Kuota 30 persen Perempuan Tak Terpenuhi

Dari 50 Kursi, Hanya Tiga
Jombang, Bhirawa
Meski UU pemilu mengatur keterwakilan 30 persen untuk kuota perempuan, namun jatah ini dipastikan tidak terpenuhi untuk DPRD Kabupaten Jombang. Hal ini menyusul hasil penghitungan KPU Kabupaten Jombang yang kelar, Rabu (21/4) malam kemarin menyebutkan dari 50 kursi yang diperebutkan hanya 3 caleg perempuan yang dipastikan lolos.
Dari seratus lebih Caleg perempuan yang mengikuti Pileg 9 April lalu, diketahui hanya 3 orang yang dipastikan berhasil lolos. Selebihnya sebanyak 47 kursi didominasi caleg laki-laki. Ketiga caleg Kartini ini adalah Suhartini Caleg PDI Perjuangan Dapil 1 (Jombang Peterongan) dengan 5.529 suara, Surati Caleg Golkar Dapil 2 (Sumobito, Jogorot dan Diwek) mengantongi 1.428 suara dan Mulyani Puspita Dewi Caleg Demokrat Dapil 6 dengan suara 2.907.

Ketua Divisi Pemungutan dan Penghitungan Suara KPU Jombang, Medan Amrullah, menyatakan dari daftar caleg di enam daerah pemilihan (Dapil) hampir seluruh partai memenuhi kuota perempauan..” Padahal, rata-rata 27 hingga 30 persen caleg perempuan ada, apalagi partai-parati besar,”tuturnya, Rabu (22/4).
Namun dari hasil penghitungan KPU kabupaten ternyata hasilnya caleg perempuan yang bisa lolos mendapatkan kursi di DPRD setempat hanya 3 orang. Yakni dari Partai Golkar, PDIP dan Partai Democrat.” Hasil pleno hari ini akan kita bawa ke KPU Propinsi, “tandas Medan mengatakan.
Hasil penghitungan yang sudah final kemarin diketahui, PDIP menjadi pemenang pemilu dengan perolehan 12 kursi (137.653 suara), Partai Demokrat memperoleh 7 kursi (81.646 suara). Sementara PKB yang pada pemilu 2004 lalu menjadi pemenang pemilu dengan 15 kursi, pada pileg kemarin hanya mendapat 7 kursi atau 76.491 suara, kemudian Partai Golkar dengan 7 kursi, partai beringin ini di Dapil 4 mendulang 3 kursi sekaligus.
Sedangkan PPP dan PAN yang pada pemilu 2004 lalu mendapatkan 4 kursi dan 2 kursi pada pemilu kali ini meningkat. Kursi PPP kini bertambah menjadi 5 kursi (45.407 suara), dan PAN 4 kursi (48.220 suara). Empat partai yang juga mendapatkan jatah kursi pada pileg kali ini adalah Partai Hanura 3 kursi, PKS dan PKPB sama-sama 2 kursi dan PKPI 1 kursi. Rur

PDIP Masih Kalahkan Demokrat

JOMBANG
Meski perolehan secara Nasional PDIP kalah dengan Demokrat, di Kabupaten Jombang
ternyata berbeda. PDIP masih menempati posisi puncak dengan 12 kursi mengalahkan Partai yang mengusung SBY menjadi preseiden yang hanya mendulang 7 kursi di DPRD.

Kemenangan Partai berlambang Moncong putih ini juga untuk suara DPR RI, hal ini seperti yang terungkap dalam Pleno KPU, Selasa (21/4) kemarin. PDIP meraup suara sebanyak 158.016 suara, Partai Democrat menempati posisi nomor dua dengan perolehan suara sebanyak 95.330 suara. PKB yang menjadi pemenang pemilu 2004 hanya duduk pada posisi ke tiga dengan 51. 452 suara disusul Partai Golkar dengan 50. 205 suara. PAN dengan 39.079 suara, PPP mendapatkan 32.134 suara dan posisi ke enama diduduki partai PKS dengan 27 693 suara. Sedangkan gerinda mendapatkan 20.033 suara dan Hanura 19.634 suara.
Dalam rapat Pleno rekapitulasi suara KPU kabupaten Jombang, kemarin sempat dihentikan sekitar 1 jam. Hal ini menyusul protes saksi-saksi parpol atas kekeliruan KPU dalam memaparkan jumlah suara dari PPK yang tidak sesuai dengan hasil perolehan yang dimiliki parpol.
“ Tolong pleno kali ini ditutup dulu, dan kita persilahkan KPU memperbaiki data yang telah dimiliki, sehingga tidak terus salah,”ujar Hanan Maktub saksi PKS terlihat kecewa.
Menurut Hanan menambahkan, dalam menyampaikan data yang telah dihasilkan dari rekapitulasi PPK kemarin, KPU dinilai belum siap. Hal ini terlihat dari pelaksanaan plenoo yang dijadwalkan mulai pukul 09.00 terpaksa harus molor sekitar 1 jam lebih.” Sebaiknya pleno ditunda saja, masak jumlah suara sah DPR RI hanya 172 ribu padahal perolehan partai jauh melebihi suara sah,’imbuh ketua Bapilu PKS ini menegaskan.
Menanggapi hal ini, Ketua KPU Jombang, Erfan Efendy mengatakan bahwa kesalahan data hanya pada proses penjumlahan. “ Petugas entri sangat kelelahan, mereka lembur terus, “jelasnya kepada wartawan.

Jelang Unas, Ruang Kelas SD Mentaos Ambruk

JOMBANG-
Sungguh mengenaskan, ditengah sekolah-sekolah dasar (SD) tengah mempersiapkan Unas (Ujian Nasional). Bangunan salah satu ruang kelas SDN Mentaos, Desa Mentaos, Kecamatan Gudo, Minggu (19/4) ambruk, akibat terjangan angin.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, ambruknya bangunan yang diperkirakan berusia 19 tahun itu kebetulan saat sekelah sedang libur, hari Minggu. Meski demikian dengan ambruknya ruang kelas itu, dikhawatirkan proses belajar mengajar terganggau.” Ruang itu digunakan belajar untuk siswa kelas satu,”ujar Sri Endah SPd, Kepala SDN Mentaos ditemui dilokasi.

PP Bahrul Ulum Banjir

Ket// Hujan semalam yang mengguyur kabupaten Jombang mengakibatkan banjir merendam kawasan pondok pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, air setinggi lutut orang dewasa mengakibatkan pelajar dan santri terpaksa harus mbecak, untuk menuju ke sekolah. ramadlan

Panti Rehabilitasi, Tolak Rawat 6 Caleg Stres

Jombang, Bhirawa
Bagi keluarga caleg yang mengalami depresi atau gangguan jiwa akibat tidak lolos dalam pemilu 9 April lalu, harus kembali menyiapkan biaya tambahan. Pasalnya untuk menitipkan caleg stress tidak mudah, bahkan bisa ditolak Panti Rehabilitasi.
Hal ini seperti yang dilakukan pengasuh panti Rehabilitasi Griya Cinta Kasih yang berada di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto, yang telah menolak sebanyak 6 caleg stress.” Sudah ada 6 yang dibawa kesini oleh keluarga caleg, sejak usai pemilu kemarin,”ujar Jami’in pemangku Yayasan Penuh Warna Pondok Griya Cinta kasih, Rabu (14/4) menjawab bhirawa.

Ke 6 caleg yang sempat dibawa keluarga mereka ke panti rehabilitasi yang berdiri sejak 2005 lalu ini tidak hanya berasal dari kabupaten Jombang saja. “Dua orang diantaranya dari Ponorogo dan Nganjuk, setelah engetahui calon pasien adalah seorang caleg maka kita tolak,”imbuhnya seraya menolak menyebut identitas caleg dengan alasan hal itu adalah privasi mereka.
Penolakan untuk merawat para calon wakil rakyat yang tidak lolos dalam pileg ini lanjut Jami’in, karena menurutnya, caleg-caleg ini dipastikan masih memiliki biaya untuk merawat keluarganya.” Mereka masih bisa membawa ke RS jiwa atau panti yang lain. Kalau disini semuanya kan swadaya dari kita sendiri,”tandasnya.
Bagaimana bisa tahu mereka adalah caleg ? dikatakannya saat diminta identitas dan penyebab gangguan jiwa keluarga menjelaskannya.” Mereka kita minta kronologis akibat gangguan jiwa yang akan dirawat disini. Bahkan sudah ada yang memang benar-benar stress,”imbuh stevanus Mario Edward, Sekretaris Yayasan Penuh Warna, Griya Cinta Kasih Jombang.
Panti rehabilitasi Griya cinta Kasih ini kini masih merawat pasien sebanyak 60 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah. “ Proses rehabilitasinya biasa saja, kalau malam dengan system agama, dan jika pagi kita ajak olahraga dan diajari bercocok tanam,”pungkas Jamiin mengatakan.rur

Berdoa Jelang UNAS, Ben Lulus

Pelanggaran Pemilu

KPU Putusakan Contreng Ulang TPS Sumbernongko Ngusikan
Jombang, Bhirawa
KPU kabupaten Jombang akhirnya memutuskan dilakukan pencontrengan ulang atas pelaksanaan pemilu di TPS 1 Desa Sumbernongko Kecamatan Ngusikan. Hal ini menyusul rekomendasi Panwaslu kabupaten setempat yang menilai bahwa pelaksanaan pemilu melanggar undang-undang. Pelaksanaan pemilu ulang rencananya akan digelar hari ini, Senin (13/4).


Anggota KPU Minan Rahman menyatakan, keputusan pemilu ulang di TPS 1 Desa Sumbernongko Ngusikan memang harus dilakukan. Karena terbukti dalam pelaksanaan pencontrengan kemarin telah melanggar asas Langsung Umum Bebas Rahasia (Luber).” Keputusan itu diambil tadi malam, setelah melalui kajian atas pelanggaran yang terjadi disana,”jelasnya, Minggu (12/4).
Atas pelanggaran itu, KPU Minggu malam memanggil ketua KPPS, PPS dan PPK Ngusikan. “Insyaallah pencontrengan ulang akan dilakukan hari Senin besuk, kita berharap persoalan ini segera selesai,”imbuhnya.
Sekedar diketahui, sebelumnya beberpa pimpinan Parpol yang tergabung dalam Forum Lintas Partai (FLP) melaporkan adanya pelanggaran pemilu di TPS 1 Desa Sumbernongko Ngusikan. Dengan membawa bukti rekaman video berdurasi sekitar 20 menit, FLP mendesak dilakukan pencontrengan ulang.
Bukti sebuah rekaman video amatir yang menunjukkan proses pelaksanaan pencontrengan yang dinilai telah melanggar UU pemilu. Dalam erkaman itu menunjukkan adanya petugas dan saksi yang ikut berada dalam bilik bersama pemilih “ Ini jelas melanggar aturan undang-undang pemilu,”ujar Willy dari PKPB sambil menunjukkan rekaman yang diputar bersama-sama.
Abdul Kholiq menyesalkan lemahnya system pengawasan yang dilakukan panwas sehingga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pencontrenagan. “Ini masih satu bukti, saya yakin masih banyak yang terjadi. Kita minta pencontrengan diulang. Karena ada upaya memenangkan parpol atau caleg tertantu dan ini jelas merugikan partai-partai lain,” ungkap mantan politisi PDIP yang kini menjadi ketua PKNU ini menandaskan.
Ketua Panwas kabupaten, M Fatoni menyatakan pihaknya setuju dilakukan pencontrengan ulang karena berdasarkan kajian dan laporan PPL dan Panwascam setempat memang terbukti adanya pelanggaran dalam video tersebut. “Ada pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan disana, seperti adanya petugas dan saksi yang ikut dalam bilik bersama pemilih, ini tidak dibenarkan,”tandasnya.rur

Pelanggaran Pemilu, FLP Lapor Panwas

Tuntut Pencontrengan Ulang
Jombang, Bhirawa
Pimpinan Partai Politik yang tergabung dalam Forum Lintas Partai (FLP) Jombang, Sabtu (11/4) mendatangi kantor Panwas kabupaten. Mereka melaporkan adanya pelanggaran pemilu yang terjadi di TPS 1 Desa Sumbernongko Kecamatan Ngusikan Jombang.


