Dua Anggota FKB di PAW

Dudukkan Dua Perempuan Sebagai Wakil Rakyat
Jombang, Bhirawa
Untuk yang kedua kalinya dalam setahun ini, Pergantian Antar Waktu (PAW) dilakukan DPRD Jombang. Selasa (30/12) dua anggota FKB dilantik setelah usulan PAW ke Gubernur Jatim disetujui. Kali ini dua perempuan didudukkan sebagai wakil rakyat menggantikan dua rekannya. Pelantikan tanpa dihadiri dua anggota dewan yang diganti.

Kedua perempuan yang mengisi kursi dewan atas usulan Pergantian Antar Waktu atau PAW ini adalah Umi Hanik yang menggantikan Maghfur Mujtahid mantan ketua DPAC PKB Perak dari Dapil IV yakni kecamatan Perak, Bandarkedungmulyo, Gudo dan Ngoro. Sedangkan dari Dapil V yang meliputi kecamatan Megaluh, Tembelang dan Kesamben, Musyarofah Nashor mengantikan Fadhulloh Malik.
Usulan PAW atas kedua anggota dewan FKB ini sudah diajukan sejak pertengan Agustus 2008 lalu. Namun baru akhir Desember ini usulan ini turun dari gubernur Jawa Timur.“ Surat dari gubernur jatim baru turun tanggal 23 Desember lalu, karena libur baru sekrang ini agenda pelantikan bisa dilakukan, “ujar Padi Mulyono sekretaris DPRD Jombang usai pelantikan.
Dalam surat bernomor 171.415/102/011/2008 yang ditanda tangani Pj gubernur Setia Purwaka, tertanggal 19 Desember itu usulan pergantian antar waktu dua anggota PKB, Maghfur Mujtahid dan Fadhullah Malik yang digantikan Umi Hani’ah dan Musyarofah disetujui.
Dua anggota DPRD yang diganti, Maghfur Mujtahid dan Fadhullah Malik tidak nampak hadir dalam pelantikan kemarin. Keduanya diganti karena dinilai telah melakukan pelangggaran organisasi. Mereka merupakan pendukung DPC PKB pimpinan Basyaruddin yang mendukung ketua dewan Syuro KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Maghfur tercatat sebagai sekretaris sedangkan Fadhullah Malik duduk sebagai wakil Dewan Syuro. Untuk nama yang terakhir ini merupakan anggota dewan hasil PAW pertama satu tahun lalu.
Dalam satu tahun ini, PKB Jombang telah melakukan PAW terhadap anggota sebanyak dua kali, sebelumnya PAW dilakukan terhadap tiga anggotanya yakni H.Rifai dari dapil II yang digantikan Munif Supri, kemudian Abdurrahman dari Dapil VI yang digantikan Kusnun Nashir, dan Mujib Hanan diganti Fadhullah Malik, pada pertengan Januari 2008, sedangkan yang kedua hari ini, Selasa (30/12).

Desa Digerojok Dana ADD Rp 30 Miliar

Jombang, Bhirawa
RAPBD kabupaten Jombang akhirnya disahkan, Selasa (30/12) setelah lima Fraksi di DPRD melalui Pendapat Akhirnya menyatakan menerima untuk ditetapkan menjadi APBD 2009.
Dalam penetapan APBD kemarin disetujui anggaran untuk Alokasi Dana Desa atau ADD ditambah dari usulan nota keuangan yang disampaikan bupati sebesar Rp 23, 9 Miliar menjadi Rp 30 Miliar. “Itu merupakan amanat undang-undang, maka semua Fraksi setuju untuk menambah anggaran untuk ADD hingga sebesar Rp 30 miliar,”ujar Sugiarto anggota FKB usai paripurna.

Dalam penetapan APBD kemarin disetujui anggaran untuk Alokasi Dana Desa atau ADD ditambah dari usulan nota keuangan yang disampaikan bupati sebesar Rp 23, 9 Miliar menjadi Rp 30 Miliar. “Itu merupakan amanat undang-undang, maka semua Fraksi setuju untuk menambah anggaran untuk ADD hingga sebesar Rp 30 miliar,”ujar Sugiarto anggota FKB usai paripurna.
Mantan ketua pansus perda pemerintahan desa ini menambahkan, sesuai dengan PP 72/2005 tentang desa dan perda Nomor 9 tahun 2006 tentang sumber-sumber Keuangan Desa, desa berhak untuk mendapatkan anggaran minimal 10 persen dari hasil pajak, retribusi dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.” Disamping amanat undang-undang, ADD memang banyak,”tandas Sugiarto yang juga sekretaris DPC PKB ini manambahkan.
Senada, juga disampaikan juru bicara Fraksi Madani, Saikhul Atho’ a’laul Huda yang menyatakan, sudah seharusnya pemerintah daerah mengalokasikan anggaran ADD sesuai amanat PP 72/2005. “ADD adalah hak desa yang berdasrkan peraturan perundang-undangan dan wajib dipenuhi. Namun hingga 2009 pemerintah daerah sulit untuk memenuhi. Karenanya, kami menilai RAPBD 2009 mengandung dosa besar kepada pemerintah dan masyarakat desa,”ujarnya saat menyampaikan PA.
Meski agak terlambat, Anggota dewan asal PPP ini menambahkan, pihaknya merasa cukup lega, karena pemenuhan anggaran sebesar 10 persen ini pada 2009 akan terpenuhi.” Seharusnya sudah sejak 2006 lalu ADD sebesar 30,9 miliar sudah harus dipenuhi, kita ini terlambat tiga tahun,”imbuh atho’.
Disamping ADD, Frkasi-Fraksi di DPRD juga mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk kesehatan di 16 puskesamas yang tersebar di kecamatan. Untuk anggaran puskesmas ini disepakati sebesar Rp 20 miliar dari usulan bupati sebesar 18,9 miliar.” Karena pusekesmas bersentuhan langsung dengan masyrakat miskin didesa-desa. Dan sering ditolak saat dirujuk ke RSD,”tambah Atho seraya mengakui anggaran ini masih belum cukup optimal dalam upaya mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat kecil. Rur
Untuk APBD kabupaten Jombang 2009 ditetapkan sebesar Rp 814,063 miliar yang terdiri dari pendapatan Asli daerah sebesar Rp 79,5 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 696,443 miliar dan dari pendapatan lain-lain sebesar Rp 38,062 miliar.
Anggaran ini dipergunakan untuk pembiayaan belanja sebesar Rp 917,582 miliar yakni untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp 534,643 miliar dan belanjalangsung sebesar 382, 939 miliar. Surplus sebesar Rp 103,518 miliar

Desa Digerojok Dana ADD Rp 30 Miliar

Jombang, Bhirawa
RAPBD kabupaten Jombang akhirnya disahkan, Selasa (30/12) setelah lima Fraksi di DPRD melalui Pendapat Akhirnya menyatakan menerima untuk ditetapkan menjadi APBD 2009.
Dalam penetapan APBD kemarin disetujui anggaran untuk Alokasi Dana Desa atau ADD ditambah dari usulan nota keuangan yang disampaikan bupati sebesar Rp 23, 9 Miliar menjadi Rp 30 Miliar. “Itu merupakan amanat undang-undang, maka semua Fraksi setuju untuk menambah anggaran untuk ADD hingga sebesar Rp 30 miliar,”ujar Sugiarto anggota FKB usai paripurna.

Dalam penetapan APBD kemarin disetujui anggaran untuk Alokasi Dana Desa atau ADD ditambah dari usulan nota keuangan yang disampaikan bupati sebesar Rp 23, 9 Miliar menjadi Rp 30 Miliar. “Itu merupakan amanat undang-undang, maka semua Fraksi setuju untuk menambah anggaran untuk ADD hingga sebesar Rp 30 miliar,”ujar Sugiarto anggota FKB usai paripurna.
Mantan ketua pansus perda pemerintahan desa ini menambahkan, sesuai dengan PP 72/2005 tentang desa dan perda Nomor 9 tahun 2006 tentang sumber-sumber Keuangan Desa, desa berhak untuk mendapatkan anggaran minimal 10 persen dari hasil pajak, retribusi dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.” Disamping amanat undang-undang, ADD memang banyak,”tandas Sugiarto yang juga sekretaris DPC PKB ini manambahkan.
Senada, juga disampaikan juru bicara Fraksi Madani, Saikhul Atho’ a’laul Huda yang menyatakan, sudah seharusnya pemerintah daerah mengalokasikan anggaran ADD sesuai amanat PP 72/2005. “ADD adalah hak desa yang berdasrkan peraturan perundang-undangan dan wajib dipenuhi. Namun hingga 2009 pemerintah daerah sulit untuk memenuhi. Karenanya, kami menilai RAPBD 2009 mengandung dosa besar kepada pemerintah dan masyarakat desa,”ujarnya saat menyampaikan PA.
Meski agak terlambat, Anggota dewan asal PPP ini menambahkan, pihaknya merasa cukup lega, karena pemenuhan anggaran sebesar 10 persen ini pada 2009 akan terpenuhi.” Seharusnya sudah sejak 2006 lalu ADD sebesar 30,9 miliar sudah harus dipenuhi, kita ini terlambat tiga tahun,”imbuh atho’.
Disamping ADD, Frkasi-Fraksi di DPRD juga mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk kesehatan di 16 puskesamas yang tersebar di kecamatan. Untuk anggaran puskesmas ini disepakati sebesar Rp 20 miliar dari usulan bupati sebesar 18,9 miliar.” Karena pusekesmas bersentuhan langsung dengan masyrakat miskin didesa-desa. Dan sering ditolak saat dirujuk ke RSD,”tambah Atho seraya mengakui anggaran ini masih belum cukup optimal dalam upaya mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat kecil. Rur
Untuk APBD kabupaten Jombang 2009 ditetapkan sebesar Rp 814,063 miliar yang terdiri dari pendapatan Asli daerah sebesar Rp 79,5 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 696,443 miliar dan dari pendapatan lain-lain sebesar Rp 38,062 miliar.
Anggaran ini dipergunakan untuk pembiayaan belanja sebesar Rp 917,582 miliar yakni untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp 534,643 miliar dan belanjalangsung sebesar 382, 939 miliar. Surplus sebesar Rp 103,518 miliar

Hasyim; Fatwa Haram Rokok Tidak Perlu

Jombang, Bhirawa
Ketua PB NU KH Hasyim Muzadi menyatakan, fatwa haram terkait masalah rokok yang kini masih menjadi wacana tidak diperlukan. Menurutnya soal rokok cukup smenggunakan fatwa yang selama ini sudah ada, yakni makruh.

Demikian dikatakan Hasyim saat hadir dalam temu alumni PMII malang di Jombang, Kamis (25/12) kemarin. Menurutnya Fatwa yang selama ini sudah ada sudah cukup. Karena jika rook difatwakan haram hal itu dinilai terlalu keras.” Tidak perlu ada fatwa haram. Pakai saja fatwa makruh yang selama ini sudah difatwakan,”jelasnya menjawab wartawan.
Karena menurut mantan Pengurus PW NU Jatim ini, Rokok di hukumi makruh itu sudah sesuai karena rokok memang perlu dihindari bukan dilarang. Dikatakannya, jika rokok dilarang menurut Hayim hal itu terlalu keras. “ Cukup Fatwa Makruh itu, dan ini sudah difatwakan dari NU dan Muhamidyah. Fatwa Makruh itu sudah pernah ada,”imbuhnya seraya mengatakan dalam memberikan fatwa juga sudah mempertimbangkan adanya factor kesehatan dan factor ekonomi.

Mahasiwa FMN: Cabup UU BHP

Belasan Mahasiswa dari FMN Jombang, berdemo di depan kantor Bupati Jombang, menuntut dicabutnya UU BHP


Jombang, Bhirawa
Tidak hanya mahasiswa dari Perguruan Negeri di ibukota yang menolak UU Badan Hukum Pendidikan. Aksi penolakan juga dilakukan mahasiswa di kabupaten Jombang, Selasa (23/12). Mereka menuntut dicabutnya terhadap UU yang baru disahkan DPR RI karena dinilai akan mengkomersialkan pendidikan.

