Saat Pemilu, 314 Penghuni Lapas Akan Dikeluarkan

Sosialisasi, Wartawan Dilarang Meliput
Jombang, Bhirawa
Sebanyak 314 penghuni Lembaga pemasyarakatan di Jombang akan dikeluarkan untuk ikut memilih dalam pemilu legislatif 9 April mendatang. Mereka akan diperbolehkan memilih di 7 TPS diluar Lapas yang telah disediakan.
“Ada 7 TPS yang disiapkan menerima penghuni Lapas dalam menggunakan hak pilihnya. Itu jika mereka tercatat di DPT,”ujar Ketua Pokja sosialiasasi KPU Kabupaten, Mahwal Huda usai memberikan sosialisasi di Lapas kelas III Jombang, Selasa (31/3) siang kemarin.


Namun disayangkan saat sosialiasasi di Lapas wartawan dilarang melakukan peliputan. Beberapa wartawan baik dari media cetak maupun elektronik yang sudah berada didepan pintu masuk Lapas tidak bisa mengikuti sosialisasi pemilu yang diselenggarakan KPU Jombang pada penghuni tahanan kelas III tersebut. Dengan alasan tidak mendapatkan ijin atasan petugas yang melarang media ikut memantau jalannya sosialisasi. ” Selain KPU dan Panwas harus ada ijin dari atasan dulu mas, “ kata Hariadi salah satu petugas seraya menutup pintu Lapas.
Karena diundang oleh KPU, salah satu wartawan Sutono mempertanyakan larangan peliputan tersebut. “ Alasannya apa pak kita tidak boleh masuk, kami dapat undangan KPU..?,”seakan memprotes.
Menyikapi larangan ini, anggota KPU Jombang, Minan Rahman mengatakan seharusnya sosialisasi ini diketahui oleh public. Namun pihaknya mengaku tidak paham dengan prosedur di Lapas yang melarang jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan. “ Secara teknis KPU tidak tahu prosedur di Lapas. Ya memang seharusnya sosialisasi yang dilakukan KPU memang harus diketahui public, bahwa kita sudah melakukan sosialisasi,” újar Minan.
Minan menambahkan, penghuni Lapas yang memiliki hak pilih dalam pileg mendatang sebanyak 314 orang. Dengan rincian sebanyak ada 279 asal Jombang dan 35 orang dari luar Jombang. “ Mereka nanti akan memilih di TPS terdekat, yang telah disapkan menampung penghuni Lapas,”jelasnya.
Untuk bisa memilih, Lanjut Minan pihaknya meminta keluarga penghuni Lapas untuk segera mengurus surat A5 yang akan digunakan dalam pemilihan mendatang. “Mereka harus ngurus formulir A5 untuk dikeluarkan dari TPS asal mereka terdaftar dalam DPT. Dan nanti bukti itu mereka akan disebarkan di TPS-TPS terdekat disekitar lapas oleh PPK,”tambahnya.
Minan menjelaskan karena mereka adalah penghuni Lapas maka untuk keamanan pihaknya segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian.” Tinggal kita akan berkoordinasi dengan polisi untuk pengamanannya,”imbuhnya.
Sementara menanggapi larangan peliputan ini, ketua Forum Komunikasi Wartawan Jombang Jalaludin Hambali menyesalkan tindakan petugas lapas yang menghalang-halangi tugas jurnalis.” Ini jelas pelanggaran UU pers. Apalagi sosialisasi pemilu adalah untuk kepentingan nasional,”ujarnya. Rur

Menkoinfo Resmikan Teleconference Pendidikan Seblak

Jombang, Bhirawa
Menteri Komunikasi dan Informatika (Mekominfo) Prof Dr Ir H Mohammad Nuh DEA mendorong pondok pesantren ikut mengembangkan IT.
“ Kalau Pondok Pesantren bisa memanfaatkan IT, maka saya yakin percepatan teknologi bisa dilakukan,”ujar Muhamad Nuh saat membuka program Teleconference Pendidikan dan Sekolah Menengah Kejuruan Plus Khoiriyah Hasyim Seblak, Minggu (29/3) kemarin.


