Nyaleg melalui PDIP
Jombang, bhirawa
Menyusul aturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengharuskan kades harus mundur sementara sejak proses pencalonan berlangsung. Tiga Kepala desa yang maju mencalonkan diri sebagai calon legislative 2009 melalui PDIP kemarin sudah mengajukan cuti kepada bupati.
Demikian yang dikatakan sekretaris DPC PDIP Jombang, Bahana Bella Binanda menjawab wartawan terkait tiga caleg dari PDIP yang kini masih aktif menjabat sebagai kades. “ Sudah kemarin mereka sudah mengajukan cuti ke bupati,”terang bella ditemui usai Paripurna di DPRD, Rabu (15/10).
Sementara itu, Bupati Jombang Suyanto mengatakan pihaknya akan menjalankan aturan Mendagri terkait Kades yang diharuskan mundur sementara saat mencalonkan.” Sya nurut saja apa perintah mendagri akan kita jalankan,’terang bupati yang juga ketua DPC PDIP menuturkan.
Ketiga kades tersebut adalah, Wulang Suhardi kades pelabuhan Plandaan, yang menempati nomor urut 2 daerah pemilihan daerah pemilihan 6 (Kabuh Plandaan, Kudu Ngusikan dan Ploso), Shodiqin kades Sumberagung Peterongan, dan Harun Bashori, Kades Sambong dukuh Jombang secara berurutan keduanya mendapatkan nomor urut 9 dan 10 pada daerah pemilihan 1 (Jombang- Peterongan).
PDIP dalam pileg 2009 mendatang menargetkan mendapatkan sebanyak 18 kursi DPRD. Apalagi pada pilkada Juni lalu bupati terpilih adalah dari PDIP.” Kita akan pakai juga mesin politik dari ekternal partai yang telah terbangun saat pilkada lalu,”bebernya seraya mengatakan pada tahun lalu PDIP menempatkan 12 kadernya duduk di kursi dewan.
Target 18 kursi menurut Bella dinilai sangat realisitis karena partai berlambang banteng gemuk ini dalam perekrutan caleg tidak hanya mengandalkan kader structural. Prosentasinya perekrutan caleg terdiri dari 80 persen kader structural dan 20 non structural. “Apalgi pada pileg 2009 ada tambahan kursi di DPRD menjadi 50 yang awalnya hanya 45 orang,”pungkasnya seraya mengatakan kader non structural itu dijaring dari berbagai kalangan diantaranya dari IBI (Ikatan Bidan Indonesia), dari mantan PGRI, SPSI dan kalangan pondok pesantren.rur
Rabu, 15 Oktober 2008
Raperda Kelembagaan PP 41 Rampung
Bupati Jamin Pengisian Jabatan Segera
Jombang, Bhirawa
Bupati Suyanto menjamin pengisian jabatan pada kelembagaan baru dipemkab Jombang dijamin tidak akan melewati tahun anggaran 2009. Hal ini menyusul telah ditetapkan peraturan daerah kelembagaan sesuai dengan PP 41/2008 oleh DPRD Jombang, Rabu (15/10) melalui pripurna kemarin.
“Sesuai dengan ketentuan aturan pengisian kelembagaan PP 41 yang sudah ditetapkan ini maka seluruh pejabat sekarang dinyatakan pada posisi zero,”katanya pada wartawan usai mengikuti paripurna pandangan Akhir Fraksi-Frkasi atas raperda kelembagaan dan 11 Raperda lain kemarin.
Suyanto mengatakan, atas telah disahkannya perda kelembagaan ini pihaknya akan segara mengajukan Peraturan Kelembagaan ini kepada Tim Otoda Propinsi Jatim untuk segera mendapatkan verifikasi agar ditetapkan sebagai lembar daerah.” Secepatnya biasanya paling lama satu minggu,”tandasnya.
Bupati yang menjabat dua periode ini menadaskan dalam pengisian jabatan pada kelembagaan baru tidak mesti seorang kepala Dinas menjabat kembali sebagai kepala Dinas. Meski demikian, dalam pengisian jabatan pihaknya tetap akan disesuaikan dengan eselonisasi.” Penempatan akan jabatan tetap berdasarkan ketentuan kepangkatan yang ada,”tambahnya.