Meski hanya diikuti puluhan mahasiswa dari Front Mahasiswa Nasional, aksi demo terlihat tetap bersemangat. Dengan membawa spanduk dan poster tuntutan pendidikan murah bagi rakyat. Para aktifis mahasiswa ini memulai aksinya dari kampus Undar dan berjalan menuju gedung DPRD serta kantor bupati di jalan Wachid Hasyim.
Di depan kantor bupati, satu persatu mahasiswa berorasi menuntut pemerintah memberikan pendidikan murah bagi rakyat.” Pendidikan adalah hak rakyat, dan jangan komersiilkan lembaga pendidikan,”ujar salah satu mahasiswa dalam orasinya.
Koordinator Aksi, Andriansyah menyatakan, dengan disahkannya UU BHP berrari pemerintah melepas tanggung jawab pada dunia pendidikan. Karena hal ini regulasi pada lembaga pendidikan semua diserahkan pada pimpinan atau pemodal lembaga pendidikan. “ Akibatnya, biaya pendidikan akan semakin mencekik, Dan masyarakat akan kesulitan memperoleh pendidikan murah,’ujarnya.
Karennya, FMN menuntut dicabutnya UU BHP dan menolak privatisasi pendidikan serta komersialisasi pendidikan. “ Kita akan terus menyuarakan penolakan dan menuntut dicabutnya UU BHP,”pungkasnya. Rur

Jelang Natal, Polisi Sterilkan 85 Gereja

Jombang, Bhirawa
Aparat keamanan dari Polres Jombang bakal mensterilkan 85 gereja yang rencananya digunakan umat kristiani kabupaten Jombang untuk peraan Natal. Sebanyak 10 personil serta 3 Unit Tim Jihandak ( Penjinak Bahan Peledak) juga disiagakan.
“ Upaya untuk pengamanan bagi umat kristiani ini akan dilakukan besuk, sehari sebelum geraja itu digunakan untuk perayaan Natal,”ujar Kompol Bambang TW, Kabag Ops Polres Jombang usai mengikuti gelar pasukan di alun-alun Jombang yang juga dihadiri langsung bupati Suyanto, Selasa (23/12).


Dalam pengamanan Natal dan Tahun baru 2009, polres Jombang telah menyiapkan sebanyak 465 personil. Termasuk 10 personil serta 3 Unit Tim Jihandak ( Penjinak Bahan Peledak) juga disiagakan. “ Tim Jihandak akan melakukan sterilisasi gereja-gereja yang diguankan untuk peringatan Natal,”imbuhnya, seraya mengatakan untuk penembak akan berkeliling memantau daerah yang dianggap rawan.
Bupati Suyanto meminta masyarakat ikut menjaga kedamaian dan kerukunan yang selama ini telah terjaga.” Semua ini adalah tanggung jawab kita bersama, masyarakat, ormas dan petugas harus ikut serta menjaga konsdusifitas kabupaten Jombang,”pintanya.
Dalam gelar pasukan dialun-alun kemarin, disamping diikuti petugas keamanan dari polres Jombang, Kodim 0814, Satpol PP juga diikuti Satgas ormas dan kepemudaan serta Partai politik. Diantaranya, Satgas dari PDIP, PAN, AMPG serta Banser GP ANSOR.
“ Untuk persiapan pengamanan Natal, Banser nanti malam (kemarin malam) juga kan dibaiat dan dikukuhkan oleh Satkorcab,”terang Ubaidailla Aly ketua GP Ansor Jombang menuturkan. Rur

Seminar Rokok Dinas Kesehatan, Nyaris Ricuh

Jombang, Bhirawa
Wacana larangan soal rokok bergulir mulai dari pusat hingga ke daerah, Dinas kesehatan kabupaten Jombang, Sabtu (20/12) menggelar Seminar tentang bahaya rokok. Namun, seminar yang diikuti tokoh masyarakat dan pengusaha rokok ini nyaris ricuh setelah salah satu narasumber menganggap merokok adalah perbuatan syirik


Seseorang yang merokok sama saja menggantungkan hidupnya kepada rokok. Orang yang menggantung kepada selain Tuhan berarti syirik atau menyekutukan Tuhan, kata Salim Basawad Nara Sumber dari Depag Jombang menuturkan.
Kontan saja, pendapat ini dibantah peserta yang sebagian besar adalah perokok dan pengusaha rokok. “Saya pikir pendapat seperti itu tidak masuk akal. Sebab, merokok tidak ada hubungannya dengan asas ketuhanan, Tidak bisa seperti itu,”ujar Nur Cholis pengusaha rokok asal Desa Kalikejambon Tembelang dengan nada tinggi.
Menurutnya, apa yang dipaparkan nara sumber sangat tidak masuk akal dan melenceng dari persoalan rokok. Dicontohkannya, misalnya orang yang lapar adalah memiliki ketergantungan kepada nasi agar bisa kenyang. “Berarti orang tersebut telah berbuat syirik karena bergantung bukan kepada Tuhan tetapi kepada nasi,”tambahnya.
Nur Cholis yang juga seorang guru agama ini menambahkan, wacana pelarangan merokok yang kini menggelinding dikatakannya perlu mempertimbangkan beberapa aspek kehidupan masyarakat. “ Seperti berapa jumlah petani tembakau di Indonesia yang hidup dengan menggantungkan dari bahan baku rokok ini. Dan perlu dicatat penghasil pajak terbesar Negara kita ini adalah dari Cukai Rokok,”katanya.
Dalam seminar yang digelar Dinas kesehatan kabupaten Jombang kemarin, Salim Basawad Kasi Penamas Kantor Depag Jombang membeberkan data dari World Health Organization (WHO) atau Organisasi kesehatan Dunia, pernah memperkirakan 59 persen pria Indonesia yang berumur 10 tahun sudah aktif merokok. “Dari data 2001 saja, 70 persen penduduk Indonesia perokok aktif. Yang berarti sebagian besar bangsa kita telah menuhankan rokok,”ungkapnya. Rur

Pemkab Fasilitasi Pendaftaran Merk Dagang

Jombang, Bhirawa
Banyaknya hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Jombang seperti durian, tembakau serta hasil produksi UKM dan IKM diminta segera didaftarkan untuk mendapatkan Merk Dagang. Hal ini penting dilakukan pelaku usaha agar hasil produksi tidak diklaim oleh daerah atau negara lain.

Demikian yang dikatakan, Zaki Septiono Kasi Pemeriksaan Formalitas Indikasi Geografis Direktorat Merk HKI Depkumham saat hadir sebgai nara sumber pada Sosialisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis dan Merk Dagang yang diselenggarakan pemkab Jombang digedung PSBR, Jumat (19/12) kemarin.
“Hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan seperti durian, tembakau dan yang lainnya yang secara indikasi geografis memiliki keunggulan dan kekhasan tersendiri merupakan kekayaan tersendiri yang perlu untuk dipatenkan agar tidak diklaim daerah atau Negara lain,”ujarnya bersama Aris Ide Anton Kasi Litigasi dan Penyidikan Direktorat Merk.
Untuk mendapatkan merk dagang, lanjutnya diktakannya tidaklah sulit dan persayaratan sangat mudah.” Cukup menyerahkan KTP, mengisi formulir , melampirkan etiket merk yang didaftarkan sebanyak 25 lembar, mengisi surat pernyataan diatas materai dengan biaya pendaftaran merk baru hanya Rp. 450 ribu saja,”imbuhnya.
Zaki juga menjelaskan bagaimana proses pendaftaran, mulai dari permohonan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan, pemeriksaan subtansi oleh pemeriksa merk,dan selanjutnya diumumkan dalam berita negara selama 3 bulan kepada masyarakat. Apabila tidak ada keberatan dimasyarakat barulah diterbitkan sertifikat dan dicatat. “Pengurusan merk dagang dibutuhkan waktu sekitar 14 bulan mulai dari masuk sampai terbit sertifikat,”bebernya.
Masih menurut Zaki, para pelaku usaha perlu memahami atas Hak Kekayaan Intelektual mulai dari merk dagang, hak cipta rahasia dagang, desain, “Karena keuntungan yang didapat oleh pelaku usaha apabila merk dagang sudah terdaftar, para pelaku usaha mendapatkan jaminan dari pemerintah dengan perlindungan hukum, apabila ada inidikasi pihak lain yang mencoba menjiplak atau membajak merk dagang tersebut.
Sosialisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis dan Merk Dagang yang diikuti sekitar 150 pelaku usaha ini mendapat sambutan positif. Bahkan puluhan pelaku usaha langsung mendaftarkan hasil produksi usaha mereka. “ Ini yang dibutuhkan, kita tidak perlu langsung ke Pusat, dan prosesnya juga sangat mudah, tidak repot”, tutur Sutikno pemilik Tivoli dan Mayar yang langsung didaftarkan.
Senada dengan Sutikno, pemilik UD Jenang Kelapa Muda Ropiq, mengatakan, upaya pemkab dalam memfasilitasi untuk mendaftarkan dinilai langkah maju.” Selain menguntungkan Jombang sendiri juga menguntungkan kita pelaku usaha,”ujarnya.

Jombang Kembangkan SRI

Jombang, Bhirawa
Kabupaten Jombang menjadi salah satu daerah uji coba pengembangan pertanian dengan model tanam System Rice Intentification atau SRI. Model tanam SRI ini hanya diujikan pada dua kabupaten di Indonesia yakni di kabupaten Garut Jawa Tengah dan Jombang Jatim.


Di kabupaten Jombang, penanaman padi serentak dengan menggunakan SRI diujicobakan pada lahan persawahan seluas 67 Ha yang berada di Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh Jombang.
Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Jombang Sadarestuwati mengatakan dengan tanam model SRI, kualitas produksi padi dipastikan akan lebih baik dibanding system yang tradisional.” Kemampuan untuk menghasilkan produksi pertanian padi akan melimpah,”ujarnya saat hadir pada pembukaan gerakan tanam SRI dan sarasehan dengan kelompok tani di Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh (17/12), kemarin.
Adik kandung bupati Jombang ini juga meyakinkan bahwa dengan system tanam SRI petani tidak perlu takut takut lagi dengan serangan hama yang akan menyerang tanaman organic ini. ’’Dengan sistem ini juga akan mengontrol proses tanam hingga masa panen, Jangan terlalu takut pada kemungkinan adanya hama pada tanaman,’’tambahnya.
Menurut Estu menjadi petani juga harus memiliki sebuah cita-cita mampu menjadi pengekspor beras. ’’Menjadi pengekspor beras harus tentunya dengan berbagai persyaratan baik terkait persoalan manajemen pertanian maupun teknologi pertanian yang harus dikembangkan seperti SRI ini,’’ tambah Estu.
Sementara itu, wakil bupati Jombang Widjono Soeparno mengatakan dengan model tanam menggunakan SRI pihaknya optimis bisa membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Karena dengan menggunakan sistem berdasar prinsip organik tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas produksi padi di tengah persaingan kualitas produk hasil pertanian yang lain. ’’Saya optimis hasil produksi padi pada panen tahun depan akan meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya,’’ tutur Widjono.
Mantan sekdakab ini juga mengungkapkan, bahwa kabupaten Jombang merupakan salah satu penghasil beras. ’’Kita patut bangga atas surplus produksi pertanian pada tahun 2008, Kabupaten Jombang berada di atas tingkat prosentase di atas lima persen,”bebernya seraya mengatakan, hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diterima kabupaten Jombang pada bulan Desember ini dan salah satunya adalah bidang pertanian. rur

Bupati; Pengisian Perangkat Kosong Usai Pimilu 2009

Jombang, Bhirawa
Bupati Suyanto meminta kekosongan perangkat desa segera diisi dengan mengangkat pejabat sementara atau Pj. Hal ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak tersendat. Sementara untuk pengangkatan akan dilakukan usai pemilu 2009.