Atas dibukanya program Teleconference Pendidikan dan Sekolah Menengah Kejuruan Plus Menkoinfo menyatakan apresiasi positif pada Pondok Pesantren yang telah ikut mengembangkan IT. “Dan saya minta dilingkungan pondok ini ada hot spotnya,sehingga bisa dimanfaatkan santri. Soal biaya bisa gratis dulu 6 bulan hingga satu tahun,”pintanya pada PT Telkom.
Mantan Rektor ITS Surabaya ini juga meminta masyarakat menghilangkan kesan bahwa IT merupakan barang mewah, sehingga harus selalu disimpan hingga rusak.”Karena malu dan eman menggunakan akhirnya rusak. Menurut saya lebih baik rusak digunakan dari pada disimpan,”sindirnya mengingatkan.
Dikatakannya, Pemerintah terus berupaya mengenalkan IT kepada masyarakat luas Karenanya, pihaknya lanjut M Nuh lebih mengutamakan pemasangan hot spot di setiap alon-alon dari pada sekolah. “ Ini juga untuk menyindir sekolah dan kampus yang belum memeiliki jaringat internet. Masak mau internet an harus ke alon-alon dulu,”uangkapnya seakan menyindir sekolah dan kampus yang belum memiliki jaringan hot Spot.
Dalam peresmian Teleconference dan SMK Plus Khoiriyah Hasyim yang juga dihadiri KH Shalahudin Wahid kemarin, Menkoinfo juga disuguhi simulasi telekonferensi antara santri PP Seblak dengan salah satu guru dari Jepang, Teguh. Namun sayang kegiatan simulasi terganggu jaringan.
Sementara itu, Pengasuh PP Seblak diwek Jombang, Lukman Hakim mengatakan program Teleconference Pendidikan di pondok yang diasuhnya sudah berjalan sejak Nopember 2008 atas inisiatif guru-guru Indonesia yang belajar di luar negeri yang tergabung dalam gerakan 1000 Guru.” Seblak merupakan lembaga ke dua di Indoensia menjadi rintisan gerakan 1000 Guru. Para santri bisa belajar langsung dengan Guru yang berada di Jepang, Jerman dari berbagai profesi dan latar belakang,’ujarnya.

Ka’ban Janjikan Gaji TNI Polri Meningkat 200 Persen

Jombang, Bhirawa
Ketua Umum Partai Bintang Bulan (PBB) Ms Ka’ban menjanjikan partai yang dipimpinnya akan memperjuangkan peningkatan gaji TNI/ Polri sebesar 200 persen.
Demikian yang disampaikan Ka’ban dalam kampanye terbuka yang digelar DPC Partai Bintang Bulan Jombang di GOR Merdeka Jombang, Minggu (29/3). Dalam kampanyenya disampaikan ada lima yang diperjuangkan PBB jika nanti menang dalam pemilu legislaif 9 April mendatang. Yakni kesatuan NKRI “Dan Negeri kesatuan ini teritorialnya harus dijaga dan dilindungi oleh TNI/ Polri. Karennya kesejahteraan mereka harus dianikkan,’ujarnya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, lanjut Ka’ban yang juga Menteri Kehutan ini mengatakan PBB bakal mengusulkan kenaikan sebesar 200 persen. Hal ini ditegaskan, karena menurutnya masih banyak sumber-sumber pendapatan yang tidak masuk APBN alias bocor. “Saya tahu pemerintah bisa memenuhi hal ini, karena dari 14 juta objek pajak diIndonesia baru tergarap 4 juta saja, yang 10 juta kemana ?,”tandasnya.
Kenaikan kesejahtreraan TNI/Polri menurut Ka’ban akan mengembalikan kepercayaan Investor asing yang sekarang ini tidak percaya berinvestasi di Indonesia. Dan setelah dinaikkan tidak lagi ada kutipan dan pungutan ditengah jalan.” Investor tidak mau melirik Indonesia karena terlalu banyak pungutan atau kutipan termasuk tingginya pajak,”imbuhnya seraya mengatakan perlunya pajak diturunkan.
Disamping itu, PBB lanjut Ka’ban berjanji akan memperjuangkan UU pidana tinggalan penjajah Belanda. Karena UU pidana dinilai tidak bersumber dari hokum adapt dan hokum islam.” Karakter bangsa Indonesia rakyatnya sangat hormat denga adapt istiadat serta hokum islam, karena mayoritas adalah muslim. Maka UU Pidana sekarang harus dig anti, dan drafnya sudah ada sekarang,”tambahnya.
Meski dihadiri langsung oleh ketua Umumnyan, MS Ka’ban dalam kampanye kemarin kader dan simpatisan PBB terlihat sangat sedikit. Sehingga GOR Merdeka terlihat kosong karena pendukung mereka banyak yang pulang setelah menunggu sejak pagi.” Payah mas, sejak pagi, sehingga banyak yang pulang,”ujar H Minardi Caleg Nomor satu DPR RI menjawab wartawan. rur
Sementara itu menjawab wartawan, Ka’ban mentakan pihaknya belum menentukan koalisi dengan partai mana dalam mengusung calon presiden.” Kita akan koalisi setelah usai Pileg mendatang,”pungkasnya.rur

