KPU : Sulit Tentukan Pelanggaran Money Politik

Anggota KPU Propinsi Arif Budiman, saat sosialisasi pilkada gubernur dan wakil gubernur di Kecamatan Kudu Jombang. Ramadlan

Jombang, Bhirawa

Tidak mau kalah dengan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang terus mendekati massa ditingkatan grass rote. KPU Propinsi Jawa Timur juga melakukan pendekatan kepada kelompok- kelompok masyarakat. Hal ini seperti yang dilakukan salah satu anggota KPU Arif Budiman pada masyarakat penambang pasir dan pedagang di kawasan Utara Brantas Jombang, Senin (2/6) kemarin.

Bedanya, kalau calon gubernur dan wakil gubernur mencari simpati, KPU propinsi bersama KPU kabupaten mendekati massa ditingkatan bawah untuk mensosialisaikan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur yang tinggal 52 hari lagi agar berjalan sukses.

Dalam kesempatan sosialisasi pada komunitas penambang pasir dan pedagang serta pengusaha ini, KPU sempat dicecar soal definisi pelanggaran calon yang menggunakan Money Politic yang dilakukan pasangan calon kepala daerah untuk mendapat dukungan.

Menanggapi hal ini, ketua Pokja Sosialisasi pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Arif Budiman mengaku kesulitan untuk menentukan pelanggaran money politik. Bahkan, diceritakannya bahwa Panwaslu se Indonesia pernah dikumpulkan membahas definisi money politik namun tidak ada titik temu. “ Berdasarkan ketentuan UU, kalau hanya memberi itu bukan tergolong money politic,”ujarnya menjawab pertanyaan peserta.

Namun dikatakannya, jika diketahui pasangan calon memberikan uang atau barang dan meminta untuk dipilih, hal itu baru digolongkan money politik.” Ketka minta dipilih itu baru disebut Money politik,”imbuhnya.

Disamping itu, Arif dalam sosiasli perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jombang juga menjelaskan tentang tahapan-tahapan pilkada gubernur, soal pungutan suara hingga penghitungan daftara pemilih. “ Jika masih ada yang belum masuk sebagai pemilih, silahkan ditanyakan pada petugas. Karena DPS sudah ditempelkan oleh petugas ditempat-tempat strategis,”tandasnya.

Disinggung masih amburadulnya DPS dibeberapa daerah seperti yang diungkapkan ketua Panwaslu Kabupaten Jombang Hj Ainaul Mardliyah, anggota KPU Jatim ini mengatakan pihaknya belum mendapat laporan secara menyeluruh. Namun untuk mengantisipasi banyaknya Golput Arif mengatakan suda mempersiapkan strategi sosialisasi secara menyeluruh agar masyarakat ikut berperan dalam pilgub pada 23 Juli mendatang.” Soal golput itu bukan hanya karena masyarakat tidak tahu adanya pilkada, akan tetapi juga bisa karena mereka malas untuk dating. Tapi KPU sudah berusaha mensosialisasikan tahapan demi tahapan kepada masyarakat,”pungkasnya. rur

Meliput HIV/AIDS, Wartawan Bisa Jadi konselor

Jombang, Bhirawa

Beban spikologis yang diakibatkan pemberitaan media terhadap para penderita HIV/ AIDS atau yang biasa disebut Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) serta keluarga membutuhkan empati para jurnalisme saat melakukan peliputan.

Demikian yang diungkapkan, Slamet Riady dari LP3Y Jogja saat dialog dan liputan HIV/AIDS yang diselenggarakan Komisi Penanggulan Aids (KPA) Jombang bersama Jombang Care Centre (JCC) yang diikuti sekitar 20 wartawan baik dari media cetak, elektronik di Jombang." Karena akibat pemberitaan media sering kali memojokkan para penderita, "tuturnya seraa menceritakan salah satu penderita HIV AIDS positif yang dikucilkan masyarakat akibat pemberitaan media.

Yang perlu dilakukan sekarang lanjut Slamet, adalah bagaimana merubah stigma dimasyarakat terhadap orang yang hidup dengan AIDS (ODHA), dan menjaga rahasia penderita karena dampaknya cukup besar terhadap kehidupan pribadi dan keluarganya,"Tidak selamanya orang yang terserang virus HIV itu adalah nakal. Karena bisa saja, yang membawa virus kedalam rumah adalah suami,"imbuhnya.

Hal yang sama juga dikatakan dr Hardini dari RSD Jombang, yang menyatakan bahwa penularan HIV/ AIDS tidak hanya pada orang yang berganti-ganti pasangan, akan tetapi juga bisa satu pasangan tertular jika terjadi berhubungan dengan penderita HIV positif. " Salah satunya penyebabnya memang karena sering terjadi Sexual dengan berganti-ganti pasangan, transvusi darah, atau bisa karena narkoba suntik dan juga karena tertular dari ibu ke anak," jelasnya.