Dalam laporannya kemarin, beberapa pengurus parpol, diantaranya, Ketua PKNU, Abdul Kholiq, Hendy Widiawan ketua Partai Golkar, Welly dari PKPB, Anwar dari PPNUI membawa bukti sebuah rekaman video amatir yang menunjukkan proses pelaksanaan pencontrengan yang dinilai telah melanggar aturan. Dalam erkaman itu menunjukkan adanya petugas dan saksi yang ikut berada dalam bilik bersama pemilih “ Ini jelas melanggar aturan undang-undang pemilu,”ujar Willy dari PKPB sambil menunjukkan rekaman yang diputar bersama-sama.
Abdul Kholiq menyesalkan lemahnya system pengawasan yang dilakukan panwas sehingga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pencontrenagan. “Ini masih satu bukti, saya yakin masih banyak yang terjadi. Kita minta pencontrengan diulang. Karena ada upaya memenangkan parpol atau caleg tertantu dan ini jelas merugikan partai-partai lain,” ungkap mantan politisi PDIP yang kini menjadi ketua PKNU ini menandaskan.
Menanggapi tuntutan FLP itu, Ketua Panwaslu M Fatoni menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporannya dengan memanggil beberpa saksi untuk dimintaiketerangan.” Dua saksi akan segera kita panggil, yakni ketua KPPS TPS 1 Sumbernongko dan saksi yang mengambil gambar,”ujarnya menajwab wartawan.
Fatonii menambahkan, pihaknya setuju dilakukan pencontrengan ulang jika memang terbukti adanya pelanggaran dalam video tersebut. Karena menurutnya selain pemilih tidak dibenarkan berada dalam bilik.” Jika memang benar itu ada oknum petugas atau siapapun yang berada dalam bilik berasma pemilih tidak dibenarkan. Apalagi ikut mengarahkan untuk memilih caleg atau partai tertentu,”imbuhnya.
Hingga sore kemarin, Panwaslu terus memeriksa saksi pelapor dari FLP yang terus bertambah. Bahkan sempat terjadi ketegangan antara pengurus Parpol dan anggota panwaslu yang memeriksa.” Tidak ada bentrokan, biasa dalam pemeriksaan, memang harus ada siapa yang melapor, saksinya dan mungkin korban. Hanya salah paham sedikit,”tandas Fatoni menambahkan.

Laporan Pelanggaran Pemilu hanya Komoditas politik

Panwaslu Periksa Kades Galengdowo Wonosalam
Jombang, Bhirawa
Tidak adanya bukti dan saksi penguat atas laporan pelanggaran pemilu disesalkan Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kabupaten. Panwaslu menyatakan kecewa, pasalnya tidak bisa melanjutkkan laporan yang masuk ke kepolisian.
“ Mereka yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu hanya melempar isu untuk komoditas politik. Tapi tidak bisa membawa bukti dan saksi,”ujar M Fatoni ketua Panwaslu Jombang, Senin (7/4).

Kekecewaan panwaslu wajar, lanjut Fatoni, karena yang menjadi sorotan masyarakat nanti adalah panwaslu, karena tidak dianggap serius menindaklanjuti laporan masyarakat yang telah masuk.” Seperti kasus laporan atas Camat Wonosalam (Basori) ini, saksi pelapor sudah dipanggil 2 kali tidak hadir, dan bukti keterlibatan Camat juga tidak ada, “tandasnya.
Padahal untuk melanjutkan dugaan adanya pelanggaran pemilu, dua unsure yakni saksi dn bukti atas laporan harus ada sehingga nantinya pelanggar bisa diberi sanksi.” Panwaslu serius menanggapi laporan, tapi kalau seperti ini bagaimana ?,”ungkapnya balik bertanya.
Sementara itu, Panwaslu kemarin memeriksa kades Galengdowo, Puthut Kurnia Kades datang didampingi Kepala Dusun, Munari Wibowo untuk menghadiri panggilan panwaslu kabupaten atas laporan Anggota DPRD Jombang atas keterlibatan Camat Wonosalam Basori Kholiq yang telah ikut menggalang massa untuk caleg dari PDIP, dapil III, atas nama Piryadi.
Hasil pemeriksaan menyyatakan, kades Puthut membenarkan adanya pertemuan kamis malam yang juga dihadiri Camat basori. Namun dikatakannya, camat yang hadir selama 30 menit dalam pertemuan tersebut sama sekali tidak menyinggung atau mengarahkan masyarakat kepada caleg Piryadi. “ Piryadi hadir tanpa diundang. Dan datangnya setelah acara sosialisasi PBB serta adanya perbedaan honor Linmas pemilu. “ujar Mahrus angota panwas yang memeriksa.
Mahrus menambahkan, pihaknya masih akan menungggu saksi pelapor hadir, guna melengkapi laporan dugaan keterlibatan Camat Basori yang ikut kampanye terhadap caleg PDIP tersebut.” Kita tungggu besuk, karena batas waktunya 3 hari dan bisa ditambah hingga 5 hari jika panwaslu menganggap masih kurang dalam pembuktian. Baru akan diplenokan,”pungkasnya

Ratusan Ayam Mati mendadak, Di Khawatirkan Flu Burung

JOMBANG-
Matinya ratusan ayam secara mendadak di Desa Pangklungan kecamatan Wonosalam membuat resah warga. Mereka khawatir hal itu disebabkan virus flu burung alias Avian Influenza (AI) atau virus H5N1.
Menurut Setiawan warga Dusun Dampak Desa Pangklungan menceritakan kejadian itu telah berlangsung sejak dua pecan lalu. Setiap hari ayam-ayam milik warga mati secara mendadak minimal 5 hingga 10 ekor. “ Rata-rata terdapat tanda biru pada paruh, ”ujarnya saat ditemui, Minggu (5/4) mengatakan.


Karena khawatir dengan virus flu burung, ayam-ayam yang mati langsung dikubur dan ada pula yang dibakar. Dan juga melakukan penyemprotan pada kandang-kandang milik warga.
Suharto menambahkan dengan kejadian itu, warga sepakat untuk melaporkan pada Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Jombang. “ Sampel sudah diambil Dinas bahkan warga juga diberi tambahan Des Invektan untuk disemprotkan,”imbuh lelaki yang mengaku memiliki 30 ayam ini menambahkan.
Kepala dinas Peternakan dan perikanan, dr Sujoko dikonfirmasi membenarkan adanya kematian ratusan ayam di Desa Pangklungan Wonosalam. Namun pihaknya belum berani mengatakan bahwa hal itu akibat Avian Influenza (AI), meski sudah melakukan penyemprotan disana.” Sampelnya sudah kita kirim ke laboratorium di tuban, baru besuk diketahui,”ujarnya.

KiPeR desak Audit Dana Pemilu Jombang

Aan Anshori menghadiah dua ekor Tikur kepada tiga anggota KPU Jombang

Anggaran Sosialisasi Pemilu Disinyair Menguap
Jombang,
Komite Pemilu untuk Rakyat (KiPeR) Jombang mendesak BPKB untuk segera mengaudit dana pemilu kabupaten Jombang. Pasalnya disinyalir dana sosialisasi pemilu di KPU menguap, karena masyarakat masih banyak yang tidak tahu pelaksanaan pemilu yang tinggal 4 hari lagi.
“ Lihat di masyarakat, sampai hari ini mereka masih banyak yang tidak tahu pemilu, padahal pemerintah telah menganggarkan dana sosialisasasi,”ujar Aan Anshori salah satu pendemo dalam orasinya saat melakukan aksi demo di kantor Panwaslu dan KPU setempat, Sabtu (4/4).

Selain menuntut adanya audit, KiPeR yang meruakan gabungan dari beberpa elemen masyarakat diantaranya FRMJ, Lembaga Pemantau Penyelenggara Negera- Republik Indonesia (LPPN-RI), Pengawal Transparansi & Akuntabilitas (PETRUK) Lakpesdam NU, Linkar Indonesia untuk Keadilan (LinK) serta Icdhre juga mendesak Panwaslu agar tegas dan tidak takut untuk menindak pelanggaran.
Selama ini, panwaslu dinilai mandul dan melempem dalam menindak pelanggar pemilu. Padahal beberapa laporan telah masuk ke meja Panwaslu. Seperti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan calon DPD Haruna Sumitro dengan menungggangi kompetisi sepakbola. “Termasuk laporan anggota DPRD Jombang Sugeng Hariadai atas Camat Wonosalam karena diduga ikut melakukan kampanye untuk caleg dari PDIP Piryadi,”imbuh Joko Fatah seraya mendesak bupati untuk secara tegas menjaga netralitas PNS selama pemilu..
Massa KiPeR terlihat kecewa, karena tidak ditemui satupun anggota Panwaslu Jombang. Mereka membubarkan diri menuju KPU. Namun sebelumnya KiPeR menghadiahi dua ekor Tikus putih yang diletakkan di meja Kosong Panwaslu.
Hal yang sama juga dilakukan KiPeR kepada KPU Jombang, Dua ekor tikus putih diberikan dan diterima Ketua KPU Erfan Efendy, Mahwal huda dan Medan Amrullah.

Cari Dukungan Di Lokasi Praktek Ponari

Ada ada saja caleg dalam menarik simpati untuk meraup dukungan, salah satunya adalah memanfaatkan Ponari si dukun cilik yang sempat menjadi selebritis karena Batu Petirnya .
Adalah A Rifai, Kuasa hukum keluarga Ponari yang juga caleg DPR RI dari PKB, dengan menggelar tumpengan dan sebelumnya melakukan sholat ghaib bagi korban situ gintung. Rifai kemudian mencoba memperkenalkan dirinya pada warga dan pasien ponari, Jumat kemarin dengan kemasan sosialisasi pencontrengan pemilu."Ini sosialisasi pemilu juga membantu KPU dan pemerintah,"ujarnya seraya menunjukkan contoh gambar surat suara untuk pileg yang bakal digelar 9 April mendatang.

Karena dirinya juga ikut mencalonkan sebagai caleg, maka yang ditunjukkan sebagai contoh gambar surat suara untuk DPR RI itu jelas ada nama yang bersangkutan yang tercatat sebagai caleg PKB nomor 13.
Sambil memberikan contoh mencontreng, Rifai meminta masyarakat memilih calon yang benar-benar membela dan peduli terhadap rakyat, seraya mengatakan seperti adik Ponari ini, karena ketulusan membantu masyarakat yang membutuhkan, praktek ini tidak mudah untuk ditutup,"Karena dik Ponari tidak mencalonkan, maka cukup kuasa hukumnya saja,"tandasnya sambil tertawa.
Keluarga Ponari nampak mendukung langkah Pengacara asal Desa Mojokrapak ini dalam sosialisasi pemilu. Dan mendukung pengacaranya ini dalam pileg mendatang." Dulu saya milih PDIP, tapi nanti pilih Pak rifai, dari PKB, "jawab Ayah kandung Ponari usai acara.

Anggota Dewan Laporkan Camat Wonosalam Ke Panwas

Lapor_ Anggota Dewan Sugeng Hariadi melaoptkan camat Wonosalam Basori ke Panwaslu kabupaten Jombang


Di Tuduh Mobilisasi Caleg
JOMBANG
Camat Wonosalam Jombang, Basori Kholiq, Jumat (3/ 4) dilaporkan anggota dewan asal PDIP, Sugeng Hariadi ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang. Basori dituding telah ikut berkampanye untuk memenangkan salah satu calon anggota legislative DPRD Jombang.

