak 250 buah yang akan kita bagi ke puskesmas-puskesmas, dengan alat ini bisa dikethaui apakah korban positif DB atau tidak dalam waktu 15 menit,” imbuh Haryo menambahkan.
Disamping itu, dalam upaya penanganan DB ini pihaknya juga meminta puskesmas untuk segera merujuk pasien yang terindikasi terserang virus DB akan penangananngan tidak terlambat.” Biasanya masyarakat lengah, setelah panas turun sudah tidak lagi memeriksakan ke dokter, padahal seperti diketahui, DB itu modelnya seperti pelana kuda, Panas Dingin dan panas lagi,’imbuhnya.

Jelang Unas, Ribuan Pelajar Berdoa Di Makam Gus Dur

2011-04-05T07:19:00.000-07:00

Jombang, Bhirawa
Jelang pelaksanaan Ujian Nasional, yang akan dilaksanakan serentak pada 18 April mendatang, sekitar 6 ribu pelajar SMA melakukan doa bersama. Doa bersama dilakukan di masjid Ulul Albab dan dilanjutkan berziarah ke Makam Mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid di PP Tebuireng Jombang.

Wakil bupati Jombang, Widjono Soeparno mengatakan doa bersama salah satu upaya penguatan mental spritual pelajar dalam menghadapi ujian nasional. Disamping upaya maksimal yang telah dilakukan sekolah menggembleng siswanya dengan menmabah jam pelajaran dan try out.” Kita juga ingin menguatkan mental peserta Ujian Nasional dengan melakukan doa bersama, istighosah,”ujarnya usai pelaksanaan doa bersama, Selasa (5/4) mengatakan.
Dalam doa dan istighosah yang didahului dengan shalat hajat, ribuan pelajar nampak nampak khusuk mengikuti jalannya doa bersama tersebut. Usai doa di Masjid Ulul Albab, para pelajar melanjutkan ziarah ke makam Gus Dur yang terletak di komplek PP Tebuireng jombang.
Plt kepala Dinas pendidikan, Muntholib mengatakan peserta UN pada tahun 2011 ini sebanyak 15.683 mereka terdiri dari relajar SMA sebanyak 5.032 siswa, SMA LB 15 siswa, MA sebanyak 3.881 siswa. Sedangkan peserta dari SMK sebanyak 6.755 siswa. ”Target kita mereka lulus semua, karena hasil try out yang dilakukan sekolah-sekolah hasilnya cukup bagus,”tuturnya.
Target itu, lanjut Muntholib berdasarkan asumsi keberhasilan pada tahun sebelumnya, yakni 99,9 persen peserta UN di kabupaten Jombang lulus.” Meski pada ujian sebanyak 85 peserta awalnya tidak lulus, namun setelah ulangan hanya 1 yang tertinggal,”imbuhnya.
Muntholib juga meminta pelajar mengurangi bermain internet atau facebook, dan lebih memaksimalkan belajar. rur

24 M Dana DAK 2010 Dinas Pendidikan Belum Terserap

2011-04-05T07:10:00.001-07:00

Jombang, Bhirawa
Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan kabupaten Jombang 2010 hingga kini belum terserap semua. Dari Rp 32 Miliar yang dikucurkan pemerintah pusat baru terserap Rp 8 miliar untuk pembangunan fisik.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Muntholib mengatakan sekitar Rp 24 miliar dana alokasi khusus diakuinya belum terserap. Alasannya, karena juknis untuk pelaksanaannya waktu itu belum turun.” Disamping waktunya sangat mendesak sehingga dana itu belum bisa diserap,”jelasnya, Senin (4/4) kepada bhirawa.
Dikatakannya, sebenarnya dinas pendidikan pada 2010 mendapatkan DAK sebesar Rp 32 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan fisik 30 persen dan pengembangan mutu pendidikan sebesar 70 persen. ” Yang fisik sudah terserap sedangkan yang pengembangan mutu sebesar Rp 24 miliar belum dilaksanakan, insyaallah segera dilaksanakan,”bebernya.
Belum terserapnya DAK yang akan di peruntukkan untuk pengembangan mutu pendidikan ini karena dibutuhkan persiapan pelaksanaan diantaranya harus lelang. Dana itu juga masih bisa diserap pada tahun ini. ” Dana itu akan masuk silfa dan akan diserap pada 2011 ini,”imbuh Muntholib seraya mengatakan penyerapan akan segara dilakukan pada bulan ini.
Sesuai dengan alokasi yang telah ada, dikatakannya sebanyak 90 Sekolah dasar (SD) dan 20 SMP yang akan mendapatkan alokasi dana pengembangan mutu pendidikan dari APBN ini.” Nilainya berfariasi, antara Rp 90 juta hingga Rp 200 juta per sekolah, ada yang untuk pengembangan perpusatakaan, alat peraga, buku dan Lab,”tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), dr Budi Nugroho membenarkan dana DAK bidang pendidikan 2010 yang belum terserap sebanyak 24, 336 miliar. Sedangkan pada tahun 2011 ini Dinas pendidikan kembali memperoleh DAK dari pemerintah pusat sebesar Rp 28.609 miliar. rur

Over Beban, PLN Janji Tuntas Mei

2011-03-04T16:56:00.000-08:00

Targetkan 29 Ribu Pemasangan Anyar
JOMBANG- Manager PLN Area Pemasangan Jaringan (APJ) Mojokerto, Yusdiansyah menjanjikan bahwa Over Beban yang mengakibatkan permintaan pemasangan baru belum bisa terlayani, bakal tuntas bulan Mei ini.

Hal ini disampaikan Yusdiansyah usai menghadiri Rapat Kerja Persatuan Kontraktor Listrik Nasional (Paklina) Jombang, Kamis (23/2). Dikatakannya, pihaknya kini sedang mengganti travo-travo yang OB tersebut dan targetnya bulan Mei sudah tuntas semua. ” Sekarang kita masih kerjaan ini, Program Gres masih berjalan, targetnya bulan mei ini OB tuntas,”jelasnya menjawab wartawan.
Yusdiansyah Menambahkan, pada tahun 2011 ini PLN APJ Area Mojokerto mendapatkan target pemasangan sebanyak 29 ribu sambungan baru khsusus Pra Bayar. Namun Yusdiansyah tidak merinci berapa jatah setiap kabupaten mendapatkan sambungan baru. “Wilayah APJ Mojokerto ini meliputi tiga kabupaten/kota, jadi itu untuk semua wilayah,”bebernya. PLN APJ Mojokerto meliputi wilayah Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk.
Disamping pasangan baru untuk pra bayar, pada tahun ini PLN juga mendapatkan target sambungan migrasi dari paska bayar ke pra bayar.” Kuota yang diberikan pada sebanyak 30 ribu kemungkinan ini bisa bertambah,” tandasnya.

Tuntut Anggota Dewan Ahmad Tohari Turun

2011-03-04T10:55:00.000-08:00

belasan perempuan saat aksi demo didepan gedung DPRD Jombang, Mereka menuntut Ahmad Tohari anggota dewan Partai demokrat Turun

PELAYANAN PLN, Ada Dugaan Keterlibatan Calo

2011-03-04T09:43:00.000-08:00

JOMBANG- Dugaan adanya permainan harga perubahan daya di PT PLN yang melibatkan orang luar atau calo semakin menguat. Pasalnya PLN menyatakan telah menentukan harga daya sesuai standart dan berlaku secara nasional. Soal kelebihan harga harusnya dikembalikan.
“ Biaya yang harus dibayar ke PLN sesuai dengan kwitansi yang diterima pemohon, yakni Rp 144,4 juta itu saja,“ ujar Wisnu Asisten manager PLN APJ Mojokerto mengklarifikasi pemberitaan media, Selasa (1/3) seraya mengatakan perhitungannnya adalah setiap KWA dibebani biaya sebesar Rp 775 dikalikan jumlah perubahan daya.

Wisnu mengatakan, pihaknya APJ Mojokerto tidak tahu menahu dengan harga yang telah dibayarkan pemilik perusahaan penggilingan dan pengeringan padi atas nama H Masykur yang berada di Bareng Jombang sebesar Rp 250 juta. “Yang jelas nilai yang diterima PLN sesuai dengan kwitansi yang telah diterima itu,”tandasnya didampingi Kepala UPJ PLN Ngoro Jombang menjelaskan.
Setelah dilakukan pembayaran, PLN berkewajiban melakukan pemasangan gardu dan Saluran udara Tegangan menengah (SUTM) sepanjang 25 meter dan APP. “Itu yang akan dilakuakn PLN melalui pengadaan senilai yang dibayar tadi,”bebernya pemasangan itu paling lambat 30 hari dari pembayaran yang dilakukan pemohon.
Terkait kelebihan harga, Wisnu menduga pembayaran tidak dilakukan langsung oleh pemohon, akan tetapi melalui orang lain. Namun jika hal itu dirasa merugikan PLN dan menjatuhkan citra buruk perusahaan Negara tersebut, maka laporan terkait kelebihan harga yang tinggi akan menjadi bahan evaluasi.” Nanti akan kita laporkan ke Manager, namun pengalaman saya di daerah lain, kita minta agar kelebihan harga yang terlalu tinggi itu dikembalikan, karena merusak citra PLN,”ujar menceritakan kasus di daerah pasuruan.
Sementara menyoal perkataan Tomo yang diduga sebagai calo di PLN UPJ Ngoro, bahwa pengadaan perubahan daya akan dikerjakan CV Arupa Datu milik Budi Winarno. Pihaknya PLN juga membantah bahwa terkait perubahan daya senilai Rp 144 juta ini PLN sudah dilakukan penunjukan. ”Belum itu, siapa yang bilang kalau itu sudah ditunjuk, karena harus dilakukan lelang dulu, lelangnya melalu e –proc, ”tambah Wisnu.
Sebelumnya Tomo, orang yang diketahui sebagai penerima biaya pengajuan peruabahan daya perusahan penggilingan dan pengeringan padi milik H Masykur menyatakan tidak bisa membeberkan kelebihan biaya sekitar Rp 100,5 juta tersebut. Alasannya itu bukan kewenangan dia, karena uang itu sudah diserahkan ek bagian pemasaran. Tomo juga menyatakan bahwa bahwa pengerjaan perubahan daya akan dilakukan CV Arupa Datu

Banyak Lulusan PT Masih Nganggur

2011-03-04T09:39:00.000-08:00

JOMBANG- Wakil Menteri pendidikan, Prof Fasli Djalal PhD, menyatakan bahwa masih banyak lulusan Perguruan Tinggi (PT) yang tidak mendapatkan pekerjaan alias menganggur. Karenanya diperlukan startegi untuk menumbuhkan kreatifitas Mahasiswa memilik jiwa wirausaha.

Dikatakan Fasli Djalal, lulusan perguruan tinggai atau sarjana sering terjebak dan hanya bergantung dengan program study yang didapat dibangku kuliah, sehingga seringkali saat lulus PT mengalami kesulitan mencarai pekerjaan. ” Lihat peluang, jangan tergantung pada program study, mari ciptakan lahan pekerjaan bagi diri sendiri dengan berwirausaha sehingga bisa menciptakan peluang kerja bagi orang lain,”tuturnya dihadapan 750 wisudawan Universitas Darul Ulum Jombang, kemarin.
Saat ini lulusan PT masih banyak yang menganggur, angka penangguran terdidik lulusan sarjana dan politeknik dari tahun demi tahun terus meningkat. ” Kalau ini tidak dicarikan jalan keluar sejak dini, maka pengangguran akan terus meingkat,”ujarnya mengatakan.
Fasli Djalal menambahkan, saat ini bangsa Indonesia baru punya 0,18 persen wirausaha, padahal untuk menjadi negara yang maju negara minimla memeiliki warga yang berwirausaha sebanyak 2 persen dari total penduduk.” Masih dibutuhkan kelipatan 10 kali lipat, dalam rentang waktu 10-15 tahun. Karenanya, lihat peluang, jangan selalu bekerja untuk orang lain,”tandasnya.
Disisi lain, lanjut Mantan dirjen Dikti ini, Angka partisipasi pendidikan kita, masih 18 persen, jauh dibanding dengan negara Malaysia yang sudah 35 persen, thailand dan korea. Dan sisi lain, diakuinya bahwa pihaknya masih belum berhasil mengantar semua lulusan wajib belajar untuk dapat langsung bekerja dengan ketrampilan yang memadai,”Ini juga tantangan kita semuanya, ”tandasnya.
Wakil Menteri Pendidikan ini, juga menyatakan keprihatiannnya pada dunia pendidikan yang selalu menjadi terdakwa pertama ketika persoalan karakter dan moral bangsa mengalami dekadensi. ” Sejujurnya kita prihatin atas krisis karakter yang melanda bangsa ini, dan yang menjadi terdakwa pertama adalah lembaga pendidikan,”uangkapnya seraya amengatakan bahwa karakter sangat erat kaitannya dengan akhlak merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan.
Peran lembaga pendidikan dipertanyakan lagi oleh masyarakat dan dinilai telah gagal mendidik anak bangsa, karena maraknya korupsi yang dilakukan pejabat, maraknya tawuran antar mahasiswa, demo yang merusak kampus, kasus plagiat, hamil diluar nikah serta peredaran video porno dikalangan mahasiswa indonesia.” Padahal, tanggung jawab pendidikan juga menjadi tanggungjawab orang tua, masyarakat dan disitu ada juga tanggung jawab media,”bebernya mengatakan. ramadlan

Jalan Berlubang Kembali Makan Korban

2011-03-03T21:53:00.000-08:00

Jombang, Bhirawa
Kondisi rusaknya jalan raya di kawasan Pasar Peterongan akhirnya menyebabkan korban jiwa. Kecelakaan maut tersebut, Kamis (3/3) sore, menimpa seorang pengendara motor yakni Sofyan (45), warga Desa Mancar, Kecamatan Peterongan. Gara-gara terperosok jalan berlubang, pria tersebut terpental dari atas motornya. Tragisnya, saat terjatuh, korban langsung digilas truk tronton yang melaju dari arah berlawanan. Tak pelak, kepala korban seketika remuk digilas roda truk. Korban pun meninggal seketika di lokasi kejadian.

Kecelakaan yang menimpa pria yang sehari-hari bekerja di bengkel motor tersebut, terjadi sekitar pukul 16.30, di kawasan pertigaan jalan raya Pasar Peterongan. Awalnya, korban diketahui mengendarai motor dari arah Timur. Saat itu, korban melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Meski kondisi jalan yang dilintasinya dalam kondisi rusak, berlubang serta bergelombang, korban seolah-olah tak peduli. Dia tetap menggeber motornya dengan kecepatan tinggi. Mungkin saja, korban ingin segera tiba di tempat tujuan.
Mendekati lokasi kejadian, korban tak memperhatikan adanya lubang di jalan yang akan dilaluinya. Tak pelak, ketika melaluinya dengan kecepatan tinggi, motor yang dikendarai korban seketika oleng. Tak menyangka akan hal tersebut, korban segera berusaha mengendalikan motornya. Sayangnya, usaha tersebut tak berhasil. Motor yang dikendarainya seketika terjatuh. Bahkan, korban langsung terpental dari atas motornya. Korban seketika terjatuh ke arah tengah hingga melewati median jalan.
Bersamaan itu, melaju kencang dari arah berlawanan sebuah truk tronton bernopol E 953 H. Melihat adanya korban terjatuh, pengemudi truk yakni Daryono (35), warga Desa Pucangan, Kecamatan Monton, Tuban, berusaha mengerem laju truknya. Namun, upaya tersebut terlambat, apalagi jarak truk dengan jatuhnya korban sangat berdekatan. Tanpa ampun, tubuh korban langsung digilas roda ban truk. Akibatnya, korban seketika meninggal di lokasi kejadian, dengan kondisi kepala remuk.
Warga yang sempat menyaksikan kecelakaan tersebut, hanya bisa berusaha mengatur arus lalu lintas. Mereka juga segera menghubungi petugas. Tak lama, beberapa anggota unit Laka Satlantas Polres Jombang, dengan dibantu beberapa petugas polsek setempat tiba di lokasi kejadian. Selain meminta keterangan beberapa saksi, petugas langsung mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah rumah sakit Jombang. “Kecelakaan diduga akibat korban tak hati-hati ketika melintasi jalan berlubang, hingga terjatuh dan tertabrak truk. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan serta sopir truk kita amankan untuk penyelidikan lebih lanjut,” jelas AKP Ari Wibowo, Kasatlantas.

Awal Mei Pembangunan Areal Makam Gus Dur Dimulai

2011-03-03T21:46:00.000-08:00

Jombang, Bhirawa
Awal bulan Mei 2011 ini pengembangan areal makam mantan Presiden RI ke 4, KH Abdurrahman Wahid di kawasan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dipastikan akan dimulai. Pengembangan Makam Gus Dur ini juga dilengkapi dengan Museum Islam Nusantara KH Hasyim Asyari.

Kepastian dimulainya pembangunan kawasan yang menelan anggaran Rp 200 miliar lebih ini setelah dilakukan rapat koordinasai Penataan Kawasan Makam KH Abdurrahman Wahid yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, di ruang Surodiningrat Pemkab Jombang, Rabu (3/3).” Untuk pelakasanaan pembangunan kita minta segera dilakukan, paling lambat Mei sudah dibangun. Syukur-syukur bulan April sudah bisa dimulai,”pinta Wagub Saifulla Yusuf mengharapkan.
Menanggapai permintaan ini, Deputi Menkokesra, Sugihartatmo terlihat mengiyakan. Bahkan pihaknya berjanji saat peletakan batu pertama akan langsung dihadiri Menko Kesra, Agung laksono. Tidak hanya Menko Kesra yang bakal hadir, namun perwakilan Sekretariat Negera menambahkan, karena pembangunan kawasan makam mantan Presiden RI, KH Abdurrahman Wahid ini menjadi kawasan wisata religi dikatakannnya menjadi perhatian serius wakil presiden Budiono.” Saat peletakan batu pertama pembangunan kita akan jadwalkan Wapres bisa hadir, untuk waktunya ini yang akan kita koordinasikan,”tambah perwakilan sekretariat negeara menjanjikan.
Dari koordinasi kemarin disepakati, bahwa penataan dalam pondok pesantren Tebuireng yang menelan anggaran sebesar Rp 19 miliar akan dilakukan pada tahun 2011 ini. Kementrian PU bisa memulai pembangunan di Reast Area secepatnya.” Yang penting bisa dimuali,”tutur Gus Ipul. Sedangkan Pemerintah propinsi melaksanakan pembangunan Jalan kolektor primer dengan nilai sebesar Rp 4,5 miliar.
Disamping itu, juga disepakati, bahwa dalam pengembangan kawasan dilengkapi musium yang berlokasi di areal parkir. ” Musium islam Nusantara KH hasyim Asyari menajdi bagian tak terpisahkan dari lahan parker yang akan segera dibangun,”imbuh Wagub seraya menambahakan, Kementrian Agama bertugas untuk membangun masjid yang nilainya mencapai Rp 3,5 miliar.
Terkait pembangunan Musium ini, perwakilan Kebudayaan dan Pariwisata, Intan Mardiana mengatakan bahwa pembangunan museum yang menyertai pengembangan makam mantan presiden RI, KH Abdurrahman Wahid menjadi perhatian serius kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. ” Kita mendukung adanya Museum islam nusantara yang berada di kawasan makam Gus Dur,”ujar perempuan yang menajabat sebagai Direktur Museum Kemenhutpar ini mengatakan.
Namun untuk bisa segera merealisasikan pembangunan itu, Intan mengatakan, pihaknya masih terkendala dengan pengadaan lahan yang akan dibangun Museum seluas 1,5 hektar yang bertaraf Internasional tersebut.” Kita menunggu dimana lokasi lahan yang akan dibangun serta kepastian adanya kepastian sertifikat atas tanah tersebut. Karena dananya sebesar Rp 5 miliar sudah ada,”tandasnya saeraya mengatakan dana itu rinciannya, 1 miliar akan diguankan sebagai perencanaan dan 4 miliar untuk pembangunan fisik.
Hadir dalam rapat koordinasi kemarin, KH Sholahudin Wahid pengasuh PP Tebuireng, Bupati Suyanto bersama Wakil bupati Widjono Seoperno serta perwakilan Kementrian PU, Kementrian kebudayaan dan pariwisata, Kementrian Agama serta Kementrian Sosial. rur

Kuota 30 persen Perempuan Tak Terpenuhi

2009-04-22T04:48:00.000-07:00

Dari 50 Kursi, Hanya Tiga
Jombang, Bhirawa
Meski UU pemilu mengatur keterwakilan 30 persen untuk kuota perempuan, namun jatah ini dipastikan tidak terpenuhi untuk DPRD Kabupaten Jombang. Hal ini menyusul hasil penghitungan KPU Kabupaten Jombang yang kelar, Rabu (21/4) malam kemarin menyebutkan dari 50 kursi yang diperebutkan hanya 3 caleg perempuan yang dipastikan lolos.
Dari seratus lebih Caleg perempuan yang mengikuti Pileg 9 April lalu, diketahui hanya 3 orang yang dipastikan berhasil lolos. Selebihnya sebanyak 47 kursi didominasi caleg laki-laki. Ketiga caleg Kartini ini adalah Suhartini Caleg PDI Perjuangan Dapil 1 (Jombang Peterongan) dengan 5.529 suara, Surati Caleg Golkar Dapil 2 (Sumobito, Jogorot dan Diwek) mengantongi 1.428 suara dan Mulyani Puspita Dewi Caleg Demokrat Dapil 6 dengan suara 2.907.

Ketua Divisi Pemungutan dan Penghitungan Suara KPU Jombang, Medan Amrullah, menyatakan dari daftar caleg di enam daerah pemilihan (Dapil) hampir seluruh partai memenuhi kuota perempauan..” Padahal, rata-rata 27 hingga 30 persen caleg perempuan ada, apalagi partai-parati besar,”tuturnya, Rabu (22/4).
Namun dari hasil penghitungan KPU kabupaten ternyata hasilnya caleg perempuan yang bisa lolos mendapatkan kursi di DPRD setempat hanya 3 orang. Yakni dari Partai Golkar, PDIP dan Partai Democrat.” Hasil pleno hari ini akan kita bawa ke KPU Propinsi, “tandas Medan mengatakan.
Hasil penghitungan yang sudah final kemarin diketahui, PDIP menjadi pemenang pemilu dengan perolehan 12 kursi (137.653 suara), Partai Demokrat memperoleh 7 kursi (81.646 suara). Sementara PKB yang pada pemilu 2004 lalu menjadi pemenang pemilu dengan 15 kursi, pada pileg kemarin hanya mendapat 7 kursi atau 76.491 suara, kemudian Partai Golkar dengan 7 kursi, partai beringin ini di Dapil 4 mendulang 3 kursi sekaligus.
Sedangkan PPP dan PAN yang pada pemilu 2004 lalu mendapatkan 4 kursi dan 2 kursi pada pemilu kali ini meningkat. Kursi PPP kini bertambah menjadi 5 kursi (45.407 suara), dan PAN 4 kursi (48.220 suara). Empat partai yang juga mendapatkan jatah kursi pada pileg kali ini adalah Partai Hanura 3 kursi, PKS dan PKPB sama-sama 2 kursi dan PKPI 1 kursi. Rur

PDIP Masih Kalahkan Demokrat

2009-04-21T03:53:00.000-07:00

JOMBANG
Meski perolehan secara Nasional PDIP kalah dengan Demokrat, di Kabupaten Jombang
ternyata berbeda. PDIP masih menempati posisi puncak dengan 12 kursi mengalahkan Partai yang mengusung SBY menjadi preseiden yang hanya mendulang 7 kursi di DPRD.

Kemenangan Partai berlambang Moncong putih ini juga untuk suara DPR RI, hal ini seperti yang terungkap dalam Pleno KPU, Selasa (21/4) kemarin. PDIP meraup suara sebanyak 158.016 suara, Partai Democrat menempati posisi nomor dua dengan perolehan suara sebanyak 95.330 suara. PKB yang menjadi pemenang pemilu 2004 hanya duduk pada posisi ke tiga dengan 51. 452 suara disusul Partai Golkar dengan 50. 205 suara. PAN dengan 39.079 suara, PPP mendapatkan 32.134 suara dan posisi ke enama diduduki partai PKS dengan 27 693 suara. Sedangkan gerinda mendapatkan 20.033 suara dan Hanura 19.634 suara.
Dalam rapat Pleno rekapitulasi suara KPU kabupaten Jombang, kemarin sempat dihentikan sekitar 1 jam. Hal ini menyusul protes saksi-saksi parpol atas kekeliruan KPU dalam memaparkan jumlah suara dari PPK yang tidak sesuai dengan hasil perolehan yang dimiliki parpol.
“ Tolong pleno kali ini ditutup dulu, dan kita persilahkan KPU memperbaiki data yang telah dimiliki, sehingga tidak terus salah,”ujar Hanan Maktub saksi PKS terlihat kecewa.
Menurut Hanan menambahkan, dalam menyampaikan data yang telah dihasilkan dari rekapitulasi PPK kemarin, KPU dinilai belum siap. Hal ini terlihat dari pelaksanaan plenoo yang dijadwalkan mulai pukul 09.00 terpaksa harus molor sekitar 1 jam lebih.” Sebaiknya pleno ditunda saja, masak jumlah suara sah DPR RI hanya 172 ribu padahal perolehan partai jauh melebihi suara sah,’imbuh ketua Bapilu PKS ini menegaskan.
Menanggapi hal ini, Ketua KPU Jombang, Erfan Efendy mengatakan bahwa kesalahan data hanya pada proses penjumlahan. “ Petugas entri sangat kelelahan, mereka lembur terus, “jelasnya kepada wartawan.

Jelang Unas, Ruang Kelas SD Mentaos Ambruk

2009-04-19T08:48:00.000-07:00

JOMBANG-
Sungguh mengenaskan, ditengah sekolah-sekolah dasar (SD) tengah mempersiapkan Unas (Ujian Nasional). Bangunan salah satu ruang kelas SDN Mentaos, Desa Mentaos, Kecamatan Gudo, Minggu (19/4) ambruk, akibat terjangan angin.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, ambruknya bangunan yang diperkirakan berusia 19 tahun itu kebetulan saat sekelah sedang libur, hari Minggu. Meski demikian dengan ambruknya ruang kelas itu, dikhawatirkan proses belajar mengajar terganggau.” Ruang itu digunakan belajar untuk siswa kelas satu,”ujar Sri Endah SPd, Kepala SDN Mentaos ditemui dilokasi.