Sementara dikonfirmasi terkait tuntutan pembatalan mutasi oleh komisi A dan pimpinan DPRD, bupati mengaku belum sempat membaca rekomendasi tersebut.” Saya belum baca, karena suratnya baru masuk,”jawabnya.
Meski demikian, Suyanto mengatakan pihaknya akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Mendagri apakah mutasi yang dilakukan Ali fikri sesuai atau tidak. “Kita akan konsultsi dulu pada Mendagri,apa yang diperintahkan kita jalankan,”ujarnya.
Sebagaimana dikatakan wakil ketua Komisi A, Shaikhul Atho’ mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan rekomendasi pembatalan mutasi yang dilakukan, Ali Fikri saat menjabat sebagai bupati meneruskan Suyanto yang maju mencalonkan diri sebagai bupati pada pilkada Juli lalu. Karena Dua mutasi itu yakni mutasi pada 14 Juli dan 25 Agustus dinilai melanggar PP49/2008. “ Bahkan, kabarnya rekomendasi itu juga disusuli oleh rekomendasi pimpinan DPRD yang meminta bupati segera mengambil langkah-langkah terkait tuntutan komisi A,”ujar anggota dewan asal PPP ini mengatakan.
Sedangkan dalam pandangan akhir Frakasi-fraksi atas raperda kelembagaan kemarin, ditetapkan organisasi kelembagaan pemerintah kabupaten Jombang sebanyak 14 Dinas, 14 bagian dan 13 Lembaga Teknis Daerah.
Jombang, Bhirawa
Bupati Suyanto menjamin pengisian jabatan pada kelembagaan baru dipemkab Jombang dijamin tidak akan melewati tahun anggaran 2009. Hal ini menyusul telah ditetapkan peraturan daerah kelembagaan sesuai dengan PP 41/2008 oleh DPRD Jombang, Rabu (15/10) melalui pripurna kemarin.
“Sesuai dengan ketentuan aturan pengisian kelembagaan PP 41 yang sudah ditetapkan ini maka seluruh pejabat sekarang dinyatakan pada posisi zero,”katanya pada wartawan usai mengikuti paripurna pandangan Akhir Fraksi-Frkasi atas raperda kelembagaan dan 11 Raperda lain kemarin.
Suyanto mengatakan, atas telah disahkannya perda kelembagaan ini pihaknya akan segara mengajukan Peraturan Kelembagaan ini kepada Tim Otoda Propinsi Jatim untuk segera mendapatkan verifikasi agar ditetapkan sebagai lembar daerah.” Secepatnya biasanya paling lama satu minggu,”tandasnya.
Bupati yang menjabat dua periode ini menadaskan dalam pengisian jabatan pada kelembagaan baru tidak mesti seorang kepala Dinas menjabat kembali sebagai kepala Dinas. Meski demikian, dalam pengisian jabatan pihaknya tetap akan disesuaikan dengan eselonisasi.” Penempatan akan jabatan tetap berdasarkan ketentuan kepangkatan yang ada,”tambahnya.
Sementara dikonfirmasi terkait tuntutan pembatalan mutasi oleh komisi A dan pimpinan DPRD, bupati mengaku belum sempat membaca rekomendasi tersebut.” Saya belum baca, karena suratnya baru masuk,”jawabnya.
Meski demikian, Suyanto mengatakan pihaknya akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Mendagri apakah mutasi yang dilakukan Ali fikri sesuai atau tidak. “Kita akan konsultsi dulu pada Mendagri,apa yang diperintahkan kita jalankan,”ujarnya.
Sebagaimana dikatakan wakil ketua Komisi A, Shaikhul Atho’ mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan rekomendasi pembatalan mutasi yang dilakukan, Ali Fikri saat menjabat sebagai bupati meneruskan Suyanto yang maju mencalonkan diri sebagai bupati pada pilkada Juli lalu. Karena Dua mutasi itu yakni mutasi pada 14 Juli dan 25 Agustus dinilai melanggar PP49/2008. “ Bahkan, kabarnya rekomendasi itu juga disusuli oleh rekomendasi pimpinan DPRD yang meminta bupati segera mengambil langkah-langkah terkait tuntutan komisi A,”ujar anggota dewan asal PPP ini mengatakan.
Sedangkan dalam pandangan akhir Frakasi-fraksi atas raperda kelembagaan kemarin, ditetapkan organisasi kelembagaan pemerintah kabupaten Jombang sebanyak 14 Dinas, 14 bagian dan 13 Lembaga Teknis Daerah.