“Saya serahkan sepenuhnya kepada pemerintahan desa masing-masing untuk duduk bersama, bermusyawarah menentukan dan mengangkat Pj perangkat yang kosong, “pintanya Suyanto dihadapan seluruh perangkat desa saat pencairan tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa (TPAPD) di pendopo kabupaten, Selasa (16/12).
Bupati dua periode ini menambahkan, pengisian perangkat desa yang kosong menurutnya bisa dilakukan dengan menunjuk perangkat lain untuk merangkap atau di PLHkan. “ Terserah apakah itu dirangkap oleh perangkat lain atau di PLT kan maupun diPLH kan apabila itu memang diperlukan oleh desa,”tambahnya serya mengatakan, untuk pengisian kekosongan perangkat secara definitive baru akan dilakukan setelah usai pelaksanaan Pemilu legislative dan pemilu presiden 2009 mendatang.
Sementara itu, sesuai dengan peraturan pemerintah terkait pengisian sekretaris desa, Bupati Suyanto mengatakan pihaknya baru dipanggil Mendagri bersama kepala BKN Pusat untuk menandatangi pengangkatan 89 sekdes dari PNS. “Dari 179 sekdes yang akan diangkat menjadi PNS, untuk gelombang pertama telah ditandatangani sebanyak 86 sekdes. Mudah-mudahan seluruh sekdes diangkat semua pada gelombang pertama,”imbuhnya.
Pemerintah kabupaten Jombang, pada 2007-2008 telah melaksanakan pemilihan kepala desa serentak sebanyak 302 desa. Pilkades serantak pertama dilakukan pada 24 juli 2007 dengan peserta sebanyak 286 desa, 16 Desember 2007 sebanyak 8 desa dan terakhir pada 14 desember 2008 dilakukan pilkades serentak di 8 desa yang tersebar di 6 kecamatan. “ Alhamdulillah pelaksanaan pilkades serentak di 286 desa dan terakhir di 8 desa kemarin serta pelaksanaan Pilbub 2008 berjalan aman, damai dan sukses tanpa ada gejolak. Ini semua merupakan keberhasilan kita semua,”pungkas Suyanto. rur

Tunjangan Perangkat Cair, Rp 4,2 miliar

2834 Perangkat Desa Tersenyum
Jombang, Bhirawa
Sebanyak 2834 perangkat desa se kabupaten Jombang, Selasa (15/12) kemarin terlihat tersenyum lebar. Pasalnya pemerintah kabupaten mencairkan tunjangan penghasilan bagi aparatur pemerintah desa (TPAPD) yang nilainya mencapai Rp 4,2 miliar lebih.


Pencairan tunjangan bagi aparat desa ini diserahkan langsung bupati Suyanto di pendopo kabupaten. “Untuk setiap kepala desa mendapatkan tunjangan sebesar Rp.250.000 setiap bulannya sedangkan sekretaris desa yang bukan PNS mendapatkan tunjangan sebesar Rp 200 ribu, ”ujar Mahmud asisten Administrasi secretariat daerah pemkab Jombang disela-sela pencairan kemarin.
Disamping kepala desa dan sekretaris desa tunjangan juga diberikan kepada kepala dusun dan staf desa. Jumlah sekeratrais desa yang bukan PNS sebanyak 255 orang sedangkan staf dan kepala dusun sebanyak 2277 orang. “ tunjangan bagi staf dan perangkat desa lain disesuaikan dengan UMK kabupaten Jombang setelah dikurangi hasil tanah ganjaran,”imbuhnya.
Mahmud mengatakan, pencairan TPAPD kali ini untuk kwartal yang ke tiga, sedangkan dana tunjangan bagi perangkat desa ini untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp Rp. 13,1 miliar. “Total jumlah anggaran TPAPD baik yang disesuaikan dengan UMK maupun TPAPD untuk Kades dan Sekdes,”tandas mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini menuturkan.
Sementara itu, bupati Suyanto mengatakan, bahwa tunjangan yang dikucurkan pemkab Jombang diharapkan bisa meningkatkan kinerja perangkat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dikatakannya, penentuan besaran tunjangan itu disesuaikan dengan luas lahan ganjaran yang dikerjakan oleh para perangkat. Dengan ditambahkannya tunjangan tersebut, penghasilan seluruh perangkat yang ada di Jombang sudah sesuai dengan UMK. “ Tunjangan ini diberikan secara berkala, setiap empat bulan sekali atau dalam satu tahun perangka desa tiga kalai menerima tunjangan dan ini untuk yang ketiga kalinya,”tandasnya.
Suyanto juga menambahkan, bahwa pada 2009 mendatang beberapa proyek, baik proyek pemeliharaan, pengaspalan akan diserahkan ke desa. “ proyek-proyek yang dikerjakan desa telah terbukti berjalan lebih baik, karena dikerjakan secara bergotong-royong atau swakelola,” tandas Rur

Satpol PP Kumpulkan Penambang Pasir Brantas

Dorong Ajukan Ijin Penambangan
Jombang, Bhirawa
Untuk menertibkan penambang pasir yang beroperasi dikawasan sungai brantas, satpol PP Jombang bersama Perum Jasa Tirta Mojokerto meminta kepada para penambang untuk mendaftarkan usaha penambangan mereka. Hal ini sebagai tindak lanjut operasi penambang liar beberapa waktu lalu.
“ Kita akan fasilitasi untuk mendapatkan ijin penambangan dari Gubernur. Hanya dengan syarat mendirikan koperasi dan mendapat rekomendasi dari Bupati dan dinas terkait, para penambang bisa bekerja tanpa was-was dirazia,” ujar Sutrisno dari Jasa Tirta mengatakan.


Para penambang pasir asal Desa Gebangbunder Palandaan yang beberapa waktu lalu sempat bersitegang dengan petugas saat razia, Senin (15/12) dikumpulkan di kantor satpol PP mereka mendapatkan pembinaan terkait penambangan yang diperbolehkan dikawasan sungai brantas.” Untuk bisa mendapat ijin dari Gubernur para penambang harus bergabung dalam koperasi yang sedikitnya beranggotakan 20 orang,”imbuh Sutrisno seraya mengatakan penambangan hanya dibolehkan jika mendapatkan ijin dari gubernur Jatim sesuai dengan Perda Provinsi nomer 1 tahun 2005 .
Sementara itu, Kapala Seksi Penyidikan dan Penindakan (Kasi Dikdak) Satpol PP Jombang, Soeharto menambahkan pihaknya tidak ingin terus ber-kejar-kajaran dengan warga penambang pasir.” Kita tidak ingin kejar-kejaran dengan warga penambang pasir. Kita bantu para penambang untuk mendaftarkan ijin usaha," terang Soeharto.
Dikatakannya, pihaknya sebagai petugas sama sekali tidak bermaksud menghalang-halangi penambang pasir dalam mencari nafkah. Namun demikian, pihaknya meminta kepada warga dalam melakukan aktifitas penambangan secara benar dan tidak melanggar aturan. “Tidak ada maksud untuk menghalangi masyarakat untuk mencari nafkah, tapi yang patuh dan sesuai aturan,”tandasnya menambahkan.
Soeharto juga menyesalkan, tindakan penambang pasir yang selalu meninggalkan peralatannya saat ada operasi yang dilakukan petugas. Karena tidak ada pemilik, petugas mengangkut peralatan penambangan pasir berupa diesel, ponthon yang nilainya bisa mencapai jutaan.” Yang rugi besar para penambang sendiri kan, karena kalian tidak bersikap koperatif. Saat operasi, selalu saja kita hanya menemukan perahu dan alat-alat tambang. Tidak ada pemiliknya,”ujarnya menambahkan.
Seperti diketahui, aktifitas penambangan pasir liar di kawasan sungai brantas di Desa Gabangbunder Plandaan beberpa waktu lalu di obrak petugas satpol PP Jombang. Petugas sempat bersitegang dengan warga penambang yang beralasann bahwa lokasi penambangan sudah memiliki sertifikat

Bupati Pantau Pilkades Serentak,

Dua Srikandi menangi Pilkades
JOMBANG-
Bupati Suyanto memantau langsung jalannya pemilihan kepala desa serentak yang digelar di delapan desa di Kabupaten Jombang. Dua Srikandi berhasil menangi pilkades mengalahkan calon laki-laki.

Kedua srikandi itu masing-masing adalah, Yuliati yang berhasil memenangkan pilkades di desa Seketi Kecamatan mojoagung mengalahkan Bambang Sutikno. Sedangkan di Desa Ngrimbi, Sumarmi mengalahkan tiga kandidat laki-laki, yakni Fuji Subagiono, Teguh Suko Wibowo dan Toyib

Pilkades serentak berjalan damai meski masih banyak dimanfaatkan sebagai ajang judi oleh beberapa masyarakat. Hal ini seperti terlihat di lokasi pelaksanaan pilkades di Desa Marmoyo kecamatan Kabuh, puluhan pendatang tidak hanya dari luar desa/kecamatan setempat tetapi juga dari luar daerah terlihat ramai menghadiri pilkades di desa yang letaknya di tengah hutan ini.” Banyak yang akan masuk tadi, tapi memang dilarang petugas jaga. Karena masyarakat khawatir dirusak ( suaranya,), oleh boto-boto ( penjudi pendatang ), ”tutur ibu penjual sate asal Ploso yang sempat dilarang masuk.
Pelaksanaan pilkades di Desa Marmoyo ini diikuti 3 calon, yakni Karsono, Mulyono dan Sugianto incumbent. Seperti prakiraan masyarakat, Karsono calon dengan nomer urut 1 yang sebelumnya menjabat kaur pembangunan desa setempat bisa mengungguli incumbent Sugianto. “ Yang menang Karsono, “ujar kabag pemerintahan Fachrudin Widodo, dihubungi melalui telpon.
Sementara itu pemilihan kades di Desa Mojoduwur kecamatan Mojowarno, dari tiga calon kades, incumben berhasil menang mutlak mengalahkan dua pesaingnya. AJI mantan kades lama ini berhasil mengumpulkan sebanyak 1726 suara disusul Imam Baihaki dengan 869 suara dan Samsul Munir dengan 196 suara. “ Sementara suara tidak sah sebanyak 46 suara,’tutur Bisri Mustofa salah satu panitia mengatakan.
Tidak mau kalah dengan calon laki-laki, dua calon kades perempuan yang ikut bertarung di dua desa, yakni di Desa Seketi Mojoagung dan Desa Ngerimbi Bareng dimenangkan oleh para Srikandi ini.
Di Desa Seketi Mojoagung, misalnya Yuliati unggul dari calon kades laki-laki Bambang Sutikno. Sedangkan di Desa Ngrimbi, Sumarmi mengalahkan tiga kandidat laki-laki, yakni Fuji Subagiono, Teguh Suko Wibowo dan Toyib.
Kabag Pemerintahan, Fachrudin Widodo mengatakan, sangat bersyukur pelaksanaan pilkades serentak bisa berjalan damai. Meski sempat ada ketegangan namun pihaknya yakin tidak akan terjadi persoalan, karena perolehan suara terpaut jauh.”Diharapkan akhir bulan ini pelantikan sudah bisa dilakukan,”jelasnya. Rur

Dua Tahanan Lapas Jombang Meninggal

Akibat Pesta MIRAS
Jombang, Bhirawa
Dua tahanan di lembaga pemasyarakatan Jombang, Minggu (14/12) meninggal dunia akibat minum oplosan Kopi dicampur spritus. Tiga tahanan lain terpaksa harus dilarikan ke RSD untuk menjalani perawatan karena kondisinya sangat kritis.


Kedua tahanan yang meninggal iti adalah, Sumari (23) warga Japanan Mojowarno, tahanan kasus pencurian kayu dan Ali Imron (30) tahanan atas kasus perkosaan warga desa Mojongapit Jombang. Sedangkan tiga tahanan yang kini dirawat di RSD Jombang adalah Ari (22), asal Sumobito dan Sobirin (21), asal Mojoagung, keduanya kasus pencurian serta Adi Setyo Utomo alias Memet (23) warga Plandaan dengan kasus pengroyokan.
Menurut pengakuan salah satu korban, Adi menyatakan, meninggalnya dua tahanan Lapas ini setelah mereka berpesta minuman oplosan pengganti miras. Bersama tiga rekan setahanan lain yang kini dirawat di RSD Jombang mereka menengak Kopi dicampur bahan memplitur kayu.
Pesta Miras ini sendiri dilakukan pada Jumat (12/12) malam, karena mereka sudah lama tidak menikmati minuman haram ini.” Namun, karena teller kita dilarikan ke RSD dan dua temen kita tidak tertolong,”ujarnya menuceritakan.
Dikonfirmasi wartawan, Plt Kalapas Jombang, M Syarif membenarkan adanya dua tahanan yang meninggal. Namun pihaknya mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab keduanya meninggal.” Yang jelas mereka meninggal karena sakit,”jelasnya singkat. rur

Kapolres Minta Hasil Pilkades Terdokumentasi

JOMBANG_
Kapolres Jombang, AKBP Muhammad Khosim meminta pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 8 desa di kabupaten Jombang didokumentasikan.. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya permasalahan di belakang hari.