Menurut Sugeng yang juga caleg DPRD Propinsi ini, mengatakan Camat Basori ikut menkondisikan masyarakat Wonosalam untuk mendukung salah satu caleg dari PDIP atas nama Piryadi.” Kejadiannya kemarin malam di Desa Galengdowo Wonosalam, Camat hadir disitu dan sudah mengatakan sesuatu jelas itu pengondisian,”ujarnya setelah melaporkan kejadian itu pada Panwaslu.
Dikatakannya, kehadiran Camat bersama Caleg melanggar aturan pemilu yang telah ditetapkan bahwa perangkat pemerintahan tidak boleh digunakan untuk kampanye.” Kita menerima laporan itu melalui telpon. Karenanya kita ikut bertanggungjawab atas itu dengan melapotkan ke Panwaslu,“tandas anggota DPRD Jombang yang terkenal fokal ini mengungkapkan.
Camat Wonosalam Basori dikonfirmasi melalui telpon membantah bahwa apa yang dituduhkan Sugeng adalah tidak benar. “Tidak ada itu pertemuan itu, tidak benar semua, dan hanya isu semata,”jawabnya.
Menanggapi laporan ini, Firmansyah, anggota Panwas kabupaten yang menerima laporan mengatakan bahwa pihaknya akan segera melengkaji dengan memanggil beberapa saksi. “ Besuk Camat ( Basori kita panggil kesini untuk dimintai keterangan,”jelasnya.
Jika terbukti dan ada saksi, lanjut Firman, maka laporan ini akan segera diserahkan pada penyidik untuk ditindaklanjuti.” Jika benar, ini merupakan tindak pidana pemilu karena melangggar UU pemilu dan sanksinya cukup berat,”pungkasnya

Aneh, Surat Sura kurang 15 ribu ?

Aneh, Surat Suara Kurang 15 Ribu Kartu Suara ?
Jombang-
Aneh, pelaksanaan pemilu legislative (pileg) tinggal 7 hari, namun logistik di Jombang masih kurang. KPU juga mengaku hingga kini masih kekurangan surat suara sebanyak 15 ribu, padahal DPT Jombang sebanyak 6.490 bermasalah


Ketua Divisi Logistik dan Keuangan KPUD setempat, Sayekti Suindyah, kepada wartawan mengatakan untuk surat suara dipastikan kurang 15.933 lembar. KPU sudah mengajukan ke KPU pusat agar kekurangan segera dipenuhi. Kekurangan surat suara itu terdiri dari Surat sura DPR RI sebanyak 6.400, DPD sebanyak 400, DPRD Propinsi 3400 lembar, DPRD Kabupaten saebanyak 2.250. disamping karena sejak awal kurang, surat suara yang rusak sebanyak 3109 terdiri dari DPR RI 914 lembar, DPD 657 lembar, DPRD propinisi 1.164 lembar dan DPRD Kabupaten sebanyak 374 lembar.
“ Kita sudah melaporkan kekurangan surat suara itu sejak 31 Maret lalu, hal ini sesuai dengan surat edaran KPU Pusat Nomor 621/KPU/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang batas akhir pelaporan kekurangan logistik pemilu, “ujar Sayekti mengatakan.
Disamping itu, logistic pileg 9 april mendatang, yang masih kurang adalah lembar dan kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) masih kurang 43.688 unit. Kelengkapan dimaksud Sayekti diantaranya, C4 hingga sampul V.S.3.1 Prov.
Menurut Sayekti, keterlambatan tersebut murni kesalahan pihak ketiga penyedia jasa. KPUD, sesuai dengan ketentuan telah melakukan tugasnya. “ Kini KPU hanya tinggal menunggu pengiriman dari rekanan karena sesuai dengan batas akhir pelaporan kekurangan logistik pemilu yang oleh KPU dipatok pada tanggal 30 Maret lalu, telah dilaksanakan,”imbuhnya. rur

Belum Diserahkan Proyek Rp 312 Juta Ambrol

Jombang-
Sungguh mengenaskan, proyek pembangunan Jalan Desa dan penahan tebing sungai di Desa Dempok Diwek Jombang ambrol. Padahal proyek yang dibiayai APBD 2008 ini baru selesai Desember lalu.


Dari papan nama yang ada tertera, Proyek yang dibiayai APBD 2008 sebesar Rp 312.122.000, dibangun untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa. Proyek ini mulai dikerjakan 9 September- 7 Desember 2008, dikerjakan CV Surya Putra, dengan konsultan CV Era muda Consultan. Dengan Volume, Panjang : 144 Meter, Luas 3 Meter PT 84 Meter, TG 3,3 Meter serta Duiker 1 buah kondisdinya sudah sangat memprihatinkan.
Menurut Kepala Desa Diwek Jombang, Khabibah mengatakan, pihaknya sejak awal sudah mengingatkan pelaksana proyek. Karena pengerjaan belum selesai, kondisi fisik sudah retak.” Saat retak itu sudah kita komplain, tapi jawabnya kan nanti ada masa pemeliharaan,”ujar Kades perempuan saat ditemui di kantornya, Kamis (2/4) kemarin.
Namun belum berselang beberapa hari, Lanjut Khabibah proyek yang belum diserahkan itu sudah ambrol lebih dulu.” Kita kaget, dan sudah melaporkan ke DPRD dan Dinas, bahkan sudah disurvey juga. Namun hingga kini belum ada realisasii,”imbuhnya.
Konsultan CV Era Muda, Hasib Al Isbilly mengatakan pihaknya sebagai pengawas juga sudah berkali-kali mengingatkan. “Dan sudah kita minta untuk memperbaiki, karena masih dalam tahab pemeliharaan,”ujarnya.
Pimpinan Proyek, Sigit dikonfirmasi melalui telpon mengatakan bahwa proyek yang dikerjakannya sudah sesuai prosedur yang ada. Dan longsornya proyek dikarekan kondisi tanah yang labil.” Soal spek sudah kita kerjakan sesuai spek yang ada,”jawabnya.
Sigit juga mengatakan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membenahi proyek.” Karena kondisi musim hujan, perbaikan akan kita laksanakan saat kondisi hujan reda,”ujarnya. Rur

Seruan Moral Pemilu Legislatif 2009

Persaudaraan Lintas Agama & Etnis

Menyerukan kepada warga masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan cermat, salah satunya dengan cara TIDAK MEMILIH para calon wakil rakyat yang (1) tidak sensitif dan tidak toleran terhadap keberagaman bangsa, (2) berpandangan bahwa NKRI belum final, dan (3) abai terhadap kepentingan masyarakat
Disamping itu Forum lintas Agama dan Etnis juga
1. Menyerukan kepada partai politik dan peserta pemilu untuk tidak menjadikan agama sebagai komoditas dalam kampanye pemilu 2009
2. Menyerukan kepada partai politik, tokoh agama/masyarakat dan seluruh elemen yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2009 untuk senantiasa menjaga persatuan bangsa dan kerukunan serta kondusifitas di masyarakat
3. Menyerukan kepada seluruh warga negara untuk tidak menggadaikan hak pilihnya hanya dengan uang tapi melupakan masa depan bangsa dan rakyat.
4. Meminta kepada aparat penegak hukum dalam pemilu bersikap tegas terhadap praktek money politic

Sudah cukup banyak problem kebangsaan yang harus diselesaikan secara cepat, sebut saja problem korupsi, ancaman terhadap ideologi pancasila, NKRI dan keberagaman, serta ketidakberpihakan elit politik dan wakil rakyat terhadap kepentingan masyarakat.
Upaya keluar dari belitan persoalan-persoalan tersebut sangatlah ditentukan oleh integritas para wakil rakyat yang tengah berlomba-lomba menarik simpati masyarakat saat ini." Ujar Aan Anshori juru bicara Forum Persaudaraan Lintas Agama & Etnis

Pembebasan Tol, P2T Siapkan Konsiyasi

Jombang, Bhirawa
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk ruas jalan Tol Kertosono - Mojokerto telah bersiap-siap dengan system Konsinyasi di Pengadialan Negeri Jombang. Jika masyarakat pemilik tanah yang terkena jalan Tol tidak segera menyetujui ganti rugi yang telah ditetapkan.
“ P2T segera melakukan tindakan konsinyasi ini, demi kepentingan masyarakat. Karena ini adalah program pemerintah sehingga harus cepat dilakukan pembebasan atas tanah untuk Tol tersebut,”terang ketua P2T Munif Kusnan menuturkan.


Konsinyasi atau penitian uang ganti rugi di PN Jombang ini menurut Munif dapat dilaksanakan karena semua proses telah dilakukan melalui kajian hokum dan berdasrkan perundangan yang berlaku.” Baik UU Pokok Agraria, maupun Perpres 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum,”tandasnya.
Namun demikian, Munif yang juga Plt Sekdakab Jombang ini mengatakan pihaknya terus memberikan pemahaman kepada masyarakat yang memiliki tanah yang terkena jalan Tol Kertosono- Mojokerto agar segera mengambil ganti rugi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. “Karena harga ganti rugi sudah ditentukan melalui Tim Apresial dengan mempertimbangkan semua aspek, bahkan sudah melampaui harga pasr. Dan nilai ini layak disebut ganti untung bukan ganti rugi,”bebernya.
Inormasi dilapangan, nilai ganti rugi atas tanah disetiap desa berfariasi satu sama lain. Di Desa Banjardowo misalnya harga ganti rugi mencapai Rp 80 ribu per meter persegi sedangkan di mojokrapak nilainya sebesar Rp 120 ribu per meter.
Sementara itu, atas penerapan system konsinyasi ini ternyata juga telah mendapatkan persetujuan bupati Suyanto. “ Konsinyasi adalah suatu keniscayaan bagi masyarakat. Jika sudah dilakukan konsinyasi masyarakat silahkan ambil uangnya di PN,”ujarnya.
Karena menurut bupati dua periode ini, program pembangunan jalan Tol kertosono- Mojokerto harus tetap berjalan. “ Ini guna memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah jombang dan juga di Jawa Timur bahkan kepentingan Nasional,”pungkasnya.

25 Ribu Kertas Suara Bakal Tak Terpakai

6.490 DPT Jombang Bermasalah

Jombang, Bhirawa
Diperkirakan sekitar 25 ribu surat suara pemilu legislative di kabupaten Jombang bakal tidak terpakai. Hal ini menyusul temuan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) setempat atas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pileg sebanyak 6.490 nama yang tergolong bermasalah.
Jumlah itu dipekirakan masih akan bertambah, karena dari 21 kecamatan yang ada di Jombang masih ada 2 kecamatan yang datanya belum didapat Panwascam. “ PPK Kabuh misalnya mengaku belum melakukan validasi DPT, sementara yang lain terkesan tertutup, jadi baru 19 kecamtan datanya yang sudah masuk,”ujar Ketua Panwaslu M Fatoni, Rabu ( 1/ 4 ).

Fatoni mengatakan dari 6.490 nama itu sebanyak 3461 ternyata sudah meninggal dunia, 1670 nama ganda, 85 nama ditemukan masih dibawah umur serta sebanyak 56 TNI/Polri masuk dalam DPT.” Yang jelas nama-nama yang bermasalh tidak boleh diganti,”imbuhnya
Jika temuan Panwaslu benar, maka diperkirakan sebanyak 25 ribu lebih surat suara pileg bakal tidak terpakai, dengan asumsi setiap pemilih mendapatkan 4 kertas suara, yakni DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten maka sebanyak 25 ribu lebih kertas suara bakal tidak terpakai.” Secara otomatis surat suara yang diperuntukkan bagi mereka yang memang tidak memiliki hak pilih maka tidak digunakan,”jawab Minan Rahman anggota KPU Jombang, Rabu (1/4 ).
Namun demikian KPU lanjutnya, akan melakukan cros cek atas jumlah DPT yang ditemukan Panwas kabupaten tersebut, karena hingga saat ini, verifikasi dan validati DPT yang dilakukannya belum selesai.” Apakah benar jumlahnya sebanyak itu, kita kan cros cek lagi,”tambahnya.
Minan juga menambahkan, pihaknya baru menerima surat dari KPU Propinsi bahwa setiap warga yang telah masuk Daftar Pemilih Sementara saat pileg dan ternyata tidak terdaftar dalam DPT maka bisa dimasukkan.” Suratnya baru kita terima, dan segera kita minta PPK dan PPS untuk memasukkan mereka yang dulu telah masuk DPS,”tandasnya.

Saat Pemilu, 314 Penghuni Lapas Akan Dikeluarkan

Sosialisasi, Wartawan Dilarang Meliput
Jombang, Bhirawa
Sebanyak 314 penghuni Lembaga pemasyarakatan di Jombang akan dikeluarkan untuk ikut memilih dalam pemilu legislatif 9 April mendatang. Mereka akan diperbolehkan memilih di 7 TPS diluar Lapas yang telah disediakan.
“Ada 7 TPS yang disiapkan menerima penghuni Lapas dalam menggunakan hak pilihnya. Itu jika mereka tercatat di DPT,”ujar Ketua Pokja sosialiasasi KPU Kabupaten, Mahwal Huda usai memberikan sosialisasi di Lapas kelas III Jombang, Selasa (31/3) siang kemarin.


