Belum Diserahkan Proyek Rp 312 Juta Ambrol

Jombang-
Sungguh mengenaskan, proyek pembangunan Jalan Desa dan penahan tebing sungai di Desa Dempok Diwek Jombang ambrol. Padahal proyek yang dibiayai APBD 2008 ini baru selesai Desember lalu.


Dari papan nama yang ada tertera, Proyek yang dibiayai APBD 2008 sebesar Rp 312.122.000, dibangun untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa. Proyek ini mulai dikerjakan 9 September- 7 Desember 2008, dikerjakan CV Surya Putra, dengan konsultan CV Era muda Consultan. Dengan Volume, Panjang : 144 Meter, Luas 3 Meter PT 84 Meter, TG 3,3 Meter serta Duiker 1 buah kondisdinya sudah sangat memprihatinkan.
Menurut Kepala Desa Diwek Jombang, Khabibah mengatakan, pihaknya sejak awal sudah mengingatkan pelaksana proyek. Karena pengerjaan belum selesai, kondisi fisik sudah retak.” Saat retak itu sudah kita komplain, tapi jawabnya kan nanti ada masa pemeliharaan,”ujar Kades perempuan saat ditemui di kantornya, Kamis (2/4) kemarin.
Namun belum berselang beberapa hari, Lanjut Khabibah proyek yang belum diserahkan itu sudah ambrol lebih dulu.” Kita kaget, dan sudah melaporkan ke DPRD dan Dinas, bahkan sudah disurvey juga. Namun hingga kini belum ada realisasii,”imbuhnya.
Konsultan CV Era Muda, Hasib Al Isbilly mengatakan pihaknya sebagai pengawas juga sudah berkali-kali mengingatkan. “Dan sudah kita minta untuk memperbaiki, karena masih dalam tahab pemeliharaan,”ujarnya.
Pimpinan Proyek, Sigit dikonfirmasi melalui telpon mengatakan bahwa proyek yang dikerjakannya sudah sesuai prosedur yang ada. Dan longsornya proyek dikarekan kondisi tanah yang labil.” Soal spek sudah kita kerjakan sesuai spek yang ada,”jawabnya.
Sigit juga mengatakan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membenahi proyek.” Karena kondisi musim hujan, perbaikan akan kita laksanakan saat kondisi hujan reda,”ujarnya. Rur

Seruan Moral Pemilu Legislatif 2009

Persaudaraan Lintas Agama & Etnis

Menyerukan kepada warga masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan cermat, salah satunya dengan cara TIDAK MEMILIH para calon wakil rakyat yang (1) tidak sensitif dan tidak toleran terhadap keberagaman bangsa, (2) berpandangan bahwa NKRI belum final, dan (3) abai terhadap kepentingan masyarakat
Disamping itu Forum lintas Agama dan Etnis juga
1. Menyerukan kepada partai politik dan peserta pemilu untuk tidak menjadikan agama sebagai komoditas dalam kampanye pemilu 2009
2. Menyerukan kepada partai politik, tokoh agama/masyarakat dan seluruh elemen yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2009 untuk senantiasa menjaga persatuan bangsa dan kerukunan serta kondusifitas di masyarakat
3. Menyerukan kepada seluruh warga negara untuk tidak menggadaikan hak pilihnya hanya dengan uang tapi melupakan masa depan bangsa dan rakyat.
4. Meminta kepada aparat penegak hukum dalam pemilu bersikap tegas terhadap praktek money politic

Sudah cukup banyak problem kebangsaan yang harus diselesaikan secara cepat, sebut saja problem korupsi, ancaman terhadap ideologi pancasila, NKRI dan keberagaman, serta ketidakberpihakan elit politik dan wakil rakyat terhadap kepentingan masyarakat.
Upaya keluar dari belitan persoalan-persoalan tersebut sangatlah ditentukan oleh integritas para wakil rakyat yang tengah berlomba-lomba menarik simpati masyarakat saat ini." Ujar Aan Anshori juru bicara Forum Persaudaraan Lintas Agama & Etnis

Pembebasan Tol, P2T Siapkan Konsiyasi

Jombang, Bhirawa
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk ruas jalan Tol Kertosono - Mojokerto telah bersiap-siap dengan system Konsinyasi di Pengadialan Negeri Jombang. Jika masyarakat pemilik tanah yang terkena jalan Tol tidak segera menyetujui ganti rugi yang telah ditetapkan.
“ P2T segera melakukan tindakan konsinyasi ini, demi kepentingan masyarakat. Karena ini adalah program pemerintah sehingga harus cepat dilakukan pembebasan atas tanah untuk Tol tersebut,”terang ketua P2T Munif Kusnan menuturkan.