Data pengidap HIV/ AIDS setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup tajam, tahun 2006 sebanyak 19 pengidap dengan korban meninggal sebanyak 5 orang, 2007 sebanyak 20 pendegidap dengan korban meninggal 4 dan hingga Mei 2008 pengidap sebanyak 16 orang meninggal 4 orang. " Jika pada 2007 seiap bulan 2 orang, pada tahun 2008 setiap bulan meningkat menjadi 3 orang dan Rata-rata usia 27 hingga 35 tahun,"ujarnya menambahkan.

Namun, Conselor VCT RSD Jombang menuturkan., diketahuinya para penderita HIV/ AID yang meninggal dunia selama ini karena infeksi opoetubis yakni penyakit TBC, penemuni saluran pernafasan.

Sementara itu, Ketua KPA Drs Ali Fikri yang juga Plt Bupati Jombang dalam kesempatan itu meminta media juga saling menjaga identitas penderita HIV/AIDS. Hal ini untuk menjaga psikologi para penderita dan keluarga. "Meskipun akhirnya juga diketahui saat penderita meningal dunia. Dan memang kita mengalami kesulitan untuk menjelaskan pada masyarakat apalagi ketika meninggal dunia,"jelasnya menuturkan.ramadlan

Tanyakan Dukungan Parpol

Terus Maju_ Calon wakil bupati Ihsan Efendy (MUJI) saat mempertanyakan dukungan partai-partai non parlemen kepada Ketua KPU ,Senin (2/6) malam kemarin. ramadlan

PKB Gus Dur Ngotot Teruskan Pencalonan

Ikut Sibuk

Calon bupati dari partai Golkar, Nono nampak ikut meneliti berkas yang diserahkan ke KPU kabupaten, Senin (2/6) malam.ramadlan

Empat Calon Serahkan Berkas

Jombang, Bhirawa

Meski sudah dinyatakan belum memenuhi syarat untuk mengajukan calon dalam pilkada kabupaten Jombang, 23 Juli mendatang, PKB Gus Dur tetap ngotot mengajukan pasangan calon Hj Munjidah Wahab – Ihsan Efendy. Hal itu terlihat saat penyerahan berkas administrasi pasangan calon dihari terakhir kemarin, Senin (2/6) malam.

Pasangan Munjidah-Ihsan atau MUJI datang paling akhir dengan didampingi beberapa pengurus partai pendukung diantaranya adalah, PKB Gus Dur, PKPI, PBSD, P Merdeka, PPDI, PNI Marheinesme serta PNBK.

Calon wakil bupati Ihsan mengatatakan, tetap optimis pasangan MUJI masih tetap bisa maju sebagai calon kepala daerah dan wakilkepala daerah mealaui PKB pada pilkada kabupaten Jombang yang tinggal 51 hari lagi. ” Harapan masih mungkin, karena tanggal 3-9 verifikasi atau penelitian berkas. Jika Depkumham mengesahkan PKB Gus Dur maka kami dianggap memenuhi persyaratan dengan kendaraan PKB,”jawabnya.

Saat penyerahan berkas, Ihsan juga sempat menunjukan surat peringatan dari ketua dewan Syuro PKB, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Surat peringatan kepada KPU pusat itu terkait pencalonan pasangan MUJI yang diusung PKB. Ihsan juga sempat menanakan beberpa partai non parlemen yang mendukungnya apakah juga memberikan dukungan kepada calon lain.

Dalam penyerahan berkas dihari terakhir kemarin, pasangan Nyono-Halim yang diusung partai Golkar, PKB dan PKS nampak ikut mengantarkan sendiri berkas mereka. Bahkan Calon Bupati dari Partai golkar, Nyono Suherl nampak serius ikut memelototi berkas dirinya yang diserahkan ke sekretariat KPU.

Berbeda dengan kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati diatas, pasangan Soeharto- Gus Mujib (HARUM) yang diusung Partai Demokrat bersama 13 partai non parlemen serta pasangan Suyanto-Widjono (TONO) yang diusung PDIP dalam penyerahan berkas dilakukan oleh pengurus partai masing-masing, dan partai pendukung. Kedua pasngan ini tidak nampak hadir di KPU.

Terkait berkas- berkas calon, dikonfirmasi terpisah, pihak KPU hingga sore kemarin mengaku belum membuka berkas administrasi pasangan calon yang telah diserahkan masing-masing pasangan calon maupun partai pengusung.” Belum kita buka, besuk (hari ini) akan kita umumkan dan pasti media kita undang,”jelas Minan Rahman ketua Pokja pencalonan KPU kabupaten menuturkan, Selasa (3/6).