Pemberhentian Sekretaris KPU Berbuntut

Jombang, Bhirawa
Perberhentian sekretarit KPU kabupaten Jombang nampaknya bakal berbuntut di PTUN. Pasalnya Muhamad Taufiq yang mengaku diberhentikan secara mendadak dan tidak sesuai dengan prosedur. Apalagi pelaksanaan pemilu legislative tinggal 13 hari lagi.
“Bukan ngandoli jabatan ( Sekretaris KPU). Tapi yang saya utamakan adalah kepentingan pelaksanaan pemilu yang tinggal beberapa hari ini,”ujarnya menjawab wartawan di kantor Paniria Pengawas Pemilu (Panwaslu), Senin (30/3).

Dikatakannya, seharusnya dalam memberhantikan dirinya sebagai sekretaris mekanisme disesuaikan dengan UU pemilu pasal 59. Dengan mengembalikan pada induk organisasi epmkab Jombang dan mengusulkan tiga nama kepada bupati untuk ditetapkan.” Tapi ini tidak dilakukan, karenanya jelas melanggar,”katanya.
Apakah ada upaya hukum, pihaknya mengaku masih melakukan pengkajian. Namun jika nanti diajukan proses PTUN hal itu demi pembelajaran demokrasi.” Kapan itu diajukan, kita masih pertimbangkan asalkan tidak terlambat. Yang penting adalah bagaimana pelaksanaan pemilu tidak terganggu,”jelasnya.
Taufiq datang ke Panwas guna mengadukan mengadukan persoalannya serta mendapatkan dukungan moril atas pemberhentian dirinya. “Bukan mengadu, dia datang untuk mendapatkan dukungan moril saja. Dan yang jelas perberhentian itu murni urusan internal KPU, tidak ada sangkut pautnya dengan Panwas, “jelas ketua Panwas kabupaten Fatoni mengatakan.
Panwas, lanjut Fatoni soal pergantian sekretaris KPU adalah urusan administrative KPU. Pihaknya memandang tidak perlu mengeluarkan rekomendasi karena tidak ada yang dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya pemilu.” Sampai hari ini proses pergantian itu masih wajar, jadi tidak perlu ada rekomendasi dari Panwas terkait hal itu,”imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KPU Jombang Erfan Efendi mengatakan pemberhentian dan pergantian sekretaris KPU dilakukan guna meningkatkan kinerja menghadapi pelaksanaan pemilu legislative yang semakin dekat. “Biasa saja pergantian sekretais KPU, agar kinerja semakin meningkat,”jawabnya dihubungi melalui telpon.
Menyoal pemberhentian yang tidak procedural, Erfan mengatakan pihaknya sudah beberapa kali mencoba mengirim surat ke Taufiq serta menghubungi melalui telpon. “ Tapi memang yang bersangkutan tidak mau pro aktif. Tadi serhatrima jabatan juga tidak datangkan ?,”tandasnya.
Dikatakan Erfan, dalam persoalan ini KPU juga mendapat dukungan dari PPK dalam pemberhentian sekretaris ini. “ Tadi PPK datang kesini, mereka mendukung, sekali lagi ini untyuk meningkat kinerja pelaksana pemilu dilapangan,”pungkasnya

Jelang Pelaksanaan Pileg, Sekretaris KPU Di Ganti

Jombang, Bhirawa
Suhu politik yang semakin memanas menjelang pelaksanaan pemilu legislative tidak hanya dirasakan antar caleg dan partai politik. Meningkatnya suhu politik ternyata juga menjalar dalam tubuh KPU kabupaten Jombang sebagai pelaksana pemilu. Rabu (26/3) sekretaris KPU Muhamad Taufiq, SH resmi di ganti


