Amankan Pilkada, Polres Siapkan 1. 296 Personel

Kapolres AKBP Drs. M Khosim


Dekati Tokoh Masyarakat
JOMBANG- Bhirawa
Sebanyak 1.296 personel disiagakan Polres Jombang, dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten Jombang yang bersamaan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, 23 Juli mendatang.
Kapolres Jombang, AKBP. M Khosim mengatakan, untuk mengantisipasi pelaksanaan pilkada Jombang agar berjalan sukses dan kondusif, pihaknya lebih menekankan pendekatan dan melakukan tindakan preventif dan Edukatif dalam mengamankan. Hal ini lanjutnya, sudah dilakukan sejak dini dengan menerjunkan sebanyak 728 anggota untuk melakukan pendekatan terhadap para tokoh masyarakat dan tokoh agama dan tokoh desa. “Yang kita lakukan sekarang adalah pendekatan terhadap simpul-simpul masyarakat. Anggota kita tekankan untuk mendekati beliau-beliau setiap malam dengan selalu bersilaturrahmi ke desa-desa. Ini kan secara tidak langsung bias melihat kondisi dan situasi menjelang pilkada,’tandasnya.
Kultur dan budaya di kabupaten Jombang, dikatakan mantan Kapolres Bangkalan ini berbeda dengan daerah lain. Masyarakat kota santri ini lebih demokratis dalam menghadapi pilkada. Salah satu buktinya adalah calon yang tidak lolos menjadi kontestan pilkada 23 Juli mendatang, hadir bersama pasangan calon-calon lain yang lolos dalam kegaiatan polres beberpa waktu lalu.” Demo pun, mereka tidak anarkhir, malah membaca pujian-pujian dan shalawatan,”ujarnya.
Meski demikian pihaknya juga mengantisipasi adanya broker-broker pilkada dari daerah lain yang akan masuk ke Jombang saat pelaksanaan natinya. “ Ada beberapa titik yang telah kita deteksi, untuk mendapatkan penjagaan dan pengamanan,”tandasnya seraya menyebut pintu masuk dari Kabupaten Nganjuk, Megaluh, bandarkedungmulyu dan Ploso sedangkan pintu masuk dari arah kabupaten Kediri, pengaman difokuskan pada Ngoro dan Gudo.
Untuk pilkada Jombang yang bersamaan dengan pilgub, petugas keamanan yang akan terlibat sebanyak sebanyak 7902, mereka terdiri dari Polisi, 336 TNi, 306 Satpol PP serta petugas Linmas sebanyak 4090.ramadlan

Dua LHKP Nyantol Di KPK

KPU Belum Bisa Umumkan Kekayaan Calon
Jombang, Bhirawa
Meski pilkada Jombang tinggal 23 hari lagi, KPU kabupaten hingga kini belum mengumumkan jumlah kekayaan ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Jombang 2008. Pasalnya LHKPN dua pasangan calon masih nyantol di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya satu hasil penghitungan yang telah dikirim ke KPU.
Satu LHKPN calon bupati dan wakil bupati Jombang, yang telah dikirimkan itu adalah milik pasangan Nyono- Halim. Sedangkan milik pasangan Soeharto- Mujib Mustain (Harum) serta pasangan Suyanto- Widjono hingga kini belum dikirim ke KPU, sementara pelaksanaan pilkada Jombang tinggal 23 hari lagi.
Ketua KPU kabupaten, Erfan efendy, SH mengatakan pihaknya masih menunggu hasil penghitungan terhadap kedua LHKPN pasangan Soeharto-Mujib (Harum) dan pasangan Suyanto-Widjono (ToNo) untuk diumumkan bersama-sama.“ Kita masih menunggu hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPK atas dua pasang calon lagi,” ujar ketua KPU kabupaten, Erfan Efendy, Senin (30/6).
Pihaknya, memeperkirakan tidak lama lagi, berkas hasil penghitungan itu segera dikirim ke KPU. “Mungkin dalam dua tiga hari ini hasilnya segera dikirim, besku kita akan tanyakan kembali soal itu,”ujar ketua KPU kabupaten, Erfan Efendy, Senin (30/6).
Sekedar mengingatkan, daftar LHKP yang menunjukkan jumlah kekayaan yang dimiliki calon-calon kepala daerah ini sempat dikembalikan KPK. Karena ada beberapa berkas pendukung yang kurang lengkap.
Setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus menyerahkan daftar kekayaan kepada KPK. Selanjutnya, KPK akan menyerahkan daftar kekayaan mereka kepada KPU untuk diumumkan ke masyarakat. ’’Jadi KPU hanya membacakan LHKPN yang disusun KPK,’’tandas ketua pokja pencalonan Minan Rahman.
Dalam LHKPN itu, akan tercantum harta yang dimiliki oleh para cabup dan cawabup, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Berapa pun jumlah rumah, mobil, tabungan, perhiasan dan kekayaan lainnya wajib dilaporkan ke KPK. ’’Termasuk jika para calon tersebut memiliki utang juga harus dilaporkan,’’ tambahnya. ramadlan