Namun disayangkan saat sosialiasasi di Lapas wartawan dilarang melakukan peliputan. Beberapa wartawan baik dari media cetak maupun elektronik yang sudah berada didepan pintu masuk Lapas tidak bisa mengikuti sosialisasi pemilu yang diselenggarakan KPU Jombang pada penghuni tahanan kelas III tersebut. Dengan alasan tidak mendapatkan ijin atasan petugas yang melarang media ikut memantau jalannya sosialisasi. ” Selain KPU dan Panwas harus ada ijin dari atasan dulu mas, “ kata Hariadi salah satu petugas seraya menutup pintu Lapas.
Karena diundang oleh KPU, salah satu wartawan Sutono mempertanyakan larangan peliputan tersebut. “ Alasannya apa pak kita tidak boleh masuk, kami dapat undangan KPU..?,”seakan memprotes.
Menyikapi larangan ini, anggota KPU Jombang, Minan Rahman mengatakan seharusnya sosialisasi ini diketahui oleh public. Namun pihaknya mengaku tidak paham dengan prosedur di Lapas yang melarang jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan. “ Secara teknis KPU tidak tahu prosedur di Lapas. Ya memang seharusnya sosialisasi yang dilakukan KPU memang harus diketahui public, bahwa kita sudah melakukan sosialisasi,” újar Minan.
Minan menambahkan, penghuni Lapas yang memiliki hak pilih dalam pileg mendatang sebanyak 314 orang. Dengan rincian sebanyak ada 279 asal Jombang dan 35 orang dari luar Jombang. “ Mereka nanti akan memilih di TPS terdekat, yang telah disapkan menampung penghuni Lapas,”jelasnya.
Untuk bisa memilih, Lanjut Minan pihaknya meminta keluarga penghuni Lapas untuk segera mengurus surat A5 yang akan digunakan dalam pemilihan mendatang. “Mereka harus ngurus formulir A5 untuk dikeluarkan dari TPS asal mereka terdaftar dalam DPT. Dan nanti bukti itu mereka akan disebarkan di TPS-TPS terdekat disekitar lapas oleh PPK,”tambahnya.
Minan menjelaskan karena mereka adalah penghuni Lapas maka untuk keamanan pihaknya segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian.” Tinggal kita akan berkoordinasi dengan polisi untuk pengamanannya,”imbuhnya.
Sementara menanggapi larangan peliputan ini, ketua Forum Komunikasi Wartawan Jombang Jalaludin Hambali menyesalkan tindakan petugas lapas yang menghalang-halangi tugas jurnalis.” Ini jelas pelanggaran UU pers. Apalagi sosialisasi pemilu adalah untuk kepentingan nasional,”ujarnya. Rur

Menkoinfo Resmikan Teleconference Pendidikan Seblak

Jombang, Bhirawa
Menteri Komunikasi dan Informatika (Mekominfo) Prof Dr Ir H Mohammad Nuh DEA mendorong pondok pesantren ikut mengembangkan IT.
“ Kalau Pondok Pesantren bisa memanfaatkan IT, maka saya yakin percepatan teknologi bisa dilakukan,”ujar Muhamad Nuh saat membuka program Teleconference Pendidikan dan Sekolah Menengah Kejuruan Plus Khoiriyah Hasyim Seblak, Minggu (29/3) kemarin.


Atas dibukanya program Teleconference Pendidikan dan Sekolah Menengah Kejuruan Plus Menkoinfo menyatakan apresiasi positif pada Pondok Pesantren yang telah ikut mengembangkan IT. “Dan saya minta dilingkungan pondok ini ada hot spotnya,sehingga bisa dimanfaatkan santri. Soal biaya bisa gratis dulu 6 bulan hingga satu tahun,”pintanya pada PT Telkom.
Mantan Rektor ITS Surabaya ini juga meminta masyarakat menghilangkan kesan bahwa IT merupakan barang mewah, sehingga harus selalu disimpan hingga rusak.”Karena malu dan eman menggunakan akhirnya rusak. Menurut saya lebih baik rusak digunakan dari pada disimpan,”sindirnya mengingatkan.
Dikatakannya, Pemerintah terus berupaya mengenalkan IT kepada masyarakat luas Karenanya, pihaknya lanjut M Nuh lebih mengutamakan pemasangan hot spot di setiap alon-alon dari pada sekolah. “ Ini juga untuk menyindir sekolah dan kampus yang belum memeiliki jaringat internet. Masak mau internet an harus ke alon-alon dulu,”uangkapnya seakan menyindir sekolah dan kampus yang belum memiliki jaringan hot Spot.
Dalam peresmian Teleconference dan SMK Plus Khoiriyah Hasyim yang juga dihadiri KH Shalahudin Wahid kemarin, Menkoinfo juga disuguhi simulasi telekonferensi antara santri PP Seblak dengan salah satu guru dari Jepang, Teguh. Namun sayang kegiatan simulasi terganggu jaringan.
Sementara itu, Pengasuh PP Seblak diwek Jombang, Lukman Hakim mengatakan program Teleconference Pendidikan di pondok yang diasuhnya sudah berjalan sejak Nopember 2008 atas inisiatif guru-guru Indonesia yang belajar di luar negeri yang tergabung dalam gerakan 1000 Guru.” Seblak merupakan lembaga ke dua di Indoensia menjadi rintisan gerakan 1000 Guru. Para santri bisa belajar langsung dengan Guru yang berada di Jepang, Jerman dari berbagai profesi dan latar belakang,’ujarnya.

Ka’ban Janjikan Gaji TNI Polri Meningkat 200 Persen

Jombang, Bhirawa
Ketua Umum Partai Bintang Bulan (PBB) Ms Ka’ban menjanjikan partai yang dipimpinnya akan memperjuangkan peningkatan gaji TNI/ Polri sebesar 200 persen.
Demikian yang disampaikan Ka’ban dalam kampanye terbuka yang digelar DPC Partai Bintang Bulan Jombang di GOR Merdeka Jombang, Minggu (29/3). Dalam kampanyenya disampaikan ada lima yang diperjuangkan PBB jika nanti menang dalam pemilu legislaif 9 April mendatang. Yakni kesatuan NKRI “Dan Negeri kesatuan ini teritorialnya harus dijaga dan dilindungi oleh TNI/ Polri. Karennya kesejahteraan mereka harus dianikkan,’ujarnya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, lanjut Ka’ban yang juga Menteri Kehutan ini mengatakan PBB bakal mengusulkan kenaikan sebesar 200 persen. Hal ini ditegaskan, karena menurutnya masih banyak sumber-sumber pendapatan yang tidak masuk APBN alias bocor. “Saya tahu pemerintah bisa memenuhi hal ini, karena dari 14 juta objek pajak diIndonesia baru tergarap 4 juta saja, yang 10 juta kemana ?,”tandasnya.
Kenaikan kesejahtreraan TNI/Polri menurut Ka’ban akan mengembalikan kepercayaan Investor asing yang sekarang ini tidak percaya berinvestasi di Indonesia. Dan setelah dinaikkan tidak lagi ada kutipan dan pungutan ditengah jalan.” Investor tidak mau melirik Indonesia karena terlalu banyak pungutan atau kutipan termasuk tingginya pajak,”imbuhnya seraya mengatakan perlunya pajak diturunkan.
Disamping itu, PBB lanjut Ka’ban berjanji akan memperjuangkan UU pidana tinggalan penjajah Belanda. Karena UU pidana dinilai tidak bersumber dari hokum adapt dan hokum islam.” Karakter bangsa Indonesia rakyatnya sangat hormat denga adapt istiadat serta hokum islam, karena mayoritas adalah muslim. Maka UU Pidana sekarang harus dig anti, dan drafnya sudah ada sekarang,”tambahnya.
Meski dihadiri langsung oleh ketua Umumnyan, MS Ka’ban dalam kampanye kemarin kader dan simpatisan PBB terlihat sangat sedikit. Sehingga GOR Merdeka terlihat kosong karena pendukung mereka banyak yang pulang setelah menunggu sejak pagi.” Payah mas, sejak pagi, sehingga banyak yang pulang,”ujar H Minardi Caleg Nomor satu DPR RI menjawab wartawan. rur
Sementara itu menjawab wartawan, Ka’ban mentakan pihaknya belum menentukan koalisi dengan partai mana dalam mengusung calon presiden.” Kita akan koalisi setelah usai Pileg mendatang,”pungkasnya.rur

Pemberhentian Sekretaris KPU Berbuntut

Jombang, Bhirawa
Perberhentian sekretarit KPU kabupaten Jombang nampaknya bakal berbuntut di PTUN. Pasalnya Muhamad Taufiq yang mengaku diberhentikan secara mendadak dan tidak sesuai dengan prosedur. Apalagi pelaksanaan pemilu legislative tinggal 13 hari lagi.
“Bukan ngandoli jabatan ( Sekretaris KPU). Tapi yang saya utamakan adalah kepentingan pelaksanaan pemilu yang tinggal beberapa hari ini,”ujarnya menjawab wartawan di kantor Paniria Pengawas Pemilu (Panwaslu), Senin (30/3).

Dikatakannya, seharusnya dalam memberhantikan dirinya sebagai sekretaris mekanisme disesuaikan dengan UU pemilu pasal 59. Dengan mengembalikan pada induk organisasi epmkab Jombang dan mengusulkan tiga nama kepada bupati untuk ditetapkan.” Tapi ini tidak dilakukan, karenanya jelas melanggar,”katanya.
Apakah ada upaya hukum, pihaknya mengaku masih melakukan pengkajian. Namun jika nanti diajukan proses PTUN hal itu demi pembelajaran demokrasi.” Kapan itu diajukan, kita masih pertimbangkan asalkan tidak terlambat. Yang penting adalah bagaimana pelaksanaan pemilu tidak terganggu,”jelasnya.
Taufiq datang ke Panwas guna mengadukan mengadukan persoalannya serta mendapatkan dukungan moril atas pemberhentian dirinya. “Bukan mengadu, dia datang untuk mendapatkan dukungan moril saja. Dan yang jelas perberhentian itu murni urusan internal KPU, tidak ada sangkut pautnya dengan Panwas, “jelas ketua Panwas kabupaten Fatoni mengatakan.
Panwas, lanjut Fatoni soal pergantian sekretaris KPU adalah urusan administrative KPU. Pihaknya memandang tidak perlu mengeluarkan rekomendasi karena tidak ada yang dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya pemilu.” Sampai hari ini proses pergantian itu masih wajar, jadi tidak perlu ada rekomendasi dari Panwas terkait hal itu,”imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KPU Jombang Erfan Efendi mengatakan pemberhentian dan pergantian sekretaris KPU dilakukan guna meningkatkan kinerja menghadapi pelaksanaan pemilu legislative yang semakin dekat. “Biasa saja pergantian sekretais KPU, agar kinerja semakin meningkat,”jawabnya dihubungi melalui telpon.
Menyoal pemberhentian yang tidak procedural, Erfan mengatakan pihaknya sudah beberapa kali mencoba mengirim surat ke Taufiq serta menghubungi melalui telpon. “ Tapi memang yang bersangkutan tidak mau pro aktif. Tadi serhatrima jabatan juga tidak datangkan ?,”tandasnya.
Dikatakan Erfan, dalam persoalan ini KPU juga mendapat dukungan dari PPK dalam pemberhentian sekretaris ini. “ Tadi PPK datang kesini, mereka mendukung, sekali lagi ini untyuk meningkat kinerja pelaksana pemilu dilapangan,”pungkasnya

Jelang Pelaksanaan Pileg, Sekretaris KPU Di Ganti

Jombang, Bhirawa
Suhu politik yang semakin memanas menjelang pelaksanaan pemilu legislative tidak hanya dirasakan antar caleg dan partai politik. Meningkatnya suhu politik ternyata juga menjalar dalam tubuh KPU kabupaten Jombang sebagai pelaksana pemilu. Rabu (26/3) sekretaris KPU Muhamad Taufiq, SH resmi di ganti