PP Bahrul Ulum Banjir

2009-04-16T19:19:00.000-07:00

Ket// Hujan semalam yang mengguyur kabupaten Jombang mengakibatkan banjir merendam kawasan pondok pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, air setinggi lutut orang dewasa mengakibatkan pelajar dan santri terpaksa harus mbecak, untuk menuju ke sekolah. ramadlan

Panti Rehabilitasi, Tolak Rawat 6 Caleg Stres

2009-04-15T04:30:00.001-07:00

Jombang, Bhirawa
Bagi keluarga caleg yang mengalami depresi atau gangguan jiwa akibat tidak lolos dalam pemilu 9 April lalu, harus kembali menyiapkan biaya tambahan. Pasalnya untuk menitipkan caleg stress tidak mudah, bahkan bisa ditolak Panti Rehabilitasi.
Hal ini seperti yang dilakukan pengasuh panti Rehabilitasi Griya Cinta Kasih yang berada di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto, yang telah menolak sebanyak 6 caleg stress.” Sudah ada 6 yang dibawa kesini oleh keluarga caleg, sejak usai pemilu kemarin,”ujar Jami’in pemangku Yayasan Penuh Warna Pondok Griya Cinta kasih, Rabu (14/4) menjawab bhirawa.

Ke 6 caleg yang sempat dibawa keluarga mereka ke panti rehabilitasi yang berdiri sejak 2005 lalu ini tidak hanya berasal dari kabupaten Jombang saja. “Dua orang diantaranya dari Ponorogo dan Nganjuk, setelah engetahui calon pasien adalah seorang caleg maka kita tolak,”imbuhnya seraya menolak menyebut identitas caleg dengan alasan hal itu adalah privasi mereka.
Penolakan untuk merawat para calon wakil rakyat yang tidak lolos dalam pileg ini lanjut Jami’in, karena menurutnya, caleg-caleg ini dipastikan masih memiliki biaya untuk merawat keluarganya.” Mereka masih bisa membawa ke RS jiwa atau panti yang lain. Kalau disini semuanya kan swadaya dari kita sendiri,”tandasnya.
Bagaimana bisa tahu mereka adalah caleg ? dikatakannya saat diminta identitas dan penyebab gangguan jiwa keluarga menjelaskannya.” Mereka kita minta kronologis akibat gangguan jiwa yang akan dirawat disini. Bahkan sudah ada yang memang benar-benar stress,”imbuh stevanus Mario Edward, Sekretaris Yayasan Penuh Warna, Griya Cinta Kasih Jombang.
Panti rehabilitasi Griya cinta Kasih ini kini masih merawat pasien sebanyak 60 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah. “ Proses rehabilitasinya biasa saja, kalau malam dengan system agama, dan jika pagi kita ajak olahraga dan diajari bercocok tanam,”pungkas Jamiin mengatakan.rur

Berdoa Jelang UNAS, Ben Lulus

2009-04-14T05:37:00.001-07:00

Pelanggaran Pemilu

2009-04-12T03:36:00.000-07:00

KPU Putusakan Contreng Ulang TPS Sumbernongko Ngusikan
Jombang, Bhirawa
KPU kabupaten Jombang akhirnya memutuskan dilakukan pencontrengan ulang atas pelaksanaan pemilu di TPS 1 Desa Sumbernongko Kecamatan Ngusikan. Hal ini menyusul rekomendasi Panwaslu kabupaten setempat yang menilai bahwa pelaksanaan pemilu melanggar undang-undang. Pelaksanaan pemilu ulang rencananya akan digelar hari ini, Senin (13/4).

Anggota KPU Minan Rahman menyatakan, keputusan pemilu ulang di TPS 1 Desa Sumbernongko Ngusikan memang harus dilakukan. Karena terbukti dalam pelaksanaan pencontrengan kemarin telah melanggar asas Langsung Umum Bebas Rahasia (Luber).” Keputusan itu diambil tadi malam, setelah melalui kajian atas pelanggaran yang terjadi disana,”jelasnya, Minggu (12/4).
Atas pelanggaran itu, KPU Minggu malam memanggil ketua KPPS, PPS dan PPK Ngusikan. “Insyaallah pencontrengan ulang akan dilakukan hari Senin besuk, kita berharap persoalan ini segera selesai,”imbuhnya.
Sekedar diketahui, sebelumnya beberpa pimpinan Parpol yang tergabung dalam Forum Lintas Partai (FLP) melaporkan adanya pelanggaran pemilu di TPS 1 Desa Sumbernongko Ngusikan. Dengan membawa bukti rekaman video berdurasi sekitar 20 menit, FLP mendesak dilakukan pencontrengan ulang.
Bukti sebuah rekaman video amatir yang menunjukkan proses pelaksanaan pencontrengan yang dinilai telah melanggar UU pemilu. Dalam erkaman itu menunjukkan adanya petugas dan saksi yang ikut berada dalam bilik bersama pemilih “ Ini jelas melanggar aturan undang-undang pemilu,”ujar Willy dari PKPB sambil menunjukkan rekaman yang diputar bersama-sama.
Abdul Kholiq menyesalkan lemahnya system pengawasan yang dilakukan panwas sehingga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pencontrenagan. “Ini masih satu bukti, saya yakin masih banyak yang terjadi. Kita minta pencontrengan diulang. Karena ada upaya memenangkan parpol atau caleg tertantu dan ini jelas merugikan partai-partai lain,” ungkap mantan politisi PDIP yang kini menjadi ketua PKNU ini menandaskan.
Ketua Panwas kabupaten, M Fatoni menyatakan pihaknya setuju dilakukan pencontrengan ulang karena berdasarkan kajian dan laporan PPL dan Panwascam setempat memang terbukti adanya pelanggaran dalam video tersebut. “Ada pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan disana, seperti adanya petugas dan saksi yang ikut dalam bilik bersama pemilih, ini tidak dibenarkan,”tandasnya.rur

Pelanggaran Pemilu, FLP Lapor Panwas

2009-04-11T04:04:00.000-07:00

Tuntut Pencontrengan Ulang
Jombang, Bhirawa
Pimpinan Partai Politik yang tergabung dalam Forum Lintas Partai (FLP) Jombang, Sabtu (11/4) mendatangi kantor Panwas kabupaten. Mereka melaporkan adanya pelanggaran pemilu yang terjadi di TPS 1 Desa Sumbernongko Kecamatan Ngusikan Jombang.

Dalam laporannya kemarin, beberapa pengurus parpol, diantaranya, Ketua PKNU, Abdul Kholiq, Hendy Widiawan ketua Partai Golkar, Welly dari PKPB, Anwar dari PPNUI membawa bukti sebuah rekaman video amatir yang menunjukkan proses pelaksanaan pencontrengan yang dinilai telah melanggar aturan. Dalam erkaman itu menunjukkan adanya petugas dan saksi yang ikut berada dalam bilik bersama pemilih “ Ini jelas melanggar aturan undang-undang pemilu,”ujar Willy dari PKPB sambil menunjukkan rekaman yang diputar bersama-sama.
Abdul Kholiq menyesalkan lemahnya system pengawasan yang dilakukan panwas sehingga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pencontrenagan. “Ini masih satu bukti, saya yakin masih banyak yang terjadi. Kita minta pencontrengan diulang. Karena ada upaya memenangkan parpol atau caleg tertantu dan ini jelas merugikan partai-partai lain,” ungkap mantan politisi PDIP yang kini menjadi ketua PKNU ini menandaskan.
Menanggapi tuntutan FLP itu, Ketua Panwaslu M Fatoni menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporannya dengan memanggil beberpa saksi untuk dimintaiketerangan.” Dua saksi akan segera kita panggil, yakni ketua KPPS TPS 1 Sumbernongko dan saksi yang mengambil gambar,”ujarnya menajwab wartawan.
Fatonii menambahkan, pihaknya setuju dilakukan pencontrengan ulang jika memang terbukti adanya pelanggaran dalam video tersebut. Karena menurutnya selain pemilih tidak dibenarkan berada dalam bilik.” Jika memang benar itu ada oknum petugas atau siapapun yang berada dalam bilik berasma pemilih tidak dibenarkan. Apalagi ikut mengarahkan untuk memilih caleg atau partai tertentu,”imbuhnya.
Hingga sore kemarin, Panwaslu terus memeriksa saksi pelapor dari FLP yang terus bertambah. Bahkan sempat terjadi ketegangan antara pengurus Parpol dan anggota panwaslu yang memeriksa.” Tidak ada bentrokan, biasa dalam pemeriksaan, memang harus ada siapa yang melapor, saksinya dan mungkin korban. Hanya salah paham sedikit,”tandas Fatoni menambahkan.

Laporan Pelanggaran Pemilu hanya Komoditas politik

2009-04-08T11:43:00.000-07:00

Panwaslu Periksa Kades Galengdowo Wonosalam
Jombang, Bhirawa
Tidak adanya bukti dan saksi penguat atas laporan pelanggaran pemilu disesalkan Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kabupaten. Panwaslu menyatakan kecewa, pasalnya tidak bisa melanjutkkan laporan yang masuk ke kepolisian.
“ Mereka yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu hanya melempar isu untuk komoditas politik. Tapi tidak bisa membawa bukti dan saksi,”ujar M Fatoni ketua Panwaslu Jombang, Senin (7/4).

Kekecewaan panwaslu wajar, lanjut Fatoni, karena yang menjadi sorotan masyarakat nanti adalah panwaslu, karena tidak dianggap serius menindaklanjuti laporan masyarakat yang telah masuk.” Seperti kasus laporan atas Camat Wonosalam (Basori) ini, saksi pelapor sudah dipanggil 2 kali tidak hadir, dan bukti keterlibatan Camat juga tidak ada, “tandasnya.
Padahal untuk melanjutkan dugaan adanya pelanggaran pemilu, dua unsure yakni saksi dn bukti atas laporan harus ada sehingga nantinya pelanggar bisa diberi sanksi.” Panwaslu serius menanggapi laporan, tapi kalau seperti ini bagaimana ?,”ungkapnya balik bertanya.
Sementara itu, Panwaslu kemarin memeriksa kades Galengdowo, Puthut Kurnia Kades datang didampingi Kepala Dusun, Munari Wibowo untuk menghadiri panggilan panwaslu kabupaten atas laporan Anggota DPRD Jombang atas keterlibatan Camat Wonosalam Basori Kholiq yang telah ikut menggalang massa untuk caleg dari PDIP, dapil III, atas nama Piryadi.
Hasil pemeriksaan menyyatakan, kades Puthut membenarkan adanya pertemuan kamis malam yang juga dihadiri Camat basori. Namun dikatakannya, camat yang hadir selama 30 menit dalam pertemuan tersebut sama sekali tidak menyinggung atau mengarahkan masyarakat kepada caleg Piryadi. “ Piryadi hadir tanpa diundang. Dan datangnya setelah acara sosialisasi PBB serta adanya perbedaan honor Linmas pemilu. “ujar Mahrus angota panwas yang memeriksa.
Mahrus menambahkan, pihaknya masih akan menungggu saksi pelapor hadir, guna melengkapi laporan dugaan keterlibatan Camat Basori yang ikut kampanye terhadap caleg PDIP tersebut.” Kita tungggu besuk, karena batas waktunya 3 hari dan bisa ditambah hingga 5 hari jika panwaslu menganggap masih kurang dalam pembuktian. Baru akan diplenokan,”pungkasnya

Ratusan Ayam Mati mendadak, Di Khawatirkan Flu Burung

2009-04-05T11:42:00.001-07:00

JOMBANG-
Matinya ratusan ayam secara mendadak di Desa Pangklungan kecamatan Wonosalam membuat resah warga. Mereka khawatir hal itu disebabkan virus flu burung alias Avian Influenza (AI) atau virus H5N1.
Menurut Setiawan warga Dusun Dampak Desa Pangklungan menceritakan kejadian itu telah berlangsung sejak dua pecan lalu. Setiap hari ayam-ayam milik warga mati secara mendadak minimal 5 hingga 10 ekor. “ Rata-rata terdapat tanda biru pada paruh, ”ujarnya saat ditemui, Minggu (5/4) mengatakan.

Karena khawatir dengan virus flu burung, ayam-ayam yang mati langsung dikubur dan ada pula yang dibakar. Dan juga melakukan penyemprotan pada kandang-kandang milik warga.
Suharto menambahkan dengan kejadian itu, warga sepakat untuk melaporkan pada Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Jombang. “ Sampel sudah diambil Dinas bahkan warga juga diberi tambahan Des Invektan untuk disemprotkan,”imbuh lelaki yang mengaku memiliki 30 ayam ini menambahkan.
Kepala dinas Peternakan dan perikanan, dr Sujoko dikonfirmasi membenarkan adanya kematian ratusan ayam di Desa Pangklungan Wonosalam. Namun pihaknya belum berani mengatakan bahwa hal itu akibat Avian Influenza (AI), meski sudah melakukan penyemprotan disana.” Sampelnya sudah kita kirim ke laboratorium di tuban, baru besuk diketahui,”ujarnya.

KiPeR desak Audit Dana Pemilu Jombang

2009-04-04T01:33:00.000-07:00

Aan Anshori menghadiah dua ekor Tikur kepada tiga anggota KPU Jombang

Anggaran Sosialisasi Pemilu Disinyair Menguap
Jombang,
Komite Pemilu untuk Rakyat (KiPeR) Jombang mendesak BPKB untuk segera mengaudit dana pemilu kabupaten Jombang. Pasalnya disinyalir dana sosialisasi pemilu di KPU menguap, karena masyarakat masih banyak yang tidak tahu pelaksanaan pemilu yang tinggal 4 hari lagi.
“ Lihat di masyarakat, sampai hari ini mereka masih banyak yang tidak tahu pemilu, padahal pemerintah telah menganggarkan dana sosialisasasi,”ujar Aan Anshori salah satu pendemo dalam orasinya saat melakukan aksi demo di kantor Panwaslu dan KPU setempat, Sabtu (4/4).

Selain menuntut adanya audit, KiPeR yang meruakan gabungan dari beberpa elemen masyarakat diantaranya FRMJ, Lembaga Pemantau Penyelenggara Negera- Republik Indonesia (LPPN-RI), Pengawal Transparansi & Akuntabilitas (PETRUK) Lakpesdam NU, Linkar Indonesia untuk Keadilan (LinK) serta Icdhre juga mendesak Panwaslu agar tegas dan tidak takut untuk menindak pelanggaran.
Selama ini, panwaslu dinilai mandul dan melempem dalam menindak pelanggar pemilu. Padahal beberapa laporan telah masuk ke meja Panwaslu. Seperti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan calon DPD Haruna Sumitro dengan menungggangi kompetisi sepakbola. “Termasuk laporan anggota DPRD Jombang Sugeng Hariadai atas Camat Wonosalam karena diduga ikut melakukan kampanye untuk caleg dari PDIP Piryadi,”imbuh Joko Fatah seraya mendesak bupati untuk secara tegas menjaga netralitas PNS selama pemilu..
Massa KiPeR terlihat kecewa, karena tidak ditemui satupun anggota Panwaslu Jombang. Mereka membubarkan diri menuju KPU. Namun sebelumnya KiPeR menghadiahi dua ekor Tikus putih yang diletakkan di meja Kosong Panwaslu.
Hal yang sama juga dilakukan KiPeR kepada KPU Jombang, Dua ekor tikus putih diberikan dan diterima Ketua KPU Erfan Efendy, Mahwal huda dan Medan Amrullah.

Cari Dukungan Di Lokasi Praktek Ponari

2009-04-03T18:35:00.000-07:00

Ada ada saja caleg dalam menarik simpati untuk meraup dukungan, salah satunya adalah memanfaatkan Ponari si dukun cilik yang sempat menjadi selebritis karena Batu Petirnya .
Adalah A Rifai, Kuasa hukum keluarga Ponari yang juga caleg DPR RI dari PKB, dengan menggelar tumpengan dan sebelumnya melakukan sholat ghaib bagi korban situ gintung. Rifai kemudian mencoba memperkenalkan dirinya pada warga dan pasien ponari, Jumat kemarin dengan kemasan sosialisasi pencontrengan pemilu."Ini sosialisasi pemilu juga membantu KPU dan pemerintah,"ujarnya seraya menunjukkan contoh gambar surat suara untuk pileg yang bakal digelar 9 April mendatang.

Karena dirinya juga ikut mencalonkan sebagai caleg, maka yang ditunjukkan sebagai contoh gambar surat suara untuk DPR RI itu jelas ada nama yang bersangkutan yang tercatat sebagai caleg PKB nomor 13.
Sambil memberikan contoh mencontreng, Rifai meminta masyarakat memilih calon yang benar-benar membela dan peduli terhadap rakyat, seraya mengatakan seperti adik Ponari ini, karena ketulusan membantu masyarakat yang membutuhkan, praktek ini tidak mudah untuk ditutup,"Karena dik Ponari tidak mencalonkan, maka cukup kuasa hukumnya saja,"tandasnya sambil tertawa.
Keluarga Ponari nampak mendukung langkah Pengacara asal Desa Mojokrapak ini dalam sosialisasi pemilu. Dan mendukung pengacaranya ini dalam pileg mendatang." Dulu saya milih PDIP, tapi nanti pilih Pak rifai, dari PKB, "jawab Ayah kandung Ponari usai acara.

Anggota Dewan Laporkan Camat Wonosalam Ke Panwas

2009-04-03T04:13:00.000-07:00

Lapor_ Anggota Dewan Sugeng Hariadi melaoptkan camat Wonosalam Basori ke Panwaslu kabupaten Jombang

Di Tuduh Mobilisasi Caleg
JOMBANG
Camat Wonosalam Jombang, Basori Kholiq, Jumat (3/ 4) dilaporkan anggota dewan asal PDIP, Sugeng Hariadi ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang. Basori dituding telah ikut berkampanye untuk memenangkan salah satu calon anggota legislative DPRD Jombang.

Menurut Sugeng yang juga caleg DPRD Propinsi ini, mengatakan Camat Basori ikut menkondisikan masyarakat Wonosalam untuk mendukung salah satu caleg dari PDIP atas nama Piryadi.” Kejadiannya kemarin malam di Desa Galengdowo Wonosalam, Camat hadir disitu dan sudah mengatakan sesuatu jelas itu pengondisian,”ujarnya setelah melaporkan kejadian itu pada Panwaslu.
Dikatakannya, kehadiran Camat bersama Caleg melanggar aturan pemilu yang telah ditetapkan bahwa perangkat pemerintahan tidak boleh digunakan untuk kampanye.” Kita menerima laporan itu melalui telpon. Karenanya kita ikut bertanggungjawab atas itu dengan melapotkan ke Panwaslu,“tandas anggota DPRD Jombang yang terkenal fokal ini mengungkapkan.
Camat Wonosalam Basori dikonfirmasi melalui telpon membantah bahwa apa yang dituduhkan Sugeng adalah tidak benar. “Tidak ada itu pertemuan itu, tidak benar semua, dan hanya isu semata,”jawabnya.
Menanggapi laporan ini, Firmansyah, anggota Panwas kabupaten yang menerima laporan mengatakan bahwa pihaknya akan segera melengkaji dengan memanggil beberapa saksi. “ Besuk Camat ( Basori kita panggil kesini untuk dimintai keterangan,”jelasnya.
Jika terbukti dan ada saksi, lanjut Firman, maka laporan ini akan segera diserahkan pada penyidik untuk ditindaklanjuti.” Jika benar, ini merupakan tindak pidana pemilu karena melangggar UU pemilu dan sanksinya cukup berat,”pungkasnya

Aneh, Surat Sura kurang 15 ribu ?

2009-04-02T04:56:00.000-07:00

Aneh, Surat Suara Kurang 15 Ribu Kartu Suara ?
Jombang-
Aneh, pelaksanaan pemilu legislative (pileg) tinggal 7 hari, namun logistik di Jombang masih kurang. KPU juga mengaku hingga kini masih kekurangan surat suara sebanyak 15 ribu, padahal DPT Jombang sebanyak 6.490 bermasalah

Ketua Divisi Logistik dan Keuangan KPUD setempat, Sayekti Suindyah, kepada wartawan mengatakan untuk surat suara dipastikan kurang 15.933 lembar. KPU sudah mengajukan ke KPU pusat agar kekurangan segera dipenuhi. Kekurangan surat suara itu terdiri dari Surat sura DPR RI sebanyak 6.400, DPD sebanyak 400, DPRD Propinsi 3400 lembar, DPRD Kabupaten saebanyak 2.250. disamping karena sejak awal kurang, surat suara yang rusak sebanyak 3109 terdiri dari DPR RI 914 lembar, DPD 657 lembar, DPRD propinisi 1.164 lembar dan DPRD Kabupaten sebanyak 374 lembar.
“ Kita sudah melaporkan kekurangan surat suara itu sejak 31 Maret lalu, hal ini sesuai dengan surat edaran KPU Pusat Nomor 621/KPU/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang batas akhir pelaporan kekurangan logistik pemilu, “ujar Sayekti mengatakan.
Disamping itu, logistic pileg 9 april mendatang, yang masih kurang adalah lembar dan kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) masih kurang 43.688 unit. Kelengkapan dimaksud Sayekti diantaranya, C4 hingga sampul V.S.3.1 Prov.
Menurut Sayekti, keterlambatan tersebut murni kesalahan pihak ketiga penyedia jasa. KPUD, sesuai dengan ketentuan telah melakukan tugasnya. “ Kini KPU hanya tinggal menunggu pengiriman dari rekanan karena sesuai dengan batas akhir pelaporan kekurangan logistik pemilu yang oleh KPU dipatok pada tanggal 30 Maret lalu, telah dilaksanakan,”imbuhnya. rur

Belum Diserahkan Proyek Rp 312 Juta Ambrol

2009-04-02T04:53:00.000-07:00

Jombang-
Sungguh mengenaskan, proyek pembangunan Jalan Desa dan penahan tebing sungai di Desa Dempok Diwek Jombang ambrol. Padahal proyek yang dibiayai APBD 2008 ini baru selesai Desember lalu.

Dari papan nama yang ada tertera, Proyek yang dibiayai APBD 2008 sebesar Rp 312.122.000, dibangun untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa. Proyek ini mulai dikerjakan 9 September- 7 Desember 2008, dikerjakan CV Surya Putra, dengan konsultan CV Era muda Consultan. Dengan Volume, Panjang : 144 Meter, Luas 3 Meter PT 84 Meter, TG 3,3 Meter serta Duiker 1 buah kondisdinya sudah sangat memprihatinkan.
Menurut Kepala Desa Diwek Jombang, Khabibah mengatakan, pihaknya sejak awal sudah mengingatkan pelaksana proyek. Karena pengerjaan belum selesai, kondisi fisik sudah retak.” Saat retak itu sudah kita komplain, tapi jawabnya kan nanti ada masa pemeliharaan,”ujar Kades perempuan saat ditemui di kantornya, Kamis (2/4) kemarin.
Namun belum berselang beberapa hari, Lanjut Khabibah proyek yang belum diserahkan itu sudah ambrol lebih dulu.” Kita kaget, dan sudah melaporkan ke DPRD dan Dinas, bahkan sudah disurvey juga. Namun hingga kini belum ada realisasii,”imbuhnya.
Konsultan CV Era Muda, Hasib Al Isbilly mengatakan pihaknya sebagai pengawas juga sudah berkali-kali mengingatkan. “Dan sudah kita minta untuk memperbaiki, karena masih dalam tahab pemeliharaan,”ujarnya.
Pimpinan Proyek, Sigit dikonfirmasi melalui telpon mengatakan bahwa proyek yang dikerjakannya sudah sesuai prosedur yang ada. Dan longsornya proyek dikarekan kondisi tanah yang labil.” Soal spek sudah kita kerjakan sesuai spek yang ada,”jawabnya.
Sigit juga mengatakan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membenahi proyek.” Karena kondisi musim hujan, perbaikan akan kita laksanakan saat kondisi hujan reda,”ujarnya. Rur

Seruan Moral Pemilu Legislatif 2009

2009-04-01T04:33:00.000-07:00

Persaudaraan Lintas Agama & Etnis

Menyerukan kepada warga masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan cermat, salah satunya dengan cara TIDAK MEMILIH para calon wakil rakyat yang (1) tidak sensitif dan tidak toleran terhadap keberagaman bangsa, (2) berpandangan bahwa NKRI belum final, dan (3) abai terhadap kepentingan masyarakat
Disamping itu Forum lintas Agama dan Etnis juga
1. Menyerukan kepada partai politik dan peserta pemilu untuk tidak menjadikan agama sebagai komoditas dalam kampanye pemilu 2009
2. Menyerukan kepada partai politik, tokoh agama/masyarakat dan seluruh elemen yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2009 untuk senantiasa menjaga persatuan bangsa dan kerukunan serta kondusifitas di masyarakat
3. Menyerukan kepada seluruh warga negara untuk tidak menggadaikan hak pilihnya hanya dengan uang tapi melupakan masa depan bangsa dan rakyat.
4. Meminta kepada aparat penegak hukum dalam pemilu bersikap tegas terhadap praktek money politic

Sudah cukup banyak problem kebangsaan yang harus diselesaikan secara cepat, sebut saja problem korupsi, ancaman terhadap ideologi pancasila, NKRI dan keberagaman, serta ketidakberpihakan elit politik dan wakil rakyat terhadap kepentingan masyarakat.
Upaya keluar dari belitan persoalan-persoalan tersebut sangatlah ditentukan oleh integritas para wakil rakyat yang tengah berlomba-lomba menarik simpati masyarakat saat ini." Ujar Aan Anshori juru bicara Forum Persaudaraan Lintas Agama & Etnis

Pembebasan Tol, P2T Siapkan Konsiyasi

2009-04-01T04:29:00.000-07:00

Jombang, Bhirawa
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk ruas jalan Tol Kertosono - Mojokerto telah bersiap-siap dengan system Konsinyasi di Pengadialan Negeri Jombang. Jika masyarakat pemilik tanah yang terkena jalan Tol tidak segera menyetujui ganti rugi yang telah ditetapkan.
“ P2T segera melakukan tindakan konsinyasi ini, demi kepentingan masyarakat. Karena ini adalah program pemerintah sehingga harus cepat dilakukan pembebasan atas tanah untuk Tol tersebut,”terang ketua P2T Munif Kusnan menuturkan.