Demikian dikatakan kapolres dihadapan 23 calon kepala desa yang telah berikrar bersama melaksanakan pilkades damai, siap kalah dan siap menang. Ikrar pilkades damai di gelar di Ruang Bungtomo Pemkab Jombang Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya wakil bupatii Jombang Drs Widjono Soeparno, Kajari Jombang, ketua PN beserta seluruh jajajaran Muspida Jombang.
“Dokumentasi ini penting, karenanya semua hasil penghitungan suara dalam pilkades, kalau bisa di ambil gambar oleh petugas atau panitia,” ujar Khosim seraya mengingatkan kasus pilkades di Desa Ngampel Kecamatan Ngusikan beberapa waktu lalu.
Mantan Kapolres Bangkalan Madura ini juga mengingatkan kepada panitia pilkades, agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menjalankan tugas.”Netral dan adil. Dan terutama teliti dalam pembagian kartu panggilan. Jangan sampai kartu sura yang ada tidak sesuai dengan kartu panggilan, ini berbahaya,” imbuhnya.
Pelaksanaan pilkades serentak untuk ketiga kalinya di kabupaten Jombang ini rencananya digelar, Minggu (14/12) besuk. Sebanyak 8 desa di enam kecamatan akan melaksanakan pesta demokrasi pada pemerintahan paling bawah. Ke delapan desa itu diantaranya adalah, Desa Wangkal kepuh dan Desa Sukoiber Kecamtan Gudo, desa Mojoduwur dan desa Selorejo Kecamatan Mojowarno, Desa Seketi Kecamatan Mojoagung, Desa Madiopuro kecamatan Sumobito, Desa Marmoyo kecamatan Kabuh dan desa Ngimbi kecamatan Bareng.
Sementara itu, Wakil bupati Widjono Suparno berharap dalam pelaksanaan pilkades serentak kali ini tidak terjadi pemilihan ulang. “Semoga tidak ada sampai putaran ke III, cukup pemilihan gubernur saja,” ujarnya.
Wabup menambahkan, pihaknya bersama Bupati Suyanto dan seluruh jajaran pemerintahan tidak mendukung salah satu calon.” Kita tidak ikut cawe-cawe untuk dukung mendukung, Netral dan adil,’imbuhnya seraya meminta kenetralan bupati dan wabup juga diikuti seluruh aparat pemerintah dibawah.
Adik kandungmantan gubernur Jatim, Imam Utomo ini menambahkan berdasarkan pengalaman menggelar pilkades serentak beberpa waktu lalu, pihaknya optimis pilkades serentak untuk yang ketiga kalinya ini bisa berjalan tertib.” Yang terpenting semua komponen bisa menyadari dan mematuhi aturan yang ada. Dan panitia menjlankan sesuai aturan sehingga tidak ada kecurangan,”imbuhnya.rur

Menengok Galangan Pasir Bersertifikat

Galangan Bersertifikat_ lahan yang berada dibantaran sungai brantas ini diakui milik warga berdasarkan sertofikat yang dimiliki sejak tahun 1983

JOMBANG_
Saat operasi penambangan pasir liar, kamis (11/12) petugas satpol PP Jombang bersitegang dengan warga Desa Gebangbunder Plandaan Jombang. Warga penambang pasir menolak adanya operasi dengan alas an lahan mereka adalah hak milik dan bersertifikat. Kok bisa ....?

Penolakan warga penambang pasir ini beralasan, dengan pengakuan lahan yang digunakan sebagai Galangan atau ---terminal--- pasir yang digunakan sudah memiliki sertifkat tanah. Hal ini juga ditegaskan kepala desa setmpat, Andy Kurniawan yang menyatakan bahwa 18 sertifikat tanah atas lahan dibantaran sungai brantas yang dimiliki wartaganya itu terbit sejak 1983.” Sudah lama sertifikat it ada, jadi antaslah mereka menolak adanya opersi di galangan ini,”ujarnya menjelaskan.
Terkait adanya sertifikat tanah yang berlokasi di bantaran sunngai brantas, pihak kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jombang mengaku cukup terkejut. Karena menurutnya tanah dibantaran sungai tidak boleh bersertifikat.“ Tidak boleh, tanah yang berada di bantaran sungai ada sertifikat, ituhaknya Jasa Tirta,”jelas Samsul Bahri, Kasubsi Pengadaan Tanah BPN Jombang dikonfirmsi wartawan.
Samsul juga mempertanyakan adanya sertifikat yang dimiliki warga, pihaknya mensinyalir sertifikat yang ada adalah aspal (asli tapi palsu, red). Meski demikian pihaknya akan segera melakukan pengecekan dengan data yang dimilikinya. “ Segera akan kita cek disini, “imbuhnya.
Bagaiamana jika sertifikat benar ? Samsul mengatakan Jasa Tirta sebagai penguasa seharusnya mengajukan pembatalan atas sertifikat tersebut.”Harusnya Jasa Tirta mengajukan pemblokiran,”pungkasnya. rur

Satpol PP Kembali Obrak Penambang Pasir Liar

Jombang, Bhirawa
Petugas dari satuan polisi pamong praja, Kamis (11/12) kembali mengobrak para penambang pasir liar yang masih beroperasi di bantaran sungai brantas. Kali ini galangan pasir di Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan Jombang yang menjadi sasaran.
Namun dalam operasi kemarin, satpol PP mendapat perlawanan, bahkan ketegangan sempat terjadi. Pasalnya warga penambang bersikukuh menolak peralatan mereka diangkut dengan alas an lokasi yang digunakan galangan adalah lahan milik pribadi bukan lahan Jasa Tirta.” Warga punya sertifikat atas lahan ini,”ujar salah satu warga bersitegang.

Ketegangan antara warga dan petugas akhirnya bisa diredakan, setelah Kepala Desa setempat, Andy Kurniawan turun tangan ikut menjelaskan keberadaan lahan atau galangan pasir. Dikatakannya, bahwa lahan yang kini ditempati hasil penambangan warga memang sudah memiliki sertifikat hak milik. “ Sertifikat hak milik ini sudah terbitt sejak tahun 1983, ini memang milik warga,”ujarnya menjelaskan.
Menurutnya pemerintah tidak bisa melarang warganya menggunakan lahannya sendiri sebagai tempat mengumpulkan hasil penambangan pasir.” Mereka punya hak, pemerintah tidak bisa melarang,”imbuhnya.
Meski demikian, petugas tetap melanjutkan operasi terhadap penambang pasir liar yang mengguunakan alat mekanik atau ponthon untuk menyedot pasir. Seperti tidak memperdulikan protes warga, petugas satpol PP mengangkut empat mesin diesel yang digunakan warga kedalam truk yang telah disediakan.” Operasi ini akan terus kita lakukan, karena kerusakan lingkungan sudah sangat parah, ini dampak dari penyedeotan yag dilakukan penambang dengan menggunakan alat mekanik,”ujar Purnamadji, Kepala Kantot Satpol PP Pemkab Jombang, disela-sela operasi.
Purnamadji menambahkan, pihaknya juga akan memanggil pemilik alat penyedot mekanik untuk tidak melakukan kembali. Hal ini demi keselamatan masyarakat Jombang terutama yang berada dikawasan sungai Brantas.” Jika rusak sipa yang bertanggung jwab ? Karena penyedotan dengan mekanik sangat erusak lingkungan dan ancamannya jelas, kurungan,”tambah mantan kabag pembangunan ini menuturkan. Rur

Implementasi HAM Masih Buruk

Jombang, Bhirawa
Implementasi Hak Asasi Manusia di Kapubaten Jombang dinilai masih buruk menurut beberapa kalangan. Hal ini terungkap dalam evaluasi tahunan Implementasi HAM dalam rangka memperingati hari HAM, Rabu (10/12) oleh tiga organisasi NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
Tiga lembaga Swadaya masyarakat yang merilis Implementasi HAM ini masing-masing adalah Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD), Lingkar Indonesia Untuk Keadilan (LiNK), serta Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia NU (Lakpesdam).

Direktur Linkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Aan Anshori, mengatakan beberapa aspek yang terpantau lembaga yang dipimpinnya diantaranya adalah, masih dibiarkannya intimidasi dan penganiayaan terhadap pekrja pers, serta aktifis HAM saat menyuarakan transparani dan anti korupsi.” Dari catatan temen-temen ada sekitar 8 kasus intimidasi yang dilakukan,”ujarnya membeberkan.
Diskriminasi, lanjutnya juga masih dinikmati kalangan pahlawan tanpa tanda jasa, secara massal, sekitar 1500 guru lulusan Universitas Terbuka kehilangan kesempatan untuk tes CPNS karena pemkab Jombang gagal melindungi hak warganya.” Mereka tidak diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS. Dengan alas an ijazah tidak diakui,”ungkap Anshori kepada sejumlah wartawan.
Dan yang cukup menghebohkan adalah pelanggaran kasus HAM terkini, yakni kasus salah tangkap tiga orang, oleh polisi Yakni Kemat, devit dan Sugik. “ Dagelan salah tangkap ini sangat memalukan dan menunjukkan rendahnya penegakan hokum di Jombang,”sesalnya meski akhirnya ketiganya dibebaskan.
Sementara Any dari Lakpesdam NU Jombang mengungkapkan, masih adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan yang tidak boleh sekolah setelah menikah.” Padahal keawajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan bagi warganya,’ungkapnya.
Masih terkait pendidikan, pemerintah juga belum mengalokasikan anggaran yang maksimal bagi pendidikan Luar biasa.” Tidak lebih dari 1 persen angaran yang dikucurkan untuk ini,”imbuhnya.
Pemerintah daerah lanjut M Syafii dinilai gagal dalam melindungi pedagang tradisional. Hal ini terlihat dari berdiri dan beroperassinya swalayaan Kraton Jombang yang berada di kawasan pasar tradisional Citra Niaga.” Padahal sesuai dengan UU, untuk pendirian swalayan minimal berjarak 200 meter dari pasar tradisional, Dan akibat berdirinya sawalayan ini pedagang tradisional mengalami kerugian dan terancam gulung tikar,”ujarnya. Rur

Awas, Calo CPNS Mulai Ber-aksi

Soal-soal ujian CPNS sejak sore kemarin telah dititipkan di Polres Jombang. Untuk pengamanan sebanyak 10 petugas dari polres dan satpol PP akan menjaga hingga besuk pagi.


Jombang, Bhirawa
Menjelang ujian seleksi CPNS di lingkungan pemkab Jombang, para calo pegawai negeri mulai beraksi. Mengaku sebagai orang dekat pejabat pemkab, mereka menawarkan jasa dan menjanjikan bisa meluluskan sebagai CPNS, namun peminat harus membayar sesuai dengan nominal yang telah ditentukan.
Ujian seleksi Calon Pegewai Negeri Sipil di lingkungan pemkab Jombang, bakal digelar serentak hari ini, Rabu (10/12) dan diikuti sekitar 7.216 peserta. Mereka merebutkan 332 formasi yang tersedia.

Informasi yang diperoleh bhirawa menyebutkan tidak hanya lulusan sarjana yang berminat menjadi CPNS yang mereka incar, para calo ini juga membidik lulusan SMA yang ingin bekerja sebagai pegawai honor dilingkungan pemkab juga menjadi sasaran.
Melalui calo ini, untuk bisa lolos menjadi CPNS dilingkungan pemkab Jombang, bagi lulusan sarjana harus menyediakan biaya sebesar Rp 25- 50 juta. ” Sebelum ujian harus menyerahkan uang sebesar Rp 10 juta,”ujar salah satu sumber bhirawa yang enggan disebut namanya menceritakan.
Sedangkan bagi mereka yang hanya lulusan SLTA dan berminat menjadi pegawai honor dilingkungan pemkab, mereka cukup membayar Rp 7 juta. “Dalam dua tiga tahun nanti, janjinya bisa diluluskan manjadi CPNS,”imbuh ibu dengan lima anak ini menuturkan.
Menanggapi adanya praktek calo CPNS ini, Kepala BKD Jombang, Hasan, MSi, mengingatkan kepada semua peserta seleksi CPNS agar tidak mudah percaya dengan janji-janji orang yang tidak jelas. ” Seleksi ini murni, tidak ada calo-calo. Kalau hasil ujian bagus tentu akan diterima. Kuncinya belajar agar bisa mengisi dengan benar soal-soal yang diujikan,”jelasnya ditemui sesaat sebelum menerima kunjungan DPRD propinsi dalam rangka Jasmas, Selasa (9/12) diruang Kartini.
Dikatakannya, dalam pelaksanaan seleksi CPNS pada tahun 2008, pemkab Jombang mendapatkan kuota CPNS sebanyak 332. dengan rincian, untuk tenaga pendidikan/guru sebanyak 235 orang, tenaga kesehatan sebanyak 61 dan tenaga teknis sebanyak 36 orang.” Yang terendah adalah D2 atau PGSD,”imbuhnya.
Sementara itu, dalam pelaksanaan ujian CPNS dikabupaten Jombang, (10/12) sebanyak 25 sekolah mulai tingkat SD hingga SLTA terpaksa diliburkan, karena ruang kelasnya digunakan sebagai ruang ujian.” Terutama yang berada di kecamatan Kota,”tutur Kepada Dinas Pendidikan, Settyo Darmoko dihubungi melalui telpon.
Beberapa sekolah yang siswanya terpaksa diliburkan diantaranya adalah, SMAN 1,2,3, SMK N 1,2,3, SMPN 1,2,5, SMK Dwija Bakthi, SMK PGRI 1, SMA PGRI 1,2, SMA Muhamadiyah, SDN Tugu,1-2, SDN Kepanjen, dan SMK 10 Nopember,”Yang agak jauh SMPN 5 dan SDN Kepanjen,”tandasnya.