Terkait surat ketua Dewan Syuro PKB Gus Dur, Minan mengatakan KPU tetap akan melakukan verifikasi Faktual terhadap terhadap berkas pasangan calon sesuai dengan aturan yang ada.” KPU tetap berpedoman pada aturan yang ada dalam melakukan verifikasi,”imbuhnya. Rur

Dialog Warga Jombang

Cabup Harus Berani Reformasi Birokrasi

Menggagas Komitmen calon kepala daerah dalam penegakan korupsi yang dihadiri KH Sholahudin Wahid, Tetan Masduqi (ICW) Ismail Amir (FITRA), Kepala PN Agung Suradi, dan Yusup dari Kejaksaan Negeri Jombang ternyata tidak diminati calon kepala daerah. Hanya calon wakil bupati dari PKB, Halim Iskandar yang nampak hadir menyatakan komitmennya.ramadlan

Halim: Keluarga Tidak boleh Ikut Campur Dalam pemerintahan

Halim Iskandar_Calon wakil bupati yang diusung PKB saat menyatakan komitmennya dalam penegakan korupsi di kabupaten Jombang, komitmen disampiakan pada dialog warga Jombang yang dihadiri KH Sholahudin Wahid, Tetan Masduqi (ICW) Ismail Amir (FITRA), Kepala PN Agung Suradi, dan Yusup dari Kejaksaan Negeri Jombang. ramadlan.

Jombang, Bhirawa

Calon wakil bupati, Halim Iskandar, M.Pd menegaskan komitmennya jika terpilih nanti dirinya yang berpangan dengan Nyono Suharly telah bersepakat dalam menjalankan pemerintahan Jombang, pemerintahan tidak akan melibatkan keluarga.” Tidak ada intervensi keluarga. Termasuk dalam penentuan pembangunan, Kalau diketahui ada intervensi keluarga silahkan kita ditegur, karena ini komitmen bersama saya dan cabup Nyono,”ujarnya dihadapan ratusan warga yang hadir dalam dialog warga Jombang, seperti menyindir pemerintahan sekarang.

Mantan Ketua DPRD Jombang dua periode ini juga menyatakan dalam reformasi birokrasi Jombang sudah melakukan hal itu, namun diakui dalam menentukan jabatan mungkin masih belum. Karena selama ini masih berdasarkan kedekatan terhadap bupati.” Sampai ada kepala Dinas yang tidak mengerti apa-apa,”sisndirnya.

Halim juga menegsakan, soal transparasi anggaran. Pihaknya nantinya akan memberikan laporan kepada masyarakat dengan membuat resume APBD dan umumkan melalui media local. “ Dan kita jamin efesiensi belanja tidak langsung akan dilakukan pada belanja langsung. Sehingga sisa anggaran Rp 150 milyar pada 2007 yang dikarenakan jeleknya perencanaan tidakterjadi,”pungkasnya.

Dalam dialog yang diselengarakan lakpesdam NU Jombang, tidak satupun calon kepala daerah yang nampak hadir kecuali Halim, Dialog warga, Selasa (3/6) di Gedung PSBR yang menggagas Komitmen Penegakan Hukum Pidana korupsi diera Otonomi Daerah ternyata kurang berminat untuk menegakkan hukum dalam pemerintah mendatang.

Dalam dialog yang dihadiri KH Sholahudin Wahid, Tetan Masduqi (ICW) Ismail Amir (FITRA), Kepala PN Agung Suradi, dan Yusup dari Kejaksaan Negeri Jombang, sebagai nara sumber hanya satu calon wakil bupati Halim Iskandar yang nampak hadir.

“ Kita sudah mengundang semua kandidat untuk hadir, bahkan kita mediasi sampai tadi malam dan semuanya menyatakan siap untuk hadir. Tapi kenyataannya mereka tidak hadir tanpa alasan,”tutur Hasyim ketua Lakpesdam NU Jombang terlihat kecewa.

Tetan Masduqi dari Indonesia Coruption Wact (ICW) dalam kesempatan itu menuturkan, korupsi terjadi karena maysrakatnya lemah. Karenanya harus lebih dahulu memperkuat masyarakatnya dengan mengorganisir mereka.” Meskipun Kejaksaannya ngotot, Keploisian juga tapi kalau control masyarakat kurang maka tidak akan mampu. Untuk menegakkan pemerintahan yang bersih tidak korupsi itu, maka masyarakatnya kuat terorganisir,”tuturnya.

Berbeda dengan Tetan, Ismail Amir dari FITRA lebih banyak menyindir tidak adanya para calon kepala daerah baik gubernur maupun bupati yang berani menyatakan akan mereformasi birokrasi. Dikatakannya, untuk membangun pendidikan, kesehatan yang gratis dan infrastruktur yang lebih baik haru berani mereformasi birokrasi. “ Omong kosong kita punya program mensejahterakan masyarakat jika bupati tidak berani mereformasi birokrasi,”tuturnya.

