11.889 RTSM Dapat Kucuran PKH

Jombang, Bhirawa
Sebanyak 11.889 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di kabupaten Jombang mendapatkan bantuan dana dari dana Program Kerluarga Harapan (PKH). Mereka berhak mendpatkan bantuan dana sebesar Rp 600 ribu hingga Rp 2,2 Juta setiap tahun tergantung jumlah keluarga dan anak yang masih sekolah atau menjadi tanggungan.

Para penerima bantuan PKH ini tersebar di 212 desa di 14 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Jombang. Total bantuan yang disalurkan di Kabupaten Jombang sekitar Rp 4,89 miliar lebih. “ Ini merupakan pencairan tahap kedua, atau tahap pertama cair Juli lalu,”ujar Hery Kurniawan, koordinator pendamping PKH Kab Jombang, di sela-sela pencairan bantuan tunai di kantor pos Cukir, Sabtu (29/11) kemarin.
Pencairan bantuan dilakukan serentak di 14 kecamatan untuk 212 desa, dan diatur bergelombang mulai Jumat (28/11) hingga Minggu (30/11), dibawah pengawasan langsung tim Konsulotan Manajemen Sosialisasi PKH dari Jakarta.
Dalam pencairan dana program PKH ini dilakukan tiga kali, untuk pencairan dana periode ketiga akan dilakukan pada bulan desember mendatang. Heri mengakui dalam pencairan tahab kedua kali ini memang agak molor dari rencana semula yang harusnya berlangsung September. “ Keterlambatan itu semata-mata karena anggaran dari pusat belum turun,”tandasnya mengatakan.
Dijelaskannya, bahwa mereka yang berhak menerima dana program PKH ini antara lain adalah Rumah Tangga (RT) yang mempunyai anak usia 0-15 tahun, ibu hamil atau nifas. Kemudian RTSM yang mempunyai anak usia 6-15 tahun dan anak sampai usia 18 tahun, namun belum meneyelesaikan pendidikan dasar. “Program PKH ini sangat sederhana. Bagi penerima bantuan, kewajibannya juga sangat mudah. Mereka wajib menyekolahkan anaknya, melakukan pemeriksaan kesehatan, gizi dan imunisasi balita. Sedangkan untuk ibu-ibu yang hamil wajib memeriksakan kandangannya,”jelasnya.
Sementara itu, Tim Konsultan Manajemen Sosialisasi PKH dari Jakarta yang memantau langsung penyaluran bantuan kepada RTSM menyatakan, model pengusulan RTSM yang berhak mendapat bantuan PKH ini adalah dari bawah, yakni RT/RW atau desa. Usulan itu kemudian diolah dan dicocokkan dengan data BPS (Biro Pusat Statistik), tentang status orang yang bersangkutan. “Mereka yang diusulkan itu akan menerima program PKH dan berhak mendapat bantuan, jika masuk kreteria yang disyaratkan,” Tandas Ambar Susatyo Murti salah satu Tim Konsultan Manajemen Sosialisasi PKH. Rur.

Lepaskan 100 Burung

Setia Purwaka Tandai Gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia
Jombang, Bhirawa
Penjabat Gubernur Jawa Timur, Setia Purwaka, Jumat, (28/11) mencanangkan gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia untuk Jawa Timur di Bumi Perkemahan Sumberboto Desa Japanan Kecamatan Mojowarno Jombang. Sebanyak 300 bibit dari berbagai jenis pohon ditanam dalam pencanangan tersebut.
Disamping menanam ratusan bibit, Setia Purwaka juga menanadai gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia dengan melepas sekitar 100 satwa, dari jenis terkukut, Trucukan, kutilang dan burung jalak dilokasi penanaman. “Yang terpenting dan perlu mendapat perhatian kita semua adalah bagaimana upaya pencegahan dari tindakan masyarakat pemburu satwa dengan menetapkan berbagai penetapan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada lingkungan,”pintanya mengingatkan.