Ibu-Ibu Tanam 15 Ribu Nyamplung

Jombang, Bhirawa
Sebanyak 15 ribu bibit Nyamplung, Sukun, dan Mahoni ditanam ibu-ibu penggerak PKK kabupaten Jombang. Pencanangan gerakan perempuan menanam dipimpin langsung istri bupati Suyanto di Desa Cupak Kecamatan Ngusikan yang merupakan daerah perbukitan dikawasan utara brantas.

“ Saya berharap, garakan menanam ini menjadi budaya masyarakat, khususnya ibu-ibu. Dan marilah kita tanamkan jiwa kepedulian terhadap lingkungan dengan menanam, merawat dan menjaga tanaman yang ada disekitar lingkungan kita semua,”pintanya mengawali penanaman pohon jenis Nyamplung dan Mahoni terlihat kompak bersama Ny Widjono Suparno wakil bupati.
Istri orang nomor satu di Jombang ini juga mengingatkan, disamping menggerakkan kembali budaya menanam. Dikatakannya tidak kalah pentingnya adalah adanya kepedulian masyarakat akan arti menanam itu sendiri, setidaknya ibu-ibu juga turut merasa memiliki, merawat dan menjaga tanaman yang telah ditanam. Karena keberlanjutan tanaman yang telah ditanam membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menjaga dengan tidak melakukan penebangan pohon secara liar
Gerakan perempuan menanam di kawasan daerah perbukitan utara brantas kemarin disamping diikuti ibu-ibu PKK juga diikuti ormas perempuan yang tergabung dalam Gabungan Organiasasi Wanita (GOW) serta juga dihadiri wakil bupati Widjono Soeparno.
Untuk kabupaten Jombang, target yang akan dicapai dalam gerakan perempuan menanam adalah sebanyak 900 ribu pohon.” Dengan keterlibatan kaum perempuan kita optimis akan bisa menanam 1,1 juta pohon,”ujar Ir. Cahyo Widodo Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang yang juga Pelaksanaan Hari Menanam Nasional dan Bulan Menanam. Rur

RIBUAN pelajar TK Ikuti lomba Mewarna

Antusias_ Ribuan pelajar TK dan RA se kabupaten Jombang mengikuti lomba mewarnai yang digelar gabungan organisasi perempauan Jombang dalam rangka peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan. Ramadlan

11.889 RTSM Dapat Kucuran PKH

Jombang, Bhirawa
Sebanyak 11.889 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di kabupaten Jombang mendapatkan bantuan dana dari dana Program Kerluarga Harapan (PKH). Mereka berhak mendpatkan bantuan dana sebesar Rp 600 ribu hingga Rp 2,2 Juta setiap tahun tergantung jumlah keluarga dan anak yang masih sekolah atau menjadi tanggungan.

Para penerima bantuan PKH ini tersebar di 212 desa di 14 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Jombang. Total bantuan yang disalurkan di Kabupaten Jombang sekitar Rp 4,89 miliar lebih. “ Ini merupakan pencairan tahap kedua, atau tahap pertama cair Juli lalu,”ujar Hery Kurniawan, koordinator pendamping PKH Kab Jombang, di sela-sela pencairan bantuan tunai di kantor pos Cukir, Sabtu (29/11) kemarin.
Pencairan bantuan dilakukan serentak di 14 kecamatan untuk 212 desa, dan diatur bergelombang mulai Jumat (28/11) hingga Minggu (30/11), dibawah pengawasan langsung tim Konsulotan Manajemen Sosialisasi PKH dari Jakarta.
Dalam pencairan dana program PKH ini dilakukan tiga kali, untuk pencairan dana periode ketiga akan dilakukan pada bulan desember mendatang. Heri mengakui dalam pencairan tahab kedua kali ini memang agak molor dari rencana semula yang harusnya berlangsung September. “ Keterlambatan itu semata-mata karena anggaran dari pusat belum turun,”tandasnya mengatakan.
Dijelaskannya, bahwa mereka yang berhak menerima dana program PKH ini antara lain adalah Rumah Tangga (RT) yang mempunyai anak usia 0-15 tahun, ibu hamil atau nifas. Kemudian RTSM yang mempunyai anak usia 6-15 tahun dan anak sampai usia 18 tahun, namun belum meneyelesaikan pendidikan dasar. “Program PKH ini sangat sederhana. Bagi penerima bantuan, kewajibannya juga sangat mudah. Mereka wajib menyekolahkan anaknya, melakukan pemeriksaan kesehatan, gizi dan imunisasi balita. Sedangkan untuk ibu-ibu yang hamil wajib memeriksakan kandangannya,”jelasnya.
Sementara itu, Tim Konsultan Manajemen Sosialisasi PKH dari Jakarta yang memantau langsung penyaluran bantuan kepada RTSM menyatakan, model pengusulan RTSM yang berhak mendapat bantuan PKH ini adalah dari bawah, yakni RT/RW atau desa. Usulan itu kemudian diolah dan dicocokkan dengan data BPS (Biro Pusat Statistik), tentang status orang yang bersangkutan. “Mereka yang diusulkan itu akan menerima program PKH dan berhak mendapat bantuan, jika masuk kreteria yang disyaratkan,” Tandas Ambar Susatyo Murti salah satu Tim Konsultan Manajemen Sosialisasi PKH. Rur.

Lepaskan 100 Burung

Setia Purwaka Tandai Gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia
Jombang, Bhirawa
Penjabat Gubernur Jawa Timur, Setia Purwaka, Jumat, (28/11) mencanangkan gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia untuk Jawa Timur di Bumi Perkemahan Sumberboto Desa Japanan Kecamatan Mojowarno Jombang. Sebanyak 300 bibit dari berbagai jenis pohon ditanam dalam pencanangan tersebut.
Disamping menanam ratusan bibit, Setia Purwaka juga menanadai gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia dengan melepas sekitar 100 satwa, dari jenis terkukut, Trucukan, kutilang dan burung jalak dilokasi penanaman. “Yang terpenting dan perlu mendapat perhatian kita semua adalah bagaimana upaya pencegahan dari tindakan masyarakat pemburu satwa dengan menetapkan berbagai penetapan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada lingkungan,”pintanya mengingatkan.

Karenanya, Pj Gubernur pengganti Imam Utomo ini juga menghimbau kepada semua pihak yang telah turut menanam pohon agar dapat ikut memelihara dan menjaga serta merawat dari gangguan. “ Baik dari hama tanaman, ternak, kebakaran dan lain sebagainya agar usaha kita dalam memulihkan kerusakan lingkungan dapat berhasil”, tutur Setia Purwaka menambahkan.
Ditambahkannya, meski pemerintah propinsi dalam gerakan menanam sudah menyiapkan jutaan bibit pohon. Setya Purwaka juga meminta agar di pemerintah Kabupaten terus mengembangkan akses sumbangan pohon dari masyarakat yang mampu menyumbang dalam berbagai kegiatan.” Seperti pengurusan pernikahan, ijin penyelenggaraan kegiatan-kegiatan diharapkan bisa memberikan bantuan bibit, agar hal ini bisa melipatgandakan jumlah pohon untuk ditanam,”imbuhnya.
Kepala Dinas Kehutanan Agus Samsudin, mengatakan, target penanaman pohon untuk Jawa Timur ditarget sebanyak 10 juta pohon dari target 100 juta pohon secara nasional. “Dalam kegiatan hari ini telah disiapkan sebanyak 300 bibit tanaman jenis sengon, mahoni, jati, mindi dan trembesi,”ujarnya. Seraya mengatakan pohon yang akan ditanam selanjutnya yang akan dilakukan oleh anggota Pramuka peserta Jambore pada 25 Desember mendatang.
Sementara itu, di Kabupaten Jombang sendiri untuk Gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia Kabupaten telah menyediakan sebanyak 1 juta bibit pohon yang akan ditanam di dikawasan-kawasan yang penanaman lahan-lahan kritis.” Targetnya sebanyak 900 ribu bibit pohon, namun kita optimis akan mampu melakukan penanaman sebanyak 1,1 juta pohon”, jelas Ir Cahyo Widodo Msi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang menuturkan.rur

Polisi Amankan 210 Liter Mitan

Diduga Akan Di Bawa Keluar Daerah
Jombang, Bhirawa
Polres Jombang kembali mengamankan Minyak Tanah yang diduga akan di Jual ke luar daerah Jombang. Sebanyak 6 jirigen berisi mitan (total 210 liter), dan 9 jirigen yang masih kosong berikut mobil carry yang digunakan, untuk mengangkut Mitan juga diamankan.

Menurut, Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Kasyanto BS SH mengatakan diamankannya Mobil carry dengan nopol R 1893 UA yang dikendarai Adam (29), warga Dusun Roworayung Desa Bakalan Rayung Kecamatan Kudu tersebut berawal dari kecurigaan petugas saat operasi di Jalan Kusuma Bangsa Jombang.
Saat melintas di kawasan jalan tersebut, mobil warna gelap dengan kondisi bagian bak belakang mobil tertutup rapat dengan terpal mencurigakan petugas patroli. Ketika dihentikan dan diperiksa, yang bersangkutan terlihat gugup. Karenanya, petugas kemudian meminta bak dibuka. “Ternyata isinya Mitan dalam beberapa jurigen dengan posisi tidur,”ungkapnya.
Adam juga tidak bisa menunjukkan surat-surat saat ditanya petugas, karenanya kendaraan berikut pemilik diamankan petugas ke mapolres setempat. Saat ditanya ijin ataupun dokumen sah pengangkutan mitan, tersangka tak bisa menjawab. Apalagi berulang kali ditanya, tersangka selalu gelagapan. “ Sekarang kita masih lakukan pemeriksaan dan terpaksa kita lakukan pengamanan sebagai antisipasi aksi penyelundupan mitan bersubsidi ke luar daerah distribusi, karena beberapa daerah mengalami kelangkaan minyak tanah,”pungkas Kasyanto. Rur

Penambang Pasir Liar Kembali Diobrak Satpol PP

Puluhan diesel yang digunakan sebagai penyedot pasir diamankan petugas sebagai barang bukti

Tiga Ponton Ditenggelamkan
Jombang, Bhirawa
Satuan polisi Pamong Praja kabupaten Jombang, Kamis (27/11) kembali mengobrak penambang pasir liar yang beroperasi di kawasan sungai brantas. Meski tidak mendapatkan satupun pemilik penyedot pasir, namun puluhan Diesel yang ditinggalkan pemiliknya berhasil diamankan, dan tiga diantaranya ditengggelamkan

Kepala Satuan polisi pamong praja, Purnamadji melalui Kasi Dal Ops, Wiko Diaz mengatakan, operasi yang dilakukannya merupakan kegaiatan rutin, hal ini guna mengantisipasi kerusakan tanggul sungai brantas yang semakin rusak.“ Operasi ini rutin kita lakukan, agar kerusakan tanggul tidak semakin menjadi, apalagi dimusim penghujan,”ujarnya ditemui disela-sela operasi yang dilakukan di Kawasan sungai brantas yang terletak di Desa Gumulan Kecamatan Kesamben Jombang.
Dikawasan ini, diakatakannya puluhan penambang pasir liar banyak beroperasi, dan dari laporan masyarakat penambangan liar ini semakin meresahkan warga yang tinggal disepanjang sungai brantas.
Karena sulitnya medan, dalam operasi yang melibatkan sekitar 150 personel gabungan dari Satpol PP, Jasa Tirta Mojokerto, Polres Jombang, Kodim, Dinas perhubungan, petugas dibagi menjadi dua kelompok. Hal ini dilakukan guna mempermudah pengejaran terhadap para penambang.” Lokasi di gumulan sangat luas, dan sulit, syukur pihak Jasa Tirta Mojokerto juga terlibat aktif,”ungkapnya.
Dari operasi kemarin, petugas berhasil mengamankan sebanyak 12 diesel yang digunakan penambang liar ini untuk menyedot sumber alam di sungai brantas ini. Puluhan peralatan penambang yang terdiri Perahu, Diesel, Pipa serta baling-baling berhasil diamankan petugas. “Karena kesulitan mengangkat, tiga diesel yang digunakan sebagai ponthon terpaksa dihancurkan dan ditenggelamkan,”tandas mantan Ajudan Bupati ini munuturkan.
Sekedar diketahui, penambangan pasir sepanjang sungai brantas yang melintas di Jombang memang terlihat masih marak, puluhan truk setiap hari mengangkut sumber ala mini dan mengakibatkan kerusakan tidak hanya tanggul tetapi juga jalan raya.
“Sasaran berikutnya adalah penambangan di perbatasan Jombang-Nganjuk, yakni di Megaluh dan Bandrkedungmulyo, kita sedang berkordinasi dengan aparat Nganjuk,”pungkas Wiko.