Minggu, 12 Oktober 2008
Pasokan Mitan di Jombang Berkurang 40 Persen.
Jombang, Bhirawa
Tingginya harga minyak tanah di tingkat ecerean yang kini mencapai Rp 5000/ liternya ternyata disebabkan karena turunnya pasokan. Hal ini diketahui dari hasil cek poin pengiriman mitan di dua pintu masuk kabupaten Jombang oleh Disperindagkop setempat, diketahui pasokan itu berkurang hingga 40 persen.
Cek poin pengiriman mitan yang dilakukan Disperindagkop dilakukan di daerah perbatasan Kudu (utara brantas) dan perbatasan Mojoagung- Mojokerto. Hasilnya pasokan minyak tanah yang masuk ke Jombang hanya 34 tangki. Padahal kebutuhan konsumsi sebanyak 60 tangki atau sekitar 300.000 liter. “Disperindagkop sempat melakukan klarifikasi ke Pertamina terkait hasil cek poin kemarin, ternyata alokasi 60 tangki setiap hari itu tidak pasti, itu keterangan versi Pertamina,’’ kata Edi Supangat, Kabid Perdagangan Disperindagkop Jombang menuturkan.
Edy menambahkan, hasil cek poin yang dilakukan di pintu masuk Jombang tersebut diketahui, Mitan yang dikirim ke Jombang mengalami penurunan, dari jatah yang sesungguhnya 60 tangki hanya dikirim sebanyak 34-36 tangki setiap hari. “ Ada pengurangan hingga 26 tangki. Jika diasumsikan setiap tangki berisi 5.000 liter, maka yang dikirim ke agen hanya 34 tangki atau 170.000 liter,”tandasnya seraya mengatakan, jatah itu dibagi pada 690 pangkalan yang ada dengan pengiriman bervariasi.
Adanya pengurangan ini dibenarkan salah satu agen Mitan di Jombang, Sholahul Am mengatakan jatah mitan yang diterimanya berkurang hingga 9 tangki dari sebelumnya 41 tangki. “ Kemungkinan karena Mitan Jombang tersedot ke daerah lain yangtelah mendapat konfersi ke Gas. Kan mereka belum terbiasa menggunakan Gas sehingga masih memburu minyak tanah,” ujarnya.
Meski demikian, Edy membantah bahwa jatah Mitan untuk kabupaten Jombang ada pengurangan sebesar 130 liter setiap harinya. ‘’Ya tidak disebut pengurangan, hanya alokasi yang tidak menentu yang disebabkan alur dari Pertamina yang ikut menyesuaikan kuota mitan secara nasional. Sehingga terjadi ketidaksesuaian alokasi pengiriman di setiap daerah.” Ini yang menjadi bahan evaluasi bersama,’’ bantahnya.
Kondisi pasokan yang tak menentu ini mengakibatkan kelangkaan minyak tanah ini terlihat hampir merata di wilayah Jombang seperti Kecamatan Ngoro, Mojowarno, Jombang, Mojoagung, Jogoroto, Diwek, Tembelang dan Kecamatan Ploso. Bahkan disalah satu pangkalan Mitan di Desa Tambakrejo Jombang antrian terlihat panjang saat pangkalan mendapat kiriman. ” Kalau tidak antri gak dapat mas, “ujar Makrup yang terlihat membawa dua girigan 20 literan kemarin. rur
Tingginya harga minyak tanah di tingkat ecerean yang kini mencapai Rp 5000/ liternya ternyata disebabkan karena turunnya pasokan. Hal ini diketahui dari hasil cek poin pengiriman mitan di dua pintu masuk kabupaten Jombang oleh Disperindagkop setempat, diketahui pasokan itu berkurang hingga 40 persen.
Cek poin pengiriman mitan yang dilakukan Disperindagkop dilakukan di daerah perbatasan Kudu (utara brantas) dan perbatasan Mojoagung- Mojokerto. Hasilnya pasokan minyak tanah yang masuk ke Jombang hanya 34 tangki. Padahal kebutuhan konsumsi sebanyak 60 tangki atau sekitar 300.000 liter. “Disperindagkop sempat melakukan klarifikasi ke Pertamina terkait hasil cek poin kemarin, ternyata alokasi 60 tangki setiap hari itu tidak pasti, itu keterangan versi Pertamina,’’ kata Edi Supangat, Kabid Perdagangan Disperindagkop Jombang menuturkan.
