Pelanggaran Pemilu, FLP Lapor Panwas

Tuntut Pencontrengan Ulang
Jombang, Bhirawa
Pimpinan Partai Politik yang tergabung dalam Forum Lintas Partai (FLP) Jombang, Sabtu (11/4) mendatangi kantor Panwas kabupaten. Mereka melaporkan adanya pelanggaran pemilu yang terjadi di TPS 1 Desa Sumbernongko Kecamatan Ngusikan Jombang.


Dalam laporannya kemarin, beberapa pengurus parpol, diantaranya, Ketua PKNU, Abdul Kholiq, Hendy Widiawan ketua Partai Golkar, Welly dari PKPB, Anwar dari PPNUI membawa bukti sebuah rekaman video amatir yang menunjukkan proses pelaksanaan pencontrengan yang dinilai telah melanggar aturan. Dalam erkaman itu menunjukkan adanya petugas dan saksi yang ikut berada dalam bilik bersama pemilih “ Ini jelas melanggar aturan undang-undang pemilu,”ujar Willy dari PKPB sambil menunjukkan rekaman yang diputar bersama-sama.
Abdul Kholiq menyesalkan lemahnya system pengawasan yang dilakukan panwas sehingga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pencontrenagan. “Ini masih satu bukti, saya yakin masih banyak yang terjadi. Kita minta pencontrengan diulang. Karena ada upaya memenangkan parpol atau caleg tertantu dan ini jelas merugikan partai-partai lain,” ungkap mantan politisi PDIP yang kini menjadi ketua PKNU ini menandaskan.
Menanggapi tuntutan FLP itu, Ketua Panwaslu M Fatoni menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporannya dengan memanggil beberpa saksi untuk dimintaiketerangan.” Dua saksi akan segera kita panggil, yakni ketua KPPS TPS 1 Sumbernongko dan saksi yang mengambil gambar,”ujarnya menajwab wartawan.
Fatonii menambahkan, pihaknya setuju dilakukan pencontrengan ulang jika memang terbukti adanya pelanggaran dalam video tersebut. Karena menurutnya selain pemilih tidak dibenarkan berada dalam bilik.” Jika memang benar itu ada oknum petugas atau siapapun yang berada dalam bilik berasma pemilih tidak dibenarkan. Apalagi ikut mengarahkan untuk memilih caleg atau partai tertentu,”imbuhnya.
Hingga sore kemarin, Panwaslu terus memeriksa saksi pelapor dari FLP yang terus bertambah. Bahkan sempat terjadi ketegangan antara pengurus Parpol dan anggota panwaslu yang memeriksa.” Tidak ada bentrokan, biasa dalam pemeriksaan, memang harus ada siapa yang melapor, saksinya dan mungkin korban. Hanya salah paham sedikit,”tandas Fatoni menambahkan.

Laporan Pelanggaran Pemilu hanya Komoditas politik

Panwaslu Periksa Kades Galengdowo Wonosalam
Jombang, Bhirawa
Tidak adanya bukti dan saksi penguat atas laporan pelanggaran pemilu disesalkan Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kabupaten. Panwaslu menyatakan kecewa, pasalnya tidak bisa melanjutkkan laporan yang masuk ke kepolisian.
“ Mereka yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu hanya melempar isu untuk komoditas politik. Tapi tidak bisa membawa bukti dan saksi,”ujar M Fatoni ketua Panwaslu Jombang, Senin (7/4).