Masyarakat Miskin Dapat Layanan KB Gratis

Jombang, Bhirawa
Masyarakat Miskin di Kecamatan Ngusikan kabupaten Jombang, Selasa (25/11) kemarin mendapatkan layanan KB gratis. Program layanan Keluarga Berencana (KB) gratis bagi penduduk miskin ini diberikan Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi Jawa Timur dalam rangka peringatan hari KORPRI ke 37 dan Gerak PKK.

Dalam kegiatan yang dihadiri langsung Kepala BKKBN Prop Jatim, Drs. Mohammad Is, MM, Plt Sekdakab Jombang, Munif Kusnan, MSi dan kepala badan KB kabupaten Jombang, M. Amin Sani, sebanyak 124 masyarakat miskin mendapatkan pelayanan KB gratis yang dipusatkan di Puskesmas Keboan Kecamatan Ngusikan, dengan berbagai kontrasepsi. “Kita menjaring masyarakat yang tidak mampu dan tidak akses karena jauh dari pusat layanan, agar ikut ber KB,”terang Muhammad Is disela-sela kegaiatan.
Dikatakannya, para ibu usia subur yang mendapatkan layanan KB gratis itu diantaranya, sebanyak 84 orang dengan menggunakan konttrasepsi Implant, 34 menggunakan KB suntik serta 4 orang menggunakan IUD.”Mereka rata-rata usia antara 25 hingga 35 tahun,”imbuhnya.
Sasaran KB gratis bagi masyarakat miskin, ditambahkan Kepala Badan KB kabupaten Jombang, M. Amin Sani, karena masyarakat ini menyumbang paling besar atas pertumbuhan penduduk.”Rata-rata jumlah anak mereka lebih dari 3 orang, “ujarnya.
Pada tahun 2008 ini, Amin Sani menargetkan sebanyak 28 ribu masyarakat ikut menjadi peserta KB baru. Untuk memenuhi target ini, dikatakannya, pihaknya masih mengandalkan Poshyandu sebagai ujung tombak menjaring peserta KB, disamping petugas lapangan KB (PLKB) yang dimiliki.” Karena petugas lapangan kita masih kurang, petugas kita banyak yang pensiun,”ungkapnya. Seraya mengatakan idealnya, setiap petugas Lapangan KB menjangkau dua desa, padahal, jumlah petugas KB di kabupaten Jombang hanya sebanyak 164 orang sedangkan jumlah desa/kelurahan sebanyak 306.
Meski tidak menyebut jumlah pengguna KB di kabupaten Jombang, Amin sani mengatakan, pertumbuhan masyarakat Jombang masih relative rendah dibanding Jatim secara keseluruhan.

Perjuangan Lulusan UT Kandas ?

* Tak Boleh Ikut Seleksi CPNS
Jombang, Bhirawa
Perjuangan ratusan Guru swasta lulusan Universitas Terbuka (UT) untuk bisa mengikuti ujian CPNS 2008 akhirnya kandas. Hal ini menyusul hasil konsultasi Komisi A DPRD Jombang pada Kementrian PAN beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa ijazah UT tidak bisa digunakan untuk ujian seleksi CPNS

Demikian yang dikatakan, ketua Komisi A DPRD Jombang, Joko Triono, kepada wartawan, Senin (24/11). Dikatakannya, Ijazah yang didapatkan dari hasil pendidikan pada Universitas Terbuka (UT) tidak dapat diikutkan dalam seleksi CPNS tahun 2008.” Aturannya sudah jelas bahwa yang boleh mengikuti seleksi CPNS adalah mereka yang memiliki ijazah pendidikan pra jabatan bukan penyetaraan,”jelasnya.
Anggota dewan asal PDIP ini menambahkan, dari konsultasi dengan kementrian PAN kemarin, ijazah UT adalah ijazah penyetaraan. Sehingga guru-guru yang memiliki ijasah UT tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan CPNS di lingkup Pemkab Jombang karena terbentur SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta surat Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional.
Menanggapi adanya beberpa daerah yang berani menerima lulusan UT untuk mengikuti seleksi CPNS, Joko mengatakan, DPRD dan Pemkab Jombang tidak berani mengambil keputusan yang berseberangan dengan SK Menteri PAN. “ Kita tidak bisa mengikuti daerah lain yang berani menerima mereka meski kebijakan ada pada daerah. Karena aturannya sudah jelas,”imbuhnya.
Menanggapi kenyataan ini, para guru lulusan UT yang tergabung dalam Ikatan Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar (IGTTSD) Kabupaten Jombang yang kemarin kemabli mendatangi gedung DPRD, terlihat kecewa. Mereka mengatakan penolakan terhadap lulusan Universitas Terbuka mengikuti seleksi CPNS merupakan salah satu bentuk diskriminasi pendidikan. “ Kita sudah lama menempuh pendidikan, kalau tidak boleh, apa gunanya kita sekolah selama ini, ini diskriminasi namanya,”ujar seorang guru perempuan dengan mata merah.
Meski demikian, puluhan guru yang mewakili sekitar 1500 lulusan UT, tetap yakin perjuangannya akan berhasil. Mereka tidak putus asa untuk berjuang, salah satu upaya yang dilakukan para guru lulusan UT adalah dengan mengadukan nasibnya pada perwakilan kementrian PAN yang akan berkunjung ke Kabupaten Mojokerto. "Siang (Senin) ini kita akan bertemu dengan perwakilan menteri PAN di Mojokerto, makanya kita yakin lulusan UT boleh ikut seleksi CPNS, Kita tetap yakin perjuangan ini akan berhasil," tandas Evire Rasmita, koordinator IGTTSD saat ditemui di gedung Dewan. rur

23 Hektar Tanah Desa Diterobos Jalan Tol

Proses pengadaan lahan untuk keperluan pembangunan jalan tol Kertosono-Jombang- Mojokerto diperkirakan bakal molor. Pasalnya panitia pengadaan lahan juga diharuskan menyediakan kurang lebih 23 hektar tanah ganjaran atau kas desa, yang ikut terterobos untuk ditukar guling.
Seperti diketahui, Jalan tol Kertosono- Mojokerto yang melewati Jombang akan melintasi 22 desa yang tersebar dibeberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Kesamben, Sumobito, Tembelang, Peterongan, Jombang, Megaluh dan Bandarkedungmulyo. Dipastikan tidak kurang dari 23 hektar tanah ganjaran dan kas desa terlintasi proyek Nasional ini.

“ Pemerintah sekarang sedang mengidentifikasi, berapa tanah kas desa yang terlewati. Termasuk kita sudah meminta pada seluruh camat untuk mencari pengganti tanah desa tersebut,”ujar Plt Sekdakab, Munif Kusnan ditemui usai paripurna di DPRD, Senin (24/11) kemarin.
Munif menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan kapan tukar guling akan bisa diselesaikan. Namun untuk tahab pertama, di wilayah seksi I yaitu Bandarkedungmulyo, Megaluh, Jombang dan Tembelang diharapkan pembebasan tanah bisa selesai pada Desember mendatang. “Kita tidak janji dan tidak berani pastikan itu. Yang jelas akan kita usahakan bulan Desember depan untuk seksi I sudah rampung. Untuk seksi II, kita tunggu dulu perkembangan selanjutnya,” tandas mantan kepala BKD ini menuturkan.
Untuk mengganti tanah kas desa, Peraturan perundangan yang berlaku menyebut, tukar guling harus mempunyai payung hukum berupa Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Daerah (Perda).
Kabarnya, DPRD kini sedang menyiapkan perda untuk proses tukar guling tanah kas desa tersebut. Sedangkan, kompensasi dana pembangunan juga masih dalam pembahasan antara pihak desa dengan pihak ketiga yaitu penyedia lahan. rur

Penyelewengan Raskin

Jombang
Kepala Dusun Budug Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito, Adi Yulianto (36), harus berurusan dengan polisi. Hal ini menyusul laporan warga setempat, atas dugaan penggelapan bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) sebanyak 46 sak atau sekitar 920 kg.


Laporan penggelapan beras Raskin itu dilakukan warga Budug, (Sabtu 22/11) siang. Kapolsek Sumobito, AKP Achmad Kartolo, saat dikonfirmasi terkait laporan warga, membenarkan. Kini pihak kepolisian dikatakannya sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. “Kita sedang lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kasus tuduhan penggelapan ini. Sesegera mungkin kadus yang dilaporkan juga akan kita panggil untuk dimintai keterangan,”jelasnya kepada wartawan.
Informasi yang dihimpun menyatakan, kasus penggepan beras untuk warga miskin Desa Budugsiderojo kecamatan Sumobito Jombang ini mencuat setelah, beberapa warga yang biasanya menerima jatah raskin tidak menerima. Karena curiga, warga kemudian menanyakan hal ini pada petugas yang diberi kewenangan membagi oleh kepala Dusun Yulianto.
Dari pengakuan salah satu kader PKK yang mendapat tugas membagi raskin ini menyebut jika semestinya raskin yang harus dibagi sesuai dengan jatah dari desa adalah 196 sak, setiap sak berisikan beras sebanyak 20 kg. Namun, yang dibagikan kepada warga hanya sebanyak 150 sak, sisanya tidak diketahui. “Padahal untuk mendapatkan raskin itu warga menebusnya dengan harga Rp 1600/kg,”ujar Dayat salah satu warga yang melapor k Polsek Sumobito.
Berdasarkan pengakuan ini warga kemudian bersama Kepala Desa setempat menanyakan hal ini kepada Kadus Yulianto. Setelah didesak warga, Kadus akhirnya mengakui bahwa raskin untuk warganya masih disimpan. “Sebanyak 30 sak disembunyikan dalam kolong tempat tidur, sedangkan 16 sak lagi sudah tidak jelas kemana arahnya,”tambahnya.
Dugaan penyelewangan raskin ini ditambahkan Dayat sebenarnya sudah tercium warganya sejak lama, namun mereka belum bisa menemukan bukti. Dan saat ada bukti warga langsung melaporkan pada aparat untuk ditindak lanjuti.” Biar tidak terulang lagi, kasihan warga miskin,”pungkasnya

Budaya Jmbang

Menengok Ritual Kum-kum Sinden di Sendang Made
Jombang, Bhirawa
Kantor Pariwisata Budaya Pemuda dan Olah raga (PARBUPORA) kabupaten Jombang, kembali menggelar ritual wisuda Sinden. Sebanyak 47 calon sinden dan 8 pedalang, pada Kamis (20/11) siang diwisuda dalam ritual Kum-kum Sinden dengan siraman air Sendang Made, yang berlokasi di Desa Made kecamatan Ngusikan