Pergantian sekretaris KPU ini terkesan cukup mendadak, pasalnya tinggal 18 hari lagi, pelaksanaan pemilu legislative bakal digelar. Meski enggan membeber mengapa sekretaris KPU di Ganti, Erfan Efendi ketua KPU Jombang membantah pergantian ini mendadak. “Usulan pergantian ini sudah kita ajukan sejak lama, sekitar bulan Nopember tahun lalu, jadi bukan mendadak,”jelas Erfan ditemui bhirawa kemarin.
Dikatakannya, hasil pleno lima anggota KPU pada 24 Nopember 2008 memutuskan, Muhamad Taufiq yang menjabat sebagai sekretaris KPU diusulkan untuk diganti. Surat usulan itupun diajukan ke KPU pusat di Jakarta, dan sebagai pejabat pengganti diusulkan adalah Kasubag Perencanaan, Safruddin, SH ditunjuk sebagai Plt.” Kebetulan saja surat persetujuan dari sekretaris KPU Pusat tertanggal 18 Februari baru kita terima, dan sesuia usulan penggantinya bapak Safrudin, ”imbuh Erfan menambahkan.
Sementara itu, informasi yang diperoleh, pergantian sekretaris KPU ini karena Taufiq dinilai tidak bisa bekerjasama dengan lima anggota KPU, Erfan Efendi, Sayekti Suindiyah, Mahwal Huda, Medan Amrullah dan Minan Rahman. Ketidak harmonisan hubungan antara sekretaris dan anggota KPU ini bahkan telah tercium Panitia Pemilu Kecamatan (PPK).
Puncaknya, dalam persiapan pelaksanaan pemilu beberapa bulan lalu, 21 PPK sempat mendemo KPU dan menuntut agar sekretaris KPU diganti. Karena dinilai menghambat persiapan pemilu, yakni dengan lambannya membuat surat SK bagi PPS, serta PPK sendiri.

Alat Contreng, Gunakan Tinta Merah

6 ribu Surat Suara Belum Terkirim
Jombang, Bhirawa
Terjawab sudah, teka-teki warna yang bakal digunakan untuk mencontreng pada pelaksanaan pemilu legislative 9 April mendatang. KPU kabupaten Jombang, Rabu (26/3) menerima ribuan bolpoin warna merah untuk pencontrengan tanda gambar saat pemilu legislative.

Untuk pileg kali ini setiap bilik pencoblosan mendapatkan jatah 2 alat tulis yang dipergunakan untuk pencontrengan. Setiap TPS terdapat 4 bilik suara. “ Ini untuk berjaga-jaga, Jumlah TPS dikabupaten Jombang sebanyak 2553 TPS,”ujar Medan Amrullah salah satu anggota KPU ditemui diselsa-sela mengawasi pengiriman Logistik pemilu ke PPK, kemarin.
Mengenai kesamaan contrengan dengan surat sura yang sempat dinyatkan rusak, medan mengatakan, ada perbedaan antara contrengan pada surat suara dengan bentuk contrengan yang menggunakan bolpoin.” Kalau contrengan asli percetakan warnanya tidak sejelas contrengan bolpoin. Dan garis yang ditimbulkan juga berbeda. karena KPU pusat menyatakan diperbolehkan surat suara yang sebelumnya sempat dinyatakan rusak akhirnya tidak,”imbuhnya seraya menunjukkan contoh hasil contrengan menggunakan bolpoin yang diterima KPU.
Sementara itu, hingga sore kemarin KPU kabupaten masih kekurangan beberpa logistic pemilu, diantaranya Stiker, DCT propinsi kabupaten, Salinan DPT, kekurangan sampul. Termasuk kekurangan surat suara sekitar 6 ribu lebih, DPR DPD, terbanyak DPR RI dan DPD, DPR Prpopinsi dan DPRD Kabupaten. “ Hasil konfirmasi KPU, hari ini Temprina siap untuk mencetak,”tambah minan Rahman anggota KPU lain menuturkan.
Pihaknya optimis, seluruh kekurangan logistic pileg bakal terpenuhi sebelum pelaksanaan pemilu 9 april mendatang.” Sampai hari ini sudah 85 persen logistic terdistribusikan,”tandasnya.

127 Ribu Surat Suara Rusak

Belum Dapat Ganti, Bakal Dipakai Kembali

JOMBANG- Sekitar 127 ribu surat suara yang telah dinyatakan rusak saat pensortiran dan pelipatan nampaknya akan digunakan kembali oleh KPU Kabupaten Jombang. Pasalnya hingga, Kamis (19/3) sore kemarin KPU belum menerima pengganti surat suara rusak tersebut.

Rencana penggunaan surat suara yang telah dinyatakan rusak ini menyusul hasil konsultasi KPU kabupaten Jombang pada KPU Pusat, Rabu (18/3) kemarin. Hasil konsultasi yang dilakukan dua anggota KPU kabupaten, Sayekti Suindiyah (ketua Pokja Logistik) bersama Minan Rohman, dikatakannya, bahwa KPU Pusat akan mengeluarkan payung hukum terkait surat suara rusak akibat ada coretan warna merah dalam kolom untuk dapat digunakan kembali.” Mengingat pelaksanaan pemilu sudah semakin dekat, maka segera harus ada pengganti,”terang Minan yang mengaku baru datang dari Jakarta.
Sebelumnya, KPU Kabupaten lanjutnya telah melaporkan ke KPU pusat dan menawarkan tiga opsi menyikapi kerusakan surat suara untuk Jombang yang mencapai 127.241, serta adanya kekurangan sebanyak 565 untuk DPRD Propinsi dan 1000 untuk DPD.” Agar tidak ada hambatan dalam menyiapkan pelaksanaan pemilu, kita segera mendpatkan ganti,”tandasnya serya mengatakan surat itu telah disampaikan ke KPU dengan tembusan rekanan percetakan.
Masih menurut Minan, jika tidak ada pengganti maka KPU pusat diminta segera membuat payung hukum menyikapai hal ini.” Dan hari ini payung hukum itu dijanjikan akan segera dikirim ke sini, ”imbuh Minan mengatakan.
Payung hukum itu dikatakannya, digunakan khususnya untuk surat suara yang ada goresan garis warna merah dalam kolom caleg maupun nomor caleg yang pada surat edaran KPU lalu dinyatakan rusak.” Karena informasinya, tinta yang digunakan nanti itu warnanya hitam bukan merah,”pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam pensortiran dan pelipatan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Ditemukan sebanyak 127 ribu lebih surat suara rusak. Dengan rincian 39.011 lembar DPR RI, 82.041 lembar untuk DPR Propinsi, 4.341 lembar untuk DPD serta 1848 lembar surat suara untuk DPRD Kabupaten Jombang. Rur

Contreng Pemilu, Tuna Netra Masih Kesulitan

KPU Sosialisasi Pencontrengan Bagi Penyandang Cacat


JOMBANG- Memiliki kekurangan sebagai orang penyandang catat, tidak menjadi penghalang ikut serta menentukan wakil mereka di DPR dan DPD. Karenanya, sekitar 50 penyandang cacat di kabupaten Jombang, Rabu (18/3) nampak antusias mengikuti sosialiasasi pencontrengan yang digelar KPU setempat di SD LB Jombang.


Dalam sosialisasi kemarin, ketua Pokja Sosialisasi KPU kabupaten, Mahwal Huda menjelaskan tata cara pengambilan suara dengan system pencontrengan dalam kertas suara. Namun beberapa penyandang cacat, terutama mereka yang tuna netra hanya terlihat bengong, karena tidak ada alat Bantu surat suara dari huruf Braille.” Kita berharap KPU bisa menyediakan alat Bantu bagi kelompok tuna netra, karena tanpa ini kita tidak bisa menyuarakan hak,”ujar Kusmimi juru bicara Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Jombang saat mengikuti sosialisasi.
Menanggapi hal ini, anggota KPU Medan Amrullah menyatakan memang alat bantu bagi penyandang cacat tuna netra belum diterima KPU. “Namun, untuk surat suara DPD ada alat bantunya,”jelasnya.
Medan menambahkan, bagi mereka yang tuna netra bisa meminta bantuan kepada petugas KPPS untuk melakukan pencontrengan atau menunjuk saudara untuk mewakili.” Dan dibuatkan surat kuasa,”imbuhnya seraya mengatakn penyandang cacat juga bisa meminta bantuan petugas KPPS untuk melakukan pencontrengan itu.

Pawai Parpol

Satu Kendaraan Bermacam Bendera Parpol


JOMBANG-
Partai politik peserta pemilu di kabupaten Jombang mengikuti pawai bersama menandai kampanye terbuka, Senin (16/3). Meski bakal bersaing, namun salah satu kendaraan parpol peserta pawai nampak mengibarkan bendera partai lebih dari satu.
Pada kendaraan tersebut nampak berkibar bendera Partai Hanura, PNI Marhein, PPNUI, PBB. Disamping itu salah satu kendaraan PDIP dihias dengan lambing partai banteng Moncong putih. Pawai bersama yang diberangkat dari GOR Merdeka Jombang ini mendapat perhatian masyarakat,
Ketua KPU Jombang Erfan effendi didampingi Kapolres Jombang AKBP Tomsi Tohir Tomsi Tohir, kepala Kesbanglinmas meminta agar dalam pawai peserta pemilu menjaga ketertiban lalulintas. “ Ini awal kampanye terbuka bagi seluruh peserta pemilu, kita harapkan bisa berjalan dengan aman dan damai,’ujar Erfan saat memberangkatkan pawai.

Soal Pengobatan Ponari

Muspida Serahkan Ke Ulama dan Tomas


JOMBANG- Soal pembukaan kembali pengobatan Ponari warga Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh yang sempat ditutup, Muspida Jombang menyerahkan sepenuhnya kepada tokoh masyarakat dan Ormas. Bahkan, untuk meberikan pembinaan kepada masyarakat, Jumat (13/3) malam sejumlah ulama dan perwakilan Muspida turun langsung ke Desa tempat tinggal dukun cilik dengan batu ajaib yang dimilikinya tersebut.

Beberapa ulama yang turun langsung ke lokasi itu diantaranya adalah KH Isrofil Ammar, Ketua PC NU Jombang, KH Muchid Djaelani dari Muhamadiyah, Ketua IDI Jombang, dr Puji Umbaran serta Aswan Sarosa, Kepala Kesbanglinmas Jombang. KH ISrofil menyampaikan bahwa sebagai warga negara sudah sepatutnya mentaati keputusan imam dalam hal ini adalah pemimpin. " Dan sudah disepakati bersama, pengobatan ini belum dijinkn untuk dibuka kembali,"tuturnya seraya meminta masyarakat mematuhi keputusan Muspida tersebut.
Sementara itu, Wakil bupati Jombang, Widjono Soeparno menyatakan bahwa persoalan Ponari merupakan persolan sosial, karenanya pemerintah menyerahkan kepada ulama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait belum diijinkannya pengobatan dengan media batu bledek itu dibukakembali ." Muspida telah sepakat tidak diijinkan untuk dibuka kembali, ini semua demi kemaslahatan masyarakat,”jelasnya usai memimpin rapat Muspida yang dilakukan di pendopo kabupaten kemarin. Keputusan tidak mengijinkan dibukanya kembali pengobatan Ponari ini merupakan hasil musyawarah Muspida Jombang yang dihadiri, Kapolres Jombang, Dandim 0814, ketua MUI, KH Cholil dahlan, ketua IDI dan dimpin langsung wakil bupati Widjono Soeparno.
Meski demikian, pihak keluarga Ponari, Sabtu (14/3) kemarin tetap memaksa membuka pengobatan siswa kelas III SD itu tetap dibuka kembali. Ponaripun kembali berpraktek usai sekolah. Kendati mulai berpraktek, pengobtan yang sempat menyedot ribuan orang setiap harinya itupun kemarin terlihat mulai sepi. Dari pantauan dilpngan pasien yang datang tidak lagi membludak seperti awal-awal penobtan kemarin." Mungkin mereka sudah tahu, bahwa pengobatan dengan media batu tidak selama sesuai yang dinginkan,"ujar Arif salah satu pengunjung yang sering datang ke lokasi.
Mengenai keputusan tidak dijinkannya kembali pengotan Ponari dibuka, Ketua MUI Jombang, KH Cholil Dahlan menambahkan, bahwa penutupan itu sebagai upaya untuk menjaga kemadlorotan yang akan ditimbulkan. Menurutnya, kemadlorotan yang ditimbulkan lebih besar dari kemaslahatan.” Pertimbangannya kenapa harus ditutup, kalau dikaji dari berbagai aspek, kemadlorotnya lebih besar dari kemanfaatnya,’jelasnya.
Dari sisi kemadlorotan dikatakannya, yang ditimbulkan seperti soal keamanan, serta kesehatan masyarakat sendiri saat berobat disana. “Seperti orang yang antri berlama-lama akhirnya meninggal disana, meski kemaslahatan ada yakni sugesti sehingga berobat disana bias sembuh,’tandasnya.
Namun Muspida, lanjut pengsuh PP Darul Ulum Rejoso ini tetap akan melakukan pendekatakan jika keluarga tetap ngotot untuk membukanya.” Kita tidak semena-mena, akan kita ajak bicara, dari hati nurainya,’imbuhnya

Pemerintah Kaji Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Menelan Biaya Mahal
Jombang, Bhirawa
Pemerintah kini sedang mengkaji pelaksanaan pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur langsung yang dinilai begitu panjang dan menelan biaya cukup besar. Pilgub seperti ini perlu dievaluasi dan rumuskan ulang demi perbaikan.

Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto saat hadir dalam silaturrahim Mendagri bersama Ulama di Pondok Pesantren Al Hamidiyah Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Jumat (27/2) malam. Sukses pilgub Jatim yang mengantarkan pasangan pakde Karwo-Gus Ipul merupakan pilgub terpanjang dan termahal di Indonesia.” Terima kasih kepada ulama dan masyarakat Jatim yang telah menyelesaikan tahapan pilkada gub terpanjang dan termahal di Indonesia ini dengan aman dan damai,”ujarnya.
Dalam silaturrohim di pondok pesantren pimpinan KH Irfan Sholeh juga dihadiri Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Soekarwo-Saifullah Yusup. Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Kepala kanwil Depag Jatim Imam Haromain, KH Sholihin, KH Anwar Iskandar, KH Hasan,KH Masduqi Abdurrahman serta pengurus GP Ansor Jombang.
Mendagri mengungkapkan, proses pilkada gubernur yang memakan waktu begitu panjang dan melelahkan seperti Jatim ini perlu di evaluasi ulang agar prioritas pembangunan lebih maksimal. “ Kalau begini terus pemilihan gubernur perlu dievaluasi, maka hikmahnya sebagai Mendagri sepulang dari Jatim perlu mengevaluasi. Apa kedepan harus seperti ini,”ujarnya seraya mengatakan, mari kita tata ulang, “imbuh mantan gubernur Jawa Tengah dua periode ini mengatakan.
Mengenai evaluasi ini, Mendagri melalui juru bicaranya menjelaskan bahwa pemerintah kini sedang mempertimbangan untuk penyempurnaan system pemilihan gubernur secara langsung ini. “Tanpa mengabaikan konstitusi yang ada,”jelasnya.
Didesak apakah akan ada perubahan dalam proses pilkada gubernur yang dilakukan secara langsung ini ? dikatakannya, bahwa dalam pelaksanaan pemilu dikatakannya ada yang dilakukan secara langsung dan demokrasi tidak langsung. Karenanya pelaksanaan pilgub langsung sedang dikaji pemerintah embari menunggu masukan-masukan masyarakat. “Tentu masukan-masukan masyarakat terkait ini diperlukan untuk perubahan itu,”pungkas Saut Situmorang.rur

Banjir, Sekolah Diliburkan

Jombang,
Hujan deras yang mengguyur kabupaten Jombang, Rabu (25/2) malam kemarin mengakibatkan beberapa kawasan pemukiman penduduk tegenang banjir. Bahkan , salah satu sekolah tingkat dasar, MI Al Ihsan Kalikejambon Tembelang, terpaksa diliburka

Dari pantauan Bhirawa dilapangan, luapan air sungai yang melintasi Desa Kalikejambon hingga siang kemarin terus bertambah tinggi. Meski belum masuk ke pemukiman penduduk, namun ketinggian air di jalan serta pekarangan rumah penduduk sudah mencapai lutut orang dewasa.” Tadi pagi tidak setinggi ini, tapi ini terus meningkat,”ujar Masduqi, Kamis (26/2) ditemui dilokasi.
Menurut Nur Cholish salah satu guru Al Ihsan mengatakan, pihak sekolah terpaksa meliburkan murid-muridnya karena lingkungan tergenaang air.” Untuk mencapai kelas, mereka mengalami kesulitan, karena harus lepas sepatu. Air menggenang kawasan sekolah dan pemukiman penduduk, hingga lutut orang dewasa, ”tuturnya.
Banjir seperti ini seringkali terjadi saat musim penghujan, dan merugikan tidak hanya murid-murid sekolah juga penduduk. Pihaknya mengaku sudah mengadukan agar diperhatikan penanganannya. “ Karena lingkungan disini terdapat beberpa sekolah mulai dari MI, MTs hingga MA,”imbuhnya.
Disamping melanda kawasan sekolah di Kalikejambon, akibat hujan kemarin juga mengakibatkan genangan air dibeberapa pemukiman penduduk. Diantaranya di kawasan perumahan Desa Tambakrejo Jombang. Bahkan kawasan puskesmas Desa tersebut juga tergenang banjir.
Meski air menggenangi dua kawasan perumahan tersebut, namun banjir malah dimanfaatkan anak-anak untuk bermain-main. “ Kalau diperumahan ini, sudah biasa, nanti sore juga akan surut,”ujar Fatoni warga Puri Astapada Tambakrejo menuturkan.
Sementara itu, Kamis (26/2) sore hujan lebat juga masih mengguyur Jombang, ketinggian air pada beberapa sungai yang melintas di Kecamatan Jombang dan Tembelang hampir menyamai jalan raya.

Nyaleg, Pengurus NU Harus Non Aktif

JOMBANG-
Pengurus Cabang NU Jombang meminta seluruh pengurus NU disemua tingkatan untuk mengajukan non aktif, jika mencalonkan diri sebagai calon legislative pada 2009. Hal ini dilakukan untuk menjaga netralitas demi melaksanakan khittah NU agar tidak ditarik- tarik dalam politik praktis

Demikian yang dikatakan, sekretaris PC NU Jombang, Hamid Bisri menyikapi pelaksanaan pemilu yang bakal digelar 9 April mendatang. Dalam edaran yang telah disampaikan, dikatakannya, bagi pengurus NU yang mencalonkan sebagai anggota legislative diminta untuk mengajukan non aktif selama pencalonan. Dan selama yang bersangkutan telah masuk dalam Daftar Calon tetap (DCT) maka sejak itu, tidak lagi diperkenankan membawa aktribut NU dalam kegiatan kampanye.” Keputusan ini, untuk menjaga khittah NU agar tidak ditarik-tarik pada narah politik praktis,”terangnya menjaawab bhirawa, Minggu (1 /2).
Gus Mamik, biasa dipanggil mengakui memang syahwat pengurus NU dan Badan Otonom, baik Muslimat, GP Ansor, Fatayat NU serta IPNU dan IPPNU untuk terjun ke politik praktis sangat tinggi. Sehingga seringkali dikatakannya, NU dijadikan kendaraan untuk kepentingan tersebut.” Ini yang tidak kita inginkan, karena dampak negatifnya sangat besar,”tandas Dosen Undar ini menambahkan.
Meski meminta untuk non aktif, namun untuk sanksi jika pengurus melanggar hingga kini belum secara tegas diterapkan.” Yang jelas, khittah itu harus dijalankan, mengenai sanksi nanti kita akan lihat dulu, “jawab Hamid Bisri menambahkan.
Disamping meminta jajaran pengurus NU untuk mengajukan non Aktif, ditambahkannya, dalam menyikapi pemilu legislative 2009, jajaran pengurus NU disemua tingkatan juga diminta tetap berpedoman pada tausyiah sebagaimana dalam penyikapan pilkada 2008 lalu. Yakni berlaku adil kepada semua calon dan dapat mencipatakan situas yang kondusif dalam rangka berpartisipasi pealaksanaan pemilihan umum.” Semua calon diberlakukan sama, dan seluruh warga NU tidak golput,”imbuhnya.
Dalam cacatan bhirawa, beberapa nama pengurus NU serta badan otonom seperti Muslimat dan Fatayat serta GP Ansor tercatat sebagai caleg yang telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislative 2009. Diantaranya, Hj Munjidah Wahab Ketua Muslimat NU Jombang, Caleg DPRD Propinsi, Ema Umyyatul Husnah ketua Fatayat NU Jombang, Aidil Mustofa (GP Ansor) ketiganya dari PPP, Sholihin Rusli Pengurus MWC NU Bareng, Davit Dikrullah (GP Ansor), Amirul Umam ( IPNU).

Honor Panwascam Naik Seratus Persen

Jombang, Bhirawa
Panitia pengawas pemilu 2009 ditingkat kecamatan bisa bernafas lega, pasalnya honor pengawas pemilu legislative dan pemilu presiden yang dilantik, Selasa (10/2) kemarin dikabarkan naik. Kenaikan honor mereka hingga mencapai seratus persen

Demikian yang dikatakan ketua Panwas kabupaten, M Fatoni usai pelantikan dan pengambilan sumpah atas 63 panwascam yang digelar di ruang bung Tomo pemkab Jombang. Dikatakannya, honor panwas pemilu 2009 ditingkat kecamatan jauh dibanding saat pilkada lalu. Honor panwascam pada pilkada lalu sebesar Rp 350 ribu.” Untuk ketua, honornya sebesar Rp 1 juta sedangkan anggota sebesar Rp. 750 ribu,”ujarnya menjelaskan.
Namun, Fatoni menambahkan untuk sementara ini panwascam diharap bersabar terlebih dahulu. Karena anggaran dari pemerintah pusat baik untuk honor maupun yang lain hingga saat ini belum turun. “ Karenanya pelantikan inipun agak terlambat dilakukan,”tandasnya.
Usai dilantik, tugas panwascam yang segera harus dilakukan adalah membentuk Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) ditingkat desa. Dikabupaten Jombang jumlah PPL yang harus dibentuk sesuai jumlah desa sebanyak 306 petugas. “Untuk PPL ini paling lambat akhir Pebruari 2009, PPL harus sudah terbentuk, begitu juga sekretariat panwas dimasing-masing kecamatan,”tambahnya.
Mantan anggota panwas pilkada ini juga mengingatkan, personel panwascam yang baru dilantik, segera berkoordinasi dengan Muspika. Dan dalam melaksanakan pengawasan pemilu agar tetap berpedoman amanat undang-undang. “Saya minta kepada Panwascam untuk bekerja secara profesional, non partisan dan proporsional, apalagi tahapan pemilu sebentar lagi adalah kampanye terbuka,”tandas Fatoni mewanti-wanti.
Menanggapi kenaikan honor panawascam ini, ketua panawascam Tembelang, Rifai menyambut baik. Hal ini dikarenakan, tugas-tugas panwas yang berada dilapangan banyak mengeluarkan biaya terutama transportasi dan konsumsi.” Sudah sewajarnya honor panwas kecamatan ditambah. Karena kita kerjanya dilapangan,”ujar Rifai yang juga menjadi panwascam pada pilkada lalu ini menanaskan.
Sementara Bupati Suyanto yang hadir bersama wabup Widjono Soeparno berpesan agar agar dalam melaksanakan tugas, panwascam tetap berpedoman pada ketentuan aturan yang sudah ditetapkan. Karena aturan pemilu sekarang ini masih belum mutlak dan mengandung sebuah kepastian. “ Terutama terkait sah dan tidaknya kartu suara yang akan dicontreng oleh warga masyarakat yang memiliki hak suara pada pemilu legislative,” tegas Bupati bupati yang juga ketua DPC PDIP Jombang ini mengatakan.Rur.