Gandeng Artis Ibu Kota, Ipul Kampanye

JOMBANG-
Saifullah Yusuf, calon wakil gubernur dari PAN terus mendekati kalangan pondok pesantren. Sabtu (28/6) kemarin, dengan mendompleng popularitas 3 artis ibukota Jakarta, Gus Ipul hadir di Pondok pesntren Al Aqobah Diwek Jombang untuk memperkenalkan diri sebagai calon wakil gubernur mendampingi Pakde Karwo.
Ketiga artis ibu kota itu adalah, Adji Masaid yang juga anggota DPR dari Partai Demokrat, Pelawak Cahyono yang biasa manggung bersama Jojon serta pelawak tenar Eko Patrio.
Tak ayal, kedatangan artis-artis ibu kota ini menarik perhatian masyarakat serta santri-santri yang masih duduk di bangku SMP –SMA ini. Mereka nampak berebut ingin bersalaman dan mengambil foto para artis yang hamper setiap hari nampang di TV ini.
Baik Adji, Cahyono maupun Eko Patrio, dalam kesempatan itu selalu berpesan dan mengajak masyarakat agar pada tanggal 23 juli mendatang memilih cawagub saifullah Yusuf yang mendampingi Pakde Karwo untuk menjadi gubernur dan wkil gubernur Jatim.” Jangan lupa pilih Gus Ipul,”ujar Adji.
Sementara itu, Saipul sendiri juga tidak melepas kesempatan berbaur dengan kalangan pesantren. Dia memperkenalkan diri sebagai calon wakil gubernur mendampingi Soekarwo. “ Kalau melihat gambar-gamabar itu tolong di Fatehahi,”pintanya.
Disamping itu Gus Ipul biasa dipangggil, juga mengingatkan nomor urut yang telah didapatnya, yakni nomor lima.” Rukun Islam berapa bu?, sila pancalisa berapa bu? Dua tambah tiga ( tangal 23 Juli) sama dengan berapa bu?,”ujarnya.
Disinggug dirinya telah mencuri start kampanye dengan mendompleng popularitas Artis? Gus Ipul biasa dipanggil membantah, dikatakannya, ini adalah kesempatan sosiasliasi adanya pilgub bias menurun.
Meski selalu didampingi pengurus Ansor, Ketua Umum PP GP Ansor ini mengaku tidak pernah menggunakan organisasi guna mencari dukungan maju sebagai calon wakil gubernur. ” Kita tidak pernah menggunakan Anshor. Anshor itu sebagai penolong, maka menolong semuanya,” jelasnya menyikapi adanya beberpa pengurus Anshor yang mulai berbalik mendukung Khofifah.
Saipul juga mengatakan, bahwa semua kandidat tidak bias dianggap enteng, karena mereka memiliki potensi yang sama-sama kuat.” Semua kuat, punya potensi yang sama, menurut saya pak narjo juga masih kuat, jangan diremehkan. Silahkan Tanya langsung ke rakyat lah,”pintanya mengembalikan pertanyaan wartawan. Ramadlan

Polisi Razia ponsel pelajar

JOMBANG-
Aparat polisi dari Polres jombang, Jumat (26/6) melakukan razia ponsel dilingkungan sekolah. Hal ini dilakukan menysul ditemukannya adegan mesum pelajar Jombang yang beredar dikalangan pelajar dan masyarakat. Dua sekolah yang menjadi sasaran razia, yakni SMK N 1 serta SMK Dwija Bakhti.
Namun sayang, razia ponsel yang dilakukan aparat polisi yang dipimpin AKP Widodo tidak membuahkan hasil. Tidak satupun pelajar di SMK N yang menjadi sasaran pertama itu aparat mendapatkan pelajar menyimpan gambar-gambar porno.
sedangkan sasaran kedua, STM Dwi Bakhti yang merupakan sekolah pelaku vidio mesum, polisi hanya menjumpai kelas kosong."sekolah libur, mungkin senin kita akan kembali,"tutur Widodo.
seperti diketahui, polisi kini sedangn menangani kasus beredarnya vidio mesum dua remaja yang beredar dikalangan pelajar. vidio mesum berdurasi 46 detik itu diduga pelakunya adalah siswi SMA PGRI satu Jombang berinisial AYP bersama pacarnya AC yang baru lulus dari SMK DB. Kedua pelaku kini sudah diminta keterangan petugas polres Jombang.dan mengakui gambar porno itu adalah perbuatannya. ramadlan