Konsinyasi atau penitian uang ganti rugi di PN Jombang ini menurut Munif dapat dilaksanakan karena semua proses telah dilakukan melalui kajian hokum dan berdasrkan perundangan yang berlaku.” Baik UU Pokok Agraria, maupun Perpres 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum,”tandasnya.
Namun demikian, Munif yang juga Plt Sekdakab Jombang ini mengatakan pihaknya terus memberikan pemahaman kepada masyarakat yang memiliki tanah yang terkena jalan Tol Kertosono- Mojokerto agar segera mengambil ganti rugi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. “Karena harga ganti rugi sudah ditentukan melalui Tim Apresial dengan mempertimbangkan semua aspek, bahkan sudah melampaui harga pasr. Dan nilai ini layak disebut ganti untung bukan ganti rugi,”bebernya.
Inormasi dilapangan, nilai ganti rugi atas tanah disetiap desa berfariasi satu sama lain. Di Desa Banjardowo misalnya harga ganti rugi mencapai Rp 80 ribu per meter persegi sedangkan di mojokrapak nilainya sebesar Rp 120 ribu per meter.
Sementara itu, atas penerapan system konsinyasi ini ternyata juga telah mendapatkan persetujuan bupati Suyanto. “ Konsinyasi adalah suatu keniscayaan bagi masyarakat. Jika sudah dilakukan konsinyasi masyarakat silahkan ambil uangnya di PN,”ujarnya.
Karena menurut bupati dua periode ini, program pembangunan jalan Tol kertosono- Mojokerto harus tetap berjalan. “ Ini guna memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah jombang dan juga di Jawa Timur bahkan kepentingan Nasional,”pungkasnya.

25 Ribu Kertas Suara Bakal Tak Terpakai

6.490 DPT Jombang Bermasalah

Jombang, Bhirawa
Diperkirakan sekitar 25 ribu surat suara pemilu legislative di kabupaten Jombang bakal tidak terpakai. Hal ini menyusul temuan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) setempat atas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pileg sebanyak 6.490 nama yang tergolong bermasalah.
Jumlah itu dipekirakan masih akan bertambah, karena dari 21 kecamatan yang ada di Jombang masih ada 2 kecamatan yang datanya belum didapat Panwascam. “ PPK Kabuh misalnya mengaku belum melakukan validasi DPT, sementara yang lain terkesan tertutup, jadi baru 19 kecamtan datanya yang sudah masuk,”ujar Ketua Panwaslu M Fatoni, Rabu ( 1/ 4 ).

Fatoni mengatakan dari 6.490 nama itu sebanyak 3461 ternyata sudah meninggal dunia, 1670 nama ganda, 85 nama ditemukan masih dibawah umur serta sebanyak 56 TNI/Polri masuk dalam DPT.” Yang jelas nama-nama yang bermasalh tidak boleh diganti,”imbuhnya
Jika temuan Panwaslu benar, maka diperkirakan sebanyak 25 ribu lebih surat suara pileg bakal tidak terpakai, dengan asumsi setiap pemilih mendapatkan 4 kertas suara, yakni DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten maka sebanyak 25 ribu lebih kertas suara bakal tidak terpakai.” Secara otomatis surat suara yang diperuntukkan bagi mereka yang memang tidak memiliki hak pilih maka tidak digunakan,”jawab Minan Rahman anggota KPU Jombang, Rabu (1/4 ).
Namun demikian KPU lanjutnya, akan melakukan cros cek atas jumlah DPT yang ditemukan Panwas kabupaten tersebut, karena hingga saat ini, verifikasi dan validati DPT yang dilakukannya belum selesai.” Apakah benar jumlahnya sebanyak itu, kita kan cros cek lagi,”tambahnya.
Minan juga menambahkan, pihaknya baru menerima surat dari KPU Propinsi bahwa setiap warga yang telah masuk Daftar Pemilih Sementara saat pileg dan ternyata tidak terdaftar dalam DPT maka bisa dimasukkan.” Suratnya baru kita terima, dan segera kita minta PPK dan PPS untuk memasukkan mereka yang dulu telah masuk DPS,”tandasnya.