Konsinyasi atau penitian uang ganti rugi di PN Jombang ini menurut Munif dapat dilaksanakan karena semua proses telah dilakukan melalui kajian hokum dan berdasrkan perundangan yang berlaku.” Baik UU Pokok Agraria, maupun Perpres 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum,”tandasnya.
Namun demikian, Munif yang juga Plt Sekdakab Jombang ini mengatakan pihaknya terus memberikan pemahaman kepada masyarakat yang memiliki tanah yang terkena jalan Tol Kertosono- Mojokerto agar segera mengambil ganti rugi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. “Karena harga ganti rugi sudah ditentukan melalui Tim Apresial dengan mempertimbangkan semua aspek, bahkan sudah melampaui harga pasr. Dan nilai ini layak disebut ganti untung bukan ganti rugi,”bebernya.
Inormasi dilapangan, nilai ganti rugi atas tanah disetiap desa berfariasi satu sama lain. Di Desa Banjardowo misalnya harga ganti rugi mencapai Rp 80 ribu per meter persegi sedangkan di mojokrapak nilainya sebesar Rp 120 ribu per meter.
Sementara itu, atas penerapan system konsinyasi ini ternyata juga telah mendapatkan persetujuan bupati Suyanto. “ Konsinyasi adalah suatu keniscayaan bagi masyarakat. Jika sudah dilakukan konsinyasi masyarakat silahkan ambil uangnya di PN,”ujarnya.
Karena menurut bupati dua periode ini, program pembangunan jalan Tol kertosono- Mojokerto harus tetap berjalan. “ Ini guna memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah jombang dan juga di Jawa Timur bahkan kepentingan Nasional,”pungkasnya.

25 Ribu Kertas Suara Bakal Tak Terpakai

2009-04-01T04:27:00.000-07:00

6.490 DPT Jombang Bermasalah

Jombang, Bhirawa
Diperkirakan sekitar 25 ribu surat suara pemilu legislative di kabupaten Jombang bakal tidak terpakai. Hal ini menyusul temuan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) setempat atas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pileg sebanyak 6.490 nama yang tergolong bermasalah.
Jumlah itu dipekirakan masih akan bertambah, karena dari 21 kecamatan yang ada di Jombang masih ada 2 kecamatan yang datanya belum didapat Panwascam. “ PPK Kabuh misalnya mengaku belum melakukan validasi DPT, sementara yang lain terkesan tertutup, jadi baru 19 kecamtan datanya yang sudah masuk,”ujar Ketua Panwaslu M Fatoni, Rabu ( 1/ 4 ).

Fatoni mengatakan dari 6.490 nama itu sebanyak 3461 ternyata sudah meninggal dunia, 1670 nama ganda, 85 nama ditemukan masih dibawah umur serta sebanyak 56 TNI/Polri masuk dalam DPT.” Yang jelas nama-nama yang bermasalh tidak boleh diganti,”imbuhnya
Jika temuan Panwaslu benar, maka diperkirakan sebanyak 25 ribu lebih surat suara pileg bakal tidak terpakai, dengan asumsi setiap pemilih mendapatkan 4 kertas suara, yakni DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten maka sebanyak 25 ribu lebih kertas suara bakal tidak terpakai.” Secara otomatis surat suara yang diperuntukkan bagi mereka yang memang tidak memiliki hak pilih maka tidak digunakan,”jawab Minan Rahman anggota KPU Jombang, Rabu (1/4 ).
Namun demikian KPU lanjutnya, akan melakukan cros cek atas jumlah DPT yang ditemukan Panwas kabupaten tersebut, karena hingga saat ini, verifikasi dan validati DPT yang dilakukannya belum selesai.” Apakah benar jumlahnya sebanyak itu, kita kan cros cek lagi,”tambahnya.
Minan juga menambahkan, pihaknya baru menerima surat dari KPU Propinsi bahwa setiap warga yang telah masuk Daftar Pemilih Sementara saat pileg dan ternyata tidak terdaftar dalam DPT maka bisa dimasukkan.” Suratnya baru kita terima, dan segera kita minta PPK dan PPS untuk memasukkan mereka yang dulu telah masuk DPS,”tandasnya.

Saat Pemilu, 314 Penghuni Lapas Akan Dikeluarkan

2009-03-31T08:34:00.000-07:00

Sosialisasi, Wartawan Dilarang Meliput
Jombang, Bhirawa
Sebanyak 314 penghuni Lembaga pemasyarakatan di Jombang akan dikeluarkan untuk ikut memilih dalam pemilu legislatif 9 April mendatang. Mereka akan diperbolehkan memilih di 7 TPS diluar Lapas yang telah disediakan.
“Ada 7 TPS yang disiapkan menerima penghuni Lapas dalam menggunakan hak pilihnya. Itu jika mereka tercatat di DPT,”ujar Ketua Pokja sosialiasasi KPU Kabupaten, Mahwal Huda usai memberikan sosialisasi di Lapas kelas III Jombang, Selasa (31/3) siang kemarin.

Namun disayangkan saat sosialiasasi di Lapas wartawan dilarang melakukan peliputan. Beberapa wartawan baik dari media cetak maupun elektronik yang sudah berada didepan pintu masuk Lapas tidak bisa mengikuti sosialisasi pemilu yang diselenggarakan KPU Jombang pada penghuni tahanan kelas III tersebut. Dengan alasan tidak mendapatkan ijin atasan petugas yang melarang media ikut memantau jalannya sosialisasi. ” Selain KPU dan Panwas harus ada ijin dari atasan dulu mas, “ kata Hariadi salah satu petugas seraya menutup pintu Lapas.
Karena diundang oleh KPU, salah satu wartawan Sutono mempertanyakan larangan peliputan tersebut. “ Alasannya apa pak kita tidak boleh masuk, kami dapat undangan KPU..?,”seakan memprotes.
Menyikapi larangan ini, anggota KPU Jombang, Minan Rahman mengatakan seharusnya sosialisasi ini diketahui oleh public. Namun pihaknya mengaku tidak paham dengan prosedur di Lapas yang melarang jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan. “ Secara teknis KPU tidak tahu prosedur di Lapas. Ya memang seharusnya sosialisasi yang dilakukan KPU memang harus diketahui public, bahwa kita sudah melakukan sosialisasi,” újar Minan.
Minan menambahkan, penghuni Lapas yang memiliki hak pilih dalam pileg mendatang sebanyak 314 orang. Dengan rincian sebanyak ada 279 asal Jombang dan 35 orang dari luar Jombang. “ Mereka nanti akan memilih di TPS terdekat, yang telah disapkan menampung penghuni Lapas,”jelasnya.
Untuk bisa memilih, Lanjut Minan pihaknya meminta keluarga penghuni Lapas untuk segera mengurus surat A5 yang akan digunakan dalam pemilihan mendatang. “Mereka harus ngurus formulir A5 untuk dikeluarkan dari TPS asal mereka terdaftar dalam DPT. Dan nanti bukti itu mereka akan disebarkan di TPS-TPS terdekat disekitar lapas oleh PPK,”tambahnya.
Minan menjelaskan karena mereka adalah penghuni Lapas maka untuk keamanan pihaknya segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian.” Tinggal kita akan berkoordinasi dengan polisi untuk pengamanannya,”imbuhnya.
Sementara menanggapi larangan peliputan ini, ketua Forum Komunikasi Wartawan Jombang Jalaludin Hambali menyesalkan tindakan petugas lapas yang menghalang-halangi tugas jurnalis.” Ini jelas pelanggaran UU pers. Apalagi sosialisasi pemilu adalah untuk kepentingan nasional,”ujarnya. Rur

Menkoinfo Resmikan Teleconference Pendidikan Seblak

2009-03-31T08:31:00.000-07:00

Jombang, Bhirawa
Menteri Komunikasi dan Informatika (Mekominfo) Prof Dr Ir H Mohammad Nuh DEA mendorong pondok pesantren ikut mengembangkan IT.
“ Kalau Pondok Pesantren bisa memanfaatkan IT, maka saya yakin percepatan teknologi bisa dilakukan,”ujar Muhamad Nuh saat membuka program Teleconference Pendidikan dan Sekolah Menengah Kejuruan Plus Khoiriyah Hasyim Seblak, Minggu (29/3) kemarin.

Atas dibukanya program Teleconference Pendidikan dan Sekolah Menengah Kejuruan Plus Menkoinfo menyatakan apresiasi positif pada Pondok Pesantren yang telah ikut mengembangkan IT. “Dan saya minta dilingkungan pondok ini ada hot spotnya,sehingga bisa dimanfaatkan santri. Soal biaya bisa gratis dulu 6 bulan hingga satu tahun,”pintanya pada PT Telkom.
Mantan Rektor ITS Surabaya ini juga meminta masyarakat menghilangkan kesan bahwa IT merupakan barang mewah, sehingga harus selalu disimpan hingga rusak.”Karena malu dan eman menggunakan akhirnya rusak. Menurut saya lebih baik rusak digunakan dari pada disimpan,”sindirnya mengingatkan.
Dikatakannya, Pemerintah terus berupaya mengenalkan IT kepada masyarakat luas Karenanya, pihaknya lanjut M Nuh lebih mengutamakan pemasangan hot spot di setiap alon-alon dari pada sekolah. “ Ini juga untuk menyindir sekolah dan kampus yang belum memeiliki jaringat internet. Masak mau internet an harus ke alon-alon dulu,”uangkapnya seakan menyindir sekolah dan kampus yang belum memiliki jaringan hot Spot.
Dalam peresmian Teleconference dan SMK Plus Khoiriyah Hasyim yang juga dihadiri KH Shalahudin Wahid kemarin, Menkoinfo juga disuguhi simulasi telekonferensi antara santri PP Seblak dengan salah satu guru dari Jepang, Teguh. Namun sayang kegiatan simulasi terganggu jaringan.
Sementara itu, Pengasuh PP Seblak diwek Jombang, Lukman Hakim mengatakan program Teleconference Pendidikan di pondok yang diasuhnya sudah berjalan sejak Nopember 2008 atas inisiatif guru-guru Indonesia yang belajar di luar negeri yang tergabung dalam gerakan 1000 Guru.” Seblak merupakan lembaga ke dua di Indoensia menjadi rintisan gerakan 1000 Guru. Para santri bisa belajar langsung dengan Guru yang berada di Jepang, Jerman dari berbagai profesi dan latar belakang,’ujarnya.

Ka’ban Janjikan Gaji TNI Polri Meningkat 200 Persen

2009-03-30T03:49:00.000-07:00

Jombang, Bhirawa
Ketua Umum Partai Bintang Bulan (PBB) Ms Ka’ban menjanjikan partai yang dipimpinnya akan memperjuangkan peningkatan gaji TNI/ Polri sebesar 200 persen.
Demikian yang disampaikan Ka’ban dalam kampanye terbuka yang digelar DPC Partai Bintang Bulan Jombang di GOR Merdeka Jombang, Minggu (29/3). Dalam kampanyenya disampaikan ada lima yang diperjuangkan PBB jika nanti menang dalam pemilu legislaif 9 April mendatang. Yakni kesatuan NKRI “Dan Negeri kesatuan ini teritorialnya harus dijaga dan dilindungi oleh TNI/ Polri. Karennya kesejahteraan mereka harus dianikkan,’ujarnya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, lanjut Ka’ban yang juga Menteri Kehutan ini mengatakan PBB bakal mengusulkan kenaikan sebesar 200 persen. Hal ini ditegaskan, karena menurutnya masih banyak sumber-sumber pendapatan yang tidak masuk APBN alias bocor. “Saya tahu pemerintah bisa memenuhi hal ini, karena dari 14 juta objek pajak diIndonesia baru tergarap 4 juta saja, yang 10 juta kemana ?,”tandasnya.
Kenaikan kesejahtreraan TNI/Polri menurut Ka’ban akan mengembalikan kepercayaan Investor asing yang sekarang ini tidak percaya berinvestasi di Indonesia. Dan setelah dinaikkan tidak lagi ada kutipan dan pungutan ditengah jalan.” Investor tidak mau melirik Indonesia karena terlalu banyak pungutan atau kutipan termasuk tingginya pajak,”imbuhnya seraya mengatakan perlunya pajak diturunkan.
Disamping itu, PBB lanjut Ka’ban berjanji akan memperjuangkan UU pidana tinggalan penjajah Belanda. Karena UU pidana dinilai tidak bersumber dari hokum adapt dan hokum islam.” Karakter bangsa Indonesia rakyatnya sangat hormat denga adapt istiadat serta hokum islam, karena mayoritas adalah muslim. Maka UU Pidana sekarang harus dig anti, dan drafnya sudah ada sekarang,”tambahnya.
Meski dihadiri langsung oleh ketua Umumnyan, MS Ka’ban dalam kampanye kemarin kader dan simpatisan PBB terlihat sangat sedikit. Sehingga GOR Merdeka terlihat kosong karena pendukung mereka banyak yang pulang setelah menunggu sejak pagi.” Payah mas, sejak pagi, sehingga banyak yang pulang,”ujar H Minardi Caleg Nomor satu DPR RI menjawab wartawan. rur
Sementara itu menjawab wartawan, Ka’ban mentakan pihaknya belum menentukan koalisi dengan partai mana dalam mengusung calon presiden.” Kita akan koalisi setelah usai Pileg mendatang,”pungkasnya.rur

Pemberhentian Sekretaris KPU Berbuntut

2009-03-30T03:47:00.000-07:00

Jombang, Bhirawa
Perberhentian sekretarit KPU kabupaten Jombang nampaknya bakal berbuntut di PTUN. Pasalnya Muhamad Taufiq yang mengaku diberhentikan secara mendadak dan tidak sesuai dengan prosedur. Apalagi pelaksanaan pemilu legislative tinggal 13 hari lagi.
“Bukan ngandoli jabatan ( Sekretaris KPU). Tapi yang saya utamakan adalah kepentingan pelaksanaan pemilu yang tinggal beberapa hari ini,”ujarnya menjawab wartawan di kantor Paniria Pengawas Pemilu (Panwaslu), Senin (30/3).

Dikatakannya, seharusnya dalam memberhantikan dirinya sebagai sekretaris mekanisme disesuaikan dengan UU pemilu pasal 59. Dengan mengembalikan pada induk organisasi epmkab Jombang dan mengusulkan tiga nama kepada bupati untuk ditetapkan.” Tapi ini tidak dilakukan, karenanya jelas melanggar,”katanya.
Apakah ada upaya hukum, pihaknya mengaku masih melakukan pengkajian. Namun jika nanti diajukan proses PTUN hal itu demi pembelajaran demokrasi.” Kapan itu diajukan, kita masih pertimbangkan asalkan tidak terlambat. Yang penting adalah bagaimana pelaksanaan pemilu tidak terganggu,”jelasnya.
Taufiq datang ke Panwas guna mengadukan mengadukan persoalannya serta mendapatkan dukungan moril atas pemberhentian dirinya. “Bukan mengadu, dia datang untuk mendapatkan dukungan moril saja. Dan yang jelas perberhentian itu murni urusan internal KPU, tidak ada sangkut pautnya dengan Panwas, “jelas ketua Panwas kabupaten Fatoni mengatakan.
Panwas, lanjut Fatoni soal pergantian sekretaris KPU adalah urusan administrative KPU. Pihaknya memandang tidak perlu mengeluarkan rekomendasi karena tidak ada yang dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya pemilu.” Sampai hari ini proses pergantian itu masih wajar, jadi tidak perlu ada rekomendasi dari Panwas terkait hal itu,”imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KPU Jombang Erfan Efendi mengatakan pemberhentian dan pergantian sekretaris KPU dilakukan guna meningkatkan kinerja menghadapi pelaksanaan pemilu legislative yang semakin dekat. “Biasa saja pergantian sekretais KPU, agar kinerja semakin meningkat,”jawabnya dihubungi melalui telpon.
Menyoal pemberhentian yang tidak procedural, Erfan mengatakan pihaknya sudah beberapa kali mencoba mengirim surat ke Taufiq serta menghubungi melalui telpon. “ Tapi memang yang bersangkutan tidak mau pro aktif. Tadi serhatrima jabatan juga tidak datangkan ?,”tandasnya.
Dikatakan Erfan, dalam persoalan ini KPU juga mendapat dukungan dari PPK dalam pemberhentian sekretaris ini. “ Tadi PPK datang kesini, mereka mendukung, sekali lagi ini untyuk meningkat kinerja pelaksana pemilu dilapangan,”pungkasnya

Jelang Pelaksanaan Pileg, Sekretaris KPU Di Ganti

2009-03-26T03:56:00.000-07:00

Jombang, Bhirawa
Suhu politik yang semakin memanas menjelang pelaksanaan pemilu legislative tidak hanya dirasakan antar caleg dan partai politik. Meningkatnya suhu politik ternyata juga menjalar dalam tubuh KPU kabupaten Jombang sebagai pelaksana pemilu. Rabu (26/3) sekretaris KPU Muhamad Taufiq, SH resmi di ganti

Pergantian sekretaris KPU ini terkesan cukup mendadak, pasalnya tinggal 18 hari lagi, pelaksanaan pemilu legislative bakal digelar. Meski enggan membeber mengapa sekretaris KPU di Ganti, Erfan Efendi ketua KPU Jombang membantah pergantian ini mendadak. “Usulan pergantian ini sudah kita ajukan sejak lama, sekitar bulan Nopember tahun lalu, jadi bukan mendadak,”jelas Erfan ditemui bhirawa kemarin.
Dikatakannya, hasil pleno lima anggota KPU pada 24 Nopember 2008 memutuskan, Muhamad Taufiq yang menjabat sebagai sekretaris KPU diusulkan untuk diganti. Surat usulan itupun diajukan ke KPU pusat di Jakarta, dan sebagai pejabat pengganti diusulkan adalah Kasubag Perencanaan, Safruddin, SH ditunjuk sebagai Plt.” Kebetulan saja surat persetujuan dari sekretaris KPU Pusat tertanggal 18 Februari baru kita terima, dan sesuia usulan penggantinya bapak Safrudin, ”imbuh Erfan menambahkan.
Sementara itu, informasi yang diperoleh, pergantian sekretaris KPU ini karena Taufiq dinilai tidak bisa bekerjasama dengan lima anggota KPU, Erfan Efendi, Sayekti Suindiyah, Mahwal Huda, Medan Amrullah dan Minan Rahman. Ketidak harmonisan hubungan antara sekretaris dan anggota KPU ini bahkan telah tercium Panitia Pemilu Kecamatan (PPK).
Puncaknya, dalam persiapan pelaksanaan pemilu beberapa bulan lalu, 21 PPK sempat mendemo KPU dan menuntut agar sekretaris KPU diganti. Karena dinilai menghambat persiapan pemilu, yakni dengan lambannya membuat surat SK bagi PPS, serta PPK sendiri.

Alat Contreng, Gunakan Tinta Merah

2009-03-26T03:54:00.000-07:00

6 ribu Surat Suara Belum Terkirim
Jombang, Bhirawa
Terjawab sudah, teka-teki warna yang bakal digunakan untuk mencontreng pada pelaksanaan pemilu legislative 9 April mendatang. KPU kabupaten Jombang, Rabu (26/3) menerima ribuan bolpoin warna merah untuk pencontrengan tanda gambar saat pemilu legislative.

Untuk pileg kali ini setiap bilik pencoblosan mendapatkan jatah 2 alat tulis yang dipergunakan untuk pencontrengan. Setiap TPS terdapat 4 bilik suara. “ Ini untuk berjaga-jaga, Jumlah TPS dikabupaten Jombang sebanyak 2553 TPS,”ujar Medan Amrullah salah satu anggota KPU ditemui diselsa-sela mengawasi pengiriman Logistik pemilu ke PPK, kemarin.
Mengenai kesamaan contrengan dengan surat sura yang sempat dinyatkan rusak, medan mengatakan, ada perbedaan antara contrengan pada surat suara dengan bentuk contrengan yang menggunakan bolpoin.” Kalau contrengan asli percetakan warnanya tidak sejelas contrengan bolpoin. Dan garis yang ditimbulkan juga berbeda. karena KPU pusat menyatakan diperbolehkan surat suara yang sebelumnya sempat dinyatakan rusak akhirnya tidak,”imbuhnya seraya menunjukkan contoh hasil contrengan menggunakan bolpoin yang diterima KPU.
Sementara itu, hingga sore kemarin KPU kabupaten masih kekurangan beberpa logistic pemilu, diantaranya Stiker, DCT propinsi kabupaten, Salinan DPT, kekurangan sampul. Termasuk kekurangan surat suara sekitar 6 ribu lebih, DPR DPD, terbanyak DPR RI dan DPD, DPR Prpopinsi dan DPRD Kabupaten. “ Hasil konfirmasi KPU, hari ini Temprina siap untuk mencetak,”tambah minan Rahman anggota KPU lain menuturkan.
Pihaknya optimis, seluruh kekurangan logistic pileg bakal terpenuhi sebelum pelaksanaan pemilu 9 april mendatang.” Sampai hari ini sudah 85 persen logistic terdistribusikan,”tandasnya.

127 Ribu Surat Suara Rusak

2009-03-19T03:18:00.000-07:00

Belum Dapat Ganti, Bakal Dipakai Kembali

JOMBANG- Sekitar 127 ribu surat suara yang telah dinyatakan rusak saat pensortiran dan pelipatan nampaknya akan digunakan kembali oleh KPU Kabupaten Jombang. Pasalnya hingga, Kamis (19/3) sore kemarin KPU belum menerima pengganti surat suara rusak tersebut.

Rencana penggunaan surat suara yang telah dinyatakan rusak ini menyusul hasil konsultasi KPU kabupaten Jombang pada KPU Pusat, Rabu (18/3) kemarin. Hasil konsultasi yang dilakukan dua anggota KPU kabupaten, Sayekti Suindiyah (ketua Pokja Logistik) bersama Minan Rohman, dikatakannya, bahwa KPU Pusat akan mengeluarkan payung hukum terkait surat suara rusak akibat ada coretan warna merah dalam kolom untuk dapat digunakan kembali.” Mengingat pelaksanaan pemilu sudah semakin dekat, maka segera harus ada pengganti,”terang Minan yang mengaku baru datang dari Jakarta.
Sebelumnya, KPU Kabupaten lanjutnya telah melaporkan ke KPU pusat dan menawarkan tiga opsi menyikapi kerusakan surat suara untuk Jombang yang mencapai 127.241, serta adanya kekurangan sebanyak 565 untuk DPRD Propinsi dan 1000 untuk DPD.” Agar tidak ada hambatan dalam menyiapkan pelaksanaan pemilu, kita segera mendpatkan ganti,”tandasnya serya mengatakan surat itu telah disampaikan ke KPU dengan tembusan rekanan percetakan.
Masih menurut Minan, jika tidak ada pengganti maka KPU pusat diminta segera membuat payung hukum menyikapai hal ini.” Dan hari ini payung hukum itu dijanjikan akan segera dikirim ke sini, ”imbuh Minan mengatakan.
Payung hukum itu dikatakannya, digunakan khususnya untuk surat suara yang ada goresan garis warna merah dalam kolom caleg maupun nomor caleg yang pada surat edaran KPU lalu dinyatakan rusak.” Karena informasinya, tinta yang digunakan nanti itu warnanya hitam bukan merah,”pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam pensortiran dan pelipatan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Ditemukan sebanyak 127 ribu lebih surat suara rusak. Dengan rincian 39.011 lembar DPR RI, 82.041 lembar untuk DPR Propinsi, 4.341 lembar untuk DPD serta 1848 lembar surat suara untuk DPRD Kabupaten Jombang. Rur

Contreng Pemilu, Tuna Netra Masih Kesulitan

2009-03-18T12:18:00.000-07:00

KPU Sosialisasi Pencontrengan Bagi Penyandang Cacat

JOMBANG- Memiliki kekurangan sebagai orang penyandang catat, tidak menjadi penghalang ikut serta menentukan wakil mereka di DPR dan DPD. Karenanya, sekitar 50 penyandang cacat di kabupaten Jombang, Rabu (18/3) nampak antusias mengikuti sosialiasasi pencontrengan yang digelar KPU setempat di SD LB Jombang.

Dalam sosialisasi kemarin, ketua Pokja Sosialisasi KPU kabupaten, Mahwal Huda menjelaskan tata cara pengambilan suara dengan system pencontrengan dalam kertas suara. Namun beberapa penyandang cacat, terutama mereka yang tuna netra hanya terlihat bengong, karena tidak ada alat Bantu surat suara dari huruf Braille.” Kita berharap KPU bisa menyediakan alat Bantu bagi kelompok tuna netra, karena tanpa ini kita tidak bisa menyuarakan hak,”ujar Kusmimi juru bicara Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Jombang saat mengikuti sosialisasi.
Menanggapi hal ini, anggota KPU Medan Amrullah menyatakan memang alat bantu bagi penyandang cacat tuna netra belum diterima KPU. “Namun, untuk surat suara DPD ada alat bantunya,”jelasnya.
Medan menambahkan, bagi mereka yang tuna netra bisa meminta bantuan kepada petugas KPPS untuk melakukan pencontrengan atau menunjuk saudara untuk mewakili.” Dan dibuatkan surat kuasa,”imbuhnya seraya mengatakn penyandang cacat juga bisa meminta bantuan petugas KPPS untuk melakukan pencontrengan itu.

Pawai Parpol

2009-03-16T10:42:00.000-07:00

Satu Kendaraan Bermacam Bendera Parpol

JOMBANG-
Partai politik peserta pemilu di kabupaten Jombang mengikuti pawai bersama menandai kampanye terbuka, Senin (16/3). Meski bakal bersaing, namun salah satu kendaraan parpol peserta pawai nampak mengibarkan bendera partai lebih dari satu.
Pada kendaraan tersebut nampak berkibar bendera Partai Hanura, PNI Marhein, PPNUI, PBB. Disamping itu salah satu kendaraan PDIP dihias dengan lambing partai banteng Moncong putih. Pawai bersama yang diberangkat dari GOR Merdeka Jombang ini mendapat perhatian masyarakat,
Ketua KPU Jombang Erfan effendi didampingi Kapolres Jombang AKBP Tomsi Tohir Tomsi Tohir, kepala Kesbanglinmas meminta agar dalam pawai peserta pemilu menjaga ketertiban lalulintas. “ Ini awal kampanye terbuka bagi seluruh peserta pemilu, kita harapkan bisa berjalan dengan aman dan damai,’ujar Erfan saat memberangkatkan pawai.