Kekecewaan panwaslu wajar, lanjut Fatoni, karena yang menjadi sorotan masyarakat nanti adalah panwaslu, karena tidak dianggap serius menindaklanjuti laporan masyarakat yang telah masuk.” Seperti kasus laporan atas Camat Wonosalam (Basori) ini, saksi pelapor sudah dipanggil 2 kali tidak hadir, dan bukti keterlibatan Camat juga tidak ada, “tandasnya.
Padahal untuk melanjutkan dugaan adanya pelanggaran pemilu, dua unsure yakni saksi dn bukti atas laporan harus ada sehingga nantinya pelanggar bisa diberi sanksi.” Panwaslu serius menanggapi laporan, tapi kalau seperti ini bagaimana ?,”ungkapnya balik bertanya.
Sementara itu, Panwaslu kemarin memeriksa kades Galengdowo, Puthut Kurnia Kades datang didampingi Kepala Dusun, Munari Wibowo untuk menghadiri panggilan panwaslu kabupaten atas laporan Anggota DPRD Jombang atas keterlibatan Camat Wonosalam Basori Kholiq yang telah ikut menggalang massa untuk caleg dari PDIP, dapil III, atas nama Piryadi.
Hasil pemeriksaan menyyatakan, kades Puthut membenarkan adanya pertemuan kamis malam yang juga dihadiri Camat basori. Namun dikatakannya, camat yang hadir selama 30 menit dalam pertemuan tersebut sama sekali tidak menyinggung atau mengarahkan masyarakat kepada caleg Piryadi. “ Piryadi hadir tanpa diundang. Dan datangnya setelah acara sosialisasi PBB serta adanya perbedaan honor Linmas pemilu. “ujar Mahrus angota panwas yang memeriksa.
Mahrus menambahkan, pihaknya masih akan menungggu saksi pelapor hadir, guna melengkapi laporan dugaan keterlibatan Camat Basori yang ikut kampanye terhadap caleg PDIP tersebut.” Kita tungggu besuk, karena batas waktunya 3 hari dan bisa ditambah hingga 5 hari jika panwaslu menganggap masih kurang dalam pembuktian. Baru akan diplenokan,”pungkasnya

Ratusan Ayam Mati mendadak, Di Khawatirkan Flu Burung

JOMBANG-
Matinya ratusan ayam secara mendadak di Desa Pangklungan kecamatan Wonosalam membuat resah warga. Mereka khawatir hal itu disebabkan virus flu burung alias Avian Influenza (AI) atau virus H5N1.
Menurut Setiawan warga Dusun Dampak Desa Pangklungan menceritakan kejadian itu telah berlangsung sejak dua pecan lalu. Setiap hari ayam-ayam milik warga mati secara mendadak minimal 5 hingga 10 ekor. “ Rata-rata terdapat tanda biru pada paruh, ”ujarnya saat ditemui, Minggu (5/4) mengatakan.


Karena khawatir dengan virus flu burung, ayam-ayam yang mati langsung dikubur dan ada pula yang dibakar. Dan juga melakukan penyemprotan pada kandang-kandang milik warga.
Suharto menambahkan dengan kejadian itu, warga sepakat untuk melaporkan pada Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Jombang. “ Sampel sudah diambil Dinas bahkan warga juga diberi tambahan Des Invektan untuk disemprotkan,”imbuh lelaki yang mengaku memiliki 30 ayam ini menambahkan.
Kepala dinas Peternakan dan perikanan, dr Sujoko dikonfirmasi membenarkan adanya kematian ratusan ayam di Desa Pangklungan Wonosalam. Namun pihaknya belum berani mengatakan bahwa hal itu akibat Avian Influenza (AI), meski sudah melakukan penyemprotan disana.” Sampelnya sudah kita kirim ke laboratorium di tuban, baru besuk diketahui,”ujarnya.

KiPeR desak Audit Dana Pemilu Jombang

Aan Anshori menghadiah dua ekor Tikur kepada tiga anggota KPU Jombang

Anggaran Sosialisasi Pemilu Disinyair Menguap
Jombang,
Komite Pemilu untuk Rakyat (KiPeR) Jombang mendesak BPKB untuk segera mengaudit dana pemilu kabupaten Jombang. Pasalnya disinyalir dana sosialisasi pemilu di KPU menguap, karena masyarakat masih banyak yang tidak tahu pelaksanaan pemilu yang tinggal 4 hari lagi.
“ Lihat di masyarakat, sampai hari ini mereka masih banyak yang tidak tahu pemilu, padahal pemerintah telah menganggarkan dana sosialisasasi,”ujar Aan Anshori salah satu pendemo dalam orasinya saat melakukan aksi demo di kantor Panwaslu dan KPU setempat, Sabtu (4/4).