Saat Pemilu, 314 Penghuni Lapas Akan Dikeluarkan

Sosialisasi, Wartawan Dilarang Meliput
Jombang, Bhirawa
Sebanyak 314 penghuni Lembaga pemasyarakatan di Jombang akan dikeluarkan untuk ikut memilih dalam pemilu legislatif 9 April mendatang. Mereka akan diperbolehkan memilih di 7 TPS diluar Lapas yang telah disediakan.
“Ada 7 TPS yang disiapkan menerima penghuni Lapas dalam menggunakan hak pilihnya. Itu jika mereka tercatat di DPT,”ujar Ketua Pokja sosialiasasi KPU Kabupaten, Mahwal Huda usai memberikan sosialisasi di Lapas kelas III Jombang, Selasa (31/3) siang kemarin.


Namun disayangkan saat sosialiasasi di Lapas wartawan dilarang melakukan peliputan. Beberapa wartawan baik dari media cetak maupun elektronik yang sudah berada didepan pintu masuk Lapas tidak bisa mengikuti sosialisasi pemilu yang diselenggarakan KPU Jombang pada penghuni tahanan kelas III tersebut. Dengan alasan tidak mendapatkan ijin atasan petugas yang melarang media ikut memantau jalannya sosialisasi. ” Selain KPU dan Panwas harus ada ijin dari atasan dulu mas, “ kata Hariadi salah satu petugas seraya menutup pintu Lapas.
Karena diundang oleh KPU, salah satu wartawan Sutono mempertanyakan larangan peliputan tersebut. “ Alasannya apa pak kita tidak boleh masuk, kami dapat undangan KPU..?,”seakan memprotes.
Menyikapi larangan ini, anggota KPU Jombang, Minan Rahman mengatakan seharusnya sosialisasi ini diketahui oleh public. Namun pihaknya mengaku tidak paham dengan prosedur di Lapas yang melarang jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan. “ Secara teknis KPU tidak tahu prosedur di Lapas. Ya memang seharusnya sosialisasi yang dilakukan KPU memang harus diketahui public, bahwa kita sudah melakukan sosialisasi,” újar Minan.
Minan menambahkan, penghuni Lapas yang memiliki hak pilih dalam pileg mendatang sebanyak 314 orang. Dengan rincian sebanyak ada 279 asal Jombang dan 35 orang dari luar Jombang. “ Mereka nanti akan memilih di TPS terdekat, yang telah disapkan menampung penghuni Lapas,”jelasnya.
Untuk bisa memilih, Lanjut Minan pihaknya meminta keluarga penghuni Lapas untuk segera mengurus surat A5 yang akan digunakan dalam pemilihan mendatang. “Mereka harus ngurus formulir A5 untuk dikeluarkan dari TPS asal mereka terdaftar dalam DPT. Dan nanti bukti itu mereka akan disebarkan di TPS-TPS terdekat disekitar lapas oleh PPK,”tambahnya.
Minan menjelaskan karena mereka adalah penghuni Lapas maka untuk keamanan pihaknya segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian.” Tinggal kita akan berkoordinasi dengan polisi untuk pengamanannya,”imbuhnya.
Sementara menanggapi larangan peliputan ini, ketua Forum Komunikasi Wartawan Jombang Jalaludin Hambali menyesalkan tindakan petugas lapas yang menghalang-halangi tugas jurnalis.” Ini jelas pelanggaran UU pers. Apalagi sosialisasi pemilu adalah untuk kepentingan nasional,”ujarnya. Rur

Menkoinfo Resmikan Teleconference Pendidikan Seblak

Jombang, Bhirawa
Menteri Komunikasi dan Informatika (Mekominfo) Prof Dr Ir H Mohammad Nuh DEA mendorong pondok pesantren ikut mengembangkan IT.
“ Kalau Pondok Pesantren bisa memanfaatkan IT, maka saya yakin percepatan teknologi bisa dilakukan,”ujar Muhamad Nuh saat membuka program Teleconference Pendidikan dan Sekolah Menengah Kejuruan Plus Khoiriyah Hasyim Seblak, Minggu (29/3) kemarin.