Soal Pengobatan Ponari

2009-03-16T10:39:00.000-07:00

Muspida Serahkan Ke Ulama dan Tomas

JOMBANG- Soal pembukaan kembali pengobatan Ponari warga Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh yang sempat ditutup, Muspida Jombang menyerahkan sepenuhnya kepada tokoh masyarakat dan Ormas. Bahkan, untuk meberikan pembinaan kepada masyarakat, Jumat (13/3) malam sejumlah ulama dan perwakilan Muspida turun langsung ke Desa tempat tinggal dukun cilik dengan batu ajaib yang dimilikinya tersebut.

Beberapa ulama yang turun langsung ke lokasi itu diantaranya adalah KH Isrofil Ammar, Ketua PC NU Jombang, KH Muchid Djaelani dari Muhamadiyah, Ketua IDI Jombang, dr Puji Umbaran serta Aswan Sarosa, Kepala Kesbanglinmas Jombang. KH ISrofil menyampaikan bahwa sebagai warga negara sudah sepatutnya mentaati keputusan imam dalam hal ini adalah pemimpin. " Dan sudah disepakati bersama, pengobatan ini belum dijinkn untuk dibuka kembali,"tuturnya seraya meminta masyarakat mematuhi keputusan Muspida tersebut.
Sementara itu, Wakil bupati Jombang, Widjono Soeparno menyatakan bahwa persoalan Ponari merupakan persolan sosial, karenanya pemerintah menyerahkan kepada ulama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait belum diijinkannya pengobatan dengan media batu bledek itu dibukakembali ." Muspida telah sepakat tidak diijinkan untuk dibuka kembali, ini semua demi kemaslahatan masyarakat,”jelasnya usai memimpin rapat Muspida yang dilakukan di pendopo kabupaten kemarin. Keputusan tidak mengijinkan dibukanya kembali pengobatan Ponari ini merupakan hasil musyawarah Muspida Jombang yang dihadiri, Kapolres Jombang, Dandim 0814, ketua MUI, KH Cholil dahlan, ketua IDI dan dimpin langsung wakil bupati Widjono Soeparno.
Meski demikian, pihak keluarga Ponari, Sabtu (14/3) kemarin tetap memaksa membuka pengobatan siswa kelas III SD itu tetap dibuka kembali. Ponaripun kembali berpraktek usai sekolah. Kendati mulai berpraktek, pengobtan yang sempat menyedot ribuan orang setiap harinya itupun kemarin terlihat mulai sepi. Dari pantauan dilpngan pasien yang datang tidak lagi membludak seperti awal-awal penobtan kemarin." Mungkin mereka sudah tahu, bahwa pengobatan dengan media batu tidak selama sesuai yang dinginkan,"ujar Arif salah satu pengunjung yang sering datang ke lokasi.
Mengenai keputusan tidak dijinkannya kembali pengotan Ponari dibuka, Ketua MUI Jombang, KH Cholil Dahlan menambahkan, bahwa penutupan itu sebagai upaya untuk menjaga kemadlorotan yang akan ditimbulkan. Menurutnya, kemadlorotan yang ditimbulkan lebih besar dari kemaslahatan.” Pertimbangannya kenapa harus ditutup, kalau dikaji dari berbagai aspek, kemadlorotnya lebih besar dari kemanfaatnya,’jelasnya.
Dari sisi kemadlorotan dikatakannya, yang ditimbulkan seperti soal keamanan, serta kesehatan masyarakat sendiri saat berobat disana. “Seperti orang yang antri berlama-lama akhirnya meninggal disana, meski kemaslahatan ada yakni sugesti sehingga berobat disana bias sembuh,’tandasnya.
Namun Muspida, lanjut pengsuh PP Darul Ulum Rejoso ini tetap akan melakukan pendekatakan jika keluarga tetap ngotot untuk membukanya.” Kita tidak semena-mena, akan kita ajak bicara, dari hati nurainya,’imbuhnya

Pemerintah Kaji Pemilihan Kepala Daerah Langsung

2009-02-28T04:36:00.000-08:00

Menelan Biaya Mahal
Jombang, Bhirawa
Pemerintah kini sedang mengkaji pelaksanaan pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur langsung yang dinilai begitu panjang dan menelan biaya cukup besar. Pilgub seperti ini perlu dievaluasi dan rumuskan ulang demi perbaikan.

Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto saat hadir dalam silaturrahim Mendagri bersama Ulama di Pondok Pesantren Al Hamidiyah Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Jumat (27/2) malam. Sukses pilgub Jatim yang mengantarkan pasangan pakde Karwo-Gus Ipul merupakan pilgub terpanjang dan termahal di Indonesia.” Terima kasih kepada ulama dan masyarakat Jatim yang telah menyelesaikan tahapan pilkada gub terpanjang dan termahal di Indonesia ini dengan aman dan damai,”ujarnya.
Dalam silaturrohim di pondok pesantren pimpinan KH Irfan Sholeh juga dihadiri Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Soekarwo-Saifullah Yusup. Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Kepala kanwil Depag Jatim Imam Haromain, KH Sholihin, KH Anwar Iskandar, KH Hasan,KH Masduqi Abdurrahman serta pengurus GP Ansor Jombang.
Mendagri mengungkapkan, proses pilkada gubernur yang memakan waktu begitu panjang dan melelahkan seperti Jatim ini perlu di evaluasi ulang agar prioritas pembangunan lebih maksimal. “ Kalau begini terus pemilihan gubernur perlu dievaluasi, maka hikmahnya sebagai Mendagri sepulang dari Jatim perlu mengevaluasi. Apa kedepan harus seperti ini,”ujarnya seraya mengatakan, mari kita tata ulang, “imbuh mantan gubernur Jawa Tengah dua periode ini mengatakan.
Mengenai evaluasi ini, Mendagri melalui juru bicaranya menjelaskan bahwa pemerintah kini sedang mempertimbangan untuk penyempurnaan system pemilihan gubernur secara langsung ini. “Tanpa mengabaikan konstitusi yang ada,”jelasnya.
Didesak apakah akan ada perubahan dalam proses pilkada gubernur yang dilakukan secara langsung ini ? dikatakannya, bahwa dalam pelaksanaan pemilu dikatakannya ada yang dilakukan secara langsung dan demokrasi tidak langsung. Karenanya pelaksanaan pilgub langsung sedang dikaji pemerintah embari menunggu masukan-masukan masyarakat. “Tentu masukan-masukan masyarakat terkait ini diperlukan untuk perubahan itu,”pungkas Saut Situmorang.rur

Banjir, Sekolah Diliburkan

2009-02-27T01:32:00.000-08:00

Jombang,
Hujan deras yang mengguyur kabupaten Jombang, Rabu (25/2) malam kemarin mengakibatkan beberapa kawasan pemukiman penduduk tegenang banjir. Bahkan , salah satu sekolah tingkat dasar, MI Al Ihsan Kalikejambon Tembelang, terpaksa diliburka

Dari pantauan Bhirawa dilapangan, luapan air sungai yang melintasi Desa Kalikejambon hingga siang kemarin terus bertambah tinggi. Meski belum masuk ke pemukiman penduduk, namun ketinggian air di jalan serta pekarangan rumah penduduk sudah mencapai lutut orang dewasa.” Tadi pagi tidak setinggi ini, tapi ini terus meningkat,”ujar Masduqi, Kamis (26/2) ditemui dilokasi.
Menurut Nur Cholish salah satu guru Al Ihsan mengatakan, pihak sekolah terpaksa meliburkan murid-muridnya karena lingkungan tergenaang air.” Untuk mencapai kelas, mereka mengalami kesulitan, karena harus lepas sepatu. Air menggenang kawasan sekolah dan pemukiman penduduk, hingga lutut orang dewasa, ”tuturnya.
Banjir seperti ini seringkali terjadi saat musim penghujan, dan merugikan tidak hanya murid-murid sekolah juga penduduk. Pihaknya mengaku sudah mengadukan agar diperhatikan penanganannya. “ Karena lingkungan disini terdapat beberpa sekolah mulai dari MI, MTs hingga MA,”imbuhnya.
Disamping melanda kawasan sekolah di Kalikejambon, akibat hujan kemarin juga mengakibatkan genangan air dibeberapa pemukiman penduduk. Diantaranya di kawasan perumahan Desa Tambakrejo Jombang. Bahkan kawasan puskesmas Desa tersebut juga tergenang banjir.
Meski air menggenangi dua kawasan perumahan tersebut, namun banjir malah dimanfaatkan anak-anak untuk bermain-main. “ Kalau diperumahan ini, sudah biasa, nanti sore juga akan surut,”ujar Fatoni warga Puri Astapada Tambakrejo menuturkan.
Sementara itu, Kamis (26/2) sore hujan lebat juga masih mengguyur Jombang, ketinggian air pada beberapa sungai yang melintas di Kecamatan Jombang dan Tembelang hampir menyamai jalan raya.

Nyaleg, Pengurus NU Harus Non Aktif

2009-02-12T03:30:00.000-08:00

JOMBANG-
Pengurus Cabang NU Jombang meminta seluruh pengurus NU disemua tingkatan untuk mengajukan non aktif, jika mencalonkan diri sebagai calon legislative pada 2009. Hal ini dilakukan untuk menjaga netralitas demi melaksanakan khittah NU agar tidak ditarik- tarik dalam politik praktis

Demikian yang dikatakan, sekretaris PC NU Jombang, Hamid Bisri menyikapi pelaksanaan pemilu yang bakal digelar 9 April mendatang. Dalam edaran yang telah disampaikan, dikatakannya, bagi pengurus NU yang mencalonkan sebagai anggota legislative diminta untuk mengajukan non aktif selama pencalonan. Dan selama yang bersangkutan telah masuk dalam Daftar Calon tetap (DCT) maka sejak itu, tidak lagi diperkenankan membawa aktribut NU dalam kegiatan kampanye.” Keputusan ini, untuk menjaga khittah NU agar tidak ditarik-tarik pada narah politik praktis,”terangnya menjaawab bhirawa, Minggu (1 /2).
Gus Mamik, biasa dipanggil mengakui memang syahwat pengurus NU dan Badan Otonom, baik Muslimat, GP Ansor, Fatayat NU serta IPNU dan IPPNU untuk terjun ke politik praktis sangat tinggi. Sehingga seringkali dikatakannya, NU dijadikan kendaraan untuk kepentingan tersebut.” Ini yang tidak kita inginkan, karena dampak negatifnya sangat besar,”tandas Dosen Undar ini menambahkan.
Meski meminta untuk non aktif, namun untuk sanksi jika pengurus melanggar hingga kini belum secara tegas diterapkan.” Yang jelas, khittah itu harus dijalankan, mengenai sanksi nanti kita akan lihat dulu, “jawab Hamid Bisri menambahkan.
Disamping meminta jajaran pengurus NU untuk mengajukan non Aktif, ditambahkannya, dalam menyikapi pemilu legislative 2009, jajaran pengurus NU disemua tingkatan juga diminta tetap berpedoman pada tausyiah sebagaimana dalam penyikapan pilkada 2008 lalu. Yakni berlaku adil kepada semua calon dan dapat mencipatakan situas yang kondusif dalam rangka berpartisipasi pealaksanaan pemilihan umum.” Semua calon diberlakukan sama, dan seluruh warga NU tidak golput,”imbuhnya.
Dalam cacatan bhirawa, beberapa nama pengurus NU serta badan otonom seperti Muslimat dan Fatayat serta GP Ansor tercatat sebagai caleg yang telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislative 2009. Diantaranya, Hj Munjidah Wahab Ketua Muslimat NU Jombang, Caleg DPRD Propinsi, Ema Umyyatul Husnah ketua Fatayat NU Jombang, Aidil Mustofa (GP Ansor) ketiganya dari PPP, Sholihin Rusli Pengurus MWC NU Bareng, Davit Dikrullah (GP Ansor), Amirul Umam ( IPNU).

Honor Panwascam Naik Seratus Persen

2009-02-10T02:44:00.000-08:00

Jombang, Bhirawa
Panitia pengawas pemilu 2009 ditingkat kecamatan bisa bernafas lega, pasalnya honor pengawas pemilu legislative dan pemilu presiden yang dilantik, Selasa (10/2) kemarin dikabarkan naik. Kenaikan honor mereka hingga mencapai seratus persen

Demikian yang dikatakan ketua Panwas kabupaten, M Fatoni usai pelantikan dan pengambilan sumpah atas 63 panwascam yang digelar di ruang bung Tomo pemkab Jombang. Dikatakannya, honor panwas pemilu 2009 ditingkat kecamatan jauh dibanding saat pilkada lalu. Honor panwascam pada pilkada lalu sebesar Rp 350 ribu.” Untuk ketua, honornya sebesar Rp 1 juta sedangkan anggota sebesar Rp. 750 ribu,”ujarnya menjelaskan.
Namun, Fatoni menambahkan untuk sementara ini panwascam diharap bersabar terlebih dahulu. Karena anggaran dari pemerintah pusat baik untuk honor maupun yang lain hingga saat ini belum turun. “ Karenanya pelantikan inipun agak terlambat dilakukan,”tandasnya.
Usai dilantik, tugas panwascam yang segera harus dilakukan adalah membentuk Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) ditingkat desa. Dikabupaten Jombang jumlah PPL yang harus dibentuk sesuai jumlah desa sebanyak 306 petugas. “Untuk PPL ini paling lambat akhir Pebruari 2009, PPL harus sudah terbentuk, begitu juga sekretariat panwas dimasing-masing kecamatan,”tambahnya.
Mantan anggota panwas pilkada ini juga mengingatkan, personel panwascam yang baru dilantik, segera berkoordinasi dengan Muspika. Dan dalam melaksanakan pengawasan pemilu agar tetap berpedoman amanat undang-undang. “Saya minta kepada Panwascam untuk bekerja secara profesional, non partisan dan proporsional, apalagi tahapan pemilu sebentar lagi adalah kampanye terbuka,”tandas Fatoni mewanti-wanti.
Menanggapi kenaikan honor panawascam ini, ketua panawascam Tembelang, Rifai menyambut baik. Hal ini dikarenakan, tugas-tugas panwas yang berada dilapangan banyak mengeluarkan biaya terutama transportasi dan konsumsi.” Sudah sewajarnya honor panwas kecamatan ditambah. Karena kita kerjanya dilapangan,”ujar Rifai yang juga menjadi panwascam pada pilkada lalu ini menanaskan.
Sementara Bupati Suyanto yang hadir bersama wabup Widjono Soeparno berpesan agar agar dalam melaksanakan tugas, panwascam tetap berpedoman pada ketentuan aturan yang sudah ditetapkan. Karena aturan pemilu sekarang ini masih belum mutlak dan mengandung sebuah kepastian. “ Terutama terkait sah dan tidaknya kartu suara yang akan dicontreng oleh warga masyarakat yang memiliki hak suara pada pemilu legislative,” tegas Bupati bupati yang juga ketua DPC PDIP Jombang ini mengatakan.Rur.

Menakertrans Siapkan 80 Santri Ke Jepang

2009-01-26T02:46:00.000-08:00

Jombang, Bhirawa
Kementrian Tenaga Kerja Indonesia menjalin kerjasama dengan pondok pesantren di Jawa Timur menyiapkan santri untuk dikirim ke Jepang. Sebanyak 80 santri, Senin (26/1) menjalani training di Pondok Pesantren Paculgowang Jombang untuk dikirim ke Negeri matahari tersebut

Presiden Direktur International Manpower of Medium and Small Enterprises (IMM) perwakilan Indonesia Mr. Mineo Goto yang hadir dalam pembukaan training kemarin mengatakan masyarakat Jepang sudah sangat mengenal budaya kaum santri di Indonesia. Karenanya dipastikan tenaga santri tidak akan mendapat kesulitan saat berada di Jepang. “Masyarakat Jepang, saya yakin akan bisa menerima dengan tangan terbuka kedatangan para santri disana. Dan semoga training ini berhasil dan membawa kerja sama yang baik bagi Indonesia dan Jepang,”tandas Mineo menyatakan.
Sedangkan Koordinator program pemagangan dari kementrian ketenagakerjaan RI Drs. Abd Rozaq, MA menambahkan bahwa training dimaksudkan untuk menyiapkan calon tenaga kerja dari pondok pesantren yang akan dikirim ke Jepang agar bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan budaya dan etos kerja masyarakat negeri Matahari tersebut . “Karena yang jelas ada perbedaan etos kerja, etika dan norma serta bahasa yang harus diadaptasikan sejak dini. Ini yang akan diperoleh para santri dalam pelatihan ini,”jelas Rozaq mewakili Dirjen Tenaga Kerja.
Dikatakannya, training bagi tenaga santri se Jatim yang dipusatkan di di pondok pesantren Pacul Gowang pimpinan KH Abd Azis Mansyur tersebut merupakan tindaklanjut kerjasama di sektor tenaga kerja antara kementrian ketenagakerjaan RI dengan pemerintah Jepang. Berbagai materi akan didapatkan guna mendukung SDM santri yang akan menjadi tenaga magang di Jepang.
Sementara pengasuh Ponpes Tarbiyatunnasyiin, KH.M.Abd.Aziz Masyur dalam kesempatan itu mengungkapkan, kerjasama yang baru dimulai itu merupakan terobosan baru bagi dunia pesantren. Ini merupakan hasil dari diskusi antara dirinya dengan menteri tenaga kerja Erman Soeparno yang merupakan kader PKB.
” Kita mencari peluang bagi santri untuk dunia kerja, dan ternyata disambut baik pak Menteri. Karena selama ini Beliau (Pak Erman) sendiri juga mengeluhkan soal kendala moral dan etika para tenaga magang yang dikirim dari Makasar Sulsel ke Jepang. Tutur KH Azis menceritakan sehingga terjalinlah kerja sama antara Pesantren dan Pemerintah Jepang yang difasilitasi Kementrian Tenaga Kerja.

Kapolda Jatim Tepati Janji

2009-01-22T03:29:00.000-08:00

Tiga Korban Salah Tangkap Terima Rp 50 Juta
Jombang, Bhirawa
Kapolda Jatim, Irjen Pol Herman Suwawireja benar-benar menepati janjinya untuk memberikan bantuan terhadap ketiga korban salah tangkap, Imam Hambali Cs. Kamis, (22/1) ketiganya mendapatkan bantuan untuk modal sebesar Rp 50 juta.

Bantuan modal atau tali asih Kapolda Jatim ini diberikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Pudji Astutik MM, kepada ketiga korban salah tangkap di salah satu rumah makan di Jombang. Untuk Kemat dan Devit masing-masing mendapatkan Rp 20 juta, sedangkan Sugik mendapatkan Rp 10 juta.
Pudji Astutik mengatakan, uang yang diberikan kepada ketiga korban itu bukan dari gaji Kapolda akan tetapi dari instansi atau Dinas.“ Ini merupakan kepedulian kita semua, bukan dari gaji Kapolda, tapi dari dinas untuk kalian semua. Dan pesan Kapolda agar uang ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk usaha,”ujar Pudji Astutik menyampaikan.
Menerima bantuan yang nilainya cukup besar, kepada wartawan yang ikut menyaksikan, Kemat mengatakan, uang pemberian itu akan digunakan untuk mengembangkan usaha salon yang selama ini pernah digelutinya.” Terima kasih, semoga uang ini bisa saya gunakan untuk mengembangkan usaha salon saya,”tuturnya. rur

Polisi Amankan Truk Pengangkut 2 Ton Pupuk Bersubsidi

2009-01-22T03:11:00.000-08:00

Jombang, Bhirawa
Sebuah truk yang mengangkut sebanyak 2 ton pupuk bersubsidi terpaksa diamankan aparat kepolisian, Rabu (21/1) malam. Pasalnya pupuk jatah petani Jombang ini diduga akan diselundupkan ke luar daerah Jombang.

Pengamanan truk bermuatan pupuk bersubsidi ini dilakukan aparat kepolisian Polsek Wonosalam di Jalan Raya Desa Pucangrejo Kecamatan Wonosalam. Petugas yang sedang melakukan operasi merasa curiga adanya sebuah mobil boks berwarna putih bernopol Z 8770 HD yang disopiri Santoso (31), warga Dusun Gambuan Desa Modongan Kecamatan Sooko, Mojokerto, bersama Sutiono (36), warga Desa Tukum Kecamatan Wonosalam yang meluncur keluar kawasan Wonosalam.
Merasa curiga, polisi menghentikan kendaraan dan meminta sopir untuk menunjukkan surat-surat. Polisi juga meminta pengemudi membuka membuka boks dan ternyata kendaraan itu mengangkut pupuk bersubsidi.“Kami merasa curiga, mobil boks digunakan mengangkut pupuk pada malam hari. Apalagi pupuk itu berlabel bersubsidi, karenanya terpaksa kita amankan,”ujar AKP Abdul Sukur, Kapolsek Wonosalam menandaskan.
Kapolsek juga menyatakan, pihaknya khawatir, pupuk bersubsidi yang merupakan jatah petani Jombang itu hendak diselundupkan ke daerah lain.” Dan ternyata benar, dari pengakuan keduanyadiakui bahwa pupuk-pupuk tersebut hendak mereka jual kembali ke wilayah Mojokerto, dengan harga di atas HET (Harga Eceran Tertinggi),”imbuhnya.
Dari pengakuan tersangka itu dikatakan, bahwa pupuk itu dibeli dari salah satu toko di Wonosalam dengan harga antara Rp 81 hingga 90 ribu, selanjutnya akan dijual kembali dengan harga Rp 100 ribu,”Ini kan tidak boleh, karenaya keduanya bersama barang bukri terpaksa kita amankan,” imbuh Kapolsek.rur

Tiga Caleg Mundur, Satu Meninggal

2009-01-21T02:41:00.000-08:00

Jombang, Bhirawa
Tiga calon legislative DPRD Jombang, menyatakan mundur dari pencalonan dalam pemilu legislative 2009 mendatang, satu caleg lain meninggal dunia. Komisi Pemilihan Umum kabupaten menyatakan jumlah caleg yang bakal bertarung dalam pemleg mendatang sebanyak 607 orang yang akan berebut 50 kursi.

Ketiga caleg yang menyatakan mundur itu adalah, Caleg nomor urut satu dari partai PPRN dari daerah pemilihan 6, Aris Juswatin, Caleg nomor urut satu dari PMB dapil 3, Iqbal serta Zumrotin Nuha caleg PKS dapil 2. Sedangkan satu caleg yang meninggal dunia adalah Didik dari PKPB nomor urut satu dari dapil 1.
Ketua Pokja pencalonan, Minan Rahman mengatakan, meski telah menyatakan mundur, namun KPU tidak bisa serta merta mencoret nama mereka dari Daftar Calon Tetap (DCT). Karena sesuai dengan surat keputusan KPU nomor 3390/15/XI/2008 tentang permasalahan nama-nama caleg menyatakan caleg yang mundur sesudah tanggal 17 namanya tetap muncul dalam DCT. ” Untuk dua orang caleg yang mundur sebelum 17 Desember 2008 yakni Aris dan Iqbal namanya memang nanti tidak muncul dalam DCT. Namun dua nama lain yakni Zumrotin dan Didik tetap muncul,”tuturnya menjelaskan.
Dengan mundurnya tiga caleg dan satu meninggal, maka jumlah caleg yang bakal berebut kursi di DPRD Jombang pada pileg yang bakal digelar 9 April mendatang berkurang dari 611 caleg menjadi 607 caleg.
Minan menambahkan, untuk caleg yang telah menyatkan mundur namun namanya masih muncul dalam DCT maka pihaknya, KPU akan menyampaikan kepada panitia KPPS untuk diumumkan saat pileg mendatang. “ KPPS akan berkewajiban mengumumkan bahwa si A telah menyatakan mundur atau meninggal dunia, ” imbuhnya.
Bagaiamana dengan perolehan suara mereka ? jika caleg yang bersangkutan tetap mendapatkan suara. Dikatakannya, suara caleg yang mundur itu nantinya dikembalikan pada partai masing-masing.” Itu aturannya,”pungkasnya. rur

Bupati Lantik 628 Pejabat, Tiga Bulan Di Evaluasi

2009-01-20T03:06:00.000-08:00

Jombang, Bhirawa
Sebanyak 628 pejabat structural pemerintah kabupaten Jombang, akhirnya dilantik bupati Suyanto, Selasa (20/1) siang kemarin. Pelantikan ini sebagai konsekwensi pelaksanaan PP 41 tahun 2007 tentang penataan organisasi. Dalam pelantikan yang dilakukan di GOR Merdeka Jombang kemarin, ternyata banyak pegawai yang belum mengetahui posisi dan jabatan dimana mereka ditempatkan.