Tiga pasang Calon, Ikrar Damai

JOMBANG-
Tiga pasang calon bupati dan wakil bupati Jombang, menandatangi ikrar damai dalam pelaksanaan pilkada Jombang 23 Juli mendatang. penandatangan ikrar disaksikan ulama dan tokoh-tokoh umat islam yang tergabung dan Forum ukhuwah Islam serta jajaran muspida setempat.
Ketiga pasangan calon itu diantaranya, adalah pasangan Nyono-Halim, pasangan Suyanto_Widjono serta calon wakil bbupati Mujib Mustain, sedangkan cabup Soeharto tidak dapat hadir karena dirawat di RS akibat kecelakaan.

beredar gambar mesum pelajar SMA Jombang

Beredar Gambar Porno Pelajar SMA Jombang

Jombang, Bhirawa

Ironis, mungkin ini yang pantas dikatakan, pasalnya di kota kabupaten Jombang yang terkenal dengan kota santri beredar vidio porno siswa SMA. Vidio ini beredar luas dikalangan pelajar dan kini kasusnya telah ditangani aparat polres setempat.

Kapolres Jombang, AKBP H Muhamad Khosim kepada sejumlah wartawan, Kamis (26/6) membenarkan adanya peredaran gambar porno yang dilakukan dua remaja. Dan kini gambar porno berdurasi sekitar 46 detik itu sedang dalam penangan aparat. “

Namun dari pemeriksaan awal, terhadap siswi berinisila AYP, siswa salah satu SMA swasta di Jombang yang diduga sebagai pelaku ternyata yang bersangkutan mengakui gambar itu adalah dirinya. “Namun dia sekarang masih depresi, trauma belum bias di wawancarai,”jelas Kapolres.

AYP juga mengakui bahwa perbuatan itu dilakukan bersama kekasihnya AC (19 tahun ) yang merupakan salah satu siswa SMK swasta di Jombang yang kini telah lulus. Dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Kini AC masih dalam pencarian aparat untuk dimintai keterangan.

Perbuatan mesum yang kini beredar luas dikalangan pelajat ini diduga direkam dengan menggunakan kamera ponsel. Hal ini terlihat dari buramnya hasil dan resolusi yang sangat kecil. Namun dari gambar itu terlihat jelas kedua remaja telah bertelanjang ria.

Semnetara itu, pihak sekolah SMA PGRI satu Jombang melalui waka kesiswaan, Widi Subiantoro membenarkan bahwa AYP adalah pelajar disekolahnya. Namun pihaknya kini masih menunggu hasil pemeriksaan keplolisian. “Nanti kalau sudah terbukti pasti sekolah akan menindak sesuai dengan peraturan yang ada” jelasnya. Seraya mengatakan kemungkinan pelaku bias dikeluarkan dari sekolah karma sudah sangat keterlaluan.

Panwas Belum Ditertibkan Baliho Cagub-Cawagub

Kesulitan Hubungi Tim Sukses

Jombang, Bhirawa

Meski sudah ada surat intruksi penertiban alat peraga kampanye calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, dari Panwas Propinsi. Namun panitia pengawas (Panwas) pilkada kabupaten Jombang hingga kemarin belum beraksi. Pasalnya panwas mengaku kesulitan menghubungi Tim kampanye masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur.

Hal itu dikatakan, M Fatoni salah satu anggota panwas usai penertiban baliho spanduk , poster calon bupati dan wakil bupati Jombang, Minggu (22/6). " Untuk penertiban gambar cagub dan cawagub, Panwas kesulitan menghubungi tim kampanye mereka yang ada di Jombang,"jelasnya. Sehingga pihaknya hingga kini belum menertibkan gambar-gamabar calon kepala daerah Jawa Timur yang masih terlihat beterbaran disepanjang jalan kabupaten Jombang hingga pelosok desa.

Namun, lanjutnya, panwas akan mencopot seluruh alat peraga pasangan cagub dan cawagub jika tim sukses masing-masing pasangan tidak melakukan sendiri." Kita masih memberikan batas waktu hingga tanggal (24/6) besuk. Kalau masih belum ditertibkan, kita copot semua,"imbuhnya seraya mengatakan gambar-gambar akan menjadi milik panwas.

Dari pantauan dilapangan, alat peraga yang paling banyak betebaran diseluruh sudut dan jalan di Jombang adalah gambar pasangan Soekarwo- Saipul (Karsa) gambar pasangan ini ada hingga pelosok desa, kemudian cagub dari PKB, Ahsan dan cagub PPP, KAJI, dan pasangan cagub Soenarjo- Ali Mashan (SALAM).