Kegiatan wisuda ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang diikuti bagi calon-calon sinden dan dalang asal kabupaten Jombang dan sekitarnya. Air sendang Made dipercaya bisa digunakan sebagai obat awet muda.
Sebelum memasuki lokasi sendang yang pernah dihuni keturunan keluarga Majapahit ini, para calon seniman jawa inipun harus berbaris dengan penuh harap. Proses ritual ini yang dilangsungkan diharapkan bisa membawa mereka menjadi sorang sinden dan dalang yang handal serta laris.
Menurut mitos yang berkembang dimasyarakat dengan melakukan ritual disini, para sinden akan memiliki dua manfaat. Selain akan nampak awet muda, mereka juga tidak akan pernah sepi order. “Dan ternyata memang benar. Setiap sinden yang pernah mandi di sini, selalu tampak anggun,” ungkap, Eni Sulustyowati salah satu calon sinden menuturkan.
Perempuan asal Desa Katemas kecamatan Kudu Jombang, yang telah menjalani hidupnya sebagai sinden ini menambahkan ritual di sendang drajat ini memiliki kahsiat awet muda, air Sendang Drajat juga diyakini akan bisa membuat suara sinden menjadi merdu. Mitos ini seakan-akan selalu menjadi kenyataan bagi yang pernah mengalaminya. “ Ritual ini sudah terjadi turun temurun sejak kerajaan Airlangga, dan hampir semua sinden dan meyakini itu,”imbuhnya.
Sementara itu, Supono (44), juru kunci Sendang Drajat menjelaskan.
Selain acara Wisuda sinden dan dalang acara ini juga dirangkai dengan kegiatan berupa ---Sedekah Desa--- yang oleh Masyarakat Desa Sendang Made dan sekitarnya. “ Masyarakat desa selalu berduyun-duyun membawa tumpeng untuk selamatan di sekitar sendang drajat, seperti sekarang ini,”tutur kaket yang meneruskan tugas pendahulunya ini menceritakan.
Kepala Kantor Parbupora, Harry Kusnadi menambahkan, bahwa Ritual budaya kum-kum Sinden yang merupakan ajang untuk Wisuda Sinden ini sudah menjadi agenda rutin tahunan. Setiap menjelang akhir tahun, puluhan sinden dan dalang di kabupaten Jombang dan daerah sekitar mengikuti wisuda dengan ditandai siraman air dari kawasan Sendang Drajat. “ Sejak menjadi agenda tahun enam tahun lalu, tidak kurang dari 250 sinden dan 56 dalang yang telah di Wisuda di Sendang Made ini,”bebernya. rur

Pengaturan Transportasi

Protes Bus Puspa Indah, Sopir Lyn JPK Datangi Dewan
Jombang, bhirawa
Puluhan sopir angkutan pedesaan, Lyn JPK (Jombang, Pulorejo Kandangan), Rabu (19/11) ngelurug DPRD Jombang. Kedatangan para sopir angkutan yang tergabung dalam paguyuban Mitra Transport ini merupakan yang keduakalinya, setelah pengaduan mereka terkait penyerobotan penumpang jarak pendek oleh Bus Puspa Indah beberapa waktu lalu.

Dengan membawa sekitar 20 armada Lyn JPK para sopir ini menagih system pengaturan transportasi demi keberlangsungan para sopir angkutan pedesaan Lyn JPK atas hak pengangkutan penumpang jarak dekat yang dilakukan Bus Puspa Indah jurusan Malang-Kandangan- Jombang.
Kepala Dinas perhubungan, Soeyoto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan upaya dengan menjembatani perselisihan antara armada JPK dan PO Bus Puspa Indah yang dituduh merebut penumpang angkutan JPK pada jalur-jalur pendek. “ Ini kita pertemukan kembali keduanya, JPK dan Bus Puspa Indah biar dijembatani dewan dan AKDP Propinsi,”ujarnya sesaat sebelum hearing dimulai.
Dishub lanjut mantan kepala satpol PP ini, sudah mengundang pihak-pihak terkait diantaranya, AKDP Propinsi, Po Bus Puspa Indah, BPTD (Badan Pembina Transportasi Daerah) dan Badan Pengawas Wilayah 3 Mojokerto, Satlantas Polres Jombang yang difasilitasi Komisi C dan komisi B DPRD setempat. “ Kita harapkan ada solusi terbaik antara keduanya,”imbuhnya.
Soeyoto mengaku pihak Dishub sudah melayangkan surat teguran kepada PO Puspa Indah agar memperhatikan keberadaan lyn JPK. Bahkan, Dishub juga melakukan operasi selama satu bulan. ”Saat operasi dilakukan Dishub Puspa Indah tidak ada yang mengambil penumpang jarak pendek. Tapi kemarin saat petugas Dishub tidak ada mereka kembali mengangut penumpang dan akhirnya bentrok,”imbuhnya.
Perebutan penumpang antara armada Lyn JPK dengan bus Puspa Indah jurusan Malang-Kandangan- Jombang sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Bahkan, tidak jarang terjadi klas fisik antar kru. Sopir-sopir Lyn JPK mengeluhan sitem operasional bus Puspa Indah yang mengetem di pertigaan pasar kandangan, pertigaan Ngoro, Simpang tiga, pulorejo dan jomplangan satsiun Jombang.”Ini sangat merugikan keberadaan Lyn JPK, karena penumpang-penumpang jarak pendek diangkut juga oleh mereka,”ujar ketua paguyuban Ali Ahmad.
Dalam pertemuan yang berjalan hampir dua jam dihadapan Komisi C dan B kemarin, sempat memanas Karena keduanya tetap bersikeras dengan pendapatnya masing-masing. Namun pertemuan itu akhirnya menyepakati, bahwa bus Puspa Indah tidak boleh mengangkut penumpang jarak pendek. Pemberhentian bus jurasan Jombang-Kandangan- Malang ini sesuai aturan pada halte.” Mengenai Halte Bus, karena belum ada akan dibicarakan kembali nantinya,”ujar Suwarto salah satu anggota Komisi B mengungkapkan

Hari Terakhir, Pendaftar CPNS Depag Membludak

Tak Peduli Hujan, Berkas Harus Terdaftar

Hari terakhir pendaftaran CPNS dilingkungan kantor Departemen Agama Jombang, Rabu (19/11) dipenuhi pendaftar. Meski diguyur hujan lebat ratusan peminat PNS ini nampak tak menghiraukan dan tetap berjubel memenuhi seluruh loket yang disediakan panitia.
“Karena ini hari terakhir mas, berkas pendaftaran harus diterima panitia," ujar Arif salah satu pendaftar ditemui usai menyerahkan berkas sambil berteduh dari guyuran air hujan, kemarin
span id="fullposit">
Sejak pagi hari, ratusan pelamar CPNS dilingkungan Depag yang mayoritas didominasi perempuan berusaha saling mendahului, mereka rela mengantri agar berkas pendaftaran bisa diterima panitia. Bahkan mereka terlihat berjubel dibeberpa loket, karena lokasi yang disediakan panitia sangat sempit.
Para pelamar CPNS ini langsung semburat, ketika hujan lebat datang sekitar pukul 10.00 WIB. Hujan deras mengguyur sebagian kota Jombang ini baru reda sekitar dua jam kemudian. Namun sebagian pendaftar yang sudah menunggu sejak pagi tetap rela mengantri agar lamaran mereka diterima panita dan mendapatkan tanda terima untuk dipergunakan sebagai pengambil nomor peserta ujian.
Dalam pengumuman yang ditempelkan, kuota untuk CPNS di lingkungan kantor Depag Jombang hanya untuk 22 orang. Yakni Formasi Penyuluh Agama 2 orang, Penghulu 1 orang. Sedangkan untuk Guru MIN dibutuhkan sebanyak 4 orang, Guru MTsN sebanyak 8 orang serta Guru bidang study pada MAN sebanyak 7 orang. Rur

KPU Jombang Di Demo PPK dan PPS

Buntut Ketidak Harmonisan KPU dan Sekretariat
Jombang, Bhirawa
Puluhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilu legislatif, Selasa (18/11) mendatangi kantor KPU kabupaten. Mereka menuntut kejelasan status sebagai panitia pileg 2009 serta pencairan honor.

Tuntutan PPK dan PPS ini merupakan buntut dari amburadulnya system admnistrasi kesekretariatan KPU kabupaten. Pasalnya sejak dilantik tiga bulan lalu tepatnya akhir Juni lalu, hingga kini PPS belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
Hal ini seperti yang teruangkap pada poster-poster yang dibawa para pendemo diantaranya adalah Pemilu terancam molor akibat kinerja kesekretariatan teller, Copot Sekretariat KPU yang menghambat Tahapan, Penyelenggara butuh kejelasan status dan KPA harus bertanggung jawab atas POK yang terlambat diturunkan.
” PPK saja baru menerima SK Nopember ini, kalau tidak bisa keberja lebih baik mundur,”ujar Zainudin ketua PPK Jogoroto mengungkapkan saat berdialog dengan empat anggota KPU bersama secretariat di Aula Media center.
Akibat keterlambatan surat pengangkatan ini, kinerja panitia ditingkat kecamatan dan desa terhambat, karena tidak memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan tugas-tugas kepanitian. Padahal sesuai dengan Pedoman Operasional Kegiatan (POK) kerja panitia pileg legislative 2009 sudah harus berjalan sejak Juli lalu. “Seperti membentuk Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (P2DP), namun hal ini tidak bisa dilakukan sehingga Anggaran untuk pemutaakhiran data pun akhirnya tidak terserap,”imbuh anggota PPS lain mengungkapkan.
PPS juga mengancam tidak bertanggung jawab atas Daftar pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu legislative. Padahal panitia pemungutan suara tingkat desa ini sudah dilantik sejak tiga bulan lalu. “ Kita tidak mau bertanggung jawab atas kefalidan data DPT pileg,”ujar salah satu ketua PPS asal Jogoroto mengancam.
Ketua KPU kabupaten Erfan Effendi mengakui keterlambatan penerbitan SK. Namun pihaknya mengaku telah menandatangi SK penyelenggara pemilu legislative sejak beberpa hari lalu.” Sudah saya tandatangi sejak senin lalu, Tapi memang ada kesalahan-kesalahan dan butuh dibetulkan, karena ada perubahan-perubahan,”ujarnya.
Erfan berjanji pihaknya akan segera menyelesaikan persoalan SK PPK dan PPS akan selesai dalam minggu ini.” SK yang diminta PPK dan PPS kita usahakan sudah kelar minggu ini,”imbuhnya. Seraya menjanjikan persoalan PPK dan PPS akan di bahas kembali dalam pertemuan bersama untuk mencari jalan keluar.
Sementara itu, informasi yang dihimpun bhirawa menyatakan, amburadulnya administrasi KPU ini disinyalir karena adanya ketidak harmonisan antara KPU dan kesekretariatan dalam hal ini sekretaris KPU, M. Taufiq. Bahkan dalam beberpa pengelolaan anggaran KPU tidak dilibatkan oleh secretariat.” Yang dikorbankan akhirnya PPK dan PPS,”ujar salah satu ketua PPK yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan Rur

3873 Guru TPQ Terima Honor

Wabup Widjono Soeparno saat memberikan insentif kepada guru ngaji TPQ di pendopo kabupaten Jombang.


Jombang, Bhirawa
Pemerintah kabupaten Jombang, Senin (17/11) kembali mencairkan insentif guru ngaji pada Taman Pendidikan Al Quran (TPQ). Sebanyak 3873 guru ngaji menerima honor untuk satu tahun anggaran sebesar Rp 400 ribu.