Edy menambahkan, hasil cek poin yang dilakukan di pintu masuk Jombang tersebut diketahui, Mitan yang dikirim ke Jombang mengalami penurunan, dari jatah yang sesungguhnya 60 tangki hanya dikirim sebanyak 34-36 tangki setiap hari. “ Ada pengurangan hingga 26 tangki. Jika diasumsikan setiap tangki berisi 5.000 liter, maka yang dikirim ke agen hanya 34 tangki atau 170.000 liter,”tandasnya seraya mengatakan, jatah itu dibagi pada 690 pangkalan yang ada dengan pengiriman bervariasi.
Adanya pengurangan ini dibenarkan salah satu agen Mitan di Jombang, Sholahul Am mengatakan jatah mitan yang diterimanya berkurang hingga 9 tangki dari sebelumnya 41 tangki. “ Kemungkinan karena Mitan Jombang tersedot ke daerah lain yangtelah mendapat konfersi ke Gas. Kan mereka belum terbiasa menggunakan Gas sehingga masih memburu minyak tanah,” ujarnya.
Meski demikian, Edy membantah bahwa jatah Mitan untuk kabupaten Jombang ada pengurangan sebesar 130 liter setiap harinya. ‘’Ya tidak disebut pengurangan, hanya alokasi yang tidak menentu yang disebabkan alur dari Pertamina yang ikut menyesuaikan kuota mitan secara nasional. Sehingga terjadi ketidaksesuaian alokasi pengiriman di setiap daerah.” Ini yang menjadi bahan evaluasi bersama,’’ bantahnya.
Kondisi pasokan yang tak menentu ini mengakibatkan kelangkaan minyak tanah ini terlihat hampir merata di wilayah Jombang seperti Kecamatan Ngoro, Mojowarno, Jombang, Mojoagung, Jogoroto, Diwek, Tembelang dan Kecamatan Ploso. Bahkan disalah satu pangkalan Mitan di Desa Tambakrejo Jombang antrian terlihat panjang saat pangkalan mendapat kiriman. ” Kalau tidak antri gak dapat mas, “ujar Makrup yang terlihat membawa dua girigan 20 literan kemarin. rur
Area Publik Jadi Sasaran Penghijauan

Wakil Bupati Widjono Soeparno bersama- sama pimpinan satuan unit kerja saat memulai menggalakkan penghijauan dan kebersihan lingkungan dengan kegiatan Jumat bersih
Jombang, Bhirawa
Wakil bupati Jombang, Widjono Soeparno kembali menggalakkan kegiatan Jumat bersih, yang wajib diikuti seluruh pegawai pemkab Jombang. Kegiatan yang pernah berjalan rutin ini dimulai, Jumat (10/10) kemarin dengan menanam 200 pohon untuk penghijauan khususnya diareal publik.
Lokasi pertama yang dijadikan sasaran program penghijauan tersebut adalah Terminal Bus Kepuhsari, yang dihijaukan dengan tanaman jenis mindi serta pohon beringin putih. Wabup Widjono memimpin langsung penghijaun sekaligus kegiatan menyongsong penilaian lomba Adipura tersebut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLHK), Nawi Setjianto mengatakan bahwa aksi penanaman itu merupakan upaya Pemkab Jombang untuk lebih menggalakkan penghijauan dan kebersihan lingkungan. ’’Disamping memang menjadi ajang persiapan menyongsong penilaian lomba kebersihan piala Adipura. Dan gagasan Jumat bersih ini juga sebagai upaya untuk memasyarakatkan pemilahan sampah dan pengolahan sampah organik, terutama bagi pelajar ditingkat sekolah,’’terangnya disela-sela kegiatan yang diikuti hampir seluruh kepla satuan unit kerja pemkab dan muspida kabupaten Jombang.
Nawi menambahkan, kegiatan penghijauan yang dilaksanakan setiap Jumat ini, akan lebih ditingkatkan, terlebih menjelang musim penghujan yang diperkirakan datang pada akhir tahun nanti.” Penghijauan seperti ini akan lebih ditingkatkan. Oleh karena itu jenis pohon yang akan ditanam juga disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan musim serta areal, agar kemanfaatnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat nantinya, “tandas mantan camat ini seraya mengatakan beberapa pohon yang kini ditanam adalah pohon jenis Mahoni dan Mindi yang diharapkan nantinya bisa menjadi pohon peneduh, karena memiliki karakter dan juga kuat.