Pergantian sekretaris KPU ini terkesan cukup mendadak, pasalnya tinggal 18 hari lagi, pelaksanaan pemilu legislative bakal digelar. Meski enggan membeber mengapa sekretaris KPU di Ganti, Erfan Efendi ketua KPU Jombang membantah pergantian ini mendadak. “Usulan pergantian ini sudah kita ajukan sejak lama, sekitar bulan Nopember tahun lalu, jadi bukan mendadak,”jelas Erfan ditemui bhirawa kemarin.
Dikatakannya, hasil pleno lima anggota KPU pada 24 Nopember 2008 memutuskan, Muhamad Taufiq yang menjabat sebagai sekretaris KPU diusulkan untuk diganti. Surat usulan itupun diajukan ke KPU pusat di Jakarta, dan sebagai pejabat pengganti diusulkan adalah Kasubag Perencanaan, Safruddin, SH ditunjuk sebagai Plt.” Kebetulan saja surat persetujuan dari sekretaris KPU Pusat tertanggal 18 Februari baru kita terima, dan sesuia usulan penggantinya bapak Safrudin, ”imbuh Erfan menambahkan.
Sementara itu, informasi yang diperoleh, pergantian sekretaris KPU ini karena Taufiq dinilai tidak bisa bekerjasama dengan lima anggota KPU, Erfan Efendi, Sayekti Suindiyah, Mahwal Huda, Medan Amrullah dan Minan Rahman. Ketidak harmonisan hubungan antara sekretaris dan anggota KPU ini bahkan telah tercium Panitia Pemilu Kecamatan (PPK).
Puncaknya, dalam persiapan pelaksanaan pemilu beberapa bulan lalu, 21 PPK sempat mendemo KPU dan menuntut agar sekretaris KPU diganti. Karena dinilai menghambat persiapan pemilu, yakni dengan lambannya membuat surat SK bagi PPS, serta PPK sendiri.

Alat Contreng, Gunakan Tinta Merah

6 ribu Surat Suara Belum Terkirim
Jombang, Bhirawa
Terjawab sudah, teka-teki warna yang bakal digunakan untuk mencontreng pada pelaksanaan pemilu legislative 9 April mendatang. KPU kabupaten Jombang, Rabu (26/3) menerima ribuan bolpoin warna merah untuk pencontrengan tanda gambar saat pemilu legislative.

Untuk pileg kali ini setiap bilik pencoblosan mendapatkan jatah 2 alat tulis yang dipergunakan untuk pencontrengan. Setiap TPS terdapat 4 bilik suara. “ Ini untuk berjaga-jaga, Jumlah TPS dikabupaten Jombang sebanyak 2553 TPS,”ujar Medan Amrullah salah satu anggota KPU ditemui diselsa-sela mengawasi pengiriman Logistik pemilu ke PPK, kemarin.
Mengenai kesamaan contrengan dengan surat sura yang sempat dinyatkan rusak, medan mengatakan, ada perbedaan antara contrengan pada surat suara dengan bentuk contrengan yang menggunakan bolpoin.” Kalau contrengan asli percetakan warnanya tidak sejelas contrengan bolpoin. Dan garis yang ditimbulkan juga berbeda. karena KPU pusat menyatakan diperbolehkan surat suara yang sebelumnya sempat dinyatakan rusak akhirnya tidak,”imbuhnya seraya menunjukkan contoh hasil contrengan menggunakan bolpoin yang diterima KPU.
Sementara itu, hingga sore kemarin KPU kabupaten masih kekurangan beberpa logistic pemilu, diantaranya Stiker, DCT propinsi kabupaten, Salinan DPT, kekurangan sampul. Termasuk kekurangan surat suara sekitar 6 ribu lebih, DPR DPD, terbanyak DPR RI dan DPD, DPR Prpopinsi dan DPRD Kabupaten. “ Hasil konfirmasi KPU, hari ini Temprina siap untuk mencetak,”tambah minan Rahman anggota KPU lain menuturkan.
Pihaknya optimis, seluruh kekurangan logistic pileg bakal terpenuhi sebelum pelaksanaan pemilu 9 april mendatang.” Sampai hari ini sudah 85 persen logistic terdistribusikan,”tandasnya.

127 Ribu Surat Suara Rusak

Belum Dapat Ganti, Bakal Dipakai Kembali

JOMBANG- Sekitar 127 ribu surat suara yang telah dinyatakan rusak saat pensortiran dan pelipatan nampaknya akan digunakan kembali oleh KPU Kabupaten Jombang. Pasalnya hingga, Kamis (19/3) sore kemarin KPU belum menerima pengganti surat suara rusak tersebut.