Sementara itu, mulai kemarin, untuk penertiban alat peraga calon bupati dan wakil bupati, panwaskab sudah mulai beraksi. Penertiban gambar cabup dan cawabup setelah ada kesepakatan bersama antara panwas bersama tim kampanye ketiga pasangan calon untuk menertibkan alat peraga masing-masing hingga tanggal 20 Juni. " Untuk gambar pasangan cabup dan cawabup sudah kita lakukan, terutama yang berada di sepnjang jalan kota dan sekitarnya,"terang Fatoni.

Dari penertiban tersebut alat peraga yang terbanyak diamankan adalah milik Pasangan cawabup Halim Iskandar yang berpasangan dengan Nyono Suharly. Yang keduanya adalah gambar pasangan Suyanto-Widjono.

Disamping menertibkan gambar pasangan calon, kemarin panwas juga menurunkan gambar calon bupati yang tidak lolos yakni Munjidah Wahab. Diperkirakan, karena tidak lolos pencalonan, tim sukses malas untuk menurukan sendiri gambar calon mereka. ramadlan

Jelang Pilkada, Bupati Tekankan Netralitas PNS

Jombang, Bhirawa

Menjelang pelaksanaan pemilihan bupatid an wakil bupati Jombang, Bupati Ali Fikri kembali mengingatkan PNS dilingkungan pemkab Jombang agar menjaga Netraltas sebagai abdi masyarakat. Himbauan ini disampaikan pada apel bersma pegawai negri sipil di halaman pemkab Jombang, Selasa (17/6).

" Saya tegaskan dan memerintahkan pada seluruh PNS, baik yang memegang amanat distruktural maupun tidak, berkaitan dengan netralitas. Ini menjadi penekanan pertama untuk siapapun"pinta Ali Fikri yang menjadi irup upacara pertama sejak menjabat bupati.

Karena netralitas lanjut Ali Fikri bukan hal baru, netralitas sudah berjalan sejak reformasi. Dikatakannya sebagai pegawai negeri harus tahu aturannya, termasuk batas sanksi, baik terkait disiplin , karena akibat tidak netral PNS sering kali terjadi salin fitnah, ketika tidak saling menadari kesalahan." Ini yangharus disadari semua pihak, Ini penting, karena saya yakin pemerintah membuat aturannya terkait hal ini tidak main-main,"imbuhnya seraya mengatakan apalagi berkaitan dengan pergeseran pemerintahan, yang berdampak, dari bagian pemerintah baik dari kabupaten/kota hingga desa sekalipun harus netral,"tandasnya.

Ali Fikri mengakui untuk menegakkan Netralitas memang tidak mudah. Namun hal itu harus dijalankan. " Dan jangan dianggap untuk mengingatkan netralitas, karena saya orang yang sakit hati, bagi saya pribadi urusan pribadi urusan pribadi. Jangan diartikan macam-macam. Kalau saya ditakdirkan disini sebagai kepala daerah saya harus menjalankan tugas sebagai kepala daerah,"tandasnya.

Masih menurut Ali Fikri, sebagai bupati dirinya memeiliki beban tugas yang lebih berat dari pada saat menjabat wakil bupati. " Dari sisi tetentu, beban tugas yang lebih besar sekarang dari pada sebelumnya, termasuk pada waktu yang pendek sekian bulan ini, karena pada 24 September berakhir pada saat yang sama APBD pada puncak pelaksanaan. Sebab, kalau sampai terjadi stagnasi akan berdampak pada pelaksanaan APBD dibelakang hari bahkan selanjutnya,"tandasnya.

Disamping itu, Bupati yang baru dilantik 12 Juni lalu oleh Gubernur Jatim Imam Utomo ini juga mengingatkan, tugas pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas." Jangan sampai tugas melayani masyarakat terkendala hanya karena persoalan sepele,"pungkasnya.ramadlan

Tolak Direksi Baru, Karawan PTPN X Ngadu DPR RI

Jombang, Bhirawa

Sekitar 1000 petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dan karyawan PTPN X, Rabu (18/6) berangkat menuju Jakarta. Mereka mengadu ke DPR RI untuk menolak kebijakan pemerintah yang menerapkan kebijakan KSO di PG Ngudirejo Kediri serta menolak pergantian Direksi PTPN X.

Berangkat dari Pabrik Gula (PG) Djombang Baru, ratusan petani dan karyawan PTPN X menumpang sekitar 17 bus menuju Jakarta, rencananya mereka akan melakukan aksi demo di gedung DPR RI, serta Istana Negara, hari ini (19/6).” Kita akan bertemu dengan komisi VI DPR RI, membahas pergantian Direksi PTPN X serta kebijakan KSO ini,”terang H. Basyaruddin ketua APTR PG Djombang Baru.