Program Jumat Bersih disamping sebagai ajang penghijauan dan kebersihan juga dilakukan beberapa program antara lain perbaikan taman kota, pengecatan taman sepanjang jalan raya, serta pengolahan limbah, dan pembangunan kolam. Rur
Khofifah Tetap Menjadi Magnet Perempuan

Jombang, Bhirawa
Meski berbagai isu miring black campaign (kampanye hitam) terhadap calon gubernur perempuan Khofifah Indar Parawansah marak. Sosok ketua PP Muslimat ini tetap menjadi Magnet bagi kalangan perempuan.
Hal itu terlihat dari membludaknya pengunjung yangterdiri dari kaum perempuan memenuhi acara halal Bi Halal bersama Khififah di Alon-alon Jombang, Minggu (12/10) siang kemarin. Disamping Khofifah hadir pula KH Nur Iskandar SQ, Ketua Muslimat Jawa Timur Hj Masruroh Wahid, serta Ketua Muslimat Jombang Hj Munjidah Wahab.
Dalam kesempatan itu, Khofifah meminta pendukungnya tidak terhasut oleh isu-isu miring yang terus digulirkan pihak-pihak yang sengaja ingin menjatuhkan dirinya dalam putaran ke II pilgub mendatang.
Isu-isu yang kini dimunculkan dikatakannya diantaranya adalah pasangan Ka-Ji didukung raja judi, didukung pendanaan dari Vatikan. “Itu semua tidak benar,”ujarnya dihadapan ribuan pengunjung yang terlihat kagum mendengarkan pidato pantan Menteri pemberdayaan perempuan ini.
Karena agar isu miring tidak menjadi ajang firnah, Alumni Unair ini meminta penyebar isu membuktikan dengan data sehingga tidak menjadi fitnah.” Biar semuanya jelas bukan sebagai ajang firnah belaka,’imbuhnya yang langsung disambut tepuk riuh pendukungnya.
Disamping menghadiri kegiatan Halal Bi Halal di Alun-alun Jombang , Khofifah yang mengaku telah mendapatkan dukungan dari beberapa pihak diantaranya dari relawan pasangan Sonarjo-Ali Maschan (Salam), Soetjipto-Ridwan Hisjam (SR), dan Achmady-Soehartono (Achsan), bersama rombongan juga menyempatkan meminta doa restu pada pengasuh Pondok pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang. Di pondok tersebut, Khofifah memberikan ceramah kepada ribuan mahasiswi Unipdu (Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum). Selain itu, dia juga meminta doa restu kepada pengasuh pondok Darul Ulum, KH Asad Umar.” Saya mohon doa restunya, semoga bisa berhasil mengemban amanat dan berhasil dalam pilgub mendatang,’pintanya kepada ratusan santriwati yang hadir. Rur
Kamis, 09 Oktober 2008
TOKOH KESEHATAN

Bambang Dwi Hayunanto, SpKK
Direktur RS Daerah Jombang
“ Mewujudkan RS Sebagai Wajah Pemerintah Daerah”
Dokter spesialis kulit dan kelamin ini dinilai berhasil membawa RSD Jombang semakin dipercaya masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya masyarakat yang menggantungkan berobat di Rumah Sakit milik pemerintah daerah kabupatean Jombang ini yang memiliki motto “Krido Cinta ku”.
Tidak hanya itu, peningkatan juga terlihat dari PAD RS yang kini telah mencapai 40 miliar lebih atau sekitar 100 persen dari awal kepemimpinannya empat tahun lalu. Serta semakin megah dan indahnya wajah RS sehingga image bahwa RS milik pemerintah itu kumuh, lambat, dan perawatnya judes-judes, kini tidak lagi terlihat.
Dokter yang pernah menjadi ketua IDI Jombang ini ber-cita-cita, menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat kabupaten Jombang bisa berhenti di RSD Jombang. Dan tidak ada lagi yang dirujuk ke Surabaya. Bahkan, Jika perlu dokter dan tim ahli yang tidak ada di kabupaten Jombang didatangkan.”Kalau ada kasus yang sulit jangan sampai dirujuk ke Surabaya. Semuanya kita harapkan bias di selesaikan di RSD Jombang, kalau bisa yang dari surabaya kita datagkan ke Jomban, ”tutur dr. Bambang Dwi Hayunanta, SpKK, Direktur RSD saat berbincang-bincang dengan wartawan Bhirawa, Ramadlan.