Pencairan insentif atau honor kepada guru ngaji ini diberikan langsung oleh oleh wakil bupati Widjono Soeparno di pendopo kabupaten Jombang. Wabup mengatakan pemkab telah mengalokasikan dana untuk guru ngaji melalui APBD 2008 sebesar Rp 1,5 miliar. Dari 1500 lembaga TPQ yang ada dikabupaten Jombang baru sebanyak 1251 lembaga yang mendapatkan insentif.” Setiap lembaga mendapatkan 1.200.000,” tuturnya.
Wabup mengakui apa yang diberikan pemkab Jombang kepada guru ngaji nilainya sangat sedikit. “ Bantuan ini nilainya memang sangat sedikit, tidak sebanding dengan perjuangan para guru ikut serta dalam memberantas buta huruf khususnya huruf alqur’an bagi para penerus bangsa,”ujar Widjono menuturkan.
Meski demikian, mantan sekdakab ini yakin, bantuan ini bukan menjadi prioritas utama para guru ngaji dalam berjuang. Karena selama ini, tanpa adanya pemberian insentif perjuangan memberantas buta huruf sudah dilakukan.” Dan semuanya sudah menjadi panggilan jiwa untuk berjuang. Dan tanpa ini (honor) pun guru-guru tetap mengajar membaca alquran mencerdaskan penerus bangsa di kampong dan lembaga masing-masing,”imbuhnya.
Pemerintah, lanjut wabup Widjono setiap tahun akan berusaha memberikan honor bagi guru-guru ngaji dan guru diniyah. Sehingga semua lembaga yang kini belum mendapatkan karena keterbatasan dana dari APBD, pada tahun berikutnya dipastikan bisa mendapatkannya.” Tidak menutup kemungkinan anggaran ini ditambah, agar semua lembaga TPQ yang ada sekitar 1500 itu bisa terkafer semua,”tandasnya.
Namun demikian, diharapkan, dalam pemberian honor kepada para guru ngaji juga diharapkan ada criteria atau semacam sertifikasi yang dilakukan oleh Departemen Agama.” Dan pemkab siap untuk memfasilitasi proses sertifikasi kepada guru –guru ngaji serta lembaga yang ada,”pungkasnya.
Disamping menerima uang insentif, para guru ngaji ini kemarin juga menerima pembinaan terkait baca alguran serta methode menghafal dari ustadz mashuri pengasuh PP Alquran diwek Jombang. Rur.

Puluhan Guru Lulusan UT Ngulug DPRD

Perjuangkan Nasib Dalam Seleksi CPNS
Jombang, Bhirawa
Puluhan guru honorer dan alumni lulusan Universitas Terbuka (UT), Senin (17/11) mendatangi gedung DPRD Jombang. Mereka mengadu soal ijasah UT mereka yang tidak bisa digunakan sebagai persyaratan penerimaan CPNS.


“ Kita menyampaikan keluhan dan kekhawatiran lulusan UT yang ijasahnya tidak bisa digunakan sebagai persyaratan mengikuti CPNS pada tahun ini,”ujar Evire Resmita juru bicara IGTTSD saat ditemui Komisi A dan Komisi D DPRD Jombang, kemarin.
Dikatakannya, lulusan UT dikabupaten Jombang tidak kurang dari 1.500 alumni Dan mereka sangat bergantung dengan perubahan kebijakan dalam hal seleksi CPNS 2008 ini. “Pemerintah harus bersikap adil. Jerih payah teman-teman UT dalam menyelesaikan studinya tidak boleh dinafikan dan dianaktirikan begitu saja,”tambah beberapa perwakilan IGTTSD.
Menanggapi desakan tersebut, ketua Komisi A, Joko Triono akan menyampaikan kepada pemkab. Pihaknya menyatakan belum berani memberikan jaminan, karena persoalannya bukan ada pada kebijakan daerah, tapi lebih faktor regulasi dan aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang lebih tinggi.
Namun Joko menambahkan, sebelumnya pihaknya telah melakukan dengar pendapat dengan BKD soal ini dan kesimpulannya jelas, yaitu ada kendala SK Menpan. Namun demikian, “ Kita tetap akan sampaikan terus upayakan celah bagaimana cara mengakomodir lulusan UT agar bisa diterima dalam perekrutan CPNS,”imbuhnya.
Wakil ketua Komisi A Saihul Athok menambahkan, kebetulan komisi yang membidangi pemerintahan ini direncanakan akan berkonsultasi ke pusat terkait rekrutmen CPNS.” Ini nanti juga akan kita sampaikan kepada pusat terkait keluhan lulusan UT. Termasuk juga kita akan sampaikan keluhan para sopir-sopir yang tidak ada pengangkatan karena tidak ada formassi, padahal umur mereka sudah mendekati habis,’tandasnya saat ditemui wartawan usai hearing, seraya mengatakan jumlah sopir yang ada di Jombang dan telah berusia sekitar 40 tahun sebanyak 26 orang. Rur

Buntut beredarnya Vidio mesum pelajar SLTA

Polisi Operasi Ponsel Pelajar
Jombang, Bhirawa
Aparat Polres Jombang, Kamis (13/11) bergerak cepat melakukan razia ponsel pelajar. Hal ini menyusul beredarnya video mesum yang diduga dilakukan dua pelajar SLTA Jombang yang mengagetkan semua pihak.


Hasilnya, dari razia yang dilakukan petugas pada dua sekolah yakni SMKN 1 dan SMAN 3 Jombang, petugas dari Samapta Polres Jombang yang dipimpin Kasat Samapta AKP Sugeng Widodo berhasil menemukan satu buah ponsel milik pelajar putri yang menyimpan gambar porno, gambar porno itu ditemukan dikelas, III IPS.
Saat dinterogasi petugas, pelajar putrid pemilik HP Nokia N-Gage ini mengaku bahwa file porno itu sudah ada di Handphone sejak dibelinya. “Kita langsung serahkan kepada pihak sekolah untuk memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan,”tandas Sugeng menuturkan.
Setelah memeriksa hampir 27 kelas, petugas kemudian melanjutkan operasi di SMKN 1 Jombang. Namun dari operasi di sekolah yang dihuni sekitar 1.400 siswa yang sebagian perempuan ini aparat tidak berhasil menemukan handphon berisi gambar-gambar porno. “ hanya sedikit pelajar disana yang memiliki HP, dan tidak kita temukan gambar-gambar porno,”ungkapnya.
Kasat Samapta menambahkan, operasi handphon pelajar dilakukan sebagai tindak lanjut atas beredarnya video porno pelajar Jombang, beberapa waktu lalu, agar tidak semakin meluas. “Inii demi kepentingan pelajar sendiri,”tandasnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, kalangan pelajar di kabupaten Jombang dihebohkan dengan beredarnya video mesum yang diduga dilakukan oleh dua pelajar SLTA. Rekaman berdurasi satu menit 4 detik ini diambil sendiri oleh pelaku dari kamera telepon genggam pelaku.
Video mesum ini yang sempat beredar dikalangan pelajar dan masyarakat ini diduga pemeran perempuannya adalah salah satu siswi Madrasah Aliyah di kawasan kota Jombang. rur

Calon Panwas dan Mantan KPU Ikuti Seleksi

Jombang, Bhirawa
Seleksi calon anggota KPU Kabupaten Jombang, nampaknya akan berjalan sangat ketat. Pasalnya dalam seleksi, Kamis (13/11) diikuti sebanyak 76 peserta, lima diantaranya adalah anggota KPU lama serta calon anggota Panitia Pengawas (Panwas) pemilu legislative yang telah lolos tes tulis dan lusa bakal menjalani psiko tes di propinsi


Beberapa calon anggota panwas kabupaten untuk pileg 2009 yang telah lolos ke Jatim itu diantaranya adalah Firmansyah, Musyafa’, keduanya mantan anggota panwas pileg 2004, Fatoni anggota panwas pilkada serta Chairil Hariya Udaya yang juga mantan kepala Bawasda Jombang.
Sedangkan lima mantan anggota KPU yang mendaftar kembali adalah, Erfan Efendy, Mahkwal Huda, Minan Rahman, Medan Amrullah, dan Sayekti Suindah untuk nama yang terakhir ini sempat masuk sepuluh besar calon anggota KPU Propinsi.
Disamping diikuti mantan anggota KPU lama, beberapa anggota PPK pileg 2009 yang juga sudah dilantik juga tidak mau ketinggalan.
Ketua tim seleksi calon anggota KPU, Prof Tajur Rizal yang memimpin jalannya seleksi mengatakan, meski diikuti lima anggota KPU lama, Timsel berjanji tidak akan memprioritaskan mereka. “ Semua diperlakukan sama, tidak ada prioritas,”ujarnya ditemui usai tes tulis di Gedung PSBR kemarin.
Diakatakannya, dari hasil tes tulis ini, akan diambil sebanyak 20 peserta sesuai dengan nilai masing-masing untuk menjalani psikotes dan wawancara. Dan selanjutnya akan ditentukan sebanyak 10 peserta yang bakal dikirim ke KPU Propinsi.” KPU propinsi yang akan menentukan siapa yang layak menjadi anggota KPU kabupaten untuk pileg 2009 mendatang,”tandasnya. rur

Enam JCH Batal berangkat

880 CJH Jombang Berangkat Dari Pendopo
Jombang, Bhirawa
Hari ini, Rabu (12/11) sebanyak 880 Jamaah Calon Haji (CJH) asal Jombang akan bertolak menuju tanah suci Makkah. Mereka rencananya akan diberangkatkan dari pendopo kabupaten oleh Bupati Suyanto.

Para jamaah ini terbagi menjadi dua kelompok terbang (Kloter) yakni kloter 25 dan kloter 26. Untuk Kloter 25 rencananya berangkat menuju Asarama Haji Sukolilo Suroboyo pada pukul 06.00 WIB sedangkan kloter 26 berangkat pukul 09.00 WIB.
Kepala Seksi Haji Kantor Departemen Agama kabupaten Jombang, Taufiq Abd Djalil, mengatakan, pada tahun 2008 ini CJH yang telah memenuhi syarat untuk berangkat menuju Makkah sebanyak 890 jamaah. “ Namun sebanyak 14 orang mutasi ke daerah lain. Dan kabupaten Jombang juga menerima mutasi dari daerah lain sebanyak 10 jamaah,”ujarnya ditemui disela-sela memantau persiapan keberangkatan, Selasa (11/11).
Disamping itu, lanjut Taufiq menambahkan, sebanyak enam CJH batal berangkat. Keenam CJH yang batal berangkat tersebut dikarenakan meninggal dunia 5 orang dan satu jamaah mengundurkan diri, karena sakit. “ Sehingga total CJH yang berangkat dari Jombang sebanyak 880 orang,”imbuhnya
Keenam CJH yang meninggal dunia adalah Narining bin Abidin (85) warga Sidobayan Candimulyo Jombang, Abd. Choliq bin Ismu (83) meninggal pada awal idul fitri, Sunyar bin Lamidi (66) warga Badasng Ngoro Jombang. Muhadi bin Abdul Majid (48) serta Muri’ah (62)tahun warga Mojoagung Jombang, sedangkan yag mengundurkan diri adalah Ngaisan bin Maksum (59) warga Kateban Pulorejo Ngoro.
Sebelum bertolak dengan penerbangan sekitar pukul 21.30 WIB dari bandara Juanda, sebanyak 880 CJH terlebih dahulu masuk Asrama Hajji Surabaya. Dan diperkirakan jamaah yang terbagi menjadi dua kelompok penerbangan (Kloter), Yakni kloter 25 dan 26 embarkasi Juanda ini akan tiba di Makkah pada pukul 03.50, sedangkan Kloter 26 yang diberangkat dari Juanda sekitar pukul 19.00 Kamis (13/11) diperkirakan bakal sampai sekitar pukul 02.00 WIB.
Taufiq menambahkan, untuk kabupaten Jombang hingga tahun 2011 kuota jamaah haji sudah penuh. “ Umat islam yang mendaftarkan berangkat haji baru akan diberangkatkan pada tahun 2012.”tandasnya. rur

Mahasiswa Kecam Perilaku Korup Aparat Negara

Jombang, Bhirawa
Bertepatan dengan peringatan hari pahlawan, Senin (10/11) puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Jombang. Mereka mengecam perilaku korup aparatur pemerintah yang sangat bertentangan dengan nilai perjuangan para pahlawan


Dalam aksinya, para mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang ini mengingatkan kembali jerih payah para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawa demi bangsa. “ Kita tidak ingin mementum hari pahlawan hadir sebagai bagian dari romantisme sejarah. Kita tidak ingin peringatan hari pahlawan sebagai ritual tahunan yang tidak memiliki arti apapun bagi perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.”ujar Rizal, Kordinator aksi.
Para mahasiswa sangat mengecam perilaku yang dipertontonkan oknum-oknum aparatur pemerintah yang merupakan bentuk ironi dari perjalanan bangsa indonesia. Mahasiswa juga mendesak mereka segera merubah perilaku demi perubahan dan peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia ini. “ Nyawa dan Darah yang mengalir dari tubuh suci para pahlawan, begitu saja dibalas dengan praktek penghisapan darah sesama anak bangsa. Mari kita kembalikan potret buram bangsa kita saat ini kepada jerih payah para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawa mereka,”tandas mahasiswa dalam orasinya.
Sebelum melakukan aksi demo didepan gedung DPRD, puluhan mahasiswa Nasionalis asal Undar, IKAHA dan STIKIP Jombang ini juga melakukan do'a bersama di makam pahlawan Jombang. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa para pahlawan bangsa. Rur