Ketidaktahuan pegawai atas posisi dan jabatan mereka ini, dikarenakan pembacaan Surat Keputusan atau SK bupati oleh kepala BKD, Hasan MSi, berhenti setelah menginjak jabatan ditingkat camat.
Karena tidak mengetahui posisi dan jabatan dimana mereka ditempatkan, usai pelantikan beberapa pegawai nampak berdesakan untuk melihat lampiran keputusan Bupati yang ditempel di halaman gedung oleh raga kebanggaan kabupaten Jombang ini.” Belum tahu mas, diposisi apa, makanya kita lihat,”ujar salah satu pegawai sambil mencari namanya.
Dalam pelantikan kemarin, beberapa pejabat digeser namun sebagian besar tetap pada posisi semula. Beberapa pejabat yang digeser diantaranya, Munif Kusnan yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Badan perencanaan dan pembangunan (Bappeda) menempati posisi sebagai Asisten pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat sekda Jombang. Sedangkan posisi kepala Bappeda dipegang Agus Riadi yang dulu juga pernah menempati jabatan ini.
Hal yang sama juga alami Hasan, Msi, yang diangkat menjadi kepala BKD saat bupati Ali fikri ini dikembalikan posisinya pada Asisten Perekonomian dan pembangunan sekda Jombang. Sedangkan sebagaipenggantinya adalah Mahmud, MSi yang sebelumnya pernah menjabat kepala DLHK.
Sedangkan untuk Asisten III bidang administrasi umum dipercayakan bupati pada I Nyoman Swardana, MSi yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
Bupati Suyanto sendiri dalam sambutannya mengatakan bahwa jabatan yang diemban pegawai merupakan amanah atas kesungguhan dan kerja keras pegawai. “ Jabatan ini bukan kebetulan, ini adalah akibat dan hasil kerja keras saudara semua,”ungkapnya.
Namun demikian Bupati dua periode ini menambahkan meski sekarang pegawai menempati jabatan strategis, namun pihaknya nanti tidak segan- segan untuk mengganti seorang kepala Dinas atau Kantor jika memang kerjanya tidak bagus.”Karena evaluasi akan kita lakukan terus menerus untuk perbaikan birokrasi, “ujar Suyanto yang juga ketua PDIP Jombang mengingatkan.
Suyanto juga menambahkan pihaknya tidak ingin ada sub ordinat dalam SKPD agar pelayanan terhadap masyarakat bisa berjalan baik.” Jangan ada yang menghambat kinerja, semuanya ada konsekwensinya. Ini bukan gertak sambal,”pungkasnya

Muhamin Datang, Pendukung Gus Dur Demo

2009-01-18T04:01:00.000-08:00

Jombang, Bhirawa
Kedatangan ketua umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar di kampung halamannya Jombang, Sabtu (17/1) disambut demo belasan orang yang mengaku pendukung Gus Dur. Bahkan dalam aksi demo itu, mereka juga membakar Baju dan KTA PKB

Namun, aksi demo belasan orang yang dilakukan dipinggir dijalan sekitar 1 km menuju Tebuireng ini tidak sempat diketahui oleh Muhaimin Iskandar yang kebetulan menghadiri kegiatan di Madrasatul Quran Tebuireng Jombang. Pasalnya cak Imin biasa dipanggil sudah balik menuju kediaman orang tuanya di PP Mambaul Ma’arif Denanyar.
Meski tidak diketahui Muhaimin, aksi para pendukung setia ketua dewan Syuro PKB ini tetap berlanjut. Dengan menutup mulut dengan lakban, mereka juga mengangkat poster menyambut kedatangan Cak Imin.” Selamat datang di basis pendung Gus Dur Cak Imin,”, Imin Ruwet, serta poster hujatan lain. Bahkan, dalam aksinya, mereka juga membakar baju dan KTA PKB.
Salah satu pendemo, Ghozali, mengatakan, bahwa aksi demo ini sebagai bentuk kekecewaan atas sikap Muhaimin Iskandar yang dinilai telah menghianati Gus Dur.” Kita kecewa dengan ulah Muhaimin yang telah mengkhianati Gus Dur. Padahal kita tahu PKB sama dengan Gus Dur, karena beliau adlah pendiri partai ini,”ujar ketua Ranting Bulurejo ini menuturkan.
Ditemui dikediamannya di Denanyar, Muhaimin Iskandar menyatakan tidak risau dengan aksi belasan orang tersebut. Dikatakannya, aksi seperti itu jelas ada penunggangnya.”Itu ulah segelintir orang yang kecewa dan tidak ingin PKB besar,”jawabnya singkat. Rur

Sesalkan, Ansor Jombang Boikot Konferwil

2009-01-18T04:00:00.001-08:00

Jombang, Bhirawa
Perpecahan di tubuh Gerakan Pemuda Ansor Jatim disesalkan oleh mantan ketua GP Ansor kabupaten Jombang, H Munaji Malik. Apalagi motor penggerak perpecahan itu adalah pengurus GP Ansor Jombang, yang melakukan pemboikotan Konferwil GP Ansor Jatim, Sabtu (17/1) kemarin.
“ Tidak seharusnya organisasi sebesar Ansor khususnya di Jawa Timur pecah, kalau ada perbedaan kan bisa diselesaikan dalam forum konferwil,”ujar Munaji mantan ketua GP Ansor Jombang, Minggu (18/1) menuturkan.
Selaku ketua pembina Ansor Jombang, Munaji mengaku sangat kecewa dengan tindakan ketua PC Ansor, Ubaidillah yang mengumpulkan sebanyak 28 PC GP Ansor di PP Al Hamidiyah Tambakberas, Sabtu (17/1) untuk memboikot Konferwil GP Ansor Jatim di Hotel Utami, Juanda dihari yang sama. “ Memang selaku pembina, tidak harus diajak bicara. Namun paling tidak kita bisa memberikan saran agar Ansor tidak terkotak-kotak dengan kepentingan sesaat,”tandasnya.
Munaji yang juga sebagai salah satu pengurus PW Ansor Jatim ini menambahkan, pihaknya sebelumnya telah menghubungi Ubaidillah terkait Konferwil Ansor Jatim. “ Jawabannya, Jombang siap datang. Tapi kenyataannya malah Jombang menjadi motor untuk memboikot konferwil,”tambahnya seraya mengatakan, padahal konferwil di buka langsung ketua PW NU Jatim, KH Mutawakil.
Sekedera diketahui, Sabtu (17/1) sebanyak 28 PC Ansor yang ada di Jatim memboikot pelaksaanaan konferwil yang digelar dihari yang sama di Hotel Utami Juanda. Ke 28 PC anosr itu berkumpul di PP Al Hamidiyah pimpinan KH Erfan Sholeh yang dikenal sebagai tim sukses pasangan Karsa saat pilgub Jatim kemarin.

Perempuan Berjilbab Itu Terjaring Razia

2009-01-15T03:29:00.000-08:00

Jombang, Bhirawa
Petugas dari Mapolres Jombang, Kamis (15/1) kembali melakukan operasi penyakit masyarakat (pekat) diawal tahun 2009. Sejumlah hotel yang ada di wilayah Jombang kota, diubek-ubek. Hasilnya, sepuluh pasangan mesum berhasil terjaring diantaranya terdapat perempuan muda berjilbab.

Kesepuluh pasangan bukan suami istri ini, akhirnya langsung dibawa ke Mapolres Jombang, guna proses lebih lanjut.” Mereka kita beri pembinaan agar tidak mengulang kembali berbuatan dosa,”ujar Kapolres AKBP M.Khosim menuturkan.
Dalam operasi yang dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB kemarin, Kapolres manandaskan, pihaknya mengerahkan puluhan personil Satsamapta Polres Jombang yang dibagi beberapa tim, bergerak ke beberapa hotel. Hotel-hotel melati yang menjadi sasaran diantara adalah hotel Netral, hotel Dewi, hotel Sentral, hotel Borobudur, hotel 51, hotel Melati, serta sejumlah hotel lainnya. “Operasi Pekat atau Penyakit Masyarakat Rimbi Jaya I 2009 kali ini, sasaran kami semua hotel di wilayah kota yang diduga biasa digunakan pasangan selingkuh,”tandasnya.
Mantan Kapolres Bangkalan ini juga mengatakan, disamping operasi di hotel-hotel melati, beberpa personel di dua Polsek yakni Kabuh dan perak juga melakukan hal yang sama. Dikatakannya, Polsek Kabuh, berhasil mengamankan 18 PSK (Pekerja Seks Komersial), yang biasanya mangkal di sebuah lokalisasi liar yang ada di kawasan Nglubuk. Sedangkan Polsek Perak, berhasil mengamankan 3 orang PSK, yang mangkal di beberapa warung remang-remang. “ Untuk PSK yang terjaring, akan dikenakan tindak pidana ringan (tipiring), dan akan menjalani persidangan, karena mereka sudah beberpa kali terjaring,”imbuh Khosim.

Satu Lagi Asosiasi Jasa Listrik terbentuk di Jatim

2009-01-15T02:59:00.000-08:00

Pengurus DPD Paklina Jatim saat dikukuhkan di Hotel Fatma kemarin

Jombang,
Satu lagi asosiasi jasa kontruksi bidang kelistrikan terbentuk di Jawa Timur, Persatuan Kontraktor Listrik Nasional, DPD Paklina Jatim, Kamis (15/1) melakukan Musda pertama. Terpilih sebagi ketua, Lilik Suhartoyo asal Surabaya.

Musda pertama yang dilakukan di Hotel Fatma Jombang dihadiri, ketua DPP Paklina, ketua Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan jasa kontruksi (LPJK) Jatim, dan perwakilan PLN areal Mojokerto-Jombang.
Sebagai salah satu asosiasi jasa kontruksi bidang kelistrikan Paklina bertekad akan mengikis monopoli rekanan listrik yang tergabung dalam AKLI yang selama ini menjadi rekanan PLN. “ Kehadiran kami untuk ikut andil dalam memberikan pelayanan listrik oleh PLN kepada masyarakat, agar tidak ada kesan monopoli salah satu asosiasi,”ujar Lilik usai pemilihan.
Pengusaha asal Surabaya ini terpilih secara aklamasi oleh 9 perwakilan Paklina dari 11 pengurus Paklina kabupaten/kota yang telah ada di Jawa Timur. Pemilihan dipimpin langsung oleh pengurus DPP Paklina. Ke sebelas pengurus kabupaten itu adalah, DPC kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Surabaya, Bojonegoro, Jombang, kabupaten Kediri, Kota Kediri, Blitar, kabupaten/kota malang serta Blitar.
Pengurus LPJK Jatim, I Made mengingatkan, selama ini kegiatan jasa kontruksi secara nasional 65 persen dikuasai oleh pelaku bisnis asing. Sedangkan sisanya 35 persen oleh pelaku bisnis kontruksi nasional.” Kita harapkan, kita bisa menjadi tuan rumah dinegeri sendiri dalam rangka menghadapi pelaku bisnis jasa kontruksi asing,”ujarnya menandaskan.
Sementara Wakil ketua DPP Paklina, Munir Alfanani mengatakan, keberadaan Paklina diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan listrik.” Selama ini keluhan masyarakat terkait penyambungan terkesan sulit dan mahal, karena selama ini pengadaan itu hanya dimonopoli oleh salah satu rekanan PLN. Dan Paklina akan mengupayakan persaingan dengan iklim yang sehat sehingga ada competitor,”tandasnya.

Sutiyoso Safari ke Pesantren Basis NU

2009-01-14T03:18:00.001-08:00

Jombang, Bhirawa
Calon presiden dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Sutiyoso, mulai melakukan safari ke pondok pesantren untuk mencari dukungan. Salah satu pesantren yang kemarin, Rabu (14/1) dikunjungi adalah PP Bahrul Tambak Beras Jombang yang merupakan basis NU.

Dalam kunjungannnya di kediaman salah satu pengasuh PP Tambakberas, KH Irfan Sholeh, mantan Pangdam Jaya yang datang didampigi ketua PIS M. Yusuf, ini mengaku sebagai calon presiden dirinya merasa wajib untuk lapor kepada para ulama dalam pencalonannya sebagai presiden 2009 mendatang.” Belum Afdol jika saya belum melapor kiyai, ulama,”tuturnya mengawali sambutannya.
Bang Yos biasa dipanggil, optimis dirinya akan didukung ulama-ulama, karena dirinya juga sudah berpamitan kepada mantan presiden, Abdurrahman Wahid (Gus Dur). “ Dan Gus Dur mendukung saya jika memang beliau terganjal dalam pencalonan nantinya,”imbuhnya menuturkan.
Dikatakannya, meski baru satu partai yang telah resmi menyatakan dukungannya dalam pencalonan sebagai capres 2009, namun mantan gubernur DKI ini mengaku telah melakukan komunikasi dengan partai-partai islam. “ Komunikasi politik sudah kita bangun, baik dengan PKS, PKB dan PAN disamping PSI sendiri, namun semuanya masih menunggu hasil pemilu legislative,”tandasnya.
Sutiyoso optimis, dengan bekal kepemimpinan yang telah dimilikinya baik di TNI maupun dibirokrasi sebagai gubernur, dirinya bisa mendapatkan kendaraan untuk mencalonkan sebagai capres. “ Nanti saya yakin Kereta kencana itu akan datang,”imbuhnya.
Disinggung mengenai calon wapres, bang Yos mengaku hingga kini masih sulit untuk menentukan. “ Bisa saja tawaran kereta kencana itu datang, namun dengan syarat cawapresnya dari kader partai yang bersangkutan. Itu yang sulit dijawab, ya kita tunggu saja nanti hasil pemilu legislative,”tambahnya. Rur

Umat Hindu Jombang Gelar Doa Untuk Palestina

2009-01-05T04:00:00.001-08:00

Jombang, Bhirawa
Tidak hanya umat muslim, aksi keprihatinan atas agresi militer Israel atas Palistina yang menewaskan ratusan warga tidak berdosa juga dilakukan umat hindu di kabupaten Jombang. Mereka, Senin (3/1) menggelar doa bersama di Pura Amarta desa Ngepeh Ngoro untuk perdamaian palestina.

memanjatkan doa-doa perdamaian. Dalam ritual doa bersama ini dipimpin langsung oleh ketua PHDI Ketua PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) Jombang, Pinandito Katijo Salam Raharjo.
Salam Raharjo menandaskan, doa bersama yang dgelar umat Hindu merupakan solidaritas atas nasib saudara-saudara penduduk Palestina yang mendapat gempuran tidak beradab Israel.” Perang hanya mengakibatkan penderitaan dan meninggalkan kesengsaraan, karenannya dengan doa bersama ini semoga mereka cepat berdamai,”ujarnya usai memimpin doa.
Sebelum melakukan doa bersama, umat Hindu terlebih dahulu melakukan sembahyang yang dipimpin oleh tiga sesepuh yang berpakaian serba putih. Ketuga sesepuh umat Hindu ini membakar dupa dan menyiramkan air suci pada seluruh jamaah. Rur

Dua Anggota FKB di PAW

2008-12-30T03:23:00.001-08:00

Dudukkan Dua Perempuan Sebagai Wakil Rakyat
Jombang, Bhirawa
Untuk yang kedua kalinya dalam setahun ini, Pergantian Antar Waktu (PAW) dilakukan DPRD Jombang. Selasa (30/12) dua anggota FKB dilantik setelah usulan PAW ke Gubernur Jatim disetujui. Kali ini dua perempuan didudukkan sebagai wakil rakyat menggantikan dua rekannya. Pelantikan tanpa dihadiri dua anggota dewan yang diganti.

Kedua perempuan yang mengisi kursi dewan atas usulan Pergantian Antar Waktu atau PAW ini adalah Umi Hanik yang menggantikan Maghfur Mujtahid mantan ketua DPAC PKB Perak dari Dapil IV yakni kecamatan Perak, Bandarkedungmulyo, Gudo dan Ngoro. Sedangkan dari Dapil V yang meliputi kecamatan Megaluh, Tembelang dan Kesamben, Musyarofah Nashor mengantikan Fadhulloh Malik.
Usulan PAW atas kedua anggota dewan FKB ini sudah diajukan sejak pertengan Agustus 2008 lalu. Namun baru akhir Desember ini usulan ini turun dari gubernur Jawa Timur.“ Surat dari gubernur jatim baru turun tanggal 23 Desember lalu, karena libur baru sekrang ini agenda pelantikan bisa dilakukan, “ujar Padi Mulyono sekretaris DPRD Jombang usai pelantikan.
Dalam surat bernomor 171.415/102/011/2008 yang ditanda tangani Pj gubernur Setia Purwaka, tertanggal 19 Desember itu usulan pergantian antar waktu dua anggota PKB, Maghfur Mujtahid dan Fadhullah Malik yang digantikan Umi Hani’ah dan Musyarofah disetujui.
Dua anggota DPRD yang diganti, Maghfur Mujtahid dan Fadhullah Malik tidak nampak hadir dalam pelantikan kemarin. Keduanya diganti karena dinilai telah melakukan pelangggaran organisasi. Mereka merupakan pendukung DPC PKB pimpinan Basyaruddin yang mendukung ketua dewan Syuro KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Maghfur tercatat sebagai sekretaris sedangkan Fadhullah Malik duduk sebagai wakil Dewan Syuro. Untuk nama yang terakhir ini merupakan anggota dewan hasil PAW pertama satu tahun lalu.
Dalam satu tahun ini, PKB Jombang telah melakukan PAW terhadap anggota sebanyak dua kali, sebelumnya PAW dilakukan terhadap tiga anggotanya yakni H.Rifai dari dapil II yang digantikan Munif Supri, kemudian Abdurrahman dari Dapil VI yang digantikan Kusnun Nashir, dan Mujib Hanan diganti Fadhullah Malik, pada pertengan Januari 2008, sedangkan yang kedua hari ini, Selasa (30/12).

Desa Digerojok Dana ADD Rp 30 Miliar

2008-12-30T03:04:00.003-08:00

Jombang, Bhirawa
RAPBD kabupaten Jombang akhirnya disahkan, Selasa (30/12) setelah lima Fraksi di DPRD melalui Pendapat Akhirnya menyatakan menerima untuk ditetapkan menjadi APBD 2009.
Dalam penetapan APBD kemarin disetujui anggaran untuk Alokasi Dana Desa atau ADD ditambah dari usulan nota keuangan yang disampaikan bupati sebesar Rp 23, 9 Miliar menjadi Rp 30 Miliar. “Itu merupakan amanat undang-undang, maka semua Fraksi setuju untuk menambah anggaran untuk ADD hingga sebesar Rp 30 miliar,”ujar Sugiarto anggota FKB usai paripurna.

Dalam penetapan APBD kemarin disetujui anggaran untuk Alokasi Dana Desa atau ADD ditambah dari usulan nota keuangan yang disampaikan bupati sebesar Rp 23, 9 Miliar menjadi Rp 30 Miliar. “Itu merupakan amanat undang-undang, maka semua Fraksi setuju untuk menambah anggaran untuk ADD hingga sebesar Rp 30 miliar,”ujar Sugiarto anggota FKB usai paripurna.
Mantan ketua pansus perda pemerintahan desa ini menambahkan, sesuai dengan PP 72/2005 tentang desa dan perda Nomor 9 tahun 2006 tentang sumber-sumber Keuangan Desa, desa berhak untuk mendapatkan anggaran minimal 10 persen dari hasil pajak, retribusi dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.” Disamping amanat undang-undang, ADD memang banyak,”tandas Sugiarto yang juga sekretaris DPC PKB ini manambahkan.
Senada, juga disampaikan juru bicara Fraksi Madani, Saikhul Atho’ a’laul Huda yang menyatakan, sudah seharusnya pemerintah daerah mengalokasikan anggaran ADD sesuai amanat PP 72/2005. “ADD adalah hak desa yang berdasrkan peraturan perundang-undangan dan wajib dipenuhi. Namun hingga 2009 pemerintah daerah sulit untuk memenuhi. Karenanya, kami menilai RAPBD 2009 mengandung dosa besar kepada pemerintah dan masyarakat desa,”ujarnya saat menyampaikan PA.
Meski agak terlambat, Anggota dewan asal PPP ini menambahkan, pihaknya merasa cukup lega, karena pemenuhan anggaran sebesar 10 persen ini pada 2009 akan terpenuhi.” Seharusnya sudah sejak 2006 lalu ADD sebesar 30,9 miliar sudah harus dipenuhi, kita ini terlambat tiga tahun,”imbuh atho’.
Disamping ADD, Frkasi-Fraksi di DPRD juga mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk kesehatan di 16 puskesamas yang tersebar di kecamatan. Untuk anggaran puskesmas ini disepakati sebesar Rp 20 miliar dari usulan bupati sebesar 18,9 miliar.” Karena pusekesmas bersentuhan langsung dengan masyrakat miskin didesa-desa. Dan sering ditolak saat dirujuk ke RSD,”tambah Atho seraya mengakui anggaran ini masih belum cukup optimal dalam upaya mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat kecil. Rur
Untuk APBD kabupaten Jombang 2009 ditetapkan sebesar Rp 814,063 miliar yang terdiri dari pendapatan Asli daerah sebesar Rp 79,5 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 696,443 miliar dan dari pendapatan lain-lain sebesar Rp 38,062 miliar.
Anggaran ini dipergunakan untuk pembiayaan belanja sebesar Rp 917,582 miliar yakni untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp 534,643 miliar dan belanjalangsung sebesar 382, 939 miliar. Surplus sebesar Rp 103,518 miliar

Desa Digerojok Dana ADD Rp 30 Miliar

2008-12-30T03:04:00.001-08:00

Hasyim; Fatwa Haram Rokok Tidak Perlu

2008-12-25T03:56:00.000-08:00

Jombang, Bhirawa
Ketua PB NU KH Hasyim Muzadi menyatakan, fatwa haram terkait masalah rokok yang kini masih menjadi wacana tidak diperlukan. Menurutnya soal rokok cukup smenggunakan fatwa yang selama ini sudah ada, yakni makruh.

Demikian dikatakan Hasyim saat hadir dalam temu alumni PMII malang di Jombang, Kamis (25/12) kemarin. Menurutnya Fatwa yang selama ini sudah ada sudah cukup. Karena jika rook difatwakan haram hal itu dinilai terlalu keras.” Tidak perlu ada fatwa haram. Pakai saja fatwa makruh yang selama ini sudah difatwakan,”jelasnya menjawab wartawan.
Karena menurut mantan Pengurus PW NU Jatim ini, Rokok di hukumi makruh itu sudah sesuai karena rokok memang perlu dihindari bukan dilarang. Dikatakannya, jika rokok dilarang menurut Hayim hal itu terlalu keras. “ Cukup Fatwa Makruh itu, dan ini sudah difatwakan dari NU dan Muhamidyah. Fatwa Makruh itu sudah pernah ada,”imbuhnya seraya mengatakan dalam memberikan fatwa juga sudah mempertimbangkan adanya factor kesehatan dan factor ekonomi.

Mahasiwa FMN: Cabup UU BHP

2008-12-23T03:55:00.000-08:00

Belasan Mahasiswa dari FMN Jombang, berdemo di depan kantor Bupati Jombang, menuntut dicabutnya UU BHP

Jombang, Bhirawa
Tidak hanya mahasiswa dari Perguruan Negeri di ibukota yang menolak UU Badan Hukum Pendidikan. Aksi penolakan juga dilakukan mahasiswa di kabupaten Jombang, Selasa (23/12). Mereka menuntut dicabutnya terhadap UU yang baru disahkan DPR RI karena dinilai akan mengkomersialkan pendidikan.

Meski hanya diikuti puluhan mahasiswa dari Front Mahasiswa Nasional, aksi demo terlihat tetap bersemangat. Dengan membawa spanduk dan poster tuntutan pendidikan murah bagi rakyat. Para aktifis mahasiswa ini memulai aksinya dari kampus Undar dan berjalan menuju gedung DPRD serta kantor bupati di jalan Wachid Hasyim.
Di depan kantor bupati, satu persatu mahasiswa berorasi menuntut pemerintah memberikan pendidikan murah bagi rakyat.” Pendidikan adalah hak rakyat, dan jangan komersiilkan lembaga pendidikan,”ujar salah satu mahasiswa dalam orasinya.
Koordinator Aksi, Andriansyah menyatakan, dengan disahkannya UU BHP berrari pemerintah melepas tanggung jawab pada dunia pendidikan. Karena hal ini regulasi pada lembaga pendidikan semua diserahkan pada pimpinan atau pemodal lembaga pendidikan. “ Akibatnya, biaya pendidikan akan semakin mencekik, Dan masyarakat akan kesulitan memperoleh pendidikan murah,’ujarnya.
Karennya, FMN menuntut dicabutnya UU BHP dan menolak privatisasi pendidikan serta komersialisasi pendidikan. “ Kita akan terus menyuarakan penolakan dan menuntut dicabutnya UU BHP,”pungkasnya. Rur

Jelang Natal, Polisi Sterilkan 85 Gereja

2008-12-23T03:21:00.001-08:00

Jombang, Bhirawa
Aparat keamanan dari Polres Jombang bakal mensterilkan 85 gereja yang rencananya digunakan umat kristiani kabupaten Jombang untuk peraan Natal. Sebanyak 10 personil serta 3 Unit Tim Jihandak ( Penjinak Bahan Peledak) juga disiagakan.
“ Upaya untuk pengamanan bagi umat kristiani ini akan dilakukan besuk, sehari sebelum geraja itu digunakan untuk perayaan Natal,”ujar Kompol Bambang TW, Kabag Ops Polres Jombang usai mengikuti gelar pasukan di alun-alun Jombang yang juga dihadiri langsung bupati Suyanto, Selasa (23/12).

Dalam pengamanan Natal dan Tahun baru 2009, polres Jombang telah menyiapkan sebanyak 465 personil. Termasuk 10 personil serta 3 Unit Tim Jihandak ( Penjinak Bahan Peledak) juga disiagakan. “ Tim Jihandak akan melakukan sterilisasi gereja-gereja yang diguankan untuk peringatan Natal,”imbuhnya, seraya mengatakan untuk penembak akan berkeliling memantau daerah yang dianggap rawan.
Bupati Suyanto meminta masyarakat ikut menjaga kedamaian dan kerukunan yang selama ini telah terjaga.” Semua ini adalah tanggung jawab kita bersama, masyarakat, ormas dan petugas harus ikut serta menjaga konsdusifitas kabupaten Jombang,”pintanya.
Dalam gelar pasukan dialun-alun kemarin, disamping diikuti petugas keamanan dari polres Jombang, Kodim 0814, Satpol PP juga diikuti Satgas ormas dan kepemudaan serta Partai politik. Diantaranya, Satgas dari PDIP, PAN, AMPG serta Banser GP ANSOR.
“ Untuk persiapan pengamanan Natal, Banser nanti malam (kemarin malam) juga kan dibaiat dan dikukuhkan oleh Satkorcab,”terang Ubaidailla Aly ketua GP Ansor Jombang menuturkan. Rur

Seminar Rokok Dinas Kesehatan, Nyaris Ricuh

2008-12-21T02:01:00.000-08:00

Jombang, Bhirawa
Wacana larangan soal rokok bergulir mulai dari pusat hingga ke daerah, Dinas kesehatan kabupaten Jombang, Sabtu (20/12) menggelar Seminar tentang bahaya rokok. Namun, seminar yang diikuti tokoh masyarakat dan pengusaha rokok ini nyaris ricuh setelah salah satu narasumber menganggap merokok adalah perbuatan syirik

Seseorang yang merokok sama saja menggantungkan hidupnya kepada rokok. Orang yang menggantung kepada selain Tuhan berarti syirik atau menyekutukan Tuhan, kata Salim Basawad Nara Sumber dari Depag Jombang menuturkan.
Kontan saja, pendapat ini dibantah peserta yang sebagian besar adalah perokok dan pengusaha rokok. “Saya pikir pendapat seperti itu tidak masuk akal. Sebab, merokok tidak ada hubungannya dengan asas ketuhanan, Tidak bisa seperti itu,”ujar Nur Cholis pengusaha rokok asal Desa Kalikejambon Tembelang dengan nada tinggi.
Menurutnya, apa yang dipaparkan nara sumber sangat tidak masuk akal dan melenceng dari persoalan rokok. Dicontohkannya, misalnya orang yang lapar adalah memiliki ketergantungan kepada nasi agar bisa kenyang. “Berarti orang tersebut telah berbuat syirik karena bergantung bukan kepada Tuhan tetapi kepada nasi,”tambahnya.
Nur Cholis yang juga seorang guru agama ini menambahkan, wacana pelarangan merokok yang kini menggelinding dikatakannya perlu mempertimbangkan beberapa aspek kehidupan masyarakat. “ Seperti berapa jumlah petani tembakau di Indonesia yang hidup dengan menggantungkan dari bahan baku rokok ini. Dan perlu dicatat penghasil pajak terbesar Negara kita ini adalah dari Cukai Rokok,”katanya.
Dalam seminar yang digelar Dinas kesehatan kabupaten Jombang kemarin, Salim Basawad Kasi Penamas Kantor Depag Jombang membeberkan data dari World Health Organization (WHO) atau Organisasi kesehatan Dunia, pernah memperkirakan 59 persen pria Indonesia yang berumur 10 tahun sudah aktif merokok. “Dari data 2001 saja, 70 persen penduduk Indonesia perokok aktif. Yang berarti sebagian besar bangsa kita telah menuhankan rokok,”ungkapnya. Rur

Pemkab Fasilitasi Pendaftaran Merk Dagang

2008-12-21T01:13:00.001-08:00

Jombang, Bhirawa
Banyaknya hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Jombang seperti durian, tembakau serta hasil produksi UKM dan IKM diminta segera didaftarkan untuk mendapatkan Merk Dagang. Hal ini penting dilakukan pelaku usaha agar hasil produksi tidak diklaim oleh daerah atau negara lain.

