Para wakil rakyat bersama Mahasiswa yang tergabung dalam FPRJ ikut menolak kebijakan pemerintah SBY-JK yang menaikkan harga BBM. Ramadlan
Jombang, Bhirawa
Aksi penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM terus bergulir, Kamis (29/5) giliran puluhan massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Jombang (FPRJ) melakukan aksi demo menolak kenaikan harga BBM. Bahkan para mahasiswa ini berhasil memaksa DPRD ikut dalam aksi.
Gabungan massa dan BEM se Jombang yang terdiri dari SPN, Front Mahasiswa Nasional (FMN), PMII, GMNI, HMI, AGRA, GSBI, BEM Undar, BEM STIKIP, BEM STIMIK memulai aksinya dari depan kampus Undar. Dengan membawa spanduk dan poster penolakan kenaikan harga BBM, para mahasiswa ini kemudian melanjutkan Long march menuju gedung DPRD. Mereka juga sempat berorasi di bundaran Ringin contong.
Di depan gedung DPRD massa terus berorasi, menentang kebjikan pemerintah yang dinilai tidak memihak rakyat ini. Bahkan, para aktifis mahasiswa ini juga sempat adu dorong dengan aparat polisi dan satpol PP karena dihalangi untuk masuk gedung DPRD.
Setelah negosiasi beberapa kali, akhirnya mahasiswa berhasil memaksa para wakil rakyat ini menemui mereka. Bahkan empat anggota dewan akhirnya ikut menolak kenaikan harga BBM. “ Dewan sangat sejutu dan mendukung aksi temen-temen mahasiswa menolak kenaikan BBM, bahkan kita kemarin juga sudah mengirimkan pernataan melalui faximile untuk menolak kenaikan BBM ini, “ujar Munir Al Fanani anggota dewan dari FKB bersama Cakup Ismono dari PDIP, Fadloli dari Partai Golkar yang menemui mereka.
Meski telah menyatakan dukungan menolak kenaikan BBM, para mahaiswa ini merasa belum puas, jika para wakil rakat belum ikut dalam rombongan mereka. Akhirnya, empat anggota dewan ini ikut rombongan mahasiswa melakukan long march menuju kantor pemda Jombang sekitar 500 meter dari gedung DPRD Jombang.“Hidup wakil rakyat, hidup DPRD,”tutur beberpa pengunjukrasa.
Sementara dalam orasinya pengunjukrasa ini menyatakan, dengan kenaikan BBM berimbas meningkatkan jumlah kemiskinan. Bahkan upah Minimum buruh di Jombang kini tidak mencukupi untuk jaminan hidup. Pemerintahan SBY- JK dituding berpihak pada kapitalis. “ Pemerintah SB-JK tidak memihak rakyat, kenikan BBM ini akan diikuti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan dan mempersulit hidup rakat kecil, “tutur Arif salah satu pengunjuk rasa.
Karenanya dalam pernataan sikapna, FPRJ menuntut diturunkannya harga BBM dan sembako, Nasionalisasi aset-aset Negara yang dikuasi asing, Hentikan segala bentuk represifitas terhadap rakyat, berikan lapangn pekerjaan untuk rakyat. ramadlan