Menurut Basyarudin, kebijakan KSO dengan PT Kencana Gula Manis (KGM) yang diterapkan di PG Ngudirejo, dikhawatirkan akan berimpilikasi pada penghasilan petani tebu. Hal ini seperti yang telah terjadi dalam penetuan harga gula sekarang. Petani minta harga Rp 5.375 akan tetapi harga yang tetapkan hanya Rp 5000. “ Padahal hasil analisa Dewn gula harga yang layak adalah Rp 5.230 ini belum sewa lahan, biaya garap serta belum diasusmsikan dengan kenaikan harga BBM,”tambahnya.

Disamping itu, kekhawatiran dengan penarapan sistem KSO yang dilaksanakan di PG Ngudirejo adalah berpindahnya aset pabrik gula yang akan dikuasai investor. “ Karena yang bermain dan berperan adalah pemain gula,karena pemilik KGM adalah pemain gula,’tandasnya.

Sementara, terkait pergantian Direksi PTPN X Jawa Timur, Adi Prasongko dan Direktur Keuangan Thendri Supriatno ini juga disinyalir akibat pembelaan Dirut pada petani dan penolakan sistem KSO. “ Pencopotannya sangat mendadak, dan tidak prosedural. Apalagi pengantinya bukan dari profesional, “ujar Adi Baskoro salah satu karyawan PTPN X.

Karenanya, lanjutnya para petani dan karyawan PTPN X menolak sistem KSO, menolak pergantian Direksi baru dan meminta Direksi lama dikembalikan. “ Tanpa KSO PG Ngudirejo tetap bisa jaya, “seperti yang tertulis di poster –poster yang mereka bawa.

Petani dan karyawan PTPN X yang ikut ke Jakarta diantaranya datang dari PG Djombang Baru, PG Mrican, PG Tjukir Jombang, PG Gempol kerep Mojokerto, PG Krembung Sidoarjo,empat karyawan rumah sakit yang dikelola PTPN X Jawa Timur serta petani tembakau Jember. ramadlan

Nomor Keberuntungan Cabup

Hasil Undian Pasangan Calon

Setelah ditetapkan, Tiga pasangan calon bupati, Selasa (17/6) kemarin mengambil nomor undian di KPU Kabupaten. Pasangan Nyono Suherly- Halim Iskandar yang diberangkat Partai Golkar, PKS dan PKB mendapatkan nomor 1, pasangan Suharto- Mujib (HARUM) yang diusung Partai Demokrat bersama 11 partai non parlemen memperoleh nomor urut 2 dan pasangan Suyanto- Widjono (TONO) yang diusung PDIP mendapatkan nomor 3. ramadlan

DEMO TUNDA PILKADA JOMBANG

Pendukung pasngan Munjidah- Ihsan Efend saat melakukan aksi demo didepan kantor KPU kabupaten Jombang. ramadlan

Dua Cabup PKB Minta Restu Mbah Hasyim

Sama-Sama Optimis Lolos

Cagub Ahmady yang diusung PKB Kubu Gus Dur dibelakang Sekjen Yenny Wahid, ketua DPW PKB, Hasan Aminudin terlihat khusuk berdoa bersama di makam KH Hasyim Asyari PP Tebuireng Jombang, Sabtu (14/6) malam.

Jombang, Bhirawa

Jelang penetapan pasangan calon, dua calon gubernur Jawa Timur yang diusung dua kubu PKB yang kini masih berseteru, mengunjungi makam pendiri Jam’iyah NU, KH Hasyim Asy’ari di lingkungan PP Tebuireng Jombang, Sabtu (14/6). Keduanya terlihat khusuk berdoa dimakam kakek ketua Dewan Suro PKB, KH Abdurrahman Wahid, (Gus Dur).

Mereka adalah Samiatun calon gubernur yang diberangkatkan PKB pimpinan Imam Nahrowi- KH Azis Mansyur, serta cagub Ahmady yang diusung PKB Hasan Aminudin- Fuat Amin.Kedunya sama-sama optimis lolos sebagai cagub dari PKB.

Bersama ketua Dewan suro DPP PKB, kubu MLB Ancol KH Azis Mansur, Samiatun yang dikenal dengan Bu Syam juga berkeliling ke makam-makam pendiri NU di Jombang, yakni KH Wahab Hasbullah Tambakberas serta KH Bisri Syansuri Denanyar Jombang.“ Kita berziarah ke makam KH Hasyim untuk mendekatkan PKB dengan NU,”tutur KH Azis Mansyur menjawab wartawan.