Ismail mengatakan, PDIP boleh mempunyahi Bupati PKB boleh mengusai parlemen, tapi partai pemenang adalah partai birokrasi. “ Karena yang mengusai APBD adalah birokrasi,”imbuhnya seraya mengatakan banyak bupati yang tidak paham APBD.

Aktifis FITRA ini juga mengkritisi, borosnya APBD Jombang yang banyak digunakan untuk Ismail mencontohkan APBD Jombang 2007, yang banyak digukanan untk belanja pegawai. “ Jombang itu hampir sama dengan Tuban, dengan penduduk hampir, 1,1 juta orang. Tapi APBD yang digunakan untuk rakyat hanya Rp 98 miliar pada tahun 2007. Tuban 200 Miliar, Jadi dana APBD sebanyak 318 miliar hanya untuk belanja pegawai,”bebernya seraya mengatakan, pemerintahan kedepan harus berani mereformasi birokrasi jika ingin menjadi pemerintah yang peduli kepada rakyat. ramadlan

Pasangan MUJI Somasi KPU

Kirim Somasi
Sekretaris PKB caretaker kubu Gus Dur Ihsan Efendy berkopyah usai menyampiakan somasi kepada KPU kemarin. ramadlan.

Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat
Jombang, bhirawa
Sehari menjelang batas akhir penyerahan berkas dukungan, pasangan Hj Munjidah Wahab – Ihsan Efendy atau MUJI, Minggu (1/6) mengirimkan Somasi ke KPU kabupaten Jombang. Bahkan pasangan ini bakal menggugat KPU ke PN karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum.
Somasi atau peringatan ini diluncurkan pasangan yang diusung PPP, PKB kubu Gus Dur, bersama Partai Merdeka, PKPI, PNBK dan PNI Marhenisme, setelah dalam tahap verifikasi vaktual administrasi PKB kubu Gus Dur dinyatakan belum memenuhi syarat mengajukan calon bupati dan wakil bupati pada pilkada 23 Juli mendatang.
“ Kita mengirim somasi ini, karena merasa dirugikan, karena pernyataan KPU yang menyatakan PKB kubu Gus Dur belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan pasangan calon. Dasar yang digunakan hanya legal opinion bukan keputusan tetap, karena itu kita minta keputusan KPU dicabut,”ujar H Ihsan Efendy sekretaris DPC PKB caretaker yang juga sebagai calon wakil bupati mendampingi Hj Munjidah Wahab, ditemui usai melayangkan somasi ke KPU siang kemarin.
Ihsan juga menyatakan, bahwa hari ini, PKB yang dinyatakan sah oleh KPU Pusat adalah PKB Gus Dur. KPU harus mengkaji lagi keputusannya. “ Seharusnya KPU klarifikasi ke DPP seperti yang dilakukan KPU propinsi,”imbuhnya seraya menyatakan beberpa KPu kabupaten seperti lumjang mengakui bahwa PKB Gus Dur yang bisa mencalonkan.
Dalam somasi yang dikirim kemarin juga menyebutkan, pemberitahuan hasil verifikasi yang menyatakan PKB kubu Gus Dur belum memenuhi syarat mengajukan pasanga calon diberikan pada tanggal 26/5 dinilai mempersempit atau mengurangi alokasi waktu dalam melengkapi hasil penelitian administrasi yang telah dilakukan KPU.
Menanggapi Somasi ini, Ketua KPU kabupaten Erfan efendy menyatakan, bahwa apa yang dilakukan pasngan MUJI masih wajar. KPU kabupaten menunggu bukti hukum baru sehingga bisa mengambil keputusan.” Jika pasangan MUJI mengatakan PKB yang diakui adalah PKB Gus Dur, maka KPU meunggu bukti itu dari Depkumham dan KPU pusat,”jawabnya.
Verifikasi dikatakan Erfan tetap akan dilakukan kembali setelah para pasangan calon menyerahkan kekurangan mereka.” Kan baru besuk (hari ini red) sampai pukul 24 00 WIB penyerahan berkas kelengkapan itu ditutup. Dan KPU tetap akan menverikasi berkas itu kembali. Jika pasangan tidak melengkapi meski dpartainya dinyatakan sah tetap akan kita buang,”tambahnya.
Sementara itu, partai-partai pendukung pasangan Soeharto – Gus Mujib yakni dari Partai Demokrat dan gabungan partai non parlemen lain, kemarin juga mendatangi KPU. Mereka juga mempertanyakan beberapa berkas yang dinilai kurang lengkap oleh KPU. rur