- RSD Jombang nampak terus berbenah dan mendapatkan kepercayaan public ?
Iya, Peningkatan kepercayaan masyarakat untuk berobat di RS ini memang benar, dan terus meningkat. Ini karena kinerja seluruh pegawai dan tenaga medis disini yang kompak dan memang siap diajak maju bersama.
Kepercayaan itu meningkat, karena selama ini RS selalu transparan, semua bebas mengakses dan mengedapankan acuntabilitas public, sehingga diharapkan tidak terjadi korupsi.
- Maksudnya ?
Saya berharap, RSD bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan yang kaya dan miskin, pegawai pemerintah atau bukan, semua dilayani sama.
Karenanya RS memiliki motto Kredo Cintaku, motto ini ditanamkan pada seluruh pegawai di RS ini agar dalam memberikan pelayanan, pelayanan Cepat, sigap dan berhasil guna. Pasien dilayani dalam kondisi lingkungan yang Indah dan suasana Nyaman dan yang terpenting Terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Namun tak kalah pentingnya adalah memberikan jaminan rasa Aman baik secara fisik maupun psikologis serta menjaga Kepercayaan Umum tanpa membedakan status social.”Semuanya dilayani”.
Dengan begitu kepercayaan masyarakat bisa kita lihat bersama sekarang. Sehingga atas ketebukaan dan meningkatnya pelayanan, RSD beberapa kali mendapatkan penghargaan bidang kesehatan.
- Bisa disebutkan, penghargaan yang didapat ?
Pada tahun 2006, RSD mendapatkan Persi Award 2006. Salah satu penghargaan yang paling bergengsi. Penghargaan ini didapat karena ada peningkatan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Dari semua RS Swasta di Indonesia, alhamdulillah RSD Jombang ini yang terbaik khususnya dalam bidang tingkat pelayanan dan kepuasan pelanggan. Penghargaan ini dikeluarkan oleh persatuan rumah sakit swasta seluruh Indonesia.
RSD juga mendaptkan, Hosital Innovation tebaik I kategori Custamer Service dan marketing, disamping penghargaan Award dari salah satu media local, 2006. Bahkan dibidang pelayanan IRD RSD ini juga memilik Apotik 24 jam dan ECG Monitor dan layanan admiitrasi yang sudah berstandar ISO 9001- 2000.
- Apa saja Aspek Penilaiannya Dok ?
Untuk mendapatkan Persi A Ward banyak criteria yang harus dipenuhi diantara, adalah di rumah sakit itu termasuk ada internal custamernya, keluhannya disampaikan pada media baik koran dan majalah. Jadi yang dilihat adalah rumah sakitnya dulu, karena persoalan masyarakatnya.
- Kabarnya PAD RS juga terus meningkat ?
Peningkatan PAD RSD kini sudah mencapai 40 miliar, dari awalnya yang hanya 20 miliar. Setiap tahun meningkat Rp 5 miliar. Bahkan sekarang ini RSD akan segera diresmikan mejadi Badan Layanan Umum (BLU ).
- Keistimewaannya menjadi BLU ?
Kalau sudah menjadi Badan layanan umum, segala kegiatan yang mendadak tidak harus menunggu persetujuan DPR. Penggunaan anggaran lebih leluasa. Karenanya semuanya harus dibenahi baik seperti, Billing system, strategi bisnisnya karena untuk menjadi BLU tidak gampang.
Kalau sudah BLU, jika RS butuh menambah kursi atau peralatan medis misalnya , langsung bisa dipenuhi pembeliannya dan tidak harus menunggu PAK APBD lagi. Karena menyangkut layanan public harus mempercepat hal itu. Tidak harus menungu nunggu persetujuan anggaran lagi.
- Untuk Peralatan ?
Sebagai RS Daerah di kabupaten dengan tipe B berkapasitas sebanyak 350 tempat tidur, peralatan kita sudah tergolong cukup canggih. Diantaranya adalah CT Scant, Clinik System, ICU Central, Treat Meal-- pemompa jantung. Bagi RS tipe B non pendidikan, peralatan seperti CT Scant merupakan alat yang cukup canggih. Karena harganya cukup mahal.