Sebelumnya bertempat di PP Tarbiyatul Nasyi’in, Pacul Gowang Diwek Jombang, kubu Muhaimin mengadakan tasyakuran atas kemenangannya dikabulkannya gugatan Muhaimin di PN Jaksel. Ditempat itu pula cagub Samiatun (Bu Syam) diperkenalkan pada pengurus PKB serta ulama yang hadir.

Pengurus DPW PKB Jatim, yang turut hadir diantaranya, Masud Adnan, Khoirudin Abbas, serta Anwar Rahman dalam tasyakuran itu juga mengatakan optimis bahwa cagub yang diusungnyalah yang bakal lolos maju lewat PKB. “Dengan kemenangan ini, kita optimis bu Syam yang nantinya bisa lolos,”ujar Anwar Rahman mengatakan.

Bu Sam sendiri mengaku jika lolos menjadi calon gubernur bisa mendulang suara dari para pengusaha terutama kalangan koperasi di Jawa Timur minimal 60 persen. Dirinya juga tidakkhawatir bersaing dengan calon gubernur perempuan, Khofifah Indarparansyah. “Isnyallah kita bisa, dari dukungan Hisfana Migas, Jaringan Koperasi serta dari kalangan akademisi, karena pak Arif (cawagub) adalah dosen,”tuturnya seraya mengatakan dari koperasi di 38 kab 60 persen bisa dikuasai.

Sementara itu, berselang beberapa jam kemudian, cagub Ahmady bersama Sekjen DPP PKB kubu MLB Parong, Yenny Wahid, ketua DPW PKB Jatim, Hasan Aminudin serta beberapa pengurus DPC PKB juga bertandang ke makam kakek Gus Dur itu.

Soal pencalonan, calon gubernur Yenny mengatakan optimis calon gubernur Ahmady- lah yang akan lolos dalam penentuan sebagai calon gubernur dari PKB. Karena yang KPU sudah mengatakan bahwa DPW yang ditandatangi DPP yang terncantum depkumham yang sah. “Kalau sekarang Nahrawi dihidupkan, Mumaimin harus merubah tandatangan Gus Dur dan pak Muhyidin, karena yang terdaftar disana adalah itu. Dan pak Hasan ini sah,”tutur Yenny.ramadlan

----------

KPK Kembalikan LHKP Cabup-Cawabup

Jombang, Bhirawa

Laporan Harta Kekayaan penelenggara Negara (LHKPN) empat pasangan calon bupati dan wakil bupati, kemarin dikembalikan KPK. Pasalnya LHKPN tersebut banyak yang belum melengkapi persyaratan pendukung.

Bukti-bukti persyaratan pendukung yang belum dicantumkan empat pasangan calon bupati tersebut diantaranya adalah Copy KTP, NPWP, sertifikat, BPKB serta slip gaji." Karena belum mencantumkan itu semua, maka KPK belum bisa memproses. Dan dikembalikan pada calon melalui KPU,"ujar Minan Rahman ketua pokja pencalonan, Selasa (10/6) ditemui usai menerima beberapa tim pasangan calon.

Meski dikembalikan, namun KPK memberikan batas waktu kepada seluruh calon untuk melengkapi berkas yang kurang." Mereka diberi waktu seminggu sejak hari ini, untuk melengkapi kekurangan itu, sehinga nanti KPK bisa memproses berapa sesungguhnya harta kekayaan para calon,"tandas Minan.

Minan juga menambahkan, KPU dalam hal ini hanya sebagai wakil dari KPK termasuk soal mengumumkan hasil koreksi LHKPN. " Ini jangan diartikan KPU masih membuka perbaikan, tapi ini adalah hubungan calon dengan KPK langsung, hanya saja dilewatkan KPU,"jelasnya.

Hingga siang kemarin, beberapa tim sukses pasangan calon nampak sudah mendatngi kantor KPU kabupaten untuk mengklarifikasi kekurangan berkas LHKPN calon. Diantaranya, tim sukses Suyanto – Widjono (TONO) ang diwakili sekretaris PDIP Ir. Bella Binanda dan Cakup ismono, sekretaris PKB, Sugiarto bersama Amin Nuh mewakili calon wakil Bupati halim Iskandar.

Dikonfirmasi terkait dikembalikan berkas LHKPN Suyanto-Widjono, Bella menyatakan bahwa semua bukti pendukung seperti sertifikat tanah sudah dilampirkan semua." Sudah kita lampirkan semua, mungkin karena lampiran pendukung itu diletakkan dibelakang, KPK tidak mengetahui,"jelas Bella usai bertemu anggota KPU seraya mengatakan hanya persoalan ketelitian saja.