Demikian yang dikatakan, Zaki Septiono Kasi Pemeriksaan Formalitas Indikasi Geografis Direktorat Merk HKI Depkumham saat hadir sebgai nara sumber pada Sosialisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis dan Merk Dagang yang diselenggarakan pemkab Jombang digedung PSBR, Jumat (19/12) kemarin.
“Hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan seperti durian, tembakau dan yang lainnya yang secara indikasi geografis memiliki keunggulan dan kekhasan tersendiri merupakan kekayaan tersendiri yang perlu untuk dipatenkan agar tidak diklaim daerah atau Negara lain,”ujarnya bersama Aris Ide Anton Kasi Litigasi dan Penyidikan Direktorat Merk.
Untuk mendapatkan merk dagang, lanjutnya diktakannya tidaklah sulit dan persayaratan sangat mudah.” Cukup menyerahkan KTP, mengisi formulir , melampirkan etiket merk yang didaftarkan sebanyak 25 lembar, mengisi surat pernyataan diatas materai dengan biaya pendaftaran merk baru hanya Rp. 450 ribu saja,”imbuhnya.
Zaki juga menjelaskan bagaimana proses pendaftaran, mulai dari permohonan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan, pemeriksaan subtansi oleh pemeriksa merk,dan selanjutnya diumumkan dalam berita negara selama 3 bulan kepada masyarakat. Apabila tidak ada keberatan dimasyarakat barulah diterbitkan sertifikat dan dicatat. “Pengurusan merk dagang dibutuhkan waktu sekitar 14 bulan mulai dari masuk sampai terbit sertifikat,”bebernya.
Masih menurut Zaki, para pelaku usaha perlu memahami atas Hak Kekayaan Intelektual mulai dari merk dagang, hak cipta rahasia dagang, desain, “Karena keuntungan yang didapat oleh pelaku usaha apabila merk dagang sudah terdaftar, para pelaku usaha mendapatkan jaminan dari pemerintah dengan perlindungan hukum, apabila ada inidikasi pihak lain yang mencoba menjiplak atau membajak merk dagang tersebut.
Sosialisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis dan Merk Dagang yang diikuti sekitar 150 pelaku usaha ini mendapat sambutan positif. Bahkan puluhan pelaku usaha langsung mendaftarkan hasil produksi usaha mereka. “ Ini yang dibutuhkan, kita tidak perlu langsung ke Pusat, dan prosesnya juga sangat mudah, tidak repot”, tutur Sutikno pemilik Tivoli dan Mayar yang langsung didaftarkan.
Senada dengan Sutikno, pemilik UD Jenang Kelapa Muda Ropiq, mengatakan, upaya pemkab dalam memfasilitasi untuk mendaftarkan dinilai langkah maju.” Selain menguntungkan Jombang sendiri juga menguntungkan kita pelaku usaha,”ujarnya.

Jombang Kembangkan SRI

2008-12-18T03:38:00.000-08:00

Jombang, Bhirawa
Kabupaten Jombang menjadi salah satu daerah uji coba pengembangan pertanian dengan model tanam System Rice Intentification atau SRI. Model tanam SRI ini hanya diujikan pada dua kabupaten di Indonesia yakni di kabupaten Garut Jawa Tengah dan Jombang Jatim.

Di kabupaten Jombang, penanaman padi serentak dengan menggunakan SRI diujicobakan pada lahan persawahan seluas 67 Ha yang berada di Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh Jombang.
Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Jombang Sadarestuwati mengatakan dengan tanam model SRI, kualitas produksi padi dipastikan akan lebih baik dibanding system yang tradisional.” Kemampuan untuk menghasilkan produksi pertanian padi akan melimpah,”ujarnya saat hadir pada pembukaan gerakan tanam SRI dan sarasehan dengan kelompok tani di Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh (17/12), kemarin.
Adik kandung bupati Jombang ini juga meyakinkan bahwa dengan system tanam SRI petani tidak perlu takut takut lagi dengan serangan hama yang akan menyerang tanaman organic ini. ’’Dengan sistem ini juga akan mengontrol proses tanam hingga masa panen, Jangan terlalu takut pada kemungkinan adanya hama pada tanaman,’’tambahnya.
Menurut Estu menjadi petani juga harus memiliki sebuah cita-cita mampu menjadi pengekspor beras. ’’Menjadi pengekspor beras harus tentunya dengan berbagai persyaratan baik terkait persoalan manajemen pertanian maupun teknologi pertanian yang harus dikembangkan seperti SRI ini,’’ tambah Estu.
Sementara itu, wakil bupati Jombang Widjono Soeparno mengatakan dengan model tanam menggunakan SRI pihaknya optimis bisa membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Karena dengan menggunakan sistem berdasar prinsip organik tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas produksi padi di tengah persaingan kualitas produk hasil pertanian yang lain. ’’Saya optimis hasil produksi padi pada panen tahun depan akan meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya,’’ tutur Widjono.
Mantan sekdakab ini juga mengungkapkan, bahwa kabupaten Jombang merupakan salah satu penghasil beras. ’’Kita patut bangga atas surplus produksi pertanian pada tahun 2008, Kabupaten Jombang berada di atas tingkat prosentase di atas lima persen,”bebernya seraya mengatakan, hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diterima kabupaten Jombang pada bulan Desember ini dan salah satunya adalah bidang pertanian. rur

Bupati; Pengisian Perangkat Kosong Usai Pimilu 2009

2008-12-16T03:26:00.001-08:00

Jombang, Bhirawa
Bupati Suyanto meminta kekosongan perangkat desa segera diisi dengan mengangkat pejabat sementara atau Pj. Hal ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak tersendat. Sementara untuk pengangkatan akan dilakukan usai pemilu 2009.

“Saya serahkan sepenuhnya kepada pemerintahan desa masing-masing untuk duduk bersama, bermusyawarah menentukan dan mengangkat Pj perangkat yang kosong, “pintanya Suyanto dihadapan seluruh perangkat desa saat pencairan tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa (TPAPD) di pendopo kabupaten, Selasa (16/12).
Bupati dua periode ini menambahkan, pengisian perangkat desa yang kosong menurutnya bisa dilakukan dengan menunjuk perangkat lain untuk merangkap atau di PLHkan. “ Terserah apakah itu dirangkap oleh perangkat lain atau di PLT kan maupun diPLH kan apabila itu memang diperlukan oleh desa,”tambahnya serya mengatakan, untuk pengisian kekosongan perangkat secara definitive baru akan dilakukan setelah usai pelaksanaan Pemilu legislative dan pemilu presiden 2009 mendatang.
Sementara itu, sesuai dengan peraturan pemerintah terkait pengisian sekretaris desa, Bupati Suyanto mengatakan pihaknya baru dipanggil Mendagri bersama kepala BKN Pusat untuk menandatangi pengangkatan 89 sekdes dari PNS. “Dari 179 sekdes yang akan diangkat menjadi PNS, untuk gelombang pertama telah ditandatangani sebanyak 86 sekdes. Mudah-mudahan seluruh sekdes diangkat semua pada gelombang pertama,”imbuhnya.
Pemerintah kabupaten Jombang, pada 2007-2008 telah melaksanakan pemilihan kepala desa serentak sebanyak 302 desa. Pilkades serantak pertama dilakukan pada 24 juli 2007 dengan peserta sebanyak 286 desa, 16 Desember 2007 sebanyak 8 desa dan terakhir pada 14 desember 2008 dilakukan pilkades serentak di 8 desa yang tersebar di 6 kecamatan. “ Alhamdulillah pelaksanaan pilkades serentak di 286 desa dan terakhir di 8 desa kemarin serta pelaksanaan Pilbub 2008 berjalan aman, damai dan sukses tanpa ada gejolak. Ini semua merupakan keberhasilan kita semua,”pungkas Suyanto. rur

Tunjangan Perangkat Cair, Rp 4,2 miliar

2008-12-16T03:05:00.000-08:00

2834 Perangkat Desa Tersenyum
Jombang, Bhirawa
Sebanyak 2834 perangkat desa se kabupaten Jombang, Selasa (15/12) kemarin terlihat tersenyum lebar. Pasalnya pemerintah kabupaten mencairkan tunjangan penghasilan bagi aparatur pemerintah desa (TPAPD) yang nilainya mencapai Rp 4,2 miliar lebih.

Pencairan tunjangan bagi aparat desa ini diserahkan langsung bupati Suyanto di pendopo kabupaten. “Untuk setiap kepala desa mendapatkan tunjangan sebesar Rp.250.000 setiap bulannya sedangkan sekretaris desa yang bukan PNS mendapatkan tunjangan sebesar Rp 200 ribu, ”ujar Mahmud asisten Administrasi secretariat daerah pemkab Jombang disela-sela pencairan kemarin.
Disamping kepala desa dan sekretaris desa tunjangan juga diberikan kepada kepala dusun dan staf desa. Jumlah sekeratrais desa yang bukan PNS sebanyak 255 orang sedangkan staf dan kepala dusun sebanyak 2277 orang. “ tunjangan bagi staf dan perangkat desa lain disesuaikan dengan UMK kabupaten Jombang setelah dikurangi hasil tanah ganjaran,”imbuhnya.
Mahmud mengatakan, pencairan TPAPD kali ini untuk kwartal yang ke tiga, sedangkan dana tunjangan bagi perangkat desa ini untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp Rp. 13,1 miliar. “Total jumlah anggaran TPAPD baik yang disesuaikan dengan UMK maupun TPAPD untuk Kades dan Sekdes,”tandas mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini menuturkan.
Sementara itu, bupati Suyanto mengatakan, bahwa tunjangan yang dikucurkan pemkab Jombang diharapkan bisa meningkatkan kinerja perangkat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dikatakannya, penentuan besaran tunjangan itu disesuaikan dengan luas lahan ganjaran yang dikerjakan oleh para perangkat. Dengan ditambahkannya tunjangan tersebut, penghasilan seluruh perangkat yang ada di Jombang sudah sesuai dengan UMK. “ Tunjangan ini diberikan secara berkala, setiap empat bulan sekali atau dalam satu tahun perangka desa tiga kalai menerima tunjangan dan ini untuk yang ketiga kalinya,”tandasnya.
Suyanto juga menambahkan, bahwa pada 2009 mendatang beberapa proyek, baik proyek pemeliharaan, pengaspalan akan diserahkan ke desa. “ proyek-proyek yang dikerjakan desa telah terbukti berjalan lebih baik, karena dikerjakan secara bergotong-royong atau swakelola,” tandas Rur

Satpol PP Kumpulkan Penambang Pasir Brantas

2008-12-15T03:09:00.000-08:00

Dorong Ajukan Ijin Penambangan
Jombang, Bhirawa
Untuk menertibkan penambang pasir yang beroperasi dikawasan sungai brantas, satpol PP Jombang bersama Perum Jasa Tirta Mojokerto meminta kepada para penambang untuk mendaftarkan usaha penambangan mereka. Hal ini sebagai tindak lanjut operasi penambang liar beberapa waktu lalu.
“ Kita akan fasilitasi untuk mendapatkan ijin penambangan dari Gubernur. Hanya dengan syarat mendirikan koperasi dan mendapat rekomendasi dari Bupati dan dinas terkait, para penambang bisa bekerja tanpa was-was dirazia,” ujar Sutrisno dari Jasa Tirta mengatakan.

Para penambang pasir asal Desa Gebangbunder Palandaan yang beberapa waktu lalu sempat bersitegang dengan petugas saat razia, Senin (15/12) dikumpulkan di kantor satpol PP mereka mendapatkan pembinaan terkait penambangan yang diperbolehkan dikawasan sungai brantas.” Untuk bisa mendapat ijin dari Gubernur para penambang harus bergabung dalam koperasi yang sedikitnya beranggotakan 20 orang,”imbuh Sutrisno seraya mengatakan penambangan hanya dibolehkan jika mendapatkan ijin dari gubernur Jatim sesuai dengan Perda Provinsi nomer 1 tahun 2005 .
Sementara itu, Kapala Seksi Penyidikan dan Penindakan (Kasi Dikdak) Satpol PP Jombang, Soeharto menambahkan pihaknya tidak ingin terus ber-kejar-kajaran dengan warga penambang pasir.” Kita tidak ingin kejar-kejaran dengan warga penambang pasir. Kita bantu para penambang untuk mendaftarkan ijin usaha," terang Soeharto.
Dikatakannya, pihaknya sebagai petugas sama sekali tidak bermaksud menghalang-halangi penambang pasir dalam mencari nafkah. Namun demikian, pihaknya meminta kepada warga dalam melakukan aktifitas penambangan secara benar dan tidak melanggar aturan. “Tidak ada maksud untuk menghalangi masyarakat untuk mencari nafkah, tapi yang patuh dan sesuai aturan,”tandasnya menambahkan.
Soeharto juga menyesalkan, tindakan penambang pasir yang selalu meninggalkan peralatannya saat ada operasi yang dilakukan petugas. Karena tidak ada pemilik, petugas mengangkut peralatan penambangan pasir berupa diesel, ponthon yang nilainya bisa mencapai jutaan.” Yang rugi besar para penambang sendiri kan, karena kalian tidak bersikap koperatif. Saat operasi, selalu saja kita hanya menemukan perahu dan alat-alat tambang. Tidak ada pemiliknya,”ujarnya menambahkan.
Seperti diketahui, aktifitas penambangan pasir liar di kawasan sungai brantas di Desa Gabangbunder Plandaan beberpa waktu lalu di obrak petugas satpol PP Jombang. Petugas sempat bersitegang dengan warga penambang yang beralasann bahwa lokasi penambangan sudah memiliki sertifikat

Bupati Pantau Pilkades Serentak,

2008-12-14T03:57:00.000-08:00

Dua Srikandi menangi Pilkades
JOMBANG-
Bupati Suyanto memantau langsung jalannya pemilihan kepala desa serentak yang digelar di delapan desa di Kabupaten Jombang. Dua Srikandi berhasil menangi pilkades mengalahkan calon laki-laki.

Kedua srikandi itu masing-masing adalah, Yuliati yang berhasil memenangkan pilkades di desa Seketi Kecamatan mojoagung mengalahkan Bambang Sutikno. Sedangkan di Desa Ngrimbi, Sumarmi mengalahkan tiga kandidat laki-laki, yakni Fuji Subagiono, Teguh Suko Wibowo dan Toyib

Pilkades serentak berjalan damai meski masih banyak dimanfaatkan sebagai ajang judi oleh beberapa masyarakat. Hal ini seperti terlihat di lokasi pelaksanaan pilkades di Desa Marmoyo kecamatan Kabuh, puluhan pendatang tidak hanya dari luar desa/kecamatan setempat tetapi juga dari luar daerah terlihat ramai menghadiri pilkades di desa yang letaknya di tengah hutan ini.” Banyak yang akan masuk tadi, tapi memang dilarang petugas jaga. Karena masyarakat khawatir dirusak ( suaranya,), oleh boto-boto ( penjudi pendatang ), ”tutur ibu penjual sate asal Ploso yang sempat dilarang masuk.
Pelaksanaan pilkades di Desa Marmoyo ini diikuti 3 calon, yakni Karsono, Mulyono dan Sugianto incumbent. Seperti prakiraan masyarakat, Karsono calon dengan nomer urut 1 yang sebelumnya menjabat kaur pembangunan desa setempat bisa mengungguli incumbent Sugianto. “ Yang menang Karsono, “ujar kabag pemerintahan Fachrudin Widodo, dihubungi melalui telpon.
Sementara itu pemilihan kades di Desa Mojoduwur kecamatan Mojowarno, dari tiga calon kades, incumben berhasil menang mutlak mengalahkan dua pesaingnya. AJI mantan kades lama ini berhasil mengumpulkan sebanyak 1726 suara disusul Imam Baihaki dengan 869 suara dan Samsul Munir dengan 196 suara. “ Sementara suara tidak sah sebanyak 46 suara,’tutur Bisri Mustofa salah satu panitia mengatakan.
Tidak mau kalah dengan calon laki-laki, dua calon kades perempuan yang ikut bertarung di dua desa, yakni di Desa Seketi Mojoagung dan Desa Ngerimbi Bareng dimenangkan oleh para Srikandi ini.
Di Desa Seketi Mojoagung, misalnya Yuliati unggul dari calon kades laki-laki Bambang Sutikno. Sedangkan di Desa Ngrimbi, Sumarmi mengalahkan tiga kandidat laki-laki, yakni Fuji Subagiono, Teguh Suko Wibowo dan Toyib.
Kabag Pemerintahan, Fachrudin Widodo mengatakan, sangat bersyukur pelaksanaan pilkades serentak bisa berjalan damai. Meski sempat ada ketegangan namun pihaknya yakin tidak akan terjadi persoalan, karena perolehan suara terpaut jauh.”Diharapkan akhir bulan ini pelantikan sudah bisa dilakukan,”jelasnya. Rur

Dua Tahanan Lapas Jombang Meninggal

2008-12-14T03:55:00.000-08:00

Akibat Pesta MIRAS
Jombang, Bhirawa
Dua tahanan di lembaga pemasyarakatan Jombang, Minggu (14/12) meninggal dunia akibat minum oplosan Kopi dicampur spritus. Tiga tahanan lain terpaksa harus dilarikan ke RSD untuk menjalani perawatan karena kondisinya sangat kritis.

Kedua tahanan yang meninggal iti adalah, Sumari (23) warga Japanan Mojowarno, tahanan kasus pencurian kayu dan Ali Imron (30) tahanan atas kasus perkosaan warga desa Mojongapit Jombang. Sedangkan tiga tahanan yang kini dirawat di RSD Jombang adalah Ari (22), asal Sumobito dan Sobirin (21), asal Mojoagung, keduanya kasus pencurian serta Adi Setyo Utomo alias Memet (23) warga Plandaan dengan kasus pengroyokan.
Menurut pengakuan salah satu korban, Adi menyatakan, meninggalnya dua tahanan Lapas ini setelah mereka berpesta minuman oplosan pengganti miras. Bersama tiga rekan setahanan lain yang kini dirawat di RSD Jombang mereka menengak Kopi dicampur bahan memplitur kayu.
Pesta Miras ini sendiri dilakukan pada Jumat (12/12) malam, karena mereka sudah lama tidak menikmati minuman haram ini.” Namun, karena teller kita dilarikan ke RSD dan dua temen kita tidak tertolong,”ujarnya menuceritakan.
Dikonfirmasi wartawan, Plt Kalapas Jombang, M Syarif membenarkan adanya dua tahanan yang meninggal. Namun pihaknya mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab keduanya meninggal.” Yang jelas mereka meninggal karena sakit,”jelasnya singkat. rur

Kapolres Minta Hasil Pilkades Terdokumentasi

2008-12-12T02:45:00.000-08:00

JOMBANG_
Kapolres Jombang, AKBP Muhammad Khosim meminta pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 8 desa di kabupaten Jombang didokumentasikan.. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya permasalahan di belakang hari.

Demikian dikatakan kapolres dihadapan 23 calon kepala desa yang telah berikrar bersama melaksanakan pilkades damai, siap kalah dan siap menang. Ikrar pilkades damai di gelar di Ruang Bungtomo Pemkab Jombang Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya wakil bupatii Jombang Drs Widjono Soeparno, Kajari Jombang, ketua PN beserta seluruh jajajaran Muspida Jombang.
“Dokumentasi ini penting, karenanya semua hasil penghitungan suara dalam pilkades, kalau bisa di ambil gambar oleh petugas atau panitia,” ujar Khosim seraya mengingatkan kasus pilkades di Desa Ngampel Kecamatan Ngusikan beberapa waktu lalu.
Mantan Kapolres Bangkalan Madura ini juga mengingatkan kepada panitia pilkades, agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menjalankan tugas.”Netral dan adil. Dan terutama teliti dalam pembagian kartu panggilan. Jangan sampai kartu sura yang ada tidak sesuai dengan kartu panggilan, ini berbahaya,” imbuhnya.
Pelaksanaan pilkades serentak untuk ketiga kalinya di kabupaten Jombang ini rencananya digelar, Minggu (14/12) besuk. Sebanyak 8 desa di enam kecamatan akan melaksanakan pesta demokrasi pada pemerintahan paling bawah. Ke delapan desa itu diantaranya adalah, Desa Wangkal kepuh dan Desa Sukoiber Kecamtan Gudo, desa Mojoduwur dan desa Selorejo Kecamatan Mojowarno, Desa Seketi Kecamatan Mojoagung, Desa Madiopuro kecamatan Sumobito, Desa Marmoyo kecamatan Kabuh dan desa Ngimbi kecamatan Bareng.
Sementara itu, Wakil bupati Widjono Suparno berharap dalam pelaksanaan pilkades serentak kali ini tidak terjadi pemilihan ulang. “Semoga tidak ada sampai putaran ke III, cukup pemilihan gubernur saja,” ujarnya.
Wabup menambahkan, pihaknya bersama Bupati Suyanto dan seluruh jajaran pemerintahan tidak mendukung salah satu calon.” Kita tidak ikut cawe-cawe untuk dukung mendukung, Netral dan adil,’imbuhnya seraya meminta kenetralan bupati dan wabup juga diikuti seluruh aparat pemerintah dibawah.
Adik kandungmantan gubernur Jatim, Imam Utomo ini menambahkan berdasarkan pengalaman menggelar pilkades serentak beberpa waktu lalu, pihaknya optimis pilkades serentak untuk yang ketiga kalinya ini bisa berjalan tertib.” Yang terpenting semua komponen bisa menyadari dan mematuhi aturan yang ada. Dan panitia menjlankan sesuai aturan sehingga tidak ada kecurangan,”imbuhnya.rur

Menengok Galangan Pasir Bersertifikat

2008-12-11T03:39:00.000-08:00

Galangan Bersertifikat_ lahan yang berada dibantaran sungai brantas ini diakui milik warga berdasarkan sertofikat yang dimiliki sejak tahun 1983

JOMBANG_
Saat operasi penambangan pasir liar, kamis (11/12) petugas satpol PP Jombang bersitegang dengan warga Desa Gebangbunder Plandaan Jombang. Warga penambang pasir menolak adanya operasi dengan alas an lahan mereka adalah hak milik dan bersertifikat. Kok bisa ....?

Penolakan warga penambang pasir ini beralasan, dengan pengakuan lahan yang digunakan sebagai Galangan atau ---terminal--- pasir yang digunakan sudah memiliki sertifkat tanah. Hal ini juga ditegaskan kepala desa setmpat, Andy Kurniawan yang menyatakan bahwa 18 sertifikat tanah atas lahan dibantaran sungai brantas yang dimiliki wartaganya itu terbit sejak 1983.” Sudah lama sertifikat it ada, jadi antaslah mereka menolak adanya opersi di galangan ini,”ujarnya menjelaskan.
Terkait adanya sertifikat tanah yang berlokasi di bantaran sunngai brantas, pihak kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jombang mengaku cukup terkejut. Karena menurutnya tanah dibantaran sungai tidak boleh bersertifikat.“ Tidak boleh, tanah yang berada di bantaran sungai ada sertifikat, ituhaknya Jasa Tirta,”jelas Samsul Bahri, Kasubsi Pengadaan Tanah BPN Jombang dikonfirmsi wartawan.
Samsul juga mempertanyakan adanya sertifikat yang dimiliki warga, pihaknya mensinyalir sertifikat yang ada adalah aspal (asli tapi palsu, red). Meski demikian pihaknya akan segera melakukan pengecekan dengan data yang dimilikinya. “ Segera akan kita cek disini, “imbuhnya.
Bagaiamana jika sertifikat benar ? Samsul mengatakan Jasa Tirta sebagai penguasa seharusnya mengajukan pembatalan atas sertifikat tersebut.”Harusnya Jasa Tirta mengajukan pemblokiran,”pungkasnya. rur

Satpol PP Kembali Obrak Penambang Pasir Liar

2008-12-11T03:00:00.000-08:00

Jombang, Bhirawa
Petugas dari satuan polisi pamong praja, Kamis (11/12) kembali mengobrak para penambang pasir liar yang masih beroperasi di bantaran sungai brantas. Kali ini galangan pasir di Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan Jombang yang menjadi sasaran.
Namun dalam operasi kemarin, satpol PP mendapat perlawanan, bahkan ketegangan sempat terjadi. Pasalnya warga penambang bersikukuh menolak peralatan mereka diangkut dengan alas an lokasi yang digunakan galangan adalah lahan milik pribadi bukan lahan Jasa Tirta.” Warga punya sertifikat atas lahan ini,”ujar salah satu warga bersitegang.