Menakertrans Siapkan 80 Santri Ke Jepang

Jombang, Bhirawa
Kementrian Tenaga Kerja Indonesia menjalin kerjasama dengan pondok pesantren di Jawa Timur menyiapkan santri untuk dikirim ke Jepang. Sebanyak 80 santri, Senin (26/1) menjalani training di Pondok Pesantren Paculgowang Jombang untuk dikirim ke Negeri matahari tersebut

Presiden Direktur International Manpower of Medium and Small Enterprises (IMM) perwakilan Indonesia Mr. Mineo Goto yang hadir dalam pembukaan training kemarin mengatakan masyarakat Jepang sudah sangat mengenal budaya kaum santri di Indonesia. Karenanya dipastikan tenaga santri tidak akan mendapat kesulitan saat berada di Jepang. “Masyarakat Jepang, saya yakin akan bisa menerima dengan tangan terbuka kedatangan para santri disana. Dan semoga training ini berhasil dan membawa kerja sama yang baik bagi Indonesia dan Jepang,”tandas Mineo menyatakan.
Sedangkan Koordinator program pemagangan dari kementrian ketenagakerjaan RI Drs. Abd Rozaq, MA menambahkan bahwa training dimaksudkan untuk menyiapkan calon tenaga kerja dari pondok pesantren yang akan dikirim ke Jepang agar bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan budaya dan etos kerja masyarakat negeri Matahari tersebut . “Karena yang jelas ada perbedaan etos kerja, etika dan norma serta bahasa yang harus diadaptasikan sejak dini. Ini yang akan diperoleh para santri dalam pelatihan ini,”jelas Rozaq mewakili Dirjen Tenaga Kerja.
Dikatakannya, training bagi tenaga santri se Jatim yang dipusatkan di di pondok pesantren Pacul Gowang pimpinan KH Abd Azis Mansyur tersebut merupakan tindaklanjut kerjasama di sektor tenaga kerja antara kementrian ketenagakerjaan RI dengan pemerintah Jepang. Berbagai materi akan didapatkan guna mendukung SDM santri yang akan menjadi tenaga magang di Jepang.
Sementara pengasuh Ponpes Tarbiyatunnasyiin, KH.M.Abd.Aziz Masyur dalam kesempatan itu mengungkapkan, kerjasama yang baru dimulai itu merupakan terobosan baru bagi dunia pesantren. Ini merupakan hasil dari diskusi antara dirinya dengan menteri tenaga kerja Erman Soeparno yang merupakan kader PKB.
” Kita mencari peluang bagi santri untuk dunia kerja, dan ternyata disambut baik pak Menteri. Karena selama ini Beliau (Pak Erman) sendiri juga mengeluhkan soal kendala moral dan etika para tenaga magang yang dikirim dari Makasar Sulsel ke Jepang. Tutur KH Azis menceritakan sehingga terjalinlah kerja sama antara Pesantren dan Pemerintah Jepang yang difasilitasi Kementrian Tenaga Kerja.

Kapolda Jatim Tepati Janji

Tiga Korban Salah Tangkap Terima Rp 50 Juta
Jombang, Bhirawa
Kapolda Jatim, Irjen Pol Herman Suwawireja benar-benar menepati janjinya untuk memberikan bantuan terhadap ketiga korban salah tangkap, Imam Hambali Cs. Kamis, (22/1) ketiganya mendapatkan bantuan untuk modal sebesar Rp 50 juta.


Bantuan modal atau tali asih Kapolda Jatim ini diberikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Pudji Astutik MM, kepada ketiga korban salah tangkap di salah satu rumah makan di Jombang. Untuk Kemat dan Devit masing-masing mendapatkan Rp 20 juta, sedangkan Sugik mendapatkan Rp 10 juta.
Pudji Astutik mengatakan, uang yang diberikan kepada ketiga korban itu bukan dari gaji Kapolda akan tetapi dari instansi atau Dinas.“ Ini merupakan kepedulian kita semua, bukan dari gaji Kapolda, tapi dari dinas untuk kalian semua. Dan pesan Kapolda agar uang ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk usaha,”ujar Pudji Astutik menyampaikan.
Menerima bantuan yang nilainya cukup besar, kepada wartawan yang ikut menyaksikan, Kemat mengatakan, uang pemberian itu akan digunakan untuk mengembangkan usaha salon yang selama ini pernah digelutinya.” Terima kasih, semoga uang ini bisa saya gunakan untuk mengembangkan usaha salon saya,”tuturnya. rur

Polisi Amankan Truk Pengangkut 2 Ton Pupuk Bersubsidi

Jombang, Bhirawa
Sebuah truk yang mengangkut sebanyak 2 ton pupuk bersubsidi terpaksa diamankan aparat kepolisian, Rabu (21/1) malam. Pasalnya pupuk jatah petani Jombang ini diduga akan diselundupkan ke luar daerah Jombang.

Pengamanan truk bermuatan pupuk bersubsidi ini dilakukan aparat kepolisian Polsek Wonosalam di Jalan Raya Desa Pucangrejo Kecamatan Wonosalam. Petugas yang sedang melakukan operasi merasa curiga adanya sebuah mobil boks berwarna putih bernopol Z 8770 HD yang disopiri Santoso (31), warga Dusun Gambuan Desa Modongan Kecamatan Sooko, Mojokerto, bersama Sutiono (36), warga Desa Tukum Kecamatan Wonosalam yang meluncur keluar kawasan Wonosalam.
Merasa curiga, polisi menghentikan kendaraan dan meminta sopir untuk menunjukkan surat-surat. Polisi juga meminta pengemudi membuka membuka boks dan ternyata kendaraan itu mengangkut pupuk bersubsidi.“Kami merasa curiga, mobil boks digunakan mengangkut pupuk pada malam hari. Apalagi pupuk itu berlabel bersubsidi, karenanya terpaksa kita amankan,”ujar AKP Abdul Sukur, Kapolsek Wonosalam menandaskan.
Kapolsek juga menyatakan, pihaknya khawatir, pupuk bersubsidi yang merupakan jatah petani Jombang itu hendak diselundupkan ke daerah lain.” Dan ternyata benar, dari pengakuan keduanyadiakui bahwa pupuk-pupuk tersebut hendak mereka jual kembali ke wilayah Mojokerto, dengan harga di atas HET (Harga Eceran Tertinggi),”imbuhnya.
Dari pengakuan tersangka itu dikatakan, bahwa pupuk itu dibeli dari salah satu toko di Wonosalam dengan harga antara Rp 81 hingga 90 ribu, selanjutnya akan dijual kembali dengan harga Rp 100 ribu,”Ini kan tidak boleh, karenaya keduanya bersama barang bukri terpaksa kita amankan,” imbuh Kapolsek.rur

Tiga Caleg Mundur, Satu Meninggal

Jombang, Bhirawa
Tiga calon legislative DPRD Jombang, menyatakan mundur dari pencalonan dalam pemilu legislative 2009 mendatang, satu caleg lain meninggal dunia. Komisi Pemilihan Umum kabupaten menyatakan jumlah caleg yang bakal bertarung dalam pemleg mendatang sebanyak 607 orang yang akan berebut 50 kursi.


Ketiga caleg yang menyatakan mundur itu adalah, Caleg nomor urut satu dari partai PPRN dari daerah pemilihan 6, Aris Juswatin, Caleg nomor urut satu dari PMB dapil 3, Iqbal serta Zumrotin Nuha caleg PKS dapil 2. Sedangkan satu caleg yang meninggal dunia adalah Didik dari PKPB nomor urut satu dari dapil 1.
Ketua Pokja pencalonan, Minan Rahman mengatakan, meski telah menyatakan mundur, namun KPU tidak bisa serta merta mencoret nama mereka dari Daftar Calon Tetap (DCT). Karena sesuai dengan surat keputusan KPU nomor 3390/15/XI/2008 tentang permasalahan nama-nama caleg menyatakan caleg yang mundur sesudah tanggal 17 namanya tetap muncul dalam DCT. ” Untuk dua orang caleg yang mundur sebelum 17 Desember 2008 yakni Aris dan Iqbal namanya memang nanti tidak muncul dalam DCT. Namun dua nama lain yakni Zumrotin dan Didik tetap muncul,”tuturnya menjelaskan.
Dengan mundurnya tiga caleg dan satu meninggal, maka jumlah caleg yang bakal berebut kursi di DPRD Jombang pada pileg yang bakal digelar 9 April mendatang berkurang dari 611 caleg menjadi 607 caleg.
Minan menambahkan, untuk caleg yang telah menyatkan mundur namun namanya masih muncul dalam DCT maka pihaknya, KPU akan menyampaikan kepada panitia KPPS untuk diumumkan saat pileg mendatang. “ KPPS akan berkewajiban mengumumkan bahwa si A telah menyatakan mundur atau meninggal dunia, ” imbuhnya.
Bagaiamana dengan perolehan suara mereka ? jika caleg yang bersangkutan tetap mendapatkan suara. Dikatakannya, suara caleg yang mundur itu nantinya dikembalikan pada partai masing-masing.” Itu aturannya,”pungkasnya. rur

Bupati Lantik 628 Pejabat, Tiga Bulan Di Evaluasi

Jombang, Bhirawa
Sebanyak 628 pejabat structural pemerintah kabupaten Jombang, akhirnya dilantik bupati Suyanto, Selasa (20/1) siang kemarin. Pelantikan ini sebagai konsekwensi pelaksanaan PP 41 tahun 2007 tentang penataan organisasi. Dalam pelantikan yang dilakukan di GOR Merdeka Jombang kemarin, ternyata banyak pegawai yang belum mengetahui posisi dan jabatan dimana mereka ditempatkan.


Ketidaktahuan pegawai atas posisi dan jabatan mereka ini, dikarenakan pembacaan Surat Keputusan atau SK bupati oleh kepala BKD, Hasan MSi, berhenti setelah menginjak jabatan ditingkat camat.
Karena tidak mengetahui posisi dan jabatan dimana mereka ditempatkan, usai pelantikan beberapa pegawai nampak berdesakan untuk melihat lampiran keputusan Bupati yang ditempel di halaman gedung oleh raga kebanggaan kabupaten Jombang ini.” Belum tahu mas, diposisi apa, makanya kita lihat,”ujar salah satu pegawai sambil mencari namanya.
Dalam pelantikan kemarin, beberapa pejabat digeser namun sebagian besar tetap pada posisi semula. Beberapa pejabat yang digeser diantaranya, Munif Kusnan yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Badan perencanaan dan pembangunan (Bappeda) menempati posisi sebagai Asisten pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat sekda Jombang. Sedangkan posisi kepala Bappeda dipegang Agus Riadi yang dulu juga pernah menempati jabatan ini.
Hal yang sama juga alami Hasan, Msi, yang diangkat menjadi kepala BKD saat bupati Ali fikri ini dikembalikan posisinya pada Asisten Perekonomian dan pembangunan sekda Jombang. Sedangkan sebagaipenggantinya adalah Mahmud, MSi yang sebelumnya pernah menjabat kepala DLHK.
Sedangkan untuk Asisten III bidang administrasi umum dipercayakan bupati pada I Nyoman Swardana, MSi yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
Bupati Suyanto sendiri dalam sambutannya mengatakan bahwa jabatan yang diemban pegawai merupakan amanah atas kesungguhan dan kerja keras pegawai. “ Jabatan ini bukan kebetulan, ini adalah akibat dan hasil kerja keras saudara semua,”ungkapnya.
Namun demikian Bupati dua periode ini menambahkan meski sekarang pegawai menempati jabatan strategis, namun pihaknya nanti tidak segan- segan untuk mengganti seorang kepala Dinas atau Kantor jika memang kerjanya tidak bagus.”Karena evaluasi akan kita lakukan terus menerus untuk perbaikan birokrasi, “ujar Suyanto yang juga ketua PDIP Jombang mengingatkan.
Suyanto juga menambahkan pihaknya tidak ingin ada sub ordinat dalam SKPD agar pelayanan terhadap masyarakat bisa berjalan baik.” Jangan ada yang menghambat kinerja, semuanya ada konsekwensinya. Ini bukan gertak sambal,”pungkasnya