Cita-cita saya, persoalan kesehatan masyarakat Jombang sudah berhenti disini RSD Jombang saja, karena ini termasuk bagian solusi kesehatan kan. Karenanya RSD terus berbenah melengkapi peralatan. Dan sudah kita lakukan dengan mendatangkan dokter ahli, seperti penanganan kanker dan opersi bombing sumbeng yang tidak bisa diopersi oleh dokter umum. Dokter-dokter ahli kita datangkan ke sini.
Ketika tingkat kesehatan bagus maka pendidikan juga bagus, itu yang harus dikejar. Kita berharap ke depan RS D bisa menjadi Wajah Pemerintah Daerah.
- Maksudnya ?
Ketika melihat rumah sakit pelayanan buruk maka secara otomatis layanan public pemerintah daerah dipandang buruk. Karena yang dilihat pertama adalah layanan public bidang kesehatan. Jika layanannya buruk, maka layanan public pemerintah daerah juga buruk. Begitu sebaliknya.
Karena persoalan pertama yang dilihat oleh masyarakat adalah layanan kesehatan ini. Pelayanan RS harus baik, maka pelayaan kesehatan baik, dan pendidikan juga bagus, itu yang dikejar.
Rabu, 08 Oktober 2008
Tiga Kades dan Satu Sekdes Tercatat di DCS

Belum Lampirkan Ijin Bupati
Jombang, Bhirawa
Hingga hari terakhir, Rabu (8/10) batas pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Calon legislative yang diumumkan, KPU tidak menerima koreksi dari masyarakat terkait daftar calon legislative. Namun KPU menemukan sebanyak 3 kepala desa dan satu perangkat ikut mendaftarkan sebagai calon legislative
“Aturannya, kalau kepala desa ikut mendaftarkan sebagai calon legislative harus menyertakan surat ijin dari bupati untuk berhenti sementara sebagai kades,”ujar Minan rahman ketua Pokja pencalonan KPU kabupaten jombang dihubungi, rabu (8/10).
Minan menambahkan berbeda dengan kades, perangkat desa saat mencalonkan sebagai caleg dikatakannya tidak berhenti sementara akan tetapi harus mundur sbegai perangkat. “ Semuanya hingga kini belum melampirkan surat ijin maupun pengunduran diri sebagai perangkat. Dan surat itu harus sudah dilampirkan sebelum ditetapkan sebagai DCT,”tandasnya.
Ketiga kades yang terdaftar dalam DCS itu adalah, Wulang Suhardi kades pelabuhan Plandaan, Harun bashori Kades Sambong dukuh Jombang dan Shodiqin kades Sumberagung Peterongan. Ketiga kades ini mendaftar melalui PDIP.
Wulang Suhardi tercatat sebagai caleg nomor urut 2 dari daerah pemilihan 6 meliputi kecamatan Ploso, Kabuh, Plandaan, Ngusikan dan kudu. Dua kades lainnya yakni Harun Bashori kades Sambongdukuh Jombang mendapatkan nomor urut 10 dan Shodiqin kades sumberagung Peterongan mendapat nomor urut 9 keduanya sama-sama berangkat dari daerah pemilihan I meliputi kecamatan Jombang dan Peterongan.
Semenatara satu perangkat desa, yakni Dodik Nur Syahadah yang kini masihtercatat sebagai sekretaris desa Brambang Gudo tercatat dengan nomor urut satu berangkat dari Partai Golkar daerah pemilihan 2 meliputi kecamatan Diwek-Jogoroto dan Sumobito.
Terkait surat ijin dari bupati ini, Kepala bagian pemerintahan, Fachrudin Widodo belum bisa dikonfirmasi. Saat di datangi diruangan yang terletak di lantai dua pemkab Jombang, nampak sepi. Bahkan meja-meja kerja beberapa pegawai nampak kosong meski jam kerja masih menunjukkan pukul 13 15 WIB.” Bapak sedang rapat, dan itu bagian bu Wur, (soal ijin kades mendaftar caleg). Tapi beliau tidak mau menemui sedang repot, “ujar Sri Windarti salah satu pegawai bagian pemerintahan. rur
Langganan:
Postingan (Atom)