Ketegangan antara warga dan petugas akhirnya bisa diredakan, setelah Kepala Desa setempat, Andy Kurniawan turun tangan ikut menjelaskan keberadaan lahan atau galangan pasir. Dikatakannya, bahwa lahan yang kini ditempati hasil penambangan warga memang sudah memiliki sertifikat hak milik. “ Sertifikat hak milik ini sudah terbitt sejak tahun 1983, ini memang milik warga,”ujarnya menjelaskan.
Menurutnya pemerintah tidak bisa melarang warganya menggunakan lahannya sendiri sebagai tempat mengumpulkan hasil penambangan pasir.” Mereka punya hak, pemerintah tidak bisa melarang,”imbuhnya.
Meski demikian, petugas tetap melanjutkan operasi terhadap penambang pasir liar yang mengguunakan alat mekanik atau ponthon untuk menyedot pasir. Seperti tidak memperdulikan protes warga, petugas satpol PP mengangkut empat mesin diesel yang digunakan warga kedalam truk yang telah disediakan.” Operasi ini akan terus kita lakukan, karena kerusakan lingkungan sudah sangat parah, ini dampak dari penyedeotan yag dilakukan penambang dengan menggunakan alat mekanik,”ujar Purnamadji, Kepala Kantot Satpol PP Pemkab Jombang, disela-sela operasi.
Purnamadji menambahkan, pihaknya juga akan memanggil pemilik alat penyedot mekanik untuk tidak melakukan kembali. Hal ini demi keselamatan masyarakat Jombang terutama yang berada dikawasan sungai Brantas.” Jika rusak sipa yang bertanggung jwab ? Karena penyedotan dengan mekanik sangat erusak lingkungan dan ancamannya jelas, kurungan,”tambah mantan kabag pembangunan ini menuturkan. Rur

Implementasi HAM Masih Buruk

2008-12-10T02:47:00.000-08:00

Jombang, Bhirawa
Implementasi Hak Asasi Manusia di Kapubaten Jombang dinilai masih buruk menurut beberapa kalangan. Hal ini terungkap dalam evaluasi tahunan Implementasi HAM dalam rangka memperingati hari HAM, Rabu (10/12) oleh tiga organisasi NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
Tiga lembaga Swadaya masyarakat yang merilis Implementasi HAM ini masing-masing adalah Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD), Lingkar Indonesia Untuk Keadilan (LiNK), serta Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia NU (Lakpesdam).

Direktur Linkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Aan Anshori, mengatakan beberapa aspek yang terpantau lembaga yang dipimpinnya diantaranya adalah, masih dibiarkannya intimidasi dan penganiayaan terhadap pekrja pers, serta aktifis HAM saat menyuarakan transparani dan anti korupsi.” Dari catatan temen-temen ada sekitar 8 kasus intimidasi yang dilakukan,”ujarnya membeberkan.
Diskriminasi, lanjutnya juga masih dinikmati kalangan pahlawan tanpa tanda jasa, secara massal, sekitar 1500 guru lulusan Universitas Terbuka kehilangan kesempatan untuk tes CPNS karena pemkab Jombang gagal melindungi hak warganya.” Mereka tidak diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS. Dengan alas an ijazah tidak diakui,”ungkap Anshori kepada sejumlah wartawan.
Dan yang cukup menghebohkan adalah pelanggaran kasus HAM terkini, yakni kasus salah tangkap tiga orang, oleh polisi Yakni Kemat, devit dan Sugik. “ Dagelan salah tangkap ini sangat memalukan dan menunjukkan rendahnya penegakan hokum di Jombang,”sesalnya meski akhirnya ketiganya dibebaskan.
Sementara Any dari Lakpesdam NU Jombang mengungkapkan, masih adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan yang tidak boleh sekolah setelah menikah.” Padahal keawajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan bagi warganya,’ungkapnya.
Masih terkait pendidikan, pemerintah juga belum mengalokasikan anggaran yang maksimal bagi pendidikan Luar biasa.” Tidak lebih dari 1 persen angaran yang dikucurkan untuk ini,”imbuhnya.
Pemerintah daerah lanjut M Syafii dinilai gagal dalam melindungi pedagang tradisional. Hal ini terlihat dari berdiri dan beroperassinya swalayaan Kraton Jombang yang berada di kawasan pasar tradisional Citra Niaga.” Padahal sesuai dengan UU, untuk pendirian swalayan minimal berjarak 200 meter dari pasar tradisional, Dan akibat berdirinya sawalayan ini pedagang tradisional mengalami kerugian dan terancam gulung tikar,”ujarnya. Rur

Awas, Calo CPNS Mulai Ber-aksi

2008-12-09T03:05:00.000-08:00

Soal-soal ujian CPNS sejak sore kemarin telah dititipkan di Polres Jombang. Untuk pengamanan sebanyak 10 petugas dari polres dan satpol PP akan menjaga hingga besuk pagi.

Jombang, Bhirawa
Menjelang ujian seleksi CPNS di lingkungan pemkab Jombang, para calo pegawai negeri mulai beraksi. Mengaku sebagai orang dekat pejabat pemkab, mereka menawarkan jasa dan menjanjikan bisa meluluskan sebagai CPNS, namun peminat harus membayar sesuai dengan nominal yang telah ditentukan.
Ujian seleksi Calon Pegewai Negeri Sipil di lingkungan pemkab Jombang, bakal digelar serentak hari ini, Rabu (10/12) dan diikuti sekitar 7.216 peserta. Mereka merebutkan 332 formasi yang tersedia.

Informasi yang diperoleh bhirawa menyebutkan tidak hanya lulusan sarjana yang berminat menjadi CPNS yang mereka incar, para calo ini juga membidik lulusan SMA yang ingin bekerja sebagai pegawai honor dilingkungan pemkab juga menjadi sasaran.
Melalui calo ini, untuk bisa lolos menjadi CPNS dilingkungan pemkab Jombang, bagi lulusan sarjana harus menyediakan biaya sebesar Rp 25- 50 juta. ” Sebelum ujian harus menyerahkan uang sebesar Rp 10 juta,”ujar salah satu sumber bhirawa yang enggan disebut namanya menceritakan.
Sedangkan bagi mereka yang hanya lulusan SLTA dan berminat menjadi pegawai honor dilingkungan pemkab, mereka cukup membayar Rp 7 juta. “Dalam dua tiga tahun nanti, janjinya bisa diluluskan manjadi CPNS,”imbuh ibu dengan lima anak ini menuturkan.
Menanggapi adanya praktek calo CPNS ini, Kepala BKD Jombang, Hasan, MSi, mengingatkan kepada semua peserta seleksi CPNS agar tidak mudah percaya dengan janji-janji orang yang tidak jelas. ” Seleksi ini murni, tidak ada calo-calo. Kalau hasil ujian bagus tentu akan diterima. Kuncinya belajar agar bisa mengisi dengan benar soal-soal yang diujikan,”jelasnya ditemui sesaat sebelum menerima kunjungan DPRD propinsi dalam rangka Jasmas, Selasa (9/12) diruang Kartini.
Dikatakannya, dalam pelaksanaan seleksi CPNS pada tahun 2008, pemkab Jombang mendapatkan kuota CPNS sebanyak 332. dengan rincian, untuk tenaga pendidikan/guru sebanyak 235 orang, tenaga kesehatan sebanyak 61 dan tenaga teknis sebanyak 36 orang.” Yang terendah adalah D2 atau PGSD,”imbuhnya.
Sementara itu, dalam pelaksanaan ujian CPNS dikabupaten Jombang, (10/12) sebanyak 25 sekolah mulai tingkat SD hingga SLTA terpaksa diliburkan, karena ruang kelasnya digunakan sebagai ruang ujian.” Terutama yang berada di kecamatan Kota,”tutur Kepada Dinas Pendidikan, Settyo Darmoko dihubungi melalui telpon.
Beberapa sekolah yang siswanya terpaksa diliburkan diantaranya adalah, SMAN 1,2,3, SMK N 1,2,3, SMPN 1,2,5, SMK Dwija Bakthi, SMK PGRI 1, SMA PGRI 1,2, SMA Muhamadiyah, SDN Tugu,1-2, SDN Kepanjen, dan SMK 10 Nopember,”Yang agak jauh SMPN 5 dan SDN Kepanjen,”tandasnya.

Ibu-Ibu Tanam 15 Ribu Nyamplung

2008-12-03T02:24:00.000-08:00

Jombang, Bhirawa
Sebanyak 15 ribu bibit Nyamplung, Sukun, dan Mahoni ditanam ibu-ibu penggerak PKK kabupaten Jombang. Pencanangan gerakan perempuan menanam dipimpin langsung istri bupati Suyanto di Desa Cupak Kecamatan Ngusikan yang merupakan daerah perbukitan dikawasan utara brantas.

“ Saya berharap, garakan menanam ini menjadi budaya masyarakat, khususnya ibu-ibu. Dan marilah kita tanamkan jiwa kepedulian terhadap lingkungan dengan menanam, merawat dan menjaga tanaman yang ada disekitar lingkungan kita semua,”pintanya mengawali penanaman pohon jenis Nyamplung dan Mahoni terlihat kompak bersama Ny Widjono Suparno wakil bupati.
Istri orang nomor satu di Jombang ini juga mengingatkan, disamping menggerakkan kembali budaya menanam. Dikatakannya tidak kalah pentingnya adalah adanya kepedulian masyarakat akan arti menanam itu sendiri, setidaknya ibu-ibu juga turut merasa memiliki, merawat dan menjaga tanaman yang telah ditanam. Karena keberlanjutan tanaman yang telah ditanam membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menjaga dengan tidak melakukan penebangan pohon secara liar
Gerakan perempuan menanam di kawasan daerah perbukitan utara brantas kemarin disamping diikuti ibu-ibu PKK juga diikuti ormas perempuan yang tergabung dalam Gabungan Organiasasi Wanita (GOW) serta juga dihadiri wakil bupati Widjono Soeparno.
Untuk kabupaten Jombang, target yang akan dicapai dalam gerakan perempuan menanam adalah sebanyak 900 ribu pohon.” Dengan keterlibatan kaum perempuan kita optimis akan bisa menanam 1,1 juta pohon,”ujar Ir. Cahyo Widodo Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang yang juga Pelaksanaan Hari Menanam Nasional dan Bulan Menanam. Rur

RIBUAN pelajar TK Ikuti lomba Mewarna

2008-12-02T03:54:00.000-08:00

Antusias_ Ribuan pelajar TK dan RA se kabupaten Jombang mengikuti lomba mewarnai yang digelar gabungan organisasi perempauan Jombang dalam rangka peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan. Ramadlan

11.889 RTSM Dapat Kucuran PKH

2008-11-30T04:01:00.001-08:00

Jombang, Bhirawa
Sebanyak 11.889 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di kabupaten Jombang mendapatkan bantuan dana dari dana Program Kerluarga Harapan (PKH). Mereka berhak mendpatkan bantuan dana sebesar Rp 600 ribu hingga Rp 2,2 Juta setiap tahun tergantung jumlah keluarga dan anak yang masih sekolah atau menjadi tanggungan.

Para penerima bantuan PKH ini tersebar di 212 desa di 14 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Jombang. Total bantuan yang disalurkan di Kabupaten Jombang sekitar Rp 4,89 miliar lebih. “ Ini merupakan pencairan tahap kedua, atau tahap pertama cair Juli lalu,”ujar Hery Kurniawan, koordinator pendamping PKH Kab Jombang, di sela-sela pencairan bantuan tunai di kantor pos Cukir, Sabtu (29/11) kemarin.
Pencairan bantuan dilakukan serentak di 14 kecamatan untuk 212 desa, dan diatur bergelombang mulai Jumat (28/11) hingga Minggu (30/11), dibawah pengawasan langsung tim Konsulotan Manajemen Sosialisasi PKH dari Jakarta.
Dalam pencairan dana program PKH ini dilakukan tiga kali, untuk pencairan dana periode ketiga akan dilakukan pada bulan desember mendatang. Heri mengakui dalam pencairan tahab kedua kali ini memang agak molor dari rencana semula yang harusnya berlangsung September. “ Keterlambatan itu semata-mata karena anggaran dari pusat belum turun,”tandasnya mengatakan.
Dijelaskannya, bahwa mereka yang berhak menerima dana program PKH ini antara lain adalah Rumah Tangga (RT) yang mempunyai anak usia 0-15 tahun, ibu hamil atau nifas. Kemudian RTSM yang mempunyai anak usia 6-15 tahun dan anak sampai usia 18 tahun, namun belum meneyelesaikan pendidikan dasar. “Program PKH ini sangat sederhana. Bagi penerima bantuan, kewajibannya juga sangat mudah. Mereka wajib menyekolahkan anaknya, melakukan pemeriksaan kesehatan, gizi dan imunisasi balita. Sedangkan untuk ibu-ibu yang hamil wajib memeriksakan kandangannya,”jelasnya.
Sementara itu, Tim Konsultan Manajemen Sosialisasi PKH dari Jakarta yang memantau langsung penyaluran bantuan kepada RTSM menyatakan, model pengusulan RTSM yang berhak mendapat bantuan PKH ini adalah dari bawah, yakni RT/RW atau desa. Usulan itu kemudian diolah dan dicocokkan dengan data BPS (Biro Pusat Statistik), tentang status orang yang bersangkutan. “Mereka yang diusulkan itu akan menerima program PKH dan berhak mendapat bantuan, jika masuk kreteria yang disyaratkan,” Tandas Ambar Susatyo Murti salah satu Tim Konsultan Manajemen Sosialisasi PKH. Rur.

Lepaskan 100 Burung

2008-11-30T03:38:00.000-08:00

Setia Purwaka Tandai Gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia
Jombang, Bhirawa
Penjabat Gubernur Jawa Timur, Setia Purwaka, Jumat, (28/11) mencanangkan gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia untuk Jawa Timur di Bumi Perkemahan Sumberboto Desa Japanan Kecamatan Mojowarno Jombang. Sebanyak 300 bibit dari berbagai jenis pohon ditanam dalam pencanangan tersebut.
Disamping menanam ratusan bibit, Setia Purwaka juga menanadai gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia dengan melepas sekitar 100 satwa, dari jenis terkukut, Trucukan, kutilang dan burung jalak dilokasi penanaman. “Yang terpenting dan perlu mendapat perhatian kita semua adalah bagaimana upaya pencegahan dari tindakan masyarakat pemburu satwa dengan menetapkan berbagai penetapan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada lingkungan,”pintanya mengingatkan.

Karenanya, Pj Gubernur pengganti Imam Utomo ini juga menghimbau kepada semua pihak yang telah turut menanam pohon agar dapat ikut memelihara dan menjaga serta merawat dari gangguan. “ Baik dari hama tanaman, ternak, kebakaran dan lain sebagainya agar usaha kita dalam memulihkan kerusakan lingkungan dapat berhasil”, tutur Setia Purwaka menambahkan.
Ditambahkannya, meski pemerintah propinsi dalam gerakan menanam sudah menyiapkan jutaan bibit pohon. Setya Purwaka juga meminta agar di pemerintah Kabupaten terus mengembangkan akses sumbangan pohon dari masyarakat yang mampu menyumbang dalam berbagai kegiatan.” Seperti pengurusan pernikahan, ijin penyelenggaraan kegiatan-kegiatan diharapkan bisa memberikan bantuan bibit, agar hal ini bisa melipatgandakan jumlah pohon untuk ditanam,”imbuhnya.
Kepala Dinas Kehutanan Agus Samsudin, mengatakan, target penanaman pohon untuk Jawa Timur ditarget sebanyak 10 juta pohon dari target 100 juta pohon secara nasional. “Dalam kegiatan hari ini telah disiapkan sebanyak 300 bibit tanaman jenis sengon, mahoni, jati, mindi dan trembesi,”ujarnya. Seraya mengatakan pohon yang akan ditanam selanjutnya yang akan dilakukan oleh anggota Pramuka peserta Jambore pada 25 Desember mendatang.
Sementara itu, di Kabupaten Jombang sendiri untuk Gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia Kabupaten telah menyediakan sebanyak 1 juta bibit pohon yang akan ditanam di dikawasan-kawasan yang penanaman lahan-lahan kritis.” Targetnya sebanyak 900 ribu bibit pohon, namun kita optimis akan mampu melakukan penanaman sebanyak 1,1 juta pohon”, jelas Ir Cahyo Widodo Msi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang menuturkan.rur

Polisi Amankan 210 Liter Mitan

2008-11-27T03:18:00.001-08:00

Diduga Akan Di Bawa Keluar Daerah
Jombang, Bhirawa
Polres Jombang kembali mengamankan Minyak Tanah yang diduga akan di Jual ke luar daerah Jombang. Sebanyak 6 jirigen berisi mitan (total 210 liter), dan 9 jirigen yang masih kosong berikut mobil carry yang digunakan, untuk mengangkut Mitan juga diamankan.

Menurut, Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Kasyanto BS SH mengatakan diamankannya Mobil carry dengan nopol R 1893 UA yang dikendarai Adam (29), warga Dusun Roworayung Desa Bakalan Rayung Kecamatan Kudu tersebut berawal dari kecurigaan petugas saat operasi di Jalan Kusuma Bangsa Jombang.
Saat melintas di kawasan jalan tersebut, mobil warna gelap dengan kondisi bagian bak belakang mobil tertutup rapat dengan terpal mencurigakan petugas patroli. Ketika dihentikan dan diperiksa, yang bersangkutan terlihat gugup. Karenanya, petugas kemudian meminta bak dibuka. “Ternyata isinya Mitan dalam beberapa jurigen dengan posisi tidur,”ungkapnya.
Adam juga tidak bisa menunjukkan surat-surat saat ditanya petugas, karenanya kendaraan berikut pemilik diamankan petugas ke mapolres setempat. Saat ditanya ijin ataupun dokumen sah pengangkutan mitan, tersangka tak bisa menjawab. Apalagi berulang kali ditanya, tersangka selalu gelagapan. “ Sekarang kita masih lakukan pemeriksaan dan terpaksa kita lakukan pengamanan sebagai antisipasi aksi penyelundupan mitan bersubsidi ke luar daerah distribusi, karena beberapa daerah mengalami kelangkaan minyak tanah,”pungkas Kasyanto. Rur

Penambang Pasir Liar Kembali Diobrak Satpol PP

2008-11-27T02:54:00.000-08:00

Puluhan diesel yang digunakan sebagai penyedot pasir diamankan petugas sebagai barang bukti

Tiga Ponton Ditenggelamkan
Jombang, Bhirawa
Satuan polisi Pamong Praja kabupaten Jombang, Kamis (27/11) kembali mengobrak penambang pasir liar yang beroperasi di kawasan sungai brantas. Meski tidak mendapatkan satupun pemilik penyedot pasir, namun puluhan Diesel yang ditinggalkan pemiliknya berhasil diamankan, dan tiga diantaranya ditengggelamkan

Kepala Satuan polisi pamong praja, Purnamadji melalui Kasi Dal Ops, Wiko Diaz mengatakan, operasi yang dilakukannya merupakan kegaiatan rutin, hal ini guna mengantisipasi kerusakan tanggul sungai brantas yang semakin rusak.“ Operasi ini rutin kita lakukan, agar kerusakan tanggul tidak semakin menjadi, apalagi dimusim penghujan,”ujarnya ditemui disela-sela operasi yang dilakukan di Kawasan sungai brantas yang terletak di Desa Gumulan Kecamatan Kesamben Jombang.
Dikawasan ini, diakatakannya puluhan penambang pasir liar banyak beroperasi, dan dari laporan masyarakat penambangan liar ini semakin meresahkan warga yang tinggal disepanjang sungai brantas.
Karena sulitnya medan, dalam operasi yang melibatkan sekitar 150 personel gabungan dari Satpol PP, Jasa Tirta Mojokerto, Polres Jombang, Kodim, Dinas perhubungan, petugas dibagi menjadi dua kelompok. Hal ini dilakukan guna mempermudah pengejaran terhadap para penambang.” Lokasi di gumulan sangat luas, dan sulit, syukur pihak Jasa Tirta Mojokerto juga terlibat aktif,”ungkapnya.
Dari operasi kemarin, petugas berhasil mengamankan sebanyak 12 diesel yang digunakan penambang liar ini untuk menyedot sumber alam di sungai brantas ini. Puluhan peralatan penambang yang terdiri Perahu, Diesel, Pipa serta baling-baling berhasil diamankan petugas. “Karena kesulitan mengangkat, tiga diesel yang digunakan sebagai ponthon terpaksa dihancurkan dan ditenggelamkan,”tandas mantan Ajudan Bupati ini munuturkan.
Sekedar diketahui, penambangan pasir sepanjang sungai brantas yang melintas di Jombang memang terlihat masih marak, puluhan truk setiap hari mengangkut sumber ala mini dan mengakibatkan kerusakan tidak hanya tanggul tetapi juga jalan raya.
“Sasaran berikutnya adalah penambangan di perbatasan Jombang-Nganjuk, yakni di Megaluh dan Bandrkedungmulyo, kita sedang berkordinasi dengan aparat Nganjuk,”pungkas Wiko.

Masyarakat Miskin Dapat Layanan KB Gratis

2008-11-25T03:54:00.000-08:00

Jombang, Bhirawa
Masyarakat Miskin di Kecamatan Ngusikan kabupaten Jombang, Selasa (25/11) kemarin mendapatkan layanan KB gratis. Program layanan Keluarga Berencana (KB) gratis bagi penduduk miskin ini diberikan Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi Jawa Timur dalam rangka peringatan hari KORPRI ke 37 dan Gerak PKK.

Dalam kegiatan yang dihadiri langsung Kepala BKKBN Prop Jatim, Drs. Mohammad Is, MM, Plt Sekdakab Jombang, Munif Kusnan, MSi dan kepala badan KB kabupaten Jombang, M. Amin Sani, sebanyak 124 masyarakat miskin mendapatkan pelayanan KB gratis yang dipusatkan di Puskesmas Keboan Kecamatan Ngusikan, dengan berbagai kontrasepsi. “Kita menjaring masyarakat yang tidak mampu dan tidak akses karena jauh dari pusat layanan, agar ikut ber KB,”terang Muhammad Is disela-sela kegaiatan.
Dikatakannya, para ibu usia subur yang mendapatkan layanan KB gratis itu diantaranya, sebanyak 84 orang dengan menggunakan konttrasepsi Implant, 34 menggunakan KB suntik serta 4 orang menggunakan IUD.”Mereka rata-rata usia antara 25 hingga 35 tahun,”imbuhnya.
Sasaran KB gratis bagi masyarakat miskin, ditambahkan Kepala Badan KB kabupaten Jombang, M. Amin Sani, karena masyarakat ini menyumbang paling besar atas pertumbuhan penduduk.”Rata-rata jumlah anak mereka lebih dari 3 orang, “ujarnya.
Pada tahun 2008 ini, Amin Sani menargetkan sebanyak 28 ribu masyarakat ikut menjadi peserta KB baru. Untuk memenuhi target ini, dikatakannya, pihaknya masih mengandalkan Poshyandu sebagai ujung tombak menjaring peserta KB, disamping petugas lapangan KB (PLKB) yang dimiliki.” Karena petugas lapangan kita masih kurang, petugas kita banyak yang pensiun,”ungkapnya. Seraya mengatakan idealnya, setiap petugas Lapangan KB menjangkau dua desa, padahal, jumlah petugas KB di kabupaten Jombang hanya sebanyak 164 orang sedangkan jumlah desa/kelurahan sebanyak 306.
Meski tidak menyebut jumlah pengguna KB di kabupaten Jombang, Amin sani mengatakan, pertumbuhan masyarakat Jombang masih relative rendah dibanding Jatim secara keseluruhan.

Perjuangan Lulusan UT Kandas ?

2008-11-24T04:20:00.000-08:00

* Tak Boleh Ikut Seleksi CPNS
Jombang, Bhirawa
Perjuangan ratusan Guru swasta lulusan Universitas Terbuka (UT) untuk bisa mengikuti ujian CPNS 2008 akhirnya kandas. Hal ini menyusul hasil konsultasi Komisi A DPRD Jombang pada Kementrian PAN beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa ijazah UT tidak bisa digunakan untuk ujian seleksi CPNS

Demikian yang dikatakan, ketua Komisi A DPRD Jombang, Joko Triono, kepada wartawan, Senin (24/11). Dikatakannya, Ijazah yang didapatkan dari hasil pendidikan pada Universitas Terbuka (UT) tidak dapat diikutkan dalam seleksi CPNS tahun 2008.” Aturannya sudah jelas bahwa yang boleh mengikuti seleksi CPNS adalah mereka yang memiliki ijazah pendidikan pra jabatan bukan penyetaraan,”jelasnya.
Anggota dewan asal PDIP ini menambahkan, dari konsultasi dengan kementrian PAN kemarin, ijazah UT adalah ijazah penyetaraan. Sehingga guru-guru yang memiliki ijasah UT tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan CPNS di lingkup Pemkab Jombang karena terbentur SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta surat Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional.
Menanggapi adanya beberpa daerah yang berani menerima lulusan UT untuk mengikuti seleksi CPNS, Joko mengatakan, DPRD dan Pemkab Jombang tidak berani mengambil keputusan yang berseberangan dengan SK Menteri PAN. “ Kita tidak bisa mengikuti daerah lain yang berani menerima mereka meski kebijakan ada pada daerah. Karena aturannya sudah jelas,”imbuhnya.
Menanggapi kenyataan ini, para guru lulusan UT yang tergabung dalam Ikatan Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar (IGTTSD) Kabupaten Jombang yang kemarin kemabli mendatangi gedung DPRD, terlihat kecewa. Mereka mengatakan penolakan terhadap lulusan Universitas Terbuka mengikuti seleksi CPNS merupakan salah satu bentuk diskriminasi pendidikan. “ Kita sudah lama menempuh pendidikan, kalau tidak boleh, apa gunanya kita sekolah selama ini, ini diskriminasi namanya,”ujar seorang guru perempuan dengan mata merah.
Meski demikian, puluhan guru yang mewakili sekitar 1500 lulusan UT, tetap yakin perjuangannya akan berhasil. Mereka tidak putus asa untuk berjuang, salah satu upaya yang dilakukan para guru lulusan UT adalah dengan mengadukan nasibnya pada perwakilan kementrian PAN yang akan berkunjung ke Kabupaten Mojokerto. "Siang (Senin) ini kita akan bertemu dengan perwakilan menteri PAN di Mojokerto, makanya kita yakin lulusan UT boleh ikut seleksi CPNS, Kita tetap yakin perjuangan ini akan berhasil," tandas Evire Rasmita, koordinator IGTTSD saat ditemui di gedung Dewan. rur

23 Hektar Tanah Desa Diterobos Jalan Tol

2008-11-24T04:19:00.001-08:00

Proses pengadaan lahan untuk keperluan pembangunan jalan tol Kertosono-Jombang- Mojokerto diperkirakan bakal molor. Pasalnya panitia pengadaan lahan juga diharuskan menyediakan kurang lebih 23 hektar tanah ganjaran atau kas desa, yang ikut terterobos untuk ditukar guling.
Seperti diketahui, Jalan tol Kertosono- Mojokerto yang melewati Jombang akan melintasi 22 desa yang tersebar dibeberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Kesamben, Sumobito, Tembelang, Peterongan, Jombang, Megaluh dan Bandarkedungmulyo. Dipastikan tidak kurang dari 23 hektar tanah ganjaran dan kas desa terlintasi proyek Nasional ini.