Karenanya, Pj Gubernur pengganti Imam Utomo ini juga menghimbau kepada semua pihak yang telah turut menanam pohon agar dapat ikut memelihara dan menjaga serta merawat dari gangguan. “ Baik dari hama tanaman, ternak, kebakaran dan lain sebagainya agar usaha kita dalam memulihkan kerusakan lingkungan dapat berhasil”, tutur Setia Purwaka menambahkan.
Ditambahkannya, meski pemerintah propinsi dalam gerakan menanam sudah menyiapkan jutaan bibit pohon. Setya Purwaka juga meminta agar di pemerintah Kabupaten terus mengembangkan akses sumbangan pohon dari masyarakat yang mampu menyumbang dalam berbagai kegiatan.” Seperti pengurusan pernikahan, ijin penyelenggaraan kegiatan-kegiatan diharapkan bisa memberikan bantuan bibit, agar hal ini bisa melipatgandakan jumlah pohon untuk ditanam,”imbuhnya.
Kepala Dinas Kehutanan Agus Samsudin, mengatakan, target penanaman pohon untuk Jawa Timur ditarget sebanyak 10 juta pohon dari target 100 juta pohon secara nasional. “Dalam kegiatan hari ini telah disiapkan sebanyak 300 bibit tanaman jenis sengon, mahoni, jati, mindi dan trembesi,”ujarnya. Seraya mengatakan pohon yang akan ditanam selanjutnya yang akan dilakukan oleh anggota Pramuka peserta Jambore pada 25 Desember mendatang.
Sementara itu, di Kabupaten Jombang sendiri untuk Gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia Kabupaten telah menyediakan sebanyak 1 juta bibit pohon yang akan ditanam di dikawasan-kawasan yang penanaman lahan-lahan kritis.” Targetnya sebanyak 900 ribu bibit pohon, namun kita optimis akan mampu melakukan penanaman sebanyak 1,1 juta pohon”, jelas Ir Cahyo Widodo Msi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang menuturkan.rur

Polisi Amankan 210 Liter Mitan

Diduga Akan Di Bawa Keluar Daerah
Jombang, Bhirawa
Polres Jombang kembali mengamankan Minyak Tanah yang diduga akan di Jual ke luar daerah Jombang. Sebanyak 6 jirigen berisi mitan (total 210 liter), dan 9 jirigen yang masih kosong berikut mobil carry yang digunakan, untuk mengangkut Mitan juga diamankan.

Menurut, Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Kasyanto BS SH mengatakan diamankannya Mobil carry dengan nopol R 1893 UA yang dikendarai Adam (29), warga Dusun Roworayung Desa Bakalan Rayung Kecamatan Kudu tersebut berawal dari kecurigaan petugas saat operasi di Jalan Kusuma Bangsa Jombang.
Saat melintas di kawasan jalan tersebut, mobil warna gelap dengan kondisi bagian bak belakang mobil tertutup rapat dengan terpal mencurigakan petugas patroli. Ketika dihentikan dan diperiksa, yang bersangkutan terlihat gugup. Karenanya, petugas kemudian meminta bak dibuka. “Ternyata isinya Mitan dalam beberapa jurigen dengan posisi tidur,”ungkapnya.
Adam juga tidak bisa menunjukkan surat-surat saat ditanya petugas, karenanya kendaraan berikut pemilik diamankan petugas ke mapolres setempat. Saat ditanya ijin ataupun dokumen sah pengangkutan mitan, tersangka tak bisa menjawab. Apalagi berulang kali ditanya, tersangka selalu gelagapan. “ Sekarang kita masih lakukan pemeriksaan dan terpaksa kita lakukan pengamanan sebagai antisipasi aksi penyelundupan mitan bersubsidi ke luar daerah distribusi, karena beberapa daerah mengalami kelangkaan minyak tanah,”pungkas Kasyanto. Rur

Penambang Pasir Liar Kembali Diobrak Satpol PP

Puluhan diesel yang digunakan sebagai penyedot pasir diamankan petugas sebagai barang bukti

Tiga Ponton Ditenggelamkan
Jombang, Bhirawa
Satuan polisi Pamong Praja kabupaten Jombang, Kamis (27/11) kembali mengobrak penambang pasir liar yang beroperasi di kawasan sungai brantas. Meski tidak mendapatkan satupun pemilik penyedot pasir, namun puluhan Diesel yang ditinggalkan pemiliknya berhasil diamankan, dan tiga diantaranya ditengggelamkan