Sementara itu, meski verifikasi terhadap seluruh pasangan calon sudah rampung, KPU belum berani mengumumkan siapa saja pasangan yang lolos menjadi calon bupati dan wakil bupati pada pilkada 23 juli mendatang."Soal verifikasi sudah selesai semua, pengumumannya nanti dulu,"terang Minan.

Pihaknya mengaku masih menunggu rapat pleno Pokja pencalonan untuk mengumumkan pasangan yang lolos verifikasi." Kita kan masih punya waktu hingga tanggal 15 Juni, sabar dulu nanti kita umumkan,"tandasnya.ramadlan

Tuntut Pembubaran FPI

Tuntut Pembubaran FPI
Ratusan Massa dari berbagai elemen masyarakat di Jombang, berunjukrasa menuntut pembubaran FPI. mereka terdiri dari gabungan LSM, Aktifis Mahasiswa banom NU, GP Ansor, Garda Bangsa dan INTI Jombang.
Aksi massa ini dimulai dari Alon-alon Jombang dan selanjutnya longmarch menuju kanor kejaksaan, Polres serta DPRDJombang.
Tuntutan pembubaran FPI itu disampaikan pada Kejaksaan Negeri Jombang, Polres Jombang serta DPRD.

Gerbong Mutasi Segera Bergerak

Jombang, Bhirawa

Gerbong mutasi nampaknya akan segera bergulir, hal ini menyusul dilantiknya wakil bupati Drs Ali Fikri sebagai Bupati menggantikan bupati Drs. Suyanto yang ikut maju pada pilkada Juli mendatang. Pasalnya disamping mengisi beberpa jabatan lowong, mutasi juga sebagai upaya penyegaran.

Demikian yang dikatakan Ali Fikri menjawab wartawan usai dilantik, Kamis (12/6) di pendopo kabupaten oleh Gubernur Jawa Timur Imam Utomo." Pasti ada, mutasi, ya untuk mengisi jabatan yang kini kosong,"jawabnya seraya mengatakan, mutasi akan dilakukan tidak lama lagi, dalam waktu dekat hal itu akan segera dilakukan.

Bupati juga menambahkan, bahwa dalam masa jabatannya prioritas utama adalah kepentingan rakyat. Apalagi dengan kondisi ekonomi saat ini." Jangan sampai kondisi ekonomi sekarang ini berimbas pada masyarakat Jombang,"tuturnya.

Mengenai pilkada, Ali fikri yang juga menjabat sebagai Ketua PAN Jombang ini mengatakan, soal pilkada yang paling prinsip adalah netralitas."Tinggal kita harapkan kesuksesan, birokrasi harus netral, semua berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Temasuk Kepala Desa harus memiliki kewajiban netralitas, tanpa kecuali,"tuturnya.

Apakah mutasi ada kaitannya dengan birokrasi yang tidak netral ? Ali Fikri membantah hal itu. Dikatakanya mutasi akan dilakukan sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan posisi yang pas." Kita upayakan untuk mengisi pada posisi yang pas disatu sisi adalah untuk penyegaran,"tandasnya.

Bagaimana dengan sanksi ? Dijelaskannya bahwa untuk sanksi akan sesuaikan dengan aturan yang ada." Semuanya diserahkan pada masing-masing sesuai dengan aturan yang ada, jika kepala desa ada di BPD, kalau PNS ya pada birokrasi,"pungkasnya. ramadlan

Ali Fikri Resmi Gantikan Suyanto

Wakil bupati Drs Ali Fikri, Kamis (12/6) resmi dilantik sebagai Bupati Jombang menggantikan bupati Suyanto yang mengundurkan diri setelah ikut mencalonkan kembali pada pilkada Juli mendatang. Pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Imam Utomo di Pendopo Kabupaten Jombang.

Berita Corupsi Mantan Bupati, berbuntut

Dimanfaatkan Sebagai Black Compaign

Jombang, Bhirawa

Pemberitaan tuduhan korupsi mantan bupati Jombang, Drs H Suyanto dibeberapa media cetak dua hari lalu berbuntut pelaporan. Pasalnya berita itu dimanfaatkan sebagai black compaign terhadap pencalonan pasangan Suyanto- Widjono dengan bentuk penyebaran copy berita oleh dua warga Desa Trawasan Sumobito kepada masyarakat.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, dua warga Desa Trawasan yakni Ponidi (41) dan Mustofa (51) sempat diamankan di polsek Sumobito. Keduanya diketahui menyebarkan copy berita dugaan korupsi mantan bupati Suyanto yang kini mencalonkan kembali berpasangan dengan Widjono kepada warga desa setempat hingga Desa Nglele yang jaraknya tidak jauh dari Desa Trawasan.