Muhamin Datang, Pendukung Gus Dur Demo

Jombang, Bhirawa
Kedatangan ketua umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar di kampung halamannya Jombang, Sabtu (17/1) disambut demo belasan orang yang mengaku pendukung Gus Dur. Bahkan dalam aksi demo itu, mereka juga membakar Baju dan KTA PKB

Namun, aksi demo belasan orang yang dilakukan dipinggir dijalan sekitar 1 km menuju Tebuireng ini tidak sempat diketahui oleh Muhaimin Iskandar yang kebetulan menghadiri kegiatan di Madrasatul Quran Tebuireng Jombang. Pasalnya cak Imin biasa dipanggil sudah balik menuju kediaman orang tuanya di PP Mambaul Ma’arif Denanyar.
Meski tidak diketahui Muhaimin, aksi para pendukung setia ketua dewan Syuro PKB ini tetap berlanjut. Dengan menutup mulut dengan lakban, mereka juga mengangkat poster menyambut kedatangan Cak Imin.” Selamat datang di basis pendung Gus Dur Cak Imin,”, Imin Ruwet, serta poster hujatan lain. Bahkan, dalam aksinya, mereka juga membakar baju dan KTA PKB.
Salah satu pendemo, Ghozali, mengatakan, bahwa aksi demo ini sebagai bentuk kekecewaan atas sikap Muhaimin Iskandar yang dinilai telah menghianati Gus Dur.” Kita kecewa dengan ulah Muhaimin yang telah mengkhianati Gus Dur. Padahal kita tahu PKB sama dengan Gus Dur, karena beliau adlah pendiri partai ini,”ujar ketua Ranting Bulurejo ini menuturkan.
Ditemui dikediamannya di Denanyar, Muhaimin Iskandar menyatakan tidak risau dengan aksi belasan orang tersebut. Dikatakannya, aksi seperti itu jelas ada penunggangnya.”Itu ulah segelintir orang yang kecewa dan tidak ingin PKB besar,”jawabnya singkat. Rur

Sesalkan, Ansor Jombang Boikot Konferwil

Jombang, Bhirawa
Perpecahan di tubuh Gerakan Pemuda Ansor Jatim disesalkan oleh mantan ketua GP Ansor kabupaten Jombang, H Munaji Malik. Apalagi motor penggerak perpecahan itu adalah pengurus GP Ansor Jombang, yang melakukan pemboikotan Konferwil GP Ansor Jatim, Sabtu (17/1) kemarin.
“ Tidak seharusnya organisasi sebesar Ansor khususnya di Jawa Timur pecah, kalau ada perbedaan kan bisa diselesaikan dalam forum konferwil,”ujar Munaji mantan ketua GP Ansor Jombang, Minggu (18/1) menuturkan.
Selaku ketua pembina Ansor Jombang, Munaji mengaku sangat kecewa dengan tindakan ketua PC Ansor, Ubaidillah yang mengumpulkan sebanyak 28 PC GP Ansor di PP Al Hamidiyah Tambakberas, Sabtu (17/1) untuk memboikot Konferwil GP Ansor Jatim di Hotel Utami, Juanda dihari yang sama. “ Memang selaku pembina, tidak harus diajak bicara. Namun paling tidak kita bisa memberikan saran agar Ansor tidak terkotak-kotak dengan kepentingan sesaat,”tandasnya.
Munaji yang juga sebagai salah satu pengurus PW Ansor Jatim ini menambahkan, pihaknya sebelumnya telah menghubungi Ubaidillah terkait Konferwil Ansor Jatim. “ Jawabannya, Jombang siap datang. Tapi kenyataannya malah Jombang menjadi motor untuk memboikot konferwil,”tambahnya seraya mengatakan, padahal konferwil di buka langsung ketua PW NU Jatim, KH Mutawakil.
Sekedera diketahui, Sabtu (17/1) sebanyak 28 PC Ansor yang ada di Jatim memboikot pelaksaanaan konferwil yang digelar dihari yang sama di Hotel Utami Juanda. Ke 28 PC anosr itu berkumpul di PP Al Hamidiyah pimpinan KH Erfan Sholeh yang dikenal sebagai tim sukses pasangan Karsa saat pilgub Jatim kemarin.

Perempuan Berjilbab Itu Terjaring Razia

Jombang, Bhirawa
Petugas dari Mapolres Jombang, Kamis (15/1) kembali melakukan operasi penyakit masyarakat (pekat) diawal tahun 2009. Sejumlah hotel yang ada di wilayah Jombang kota, diubek-ubek. Hasilnya, sepuluh pasangan mesum berhasil terjaring diantaranya terdapat perempuan muda berjilbab.

Kesepuluh pasangan bukan suami istri ini, akhirnya langsung dibawa ke Mapolres Jombang, guna proses lebih lanjut.” Mereka kita beri pembinaan agar tidak mengulang kembali berbuatan dosa,”ujar Kapolres AKBP M.Khosim menuturkan.
Dalam operasi yang dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB kemarin, Kapolres manandaskan, pihaknya mengerahkan puluhan personil Satsamapta Polres Jombang yang dibagi beberapa tim, bergerak ke beberapa hotel. Hotel-hotel melati yang menjadi sasaran diantara adalah hotel Netral, hotel Dewi, hotel Sentral, hotel Borobudur, hotel 51, hotel Melati, serta sejumlah hotel lainnya. “Operasi Pekat atau Penyakit Masyarakat Rimbi Jaya I 2009 kali ini, sasaran kami semua hotel di wilayah kota yang diduga biasa digunakan pasangan selingkuh,”tandasnya.
Mantan Kapolres Bangkalan ini juga mengatakan, disamping operasi di hotel-hotel melati, beberpa personel di dua Polsek yakni Kabuh dan perak juga melakukan hal yang sama. Dikatakannya, Polsek Kabuh, berhasil mengamankan 18 PSK (Pekerja Seks Komersial), yang biasanya mangkal di sebuah lokalisasi liar yang ada di kawasan Nglubuk. Sedangkan Polsek Perak, berhasil mengamankan 3 orang PSK, yang mangkal di beberapa warung remang-remang. “ Untuk PSK yang terjaring, akan dikenakan tindak pidana ringan (tipiring), dan akan menjalani persidangan, karena mereka sudah beberpa kali terjaring,”imbuh Khosim.

Satu Lagi Asosiasi Jasa Listrik terbentuk di Jatim

Pengurus DPD Paklina Jatim saat dikukuhkan di Hotel Fatma kemarin

Jombang,
Satu lagi asosiasi jasa kontruksi bidang kelistrikan terbentuk di Jawa Timur, Persatuan Kontraktor Listrik Nasional, DPD Paklina Jatim, Kamis (15/1) melakukan Musda pertama. Terpilih sebagi ketua, Lilik Suhartoyo asal Surabaya.

Musda pertama yang dilakukan di Hotel Fatma Jombang dihadiri, ketua DPP Paklina, ketua Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan jasa kontruksi (LPJK) Jatim, dan perwakilan PLN areal Mojokerto-Jombang.
Sebagai salah satu asosiasi jasa kontruksi bidang kelistrikan Paklina bertekad akan mengikis monopoli rekanan listrik yang tergabung dalam AKLI yang selama ini menjadi rekanan PLN. “ Kehadiran kami untuk ikut andil dalam memberikan pelayanan listrik oleh PLN kepada masyarakat, agar tidak ada kesan monopoli salah satu asosiasi,”ujar Lilik usai pemilihan.
Pengusaha asal Surabaya ini terpilih secara aklamasi oleh 9 perwakilan Paklina dari 11 pengurus Paklina kabupaten/kota yang telah ada di Jawa Timur. Pemilihan dipimpin langsung oleh pengurus DPP Paklina. Ke sebelas pengurus kabupaten itu adalah, DPC kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Surabaya, Bojonegoro, Jombang, kabupaten Kediri, Kota Kediri, Blitar, kabupaten/kota malang serta Blitar.
Pengurus LPJK Jatim, I Made mengingatkan, selama ini kegiatan jasa kontruksi secara nasional 65 persen dikuasai oleh pelaku bisnis asing. Sedangkan sisanya 35 persen oleh pelaku bisnis kontruksi nasional.” Kita harapkan, kita bisa menjadi tuan rumah dinegeri sendiri dalam rangka menghadapi pelaku bisnis jasa kontruksi asing,”ujarnya menandaskan.
Sementara Wakil ketua DPP Paklina, Munir Alfanani mengatakan, keberadaan Paklina diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan listrik.” Selama ini keluhan masyarakat terkait penyambungan terkesan sulit dan mahal, karena selama ini pengadaan itu hanya dimonopoli oleh salah satu rekanan PLN. Dan Paklina akan mengupayakan persaingan dengan iklim yang sehat sehingga ada competitor,”tandasnya.

Sutiyoso Safari ke Pesantren Basis NU

Jombang, Bhirawa
Calon presiden dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Sutiyoso, mulai melakukan safari ke pondok pesantren untuk mencari dukungan. Salah satu pesantren yang kemarin, Rabu (14/1) dikunjungi adalah PP Bahrul Tambak Beras Jombang yang merupakan basis NU.



Dalam kunjungannnya di kediaman salah satu pengasuh PP Tambakberas, KH Irfan Sholeh, mantan Pangdam Jaya yang datang didampigi ketua PIS M. Yusuf, ini mengaku sebagai calon presiden dirinya merasa wajib untuk lapor kepada para ulama dalam pencalonannya sebagai presiden 2009 mendatang.” Belum Afdol jika saya belum melapor kiyai, ulama,”tuturnya mengawali sambutannya.
Bang Yos biasa dipanggil, optimis dirinya akan didukung ulama-ulama, karena dirinya juga sudah berpamitan kepada mantan presiden, Abdurrahman Wahid (Gus Dur). “ Dan Gus Dur mendukung saya jika memang beliau terganjal dalam pencalonan nantinya,”imbuhnya menuturkan.
Dikatakannya, meski baru satu partai yang telah resmi menyatakan dukungannya dalam pencalonan sebagai capres 2009, namun mantan gubernur DKI ini mengaku telah melakukan komunikasi dengan partai-partai islam. “ Komunikasi politik sudah kita bangun, baik dengan PKS, PKB dan PAN disamping PSI sendiri, namun semuanya masih menunggu hasil pemilu legislative,”tandasnya.
Sutiyoso optimis, dengan bekal kepemimpinan yang telah dimilikinya baik di TNI maupun dibirokrasi sebagai gubernur, dirinya bisa mendapatkan kendaraan untuk mencalonkan sebagai capres. “ Nanti saya yakin Kereta kencana itu akan datang,”imbuhnya.
Disinggung mengenai calon wapres, bang Yos mengaku hingga kini masih sulit untuk menentukan. “ Bisa saja tawaran kereta kencana itu datang, namun dengan syarat cawapresnya dari kader partai yang bersangkutan. Itu yang sulit dijawab, ya kita tunggu saja nanti hasil pemilu legislative,”tambahnya. Rur

Umat Hindu Jombang Gelar Doa Untuk Palestina

Jombang, Bhirawa
Tidak hanya umat muslim, aksi keprihatinan atas agresi militer Israel atas Palistina yang menewaskan ratusan warga tidak berdosa juga dilakukan umat hindu di kabupaten Jombang. Mereka, Senin (3/1) menggelar doa bersama di Pura Amarta desa Ngepeh Ngoro untuk perdamaian palestina.

memanjatkan doa-doa perdamaian. Dalam ritual doa bersama ini dipimpin langsung oleh ketua PHDI Ketua PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) Jombang, Pinandito Katijo Salam Raharjo.
Salam Raharjo menandaskan, doa bersama yang dgelar umat Hindu merupakan solidaritas atas nasib saudara-saudara penduduk Palestina yang mendapat gempuran tidak beradab Israel.” Perang hanya mengakibatkan penderitaan dan meninggalkan kesengsaraan, karenannya dengan doa bersama ini semoga mereka cepat berdamai,”ujarnya usai memimpin doa.
Sebelum melakukan doa bersama, umat Hindu terlebih dahulu melakukan sembahyang yang dipimpin oleh tiga sesepuh yang berpakaian serba putih. Ketuga sesepuh umat Hindu ini membakar dupa dan menyiramkan air suci pada seluruh jamaah. Rur