Rencana penggunaan surat suara yang telah dinyatakan rusak ini menyusul hasil konsultasi KPU kabupaten Jombang pada KPU Pusat, Rabu (18/3) kemarin. Hasil konsultasi yang dilakukan dua anggota KPU kabupaten, Sayekti Suindiyah (ketua Pokja Logistik) bersama Minan Rohman, dikatakannya, bahwa KPU Pusat akan mengeluarkan payung hukum terkait surat suara rusak akibat ada coretan warna merah dalam kolom untuk dapat digunakan kembali.” Mengingat pelaksanaan pemilu sudah semakin dekat, maka segera harus ada pengganti,”terang Minan yang mengaku baru datang dari Jakarta.
Sebelumnya, KPU Kabupaten lanjutnya telah melaporkan ke KPU pusat dan menawarkan tiga opsi menyikapi kerusakan surat suara untuk Jombang yang mencapai 127.241, serta adanya kekurangan sebanyak 565 untuk DPRD Propinsi dan 1000 untuk DPD.” Agar tidak ada hambatan dalam menyiapkan pelaksanaan pemilu, kita segera mendpatkan ganti,”tandasnya serya mengatakan surat itu telah disampaikan ke KPU dengan tembusan rekanan percetakan.
Masih menurut Minan, jika tidak ada pengganti maka KPU pusat diminta segera membuat payung hukum menyikapai hal ini.” Dan hari ini payung hukum itu dijanjikan akan segera dikirim ke sini, ”imbuh Minan mengatakan.
Payung hukum itu dikatakannya, digunakan khususnya untuk surat suara yang ada goresan garis warna merah dalam kolom caleg maupun nomor caleg yang pada surat edaran KPU lalu dinyatakan rusak.” Karena informasinya, tinta yang digunakan nanti itu warnanya hitam bukan merah,”pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam pensortiran dan pelipatan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Ditemukan sebanyak 127 ribu lebih surat suara rusak. Dengan rincian 39.011 lembar DPR RI, 82.041 lembar untuk DPR Propinsi, 4.341 lembar untuk DPD serta 1848 lembar surat suara untuk DPRD Kabupaten Jombang. Rur

Contreng Pemilu, Tuna Netra Masih Kesulitan

KPU Sosialisasi Pencontrengan Bagi Penyandang Cacat


JOMBANG- Memiliki kekurangan sebagai orang penyandang catat, tidak menjadi penghalang ikut serta menentukan wakil mereka di DPR dan DPD. Karenanya, sekitar 50 penyandang cacat di kabupaten Jombang, Rabu (18/3) nampak antusias mengikuti sosialiasasi pencontrengan yang digelar KPU setempat di SD LB Jombang.


Dalam sosialisasi kemarin, ketua Pokja Sosialisasi KPU kabupaten, Mahwal Huda menjelaskan tata cara pengambilan suara dengan system pencontrengan dalam kertas suara. Namun beberapa penyandang cacat, terutama mereka yang tuna netra hanya terlihat bengong, karena tidak ada alat Bantu surat suara dari huruf Braille.” Kita berharap KPU bisa menyediakan alat Bantu bagi kelompok tuna netra, karena tanpa ini kita tidak bisa menyuarakan hak,”ujar Kusmimi juru bicara Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Jombang saat mengikuti sosialisasi.
Menanggapi hal ini, anggota KPU Medan Amrullah menyatakan memang alat bantu bagi penyandang cacat tuna netra belum diterima KPU. “Namun, untuk surat suara DPD ada alat bantunya,”jelasnya.
Medan menambahkan, bagi mereka yang tuna netra bisa meminta bantuan kepada petugas KPPS untuk melakukan pencontrengan atau menunjuk saudara untuk mewakili.” Dan dibuatkan surat kuasa,”imbuhnya seraya mengatakn penyandang cacat juga bisa meminta bantuan petugas KPPS untuk melakukan pencontrengan itu.

Pawai Parpol

Satu Kendaraan Bermacam Bendera Parpol


JOMBANG-
Partai politik peserta pemilu di kabupaten Jombang mengikuti pawai bersama menandai kampanye terbuka, Senin (16/3). Meski bakal bersaing, namun salah satu kendaraan parpol peserta pawai nampak mengibarkan bendera partai lebih dari satu.
Pada kendaraan tersebut nampak berkibar bendera Partai Hanura, PNI Marhein, PPNUI, PBB. Disamping itu salah satu kendaraan PDIP dihias dengan lambing partai banteng Moncong putih. Pawai bersama yang diberangkat dari GOR Merdeka Jombang ini mendapat perhatian masyarakat,
Ketua KPU Jombang Erfan effendi didampingi Kapolres Jombang AKBP Tomsi Tohir Tomsi Tohir, kepala Kesbanglinmas meminta agar dalam pawai peserta pemilu menjaga ketertiban lalulintas. “ Ini awal kampanye terbuka bagi seluruh peserta pemilu, kita harapkan bisa berjalan dengan aman dan damai,’ujar Erfan saat memberangkatkan pawai.