Selain menuntut adanya audit, KiPeR yang meruakan gabungan dari beberpa elemen masyarakat diantaranya FRMJ, Lembaga Pemantau Penyelenggara Negera- Republik Indonesia (LPPN-RI), Pengawal Transparansi & Akuntabilitas (PETRUK) Lakpesdam NU, Linkar Indonesia untuk Keadilan (LinK) serta Icdhre juga mendesak Panwaslu agar tegas dan tidak takut untuk menindak pelanggaran.
Selama ini, panwaslu dinilai mandul dan melempem dalam menindak pelanggar pemilu. Padahal beberapa laporan telah masuk ke meja Panwaslu. Seperti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan calon DPD Haruna Sumitro dengan menungggangi kompetisi sepakbola. “Termasuk laporan anggota DPRD Jombang Sugeng Hariadai atas Camat Wonosalam karena diduga ikut melakukan kampanye untuk caleg dari PDIP Piryadi,”imbuh Joko Fatah seraya mendesak bupati untuk secara tegas menjaga netralitas PNS selama pemilu..
Massa KiPeR terlihat kecewa, karena tidak ditemui satupun anggota Panwaslu Jombang. Mereka membubarkan diri menuju KPU. Namun sebelumnya KiPeR menghadiahi dua ekor Tikus putih yang diletakkan di meja Kosong Panwaslu.
Hal yang sama juga dilakukan KiPeR kepada KPU Jombang, Dua ekor tikus putih diberikan dan diterima Ketua KPU Erfan Efendy, Mahwal huda dan Medan Amrullah.

Cari Dukungan Di Lokasi Praktek Ponari

Ada ada saja caleg dalam menarik simpati untuk meraup dukungan, salah satunya adalah memanfaatkan Ponari si dukun cilik yang sempat menjadi selebritis karena Batu Petirnya .
Adalah A Rifai, Kuasa hukum keluarga Ponari yang juga caleg DPR RI dari PKB, dengan menggelar tumpengan dan sebelumnya melakukan sholat ghaib bagi korban situ gintung. Rifai kemudian mencoba memperkenalkan dirinya pada warga dan pasien ponari, Jumat kemarin dengan kemasan sosialisasi pencontrengan pemilu."Ini sosialisasi pemilu juga membantu KPU dan pemerintah,"ujarnya seraya menunjukkan contoh gambar surat suara untuk pileg yang bakal digelar 9 April mendatang.

Karena dirinya juga ikut mencalonkan sebagai caleg, maka yang ditunjukkan sebagai contoh gambar surat suara untuk DPR RI itu jelas ada nama yang bersangkutan yang tercatat sebagai caleg PKB nomor 13.
Sambil memberikan contoh mencontreng, Rifai meminta masyarakat memilih calon yang benar-benar membela dan peduli terhadap rakyat, seraya mengatakan seperti adik Ponari ini, karena ketulusan membantu masyarakat yang membutuhkan, praktek ini tidak mudah untuk ditutup,"Karena dik Ponari tidak mencalonkan, maka cukup kuasa hukumnya saja,"tandasnya sambil tertawa.
Keluarga Ponari nampak mendukung langkah Pengacara asal Desa Mojokrapak ini dalam sosialisasi pemilu. Dan mendukung pengacaranya ini dalam pileg mendatang." Dulu saya milih PDIP, tapi nanti pilih Pak rifai, dari PKB, "jawab Ayah kandung Ponari usai acara.

Anggota Dewan Laporkan Camat Wonosalam Ke Panwas

Lapor_ Anggota Dewan Sugeng Hariadi melaoptkan camat Wonosalam Basori ke Panwaslu kabupaten Jombang


Di Tuduh Mobilisasi Caleg
JOMBANG
Camat Wonosalam Jombang, Basori Kholiq, Jumat (3/ 4) dilaporkan anggota dewan asal PDIP, Sugeng Hariadi ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang. Basori dituding telah ikut berkampanye untuk memenangkan salah satu calon anggota legislative DPRD Jombang.