Atas dibukanya program Teleconference Pendidikan dan Sekolah Menengah Kejuruan Plus Menkoinfo menyatakan apresiasi positif pada Pondok Pesantren yang telah ikut mengembangkan IT. “Dan saya minta dilingkungan pondok ini ada hot spotnya,sehingga bisa dimanfaatkan santri. Soal biaya bisa gratis dulu 6 bulan hingga satu tahun,”pintanya pada PT Telkom.
Mantan Rektor ITS Surabaya ini juga meminta masyarakat menghilangkan kesan bahwa IT merupakan barang mewah, sehingga harus selalu disimpan hingga rusak.”Karena malu dan eman menggunakan akhirnya rusak. Menurut saya lebih baik rusak digunakan dari pada disimpan,”sindirnya mengingatkan.
Dikatakannya, Pemerintah terus berupaya mengenalkan IT kepada masyarakat luas Karenanya, pihaknya lanjut M Nuh lebih mengutamakan pemasangan hot spot di setiap alon-alon dari pada sekolah. “ Ini juga untuk menyindir sekolah dan kampus yang belum memeiliki jaringat internet. Masak mau internet an harus ke alon-alon dulu,”uangkapnya seakan menyindir sekolah dan kampus yang belum memiliki jaringan hot Spot.
Dalam peresmian Teleconference dan SMK Plus Khoiriyah Hasyim yang juga dihadiri KH Shalahudin Wahid kemarin, Menkoinfo juga disuguhi simulasi telekonferensi antara santri PP Seblak dengan salah satu guru dari Jepang, Teguh. Namun sayang kegiatan simulasi terganggu jaringan.
Sementara itu, Pengasuh PP Seblak diwek Jombang, Lukman Hakim mengatakan program Teleconference Pendidikan di pondok yang diasuhnya sudah berjalan sejak Nopember 2008 atas inisiatif guru-guru Indonesia yang belajar di luar negeri yang tergabung dalam gerakan 1000 Guru.” Seblak merupakan lembaga ke dua di Indoensia menjadi rintisan gerakan 1000 Guru. Para santri bisa belajar langsung dengan Guru yang berada di Jepang, Jerman dari berbagai profesi dan latar belakang,’ujarnya.

Ka’ban Janjikan Gaji TNI Polri Meningkat 200 Persen

Jombang, Bhirawa
Ketua Umum Partai Bintang Bulan (PBB) Ms Ka’ban menjanjikan partai yang dipimpinnya akan memperjuangkan peningkatan gaji TNI/ Polri sebesar 200 persen.
Demikian yang disampaikan Ka’ban dalam kampanye terbuka yang digelar DPC Partai Bintang Bulan Jombang di GOR Merdeka Jombang, Minggu (29/3). Dalam kampanyenya disampaikan ada lima yang diperjuangkan PBB jika nanti menang dalam pemilu legislaif 9 April mendatang. Yakni kesatuan NKRI “Dan Negeri kesatuan ini teritorialnya harus dijaga dan dilindungi oleh TNI/ Polri. Karennya kesejahteraan mereka harus dianikkan,’ujarnya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, lanjut Ka’ban yang juga Menteri Kehutan ini mengatakan PBB bakal mengusulkan kenaikan sebesar 200 persen. Hal ini ditegaskan, karena menurutnya masih banyak sumber-sumber pendapatan yang tidak masuk APBN alias bocor. “Saya tahu pemerintah bisa memenuhi hal ini, karena dari 14 juta objek pajak diIndonesia baru tergarap 4 juta saja, yang 10 juta kemana ?,”tandasnya.
Kenaikan kesejahtreraan TNI/Polri menurut Ka’ban akan mengembalikan kepercayaan Investor asing yang sekarang ini tidak percaya berinvestasi di Indonesia. Dan setelah dinaikkan tidak lagi ada kutipan dan pungutan ditengah jalan.” Investor tidak mau melirik Indonesia karena terlalu banyak pungutan atau kutipan termasuk tingginya pajak,”imbuhnya seraya mengatakan perlunya pajak diturunkan.
Disamping itu, PBB lanjut Ka’ban berjanji akan memperjuangkan UU pidana tinggalan penjajah Belanda. Karena UU pidana dinilai tidak bersumber dari hokum adapt dan hokum islam.” Karakter bangsa Indonesia rakyatnya sangat hormat denga adapt istiadat serta hokum islam, karena mayoritas adalah muslim. Maka UU Pidana sekarang harus dig anti, dan drafnya sudah ada sekarang,”tambahnya.
Meski dihadiri langsung oleh ketua Umumnyan, MS Ka’ban dalam kampanye kemarin kader dan simpatisan PBB terlihat sangat sedikit. Sehingga GOR Merdeka terlihat kosong karena pendukung mereka banyak yang pulang setelah menunggu sejak pagi.” Payah mas, sejak pagi, sehingga banyak yang pulang,”ujar H Minardi Caleg Nomor satu DPR RI menjawab wartawan. rur
Sementara itu menjawab wartawan, Ka’ban mentakan pihaknya belum menentukan koalisi dengan partai mana dalam mengusung calon presiden.” Kita akan koalisi setelah usai Pileg mendatang,”pungkasnya.rur