Soal Pengobatan Ponari

Muspida Serahkan Ke Ulama dan Tomas


JOMBANG- Soal pembukaan kembali pengobatan Ponari warga Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh yang sempat ditutup, Muspida Jombang menyerahkan sepenuhnya kepada tokoh masyarakat dan Ormas. Bahkan, untuk meberikan pembinaan kepada masyarakat, Jumat (13/3) malam sejumlah ulama dan perwakilan Muspida turun langsung ke Desa tempat tinggal dukun cilik dengan batu ajaib yang dimilikinya tersebut.

Beberapa ulama yang turun langsung ke lokasi itu diantaranya adalah KH Isrofil Ammar, Ketua PC NU Jombang, KH Muchid Djaelani dari Muhamadiyah, Ketua IDI Jombang, dr Puji Umbaran serta Aswan Sarosa, Kepala Kesbanglinmas Jombang. KH ISrofil menyampaikan bahwa sebagai warga negara sudah sepatutnya mentaati keputusan imam dalam hal ini adalah pemimpin. " Dan sudah disepakati bersama, pengobatan ini belum dijinkn untuk dibuka kembali,"tuturnya seraya meminta masyarakat mematuhi keputusan Muspida tersebut.
Sementara itu, Wakil bupati Jombang, Widjono Soeparno menyatakan bahwa persoalan Ponari merupakan persolan sosial, karenanya pemerintah menyerahkan kepada ulama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait belum diijinkannya pengobatan dengan media batu bledek itu dibukakembali ." Muspida telah sepakat tidak diijinkan untuk dibuka kembali, ini semua demi kemaslahatan masyarakat,”jelasnya usai memimpin rapat Muspida yang dilakukan di pendopo kabupaten kemarin. Keputusan tidak mengijinkan dibukanya kembali pengobatan Ponari ini merupakan hasil musyawarah Muspida Jombang yang dihadiri, Kapolres Jombang, Dandim 0814, ketua MUI, KH Cholil dahlan, ketua IDI dan dimpin langsung wakil bupati Widjono Soeparno.
Meski demikian, pihak keluarga Ponari, Sabtu (14/3) kemarin tetap memaksa membuka pengobatan siswa kelas III SD itu tetap dibuka kembali. Ponaripun kembali berpraktek usai sekolah. Kendati mulai berpraktek, pengobtan yang sempat menyedot ribuan orang setiap harinya itupun kemarin terlihat mulai sepi. Dari pantauan dilpngan pasien yang datang tidak lagi membludak seperti awal-awal penobtan kemarin." Mungkin mereka sudah tahu, bahwa pengobatan dengan media batu tidak selama sesuai yang dinginkan,"ujar Arif salah satu pengunjung yang sering datang ke lokasi.
Mengenai keputusan tidak dijinkannya kembali pengotan Ponari dibuka, Ketua MUI Jombang, KH Cholil Dahlan menambahkan, bahwa penutupan itu sebagai upaya untuk menjaga kemadlorotan yang akan ditimbulkan. Menurutnya, kemadlorotan yang ditimbulkan lebih besar dari kemaslahatan.” Pertimbangannya kenapa harus ditutup, kalau dikaji dari berbagai aspek, kemadlorotnya lebih besar dari kemanfaatnya,’jelasnya.
Dari sisi kemadlorotan dikatakannya, yang ditimbulkan seperti soal keamanan, serta kesehatan masyarakat sendiri saat berobat disana. “Seperti orang yang antri berlama-lama akhirnya meninggal disana, meski kemaslahatan ada yakni sugesti sehingga berobat disana bias sembuh,’tandasnya.
Namun Muspida, lanjut pengsuh PP Darul Ulum Rejoso ini tetap akan melakukan pendekatakan jika keluarga tetap ngotot untuk membukanya.” Kita tidak semena-mena, akan kita ajak bicara, dari hati nurainya,’imbuhnya