“ Pemerintah sekarang sedang mengidentifikasi, berapa tanah kas desa yang terlewati. Termasuk kita sudah meminta pada seluruh camat untuk mencari pengganti tanah desa tersebut,”ujar Plt Sekdakab, Munif Kusnan ditemui usai paripurna di DPRD, Senin (24/11) kemarin.
Munif menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan kapan tukar guling akan bisa diselesaikan. Namun untuk tahab pertama, di wilayah seksi I yaitu Bandarkedungmulyo, Megaluh, Jombang dan Tembelang diharapkan pembebasan tanah bisa selesai pada Desember mendatang. “Kita tidak janji dan tidak berani pastikan itu. Yang jelas akan kita usahakan bulan Desember depan untuk seksi I sudah rampung. Untuk seksi II, kita tunggu dulu perkembangan selanjutnya,” tandas mantan kepala BKD ini menuturkan.
Untuk mengganti tanah kas desa, Peraturan perundangan yang berlaku menyebut, tukar guling harus mempunyai payung hukum berupa Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Daerah (Perda).
Kabarnya, DPRD kini sedang menyiapkan perda untuk proses tukar guling tanah kas desa tersebut. Sedangkan, kompensasi dana pembangunan juga masih dalam pembahasan antara pihak desa dengan pihak ketiga yaitu penyedia lahan. rur

Penyelewengan Raskin

2008-11-23T02:13:00.000-08:00

Jombang
Kepala Dusun Budug Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito, Adi Yulianto (36), harus berurusan dengan polisi. Hal ini menyusul laporan warga setempat, atas dugaan penggelapan bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) sebanyak 46 sak atau sekitar 920 kg.

Laporan penggelapan beras Raskin itu dilakukan warga Budug, (Sabtu 22/11) siang. Kapolsek Sumobito, AKP Achmad Kartolo, saat dikonfirmasi terkait laporan warga, membenarkan. Kini pihak kepolisian dikatakannya sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. “Kita sedang lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kasus tuduhan penggelapan ini. Sesegera mungkin kadus yang dilaporkan juga akan kita panggil untuk dimintai keterangan,”jelasnya kepada wartawan.
Informasi yang dihimpun menyatakan, kasus penggepan beras untuk warga miskin Desa Budugsiderojo kecamatan Sumobito Jombang ini mencuat setelah, beberapa warga yang biasanya menerima jatah raskin tidak menerima. Karena curiga, warga kemudian menanyakan hal ini pada petugas yang diberi kewenangan membagi oleh kepala Dusun Yulianto.
Dari pengakuan salah satu kader PKK yang mendapat tugas membagi raskin ini menyebut jika semestinya raskin yang harus dibagi sesuai dengan jatah dari desa adalah 196 sak, setiap sak berisikan beras sebanyak 20 kg. Namun, yang dibagikan kepada warga hanya sebanyak 150 sak, sisanya tidak diketahui. “Padahal untuk mendapatkan raskin itu warga menebusnya dengan harga Rp 1600/kg,”ujar Dayat salah satu warga yang melapor k Polsek Sumobito.
Berdasarkan pengakuan ini warga kemudian bersama Kepala Desa setempat menanyakan hal ini kepada Kadus Yulianto. Setelah didesak warga, Kadus akhirnya mengakui bahwa raskin untuk warganya masih disimpan. “Sebanyak 30 sak disembunyikan dalam kolong tempat tidur, sedangkan 16 sak lagi sudah tidak jelas kemana arahnya,”tambahnya.
Dugaan penyelewangan raskin ini ditambahkan Dayat sebenarnya sudah tercium warganya sejak lama, namun mereka belum bisa menemukan bukti. Dan saat ada bukti warga langsung melaporkan pada aparat untuk ditindak lanjuti.” Biar tidak terulang lagi, kasihan warga miskin,”pungkasnya

Budaya Jmbang

2008-11-20T03:31:00.000-08:00

Menengok Ritual Kum-kum Sinden di Sendang Made
Jombang, Bhirawa
Kantor Pariwisata Budaya Pemuda dan Olah raga (PARBUPORA) kabupaten Jombang, kembali menggelar ritual wisuda Sinden. Sebanyak 47 calon sinden dan 8 pedalang, pada Kamis (20/11) siang diwisuda dalam ritual Kum-kum Sinden dengan siraman air Sendang Made, yang berlokasi di Desa Made kecamatan Ngusikan

Kegiatan wisuda ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang diikuti bagi calon-calon sinden dan dalang asal kabupaten Jombang dan sekitarnya. Air sendang Made dipercaya bisa digunakan sebagai obat awet muda.
Sebelum memasuki lokasi sendang yang pernah dihuni keturunan keluarga Majapahit ini, para calon seniman jawa inipun harus berbaris dengan penuh harap. Proses ritual ini yang dilangsungkan diharapkan bisa membawa mereka menjadi sorang sinden dan dalang yang handal serta laris.
Menurut mitos yang berkembang dimasyarakat dengan melakukan ritual disini, para sinden akan memiliki dua manfaat. Selain akan nampak awet muda, mereka juga tidak akan pernah sepi order. “Dan ternyata memang benar. Setiap sinden yang pernah mandi di sini, selalu tampak anggun,” ungkap, Eni Sulustyowati salah satu calon sinden menuturkan.
Perempuan asal Desa Katemas kecamatan Kudu Jombang, yang telah menjalani hidupnya sebagai sinden ini menambahkan ritual di sendang drajat ini memiliki kahsiat awet muda, air Sendang Drajat juga diyakini akan bisa membuat suara sinden menjadi merdu. Mitos ini seakan-akan selalu menjadi kenyataan bagi yang pernah mengalaminya. “ Ritual ini sudah terjadi turun temurun sejak kerajaan Airlangga, dan hampir semua sinden dan meyakini itu,”imbuhnya.
Sementara itu, Supono (44), juru kunci Sendang Drajat menjelaskan.
Selain acara Wisuda sinden dan dalang acara ini juga dirangkai dengan kegiatan berupa ---Sedekah Desa--- yang oleh Masyarakat Desa Sendang Made dan sekitarnya. “ Masyarakat desa selalu berduyun-duyun membawa tumpeng untuk selamatan di sekitar sendang drajat, seperti sekarang ini,”tutur kaket yang meneruskan tugas pendahulunya ini menceritakan.
Kepala Kantor Parbupora, Harry Kusnadi menambahkan, bahwa Ritual budaya kum-kum Sinden yang merupakan ajang untuk Wisuda Sinden ini sudah menjadi agenda rutin tahunan. Setiap menjelang akhir tahun, puluhan sinden dan dalang di kabupaten Jombang dan daerah sekitar mengikuti wisuda dengan ditandai siraman air dari kawasan Sendang Drajat. “ Sejak menjadi agenda tahun enam tahun lalu, tidak kurang dari 250 sinden dan 56 dalang yang telah di Wisuda di Sendang Made ini,”bebernya. rur

Pengaturan Transportasi

2008-11-19T02:25:00.000-08:00

Protes Bus Puspa Indah, Sopir Lyn JPK Datangi Dewan
Jombang, bhirawa
Puluhan sopir angkutan pedesaan, Lyn JPK (Jombang, Pulorejo Kandangan), Rabu (19/11) ngelurug DPRD Jombang. Kedatangan para sopir angkutan yang tergabung dalam paguyuban Mitra Transport ini merupakan yang keduakalinya, setelah pengaduan mereka terkait penyerobotan penumpang jarak pendek oleh Bus Puspa Indah beberapa waktu lalu.

Dengan membawa sekitar 20 armada Lyn JPK para sopir ini menagih system pengaturan transportasi demi keberlangsungan para sopir angkutan pedesaan Lyn JPK atas hak pengangkutan penumpang jarak dekat yang dilakukan Bus Puspa Indah jurusan Malang-Kandangan- Jombang.
Kepala Dinas perhubungan, Soeyoto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan upaya dengan menjembatani perselisihan antara armada JPK dan PO Bus Puspa Indah yang dituduh merebut penumpang angkutan JPK pada jalur-jalur pendek. “ Ini kita pertemukan kembali keduanya, JPK dan Bus Puspa Indah biar dijembatani dewan dan AKDP Propinsi,”ujarnya sesaat sebelum hearing dimulai.
Dishub lanjut mantan kepala satpol PP ini, sudah mengundang pihak-pihak terkait diantaranya, AKDP Propinsi, Po Bus Puspa Indah, BPTD (Badan Pembina Transportasi Daerah) dan Badan Pengawas Wilayah 3 Mojokerto, Satlantas Polres Jombang yang difasilitasi Komisi C dan komisi B DPRD setempat. “ Kita harapkan ada solusi terbaik antara keduanya,”imbuhnya.
Soeyoto mengaku pihak Dishub sudah melayangkan surat teguran kepada PO Puspa Indah agar memperhatikan keberadaan lyn JPK. Bahkan, Dishub juga melakukan operasi selama satu bulan. ”Saat operasi dilakukan Dishub Puspa Indah tidak ada yang mengambil penumpang jarak pendek. Tapi kemarin saat petugas Dishub tidak ada mereka kembali mengangut penumpang dan akhirnya bentrok,”imbuhnya.
Perebutan penumpang antara armada Lyn JPK dengan bus Puspa Indah jurusan Malang-Kandangan- Jombang sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Bahkan, tidak jarang terjadi klas fisik antar kru. Sopir-sopir Lyn JPK mengeluhan sitem operasional bus Puspa Indah yang mengetem di pertigaan pasar kandangan, pertigaan Ngoro, Simpang tiga, pulorejo dan jomplangan satsiun Jombang.”Ini sangat merugikan keberadaan Lyn JPK, karena penumpang-penumpang jarak pendek diangkut juga oleh mereka,”ujar ketua paguyuban Ali Ahmad.
Dalam pertemuan yang berjalan hampir dua jam dihadapan Komisi C dan B kemarin, sempat memanas Karena keduanya tetap bersikeras dengan pendapatnya masing-masing. Namun pertemuan itu akhirnya menyepakati, bahwa bus Puspa Indah tidak boleh mengangkut penumpang jarak pendek. Pemberhentian bus jurasan Jombang-Kandangan- Malang ini sesuai aturan pada halte.” Mengenai Halte Bus, karena belum ada akan dibicarakan kembali nantinya,”ujar Suwarto salah satu anggota Komisi B mengungkapkan

Hari Terakhir, Pendaftar CPNS Depag Membludak

2008-11-18T22:45:00.000-08:00

Tak Peduli Hujan, Berkas Harus Terdaftar

Hari terakhir pendaftaran CPNS dilingkungan kantor Departemen Agama Jombang, Rabu (19/11) dipenuhi pendaftar. Meski diguyur hujan lebat ratusan peminat PNS ini nampak tak menghiraukan dan tetap berjubel memenuhi seluruh loket yang disediakan panitia.
“Karena ini hari terakhir mas, berkas pendaftaran harus diterima panitia," ujar Arif salah satu pendaftar ditemui usai menyerahkan berkas sambil berteduh dari guyuran air hujan, kemarin
span id="fullposit">
Sejak pagi hari, ratusan pelamar CPNS dilingkungan Depag yang mayoritas didominasi perempuan berusaha saling mendahului, mereka rela mengantri agar berkas pendaftaran bisa diterima panitia. Bahkan mereka terlihat berjubel dibeberpa loket, karena lokasi yang disediakan panitia sangat sempit.
Para pelamar CPNS ini langsung semburat, ketika hujan lebat datang sekitar pukul 10.00 WIB. Hujan deras mengguyur sebagian kota Jombang ini baru reda sekitar dua jam kemudian. Namun sebagian pendaftar yang sudah menunggu sejak pagi tetap rela mengantri agar lamaran mereka diterima panita dan mendapatkan tanda terima untuk dipergunakan sebagai pengambil nomor peserta ujian.
Dalam pengumuman yang ditempelkan, kuota untuk CPNS di lingkungan kantor Depag Jombang hanya untuk 22 orang. Yakni Formasi Penyuluh Agama 2 orang, Penghulu 1 orang. Sedangkan untuk Guru MIN dibutuhkan sebanyak 4 orang, Guru MTsN sebanyak 8 orang serta Guru bidang study pada MAN sebanyak 7 orang. Rur

KPU Jombang Di Demo PPK dan PPS

2008-11-18T03:26:00.000-08:00

Buntut Ketidak Harmonisan KPU dan Sekretariat
Jombang, Bhirawa
Puluhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilu legislatif, Selasa (18/11) mendatangi kantor KPU kabupaten. Mereka menuntut kejelasan status sebagai panitia pileg 2009 serta pencairan honor.

Tuntutan PPK dan PPS ini merupakan buntut dari amburadulnya system admnistrasi kesekretariatan KPU kabupaten. Pasalnya sejak dilantik tiga bulan lalu tepatnya akhir Juni lalu, hingga kini PPS belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
Hal ini seperti yang teruangkap pada poster-poster yang dibawa para pendemo diantaranya adalah Pemilu terancam molor akibat kinerja kesekretariatan teller, Copot Sekretariat KPU yang menghambat Tahapan, Penyelenggara butuh kejelasan status dan KPA harus bertanggung jawab atas POK yang terlambat diturunkan.
” PPK saja baru menerima SK Nopember ini, kalau tidak bisa keberja lebih baik mundur,”ujar Zainudin ketua PPK Jogoroto mengungkapkan saat berdialog dengan empat anggota KPU bersama secretariat di Aula Media center.
Akibat keterlambatan surat pengangkatan ini, kinerja panitia ditingkat kecamatan dan desa terhambat, karena tidak memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan tugas-tugas kepanitian. Padahal sesuai dengan Pedoman Operasional Kegiatan (POK) kerja panitia pileg legislative 2009 sudah harus berjalan sejak Juli lalu. “Seperti membentuk Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (P2DP), namun hal ini tidak bisa dilakukan sehingga Anggaran untuk pemutaakhiran data pun akhirnya tidak terserap,”imbuh anggota PPS lain mengungkapkan.
PPS juga mengancam tidak bertanggung jawab atas Daftar pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu legislative. Padahal panitia pemungutan suara tingkat desa ini sudah dilantik sejak tiga bulan lalu. “ Kita tidak mau bertanggung jawab atas kefalidan data DPT pileg,”ujar salah satu ketua PPS asal Jogoroto mengancam.
Ketua KPU kabupaten Erfan Effendi mengakui keterlambatan penerbitan SK. Namun pihaknya mengaku telah menandatangi SK penyelenggara pemilu legislative sejak beberpa hari lalu.” Sudah saya tandatangi sejak senin lalu, Tapi memang ada kesalahan-kesalahan dan butuh dibetulkan, karena ada perubahan-perubahan,”ujarnya.
Erfan berjanji pihaknya akan segera menyelesaikan persoalan SK PPK dan PPS akan selesai dalam minggu ini.” SK yang diminta PPK dan PPS kita usahakan sudah kelar minggu ini,”imbuhnya. Seraya menjanjikan persoalan PPK dan PPS akan di bahas kembali dalam pertemuan bersama untuk mencari jalan keluar.
Sementara itu, informasi yang dihimpun bhirawa menyatakan, amburadulnya administrasi KPU ini disinyalir karena adanya ketidak harmonisan antara KPU dan kesekretariatan dalam hal ini sekretaris KPU, M. Taufiq. Bahkan dalam beberpa pengelolaan anggaran KPU tidak dilibatkan oleh secretariat.” Yang dikorbankan akhirnya PPK dan PPS,”ujar salah satu ketua PPK yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan Rur

3873 Guru TPQ Terima Honor

2008-11-17T02:42:00.000-08:00

Wabup Widjono Soeparno saat memberikan insentif kepada guru ngaji TPQ di pendopo kabupaten Jombang.

Jombang, Bhirawa
Pemerintah kabupaten Jombang, Senin (17/11) kembali mencairkan insentif guru ngaji pada Taman Pendidikan Al Quran (TPQ). Sebanyak 3873 guru ngaji menerima honor untuk satu tahun anggaran sebesar Rp 400 ribu.

Pencairan insentif atau honor kepada guru ngaji ini diberikan langsung oleh oleh wakil bupati Widjono Soeparno di pendopo kabupaten Jombang. Wabup mengatakan pemkab telah mengalokasikan dana untuk guru ngaji melalui APBD 2008 sebesar Rp 1,5 miliar. Dari 1500 lembaga TPQ yang ada dikabupaten Jombang baru sebanyak 1251 lembaga yang mendapatkan insentif.” Setiap lembaga mendapatkan 1.200.000,” tuturnya.
Wabup mengakui apa yang diberikan pemkab Jombang kepada guru ngaji nilainya sangat sedikit. “ Bantuan ini nilainya memang sangat sedikit, tidak sebanding dengan perjuangan para guru ikut serta dalam memberantas buta huruf khususnya huruf alqur’an bagi para penerus bangsa,”ujar Widjono menuturkan.
Meski demikian, mantan sekdakab ini yakin, bantuan ini bukan menjadi prioritas utama para guru ngaji dalam berjuang. Karena selama ini, tanpa adanya pemberian insentif perjuangan memberantas buta huruf sudah dilakukan.” Dan semuanya sudah menjadi panggilan jiwa untuk berjuang. Dan tanpa ini (honor) pun guru-guru tetap mengajar membaca alquran mencerdaskan penerus bangsa di kampong dan lembaga masing-masing,”imbuhnya.
Pemerintah, lanjut wabup Widjono setiap tahun akan berusaha memberikan honor bagi guru-guru ngaji dan guru diniyah. Sehingga semua lembaga yang kini belum mendapatkan karena keterbatasan dana dari APBD, pada tahun berikutnya dipastikan bisa mendapatkannya.” Tidak menutup kemungkinan anggaran ini ditambah, agar semua lembaga TPQ yang ada sekitar 1500 itu bisa terkafer semua,”tandasnya.
Namun demikian, diharapkan, dalam pemberian honor kepada para guru ngaji juga diharapkan ada criteria atau semacam sertifikasi yang dilakukan oleh Departemen Agama.” Dan pemkab siap untuk memfasilitasi proses sertifikasi kepada guru –guru ngaji serta lembaga yang ada,”pungkasnya.
Disamping menerima uang insentif, para guru ngaji ini kemarin juga menerima pembinaan terkait baca alguran serta methode menghafal dari ustadz mashuri pengasuh PP Alquran diwek Jombang. Rur.

Puluhan Guru Lulusan UT Ngulug DPRD

2008-11-17T02:39:00.000-08:00

Perjuangkan Nasib Dalam Seleksi CPNS
Jombang, Bhirawa
Puluhan guru honorer dan alumni lulusan Universitas Terbuka (UT), Senin (17/11) mendatangi gedung DPRD Jombang. Mereka mengadu soal ijasah UT mereka yang tidak bisa digunakan sebagai persyaratan penerimaan CPNS.

“ Kita menyampaikan keluhan dan kekhawatiran lulusan UT yang ijasahnya tidak bisa digunakan sebagai persyaratan mengikuti CPNS pada tahun ini,”ujar Evire Resmita juru bicara IGTTSD saat ditemui Komisi A dan Komisi D DPRD Jombang, kemarin.
Dikatakannya, lulusan UT dikabupaten Jombang tidak kurang dari 1.500 alumni Dan mereka sangat bergantung dengan perubahan kebijakan dalam hal seleksi CPNS 2008 ini. “Pemerintah harus bersikap adil. Jerih payah teman-teman UT dalam menyelesaikan studinya tidak boleh dinafikan dan dianaktirikan begitu saja,”tambah beberapa perwakilan IGTTSD.
Menanggapi desakan tersebut, ketua Komisi A, Joko Triono akan menyampaikan kepada pemkab. Pihaknya menyatakan belum berani memberikan jaminan, karena persoalannya bukan ada pada kebijakan daerah, tapi lebih faktor regulasi dan aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang lebih tinggi.
Namun Joko menambahkan, sebelumnya pihaknya telah melakukan dengar pendapat dengan BKD soal ini dan kesimpulannya jelas, yaitu ada kendala SK Menpan. Namun demikian, “ Kita tetap akan sampaikan terus upayakan celah bagaimana cara mengakomodir lulusan UT agar bisa diterima dalam perekrutan CPNS,”imbuhnya.
Wakil ketua Komisi A Saihul Athok menambahkan, kebetulan komisi yang membidangi pemerintahan ini direncanakan akan berkonsultasi ke pusat terkait rekrutmen CPNS.” Ini nanti juga akan kita sampaikan kepada pusat terkait keluhan lulusan UT. Termasuk juga kita akan sampaikan keluhan para sopir-sopir yang tidak ada pengangkatan karena tidak ada formassi, padahal umur mereka sudah mendekati habis,’tandasnya saat ditemui wartawan usai hearing, seraya mengatakan jumlah sopir yang ada di Jombang dan telah berusia sekitar 40 tahun sebanyak 26 orang. Rur

Buntut beredarnya Vidio mesum pelajar SLTA

2008-11-13T03:26:00.000-08:00

Polisi Operasi Ponsel Pelajar
Jombang, Bhirawa
Aparat Polres Jombang, Kamis (13/11) bergerak cepat melakukan razia ponsel pelajar. Hal ini menyusul beredarnya video mesum yang diduga dilakukan dua pelajar SLTA Jombang yang mengagetkan semua pihak.

Hasilnya, dari razia yang dilakukan petugas pada dua sekolah yakni SMKN 1 dan SMAN 3 Jombang, petugas dari Samapta Polres Jombang yang dipimpin Kasat Samapta AKP Sugeng Widodo berhasil menemukan satu buah ponsel milik pelajar putri yang menyimpan gambar porno, gambar porno itu ditemukan dikelas, III IPS.
Saat dinterogasi petugas, pelajar putrid pemilik HP Nokia N-Gage ini mengaku bahwa file porno itu sudah ada di Handphone sejak dibelinya. “Kita langsung serahkan kepada pihak sekolah untuk memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan,”tandas Sugeng menuturkan.
Setelah memeriksa hampir 27 kelas, petugas kemudian melanjutkan operasi di SMKN 1 Jombang. Namun dari operasi di sekolah yang dihuni sekitar 1.400 siswa yang sebagian perempuan ini aparat tidak berhasil menemukan handphon berisi gambar-gambar porno. “ hanya sedikit pelajar disana yang memiliki HP, dan tidak kita temukan gambar-gambar porno,”ungkapnya.
Kasat Samapta menambahkan, operasi handphon pelajar dilakukan sebagai tindak lanjut atas beredarnya video porno pelajar Jombang, beberapa waktu lalu, agar tidak semakin meluas. “Inii demi kepentingan pelajar sendiri,”tandasnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, kalangan pelajar di kabupaten Jombang dihebohkan dengan beredarnya video mesum yang diduga dilakukan oleh dua pelajar SLTA. Rekaman berdurasi satu menit 4 detik ini diambil sendiri oleh pelaku dari kamera telepon genggam pelaku.
Video mesum ini yang sempat beredar dikalangan pelajar dan masyarakat ini diduga pemeran perempuannya adalah salah satu siswi Madrasah Aliyah di kawasan kota Jombang. rur

Calon Panwas dan Mantan KPU Ikuti Seleksi

2008-11-13T03:25:00.000-08:00

Jombang, Bhirawa
Seleksi calon anggota KPU Kabupaten Jombang, nampaknya akan berjalan sangat ketat. Pasalnya dalam seleksi, Kamis (13/11) diikuti sebanyak 76 peserta, lima diantaranya adalah anggota KPU lama serta calon anggota Panitia Pengawas (Panwas) pemilu legislative yang telah lolos tes tulis dan lusa bakal menjalani psiko tes di propinsi

Beberapa calon anggota panwas kabupaten untuk pileg 2009 yang telah lolos ke Jatim itu diantaranya adalah Firmansyah, Musyafa’, keduanya mantan anggota panwas pileg 2004, Fatoni anggota panwas pilkada serta Chairil Hariya Udaya yang juga mantan kepala Bawasda Jombang.
Sedangkan lima mantan anggota KPU yang mendaftar kembali adalah, Erfan Efendy, Mahkwal Huda, Minan Rahman, Medan Amrullah, dan Sayekti Suindah untuk nama yang terakhir ini sempat masuk sepuluh besar calon anggota KPU Propinsi.
Disamping diikuti mantan anggota KPU lama, beberapa anggota PPK pileg 2009 yang juga sudah dilantik juga tidak mau ketinggalan.
Ketua tim seleksi calon anggota KPU, Prof Tajur Rizal yang memimpin jalannya seleksi mengatakan, meski diikuti lima anggota KPU lama, Timsel berjanji tidak akan memprioritaskan mereka. “ Semua diperlakukan sama, tidak ada prioritas,”ujarnya ditemui usai tes tulis di Gedung PSBR kemarin.
Diakatakannya, dari hasil tes tulis ini, akan diambil sebanyak 20 peserta sesuai dengan nilai masing-masing untuk menjalani psikotes dan wawancara. Dan selanjutnya akan ditentukan sebanyak 10 peserta yang bakal dikirim ke KPU Propinsi.” KPU propinsi yang akan menentukan siapa yang layak menjadi anggota KPU kabupaten untuk pileg 2009 mendatang,”tandasnya. rur