Kepala Satuan polisi pamong praja, Purnamadji melalui Kasi Dal Ops, Wiko Diaz mengatakan, operasi yang dilakukannya merupakan kegaiatan rutin, hal ini guna mengantisipasi kerusakan tanggul sungai brantas yang semakin rusak.“ Operasi ini rutin kita lakukan, agar kerusakan tanggul tidak semakin menjadi, apalagi dimusim penghujan,”ujarnya ditemui disela-sela operasi yang dilakukan di Kawasan sungai brantas yang terletak di Desa Gumulan Kecamatan Kesamben Jombang.
Dikawasan ini, diakatakannya puluhan penambang pasir liar banyak beroperasi, dan dari laporan masyarakat penambangan liar ini semakin meresahkan warga yang tinggal disepanjang sungai brantas.
Karena sulitnya medan, dalam operasi yang melibatkan sekitar 150 personel gabungan dari Satpol PP, Jasa Tirta Mojokerto, Polres Jombang, Kodim, Dinas perhubungan, petugas dibagi menjadi dua kelompok. Hal ini dilakukan guna mempermudah pengejaran terhadap para penambang.” Lokasi di gumulan sangat luas, dan sulit, syukur pihak Jasa Tirta Mojokerto juga terlibat aktif,”ungkapnya.
Dari operasi kemarin, petugas berhasil mengamankan sebanyak 12 diesel yang digunakan penambang liar ini untuk menyedot sumber alam di sungai brantas ini. Puluhan peralatan penambang yang terdiri Perahu, Diesel, Pipa serta baling-baling berhasil diamankan petugas. “Karena kesulitan mengangkat, tiga diesel yang digunakan sebagai ponthon terpaksa dihancurkan dan ditenggelamkan,”tandas mantan Ajudan Bupati ini munuturkan.
Sekedar diketahui, penambangan pasir sepanjang sungai brantas yang melintas di Jombang memang terlihat masih marak, puluhan truk setiap hari mengangkut sumber ala mini dan mengakibatkan kerusakan tidak hanya tanggul tetapi juga jalan raya.
“Sasaran berikutnya adalah penambangan di perbatasan Jombang-Nganjuk, yakni di Megaluh dan Bandrkedungmulyo, kita sedang berkordinasi dengan aparat Nganjuk,”pungkas Wiko.

Masyarakat Miskin Dapat Layanan KB Gratis

Jombang, Bhirawa
Masyarakat Miskin di Kecamatan Ngusikan kabupaten Jombang, Selasa (25/11) kemarin mendapatkan layanan KB gratis. Program layanan Keluarga Berencana (KB) gratis bagi penduduk miskin ini diberikan Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi Jawa Timur dalam rangka peringatan hari KORPRI ke 37 dan Gerak PKK.

Dalam kegiatan yang dihadiri langsung Kepala BKKBN Prop Jatim, Drs. Mohammad Is, MM, Plt Sekdakab Jombang, Munif Kusnan, MSi dan kepala badan KB kabupaten Jombang, M. Amin Sani, sebanyak 124 masyarakat miskin mendapatkan pelayanan KB gratis yang dipusatkan di Puskesmas Keboan Kecamatan Ngusikan, dengan berbagai kontrasepsi. “Kita menjaring masyarakat yang tidak mampu dan tidak akses karena jauh dari pusat layanan, agar ikut ber KB,”terang Muhammad Is disela-sela kegaiatan.
Dikatakannya, para ibu usia subur yang mendapatkan layanan KB gratis itu diantaranya, sebanyak 84 orang dengan menggunakan konttrasepsi Implant, 34 menggunakan KB suntik serta 4 orang menggunakan IUD.”Mereka rata-rata usia antara 25 hingga 35 tahun,”imbuhnya.
Sasaran KB gratis bagi masyarakat miskin, ditambahkan Kepala Badan KB kabupaten Jombang, M. Amin Sani, karena masyarakat ini menyumbang paling besar atas pertumbuhan penduduk.”Rata-rata jumlah anak mereka lebih dari 3 orang, “ujarnya.
Pada tahun 2008 ini, Amin Sani menargetkan sebanyak 28 ribu masyarakat ikut menjadi peserta KB baru. Untuk memenuhi target ini, dikatakannya, pihaknya masih mengandalkan Poshyandu sebagai ujung tombak menjaring peserta KB, disamping petugas lapangan KB (PLKB) yang dimiliki.” Karena petugas lapangan kita masih kurang, petugas kita banyak yang pensiun,”ungkapnya. Seraya mengatakan idealnya, setiap petugas Lapangan KB menjangkau dua desa, padahal, jumlah petugas KB di kabupaten Jombang hanya sebanyak 164 orang sedangkan jumlah desa/kelurahan sebanyak 306.
Meski tidak menyebut jumlah pengguna KB di kabupaten Jombang, Amin sani mengatakan, pertumbuhan masyarakat Jombang masih relative rendah dibanding Jatim secara keseluruhan.

Perjuangan Lulusan UT Kandas ?