Menurut Sugeng yang juga caleg DPRD Propinsi ini, mengatakan Camat Basori ikut menkondisikan masyarakat Wonosalam untuk mendukung salah satu caleg dari PDIP atas nama Piryadi.” Kejadiannya kemarin malam di Desa Galengdowo Wonosalam, Camat hadir disitu dan sudah mengatakan sesuatu jelas itu pengondisian,”ujarnya setelah melaporkan kejadian itu pada Panwaslu.
Dikatakannya, kehadiran Camat bersama Caleg melanggar aturan pemilu yang telah ditetapkan bahwa perangkat pemerintahan tidak boleh digunakan untuk kampanye.” Kita menerima laporan itu melalui telpon. Karenanya kita ikut bertanggungjawab atas itu dengan melapotkan ke Panwaslu,“tandas anggota DPRD Jombang yang terkenal fokal ini mengungkapkan.
Camat Wonosalam Basori dikonfirmasi melalui telpon membantah bahwa apa yang dituduhkan Sugeng adalah tidak benar. “Tidak ada itu pertemuan itu, tidak benar semua, dan hanya isu semata,”jawabnya.
Menanggapi laporan ini, Firmansyah, anggota Panwas kabupaten yang menerima laporan mengatakan bahwa pihaknya akan segera melengkaji dengan memanggil beberapa saksi. “ Besuk Camat ( Basori kita panggil kesini untuk dimintai keterangan,”jelasnya.
Jika terbukti dan ada saksi, lanjut Firman, maka laporan ini akan segera diserahkan pada penyidik untuk ditindaklanjuti.” Jika benar, ini merupakan tindak pidana pemilu karena melangggar UU pemilu dan sanksinya cukup berat,”pungkasnya

Aneh, Surat Sura kurang 15 ribu ?

Aneh, Surat Suara Kurang 15 Ribu Kartu Suara ?
Jombang-
Aneh, pelaksanaan pemilu legislative (pileg) tinggal 7 hari, namun logistik di Jombang masih kurang. KPU juga mengaku hingga kini masih kekurangan surat suara sebanyak 15 ribu, padahal DPT Jombang sebanyak 6.490 bermasalah


Ketua Divisi Logistik dan Keuangan KPUD setempat, Sayekti Suindyah, kepada wartawan mengatakan untuk surat suara dipastikan kurang 15.933 lembar. KPU sudah mengajukan ke KPU pusat agar kekurangan segera dipenuhi. Kekurangan surat suara itu terdiri dari Surat sura DPR RI sebanyak 6.400, DPD sebanyak 400, DPRD Propinsi 3400 lembar, DPRD Kabupaten saebanyak 2.250. disamping karena sejak awal kurang, surat suara yang rusak sebanyak 3109 terdiri dari DPR RI 914 lembar, DPD 657 lembar, DPRD propinisi 1.164 lembar dan DPRD Kabupaten sebanyak 374 lembar.
“ Kita sudah melaporkan kekurangan surat suara itu sejak 31 Maret lalu, hal ini sesuai dengan surat edaran KPU Pusat Nomor 621/KPU/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang batas akhir pelaporan kekurangan logistik pemilu, “ujar Sayekti mengatakan.
Disamping itu, logistic pileg 9 april mendatang, yang masih kurang adalah lembar dan kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) masih kurang 43.688 unit. Kelengkapan dimaksud Sayekti diantaranya, C4 hingga sampul V.S.3.1 Prov.
Menurut Sayekti, keterlambatan tersebut murni kesalahan pihak ketiga penyedia jasa. KPUD, sesuai dengan ketentuan telah melakukan tugasnya. “ Kini KPU hanya tinggal menunggu pengiriman dari rekanan karena sesuai dengan batas akhir pelaporan kekurangan logistik pemilu yang oleh KPU dipatok pada tanggal 30 Maret lalu, telah dilaksanakan,”imbuhnya. rur