* Tak Boleh Ikut Seleksi CPNS
Jombang, Bhirawa
Perjuangan ratusan Guru swasta lulusan Universitas Terbuka (UT) untuk bisa mengikuti ujian CPNS 2008 akhirnya kandas. Hal ini menyusul hasil konsultasi Komisi A DPRD Jombang pada Kementrian PAN beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa ijazah UT tidak bisa digunakan untuk ujian seleksi CPNS

Demikian yang dikatakan, ketua Komisi A DPRD Jombang, Joko Triono, kepada wartawan, Senin (24/11). Dikatakannya, Ijazah yang didapatkan dari hasil pendidikan pada Universitas Terbuka (UT) tidak dapat diikutkan dalam seleksi CPNS tahun 2008.” Aturannya sudah jelas bahwa yang boleh mengikuti seleksi CPNS adalah mereka yang memiliki ijazah pendidikan pra jabatan bukan penyetaraan,”jelasnya.
Anggota dewan asal PDIP ini menambahkan, dari konsultasi dengan kementrian PAN kemarin, ijazah UT adalah ijazah penyetaraan. Sehingga guru-guru yang memiliki ijasah UT tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan CPNS di lingkup Pemkab Jombang karena terbentur SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta surat Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional.
Menanggapi adanya beberpa daerah yang berani menerima lulusan UT untuk mengikuti seleksi CPNS, Joko mengatakan, DPRD dan Pemkab Jombang tidak berani mengambil keputusan yang berseberangan dengan SK Menteri PAN. “ Kita tidak bisa mengikuti daerah lain yang berani menerima mereka meski kebijakan ada pada daerah. Karena aturannya sudah jelas,”imbuhnya.
Menanggapi kenyataan ini, para guru lulusan UT yang tergabung dalam Ikatan Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar (IGTTSD) Kabupaten Jombang yang kemarin kemabli mendatangi gedung DPRD, terlihat kecewa. Mereka mengatakan penolakan terhadap lulusan Universitas Terbuka mengikuti seleksi CPNS merupakan salah satu bentuk diskriminasi pendidikan. “ Kita sudah lama menempuh pendidikan, kalau tidak boleh, apa gunanya kita sekolah selama ini, ini diskriminasi namanya,”ujar seorang guru perempuan dengan mata merah.
Meski demikian, puluhan guru yang mewakili sekitar 1500 lulusan UT, tetap yakin perjuangannya akan berhasil. Mereka tidak putus asa untuk berjuang, salah satu upaya yang dilakukan para guru lulusan UT adalah dengan mengadukan nasibnya pada perwakilan kementrian PAN yang akan berkunjung ke Kabupaten Mojokerto. "Siang (Senin) ini kita akan bertemu dengan perwakilan menteri PAN di Mojokerto, makanya kita yakin lulusan UT boleh ikut seleksi CPNS, Kita tetap yakin perjuangan ini akan berhasil," tandas Evire Rasmita, koordinator IGTTSD saat ditemui di gedung Dewan. rur

23 Hektar Tanah Desa Diterobos Jalan Tol

Proses pengadaan lahan untuk keperluan pembangunan jalan tol Kertosono-Jombang- Mojokerto diperkirakan bakal molor. Pasalnya panitia pengadaan lahan juga diharuskan menyediakan kurang lebih 23 hektar tanah ganjaran atau kas desa, yang ikut terterobos untuk ditukar guling.
Seperti diketahui, Jalan tol Kertosono- Mojokerto yang melewati Jombang akan melintasi 22 desa yang tersebar dibeberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Kesamben, Sumobito, Tembelang, Peterongan, Jombang, Megaluh dan Bandarkedungmulyo. Dipastikan tidak kurang dari 23 hektar tanah ganjaran dan kas desa terlintasi proyek Nasional ini.

“ Pemerintah sekarang sedang mengidentifikasi, berapa tanah kas desa yang terlewati. Termasuk kita sudah meminta pada seluruh camat untuk mencari pengganti tanah desa tersebut,”ujar Plt Sekdakab, Munif Kusnan ditemui usai paripurna di DPRD, Senin (24/11) kemarin.
Munif menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan kapan tukar guling akan bisa diselesaikan. Namun untuk tahab pertama, di wilayah seksi I yaitu Bandarkedungmulyo, Megaluh, Jombang dan Tembelang diharapkan pembebasan tanah bisa selesai pada Desember mendatang. “Kita tidak janji dan tidak berani pastikan itu. Yang jelas akan kita usahakan bulan Desember depan untuk seksi I sudah rampung. Untuk seksi II, kita tunggu dulu perkembangan selanjutnya,” tandas mantan kepala BKD ini menuturkan.
Untuk mengganti tanah kas desa, Peraturan perundangan yang berlaku menyebut, tukar guling harus mempunyai payung hukum berupa Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Daerah (Perda).
Kabarnya, DPRD kini sedang menyiapkan perda untuk proses tukar guling tanah kas desa tersebut. Sedangkan, kompensasi dana pembangunan juga masih dalam pembahasan antara pihak desa dengan pihak ketiga yaitu penyedia lahan. rur