Mengetahui hal ini Kepala Desa Ngele, Choirul Anam memprotes dan melaporkan kepada panwascam setempat dan akhirnya dilimpahkan ke Panwas kabupaten. Penyebaran copy berita itu disinyalir dipergunakan sebagai black compaign terhadap pasangan calon Suyanto-Widjono oleh pendukung pasangan lain.

Dikonfirmasi terkait kasus ini, Ketua Panwas kabupaten, Hj Ainaul Mardiyah membenarkan bahwa pihaknya menerima laporan hal tersebut. Bahkan pengurus beberapa DPC PDIP Jombang, Rabu (11/6) juga sudah mengklarifikasi pada Panwaskab.” Mereka meminta persoalan ini diselesaikan, agar tidak terjadi gejolak dimasyarakat, karena semuanya berharap pilkada berjalan damai dan aman,”ujarnya.

Untuk menjaga kondusifitas dan ketentraman, Panwas kab kemudian mengundang kedua belah pihak. “Mereka sudah mengaku dan menyesal tidak akan mengulang kembali,”tambah Korbid penyelesaian kasus Panwaskab, Sugimin, SH seraya mengatakan bahwa penyebar copy tidak tahu isinya, hanya disuruh membagi-bagikan saja oleh kades Trawasan, Jaisun .

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pimpinan Nasional (BPP) Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia (DPPNI), melalui ketua umumnya, Muhammad Djaya Sigit, Senin (9/6), didampingi Ketua Badan Pimpinan Provinsi (BPP) DPPNI Jatim Triyanto, dan BPC DPPNI Jombang Imam Supardi, membeberkan, adanya penyimpangan dana APBD kabupaten Jombang yang dilakukan Suyanto saat menjabat sebagai bupati, total penyimpangan itu senilai Rp 20 miliar lebih.

Sedikitnya ada tujuh item atau kasus, yang terbesar, ialah kasus pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, tanpa didasari persetujuan DPRD, jumlahnya mencapai Rp 11 miliar. “Penyimpangan itu merupakan temuan kami yang kemudian kami laporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” tandas Djaya.

Dikatakannya bahwa temuan itu valid karena diperoleh selain dari penyelidikan oleh timnya, juga berdasarkan orang dalam pemkab sendiri. “Kami sudah laporkan ke KPK sekitar tiga bulan lalu. KPK sudah memroses, dan kami yakin dalam waktu dua pekan beliau (Suyanto) akan dipanggil untuk diperiksa KPK,” tandasnya. rur

Mantan Bupati di Goyang Isu Korupsi

Jombang, Bhirawa

Suhu politik menjelang pemilihan kepala daerah yang tinggal 49 hari kini semakin memanas, mantan Bupati Jombang, Drs Suyanto, yang kini mencalonkan kembali mulai digoyang isu korupsi. Tidak tanggung-tanggung korupsi dana APBD yang dituduhkan sebesar Rp 20, 3 miliar lebih.

Tuduhan itu dibeberkan, Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia ( BPP DPPNI) pusat saat datang di Jombang, Senin (9/6). Kepada sejumlah wartawan, dinyatakan bahwa pihaknya telah melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan mantan bupati Suanto sejak 3 bulan lalu ke KPK.” Sekarang tinggal nunggu panggilan saja,”tutur Muhammad Djaya ketua DPPNI pusat membeberkan.

Diungkapkannya, dugaan korupsi itu salah satunya adalah penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebesar Rp 1.181.017.000, realisasi pengeluaran tanpa didasari dengan surat keputusan dari kepala daerah dan dalam penganggaran tidak melibatkan DPRD. Namun setelah DPRD baru diberitahu melalui surat setelah dana habis. Hal ini tidak bertentangan dengan PP 105/2000 dan Kepmendagri 29 tahun 2002.

Djaya, juga menjamin bahwa temuan itu valid karena diperoleh selain dari penyelidikan oleh timnya, juga berdasarkan orang dalam pemkab sendiri. “Kami sudah laporkan ke KPK sekitar tiga bulan lalu. KPK sudah memroses, dan kami yakin dalam waktu dua pekan beliau (Suyanto) akan dipanggil untuk diperiksa KPK,” tandas Djaja didampingi pengurus DPPNI Jawa Timur, Triyanto dan DPPNI Jombang Imam Supardi, Senin (9/6)

Kemudian, pembengkakan anggaran Rp 2,439 miliar pada tiga satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, dan Badan Pelaksana Kesehatan RSD.

BPP DPPNI juga membeber adanya rekening pribadi Suyanto sebagai Kertua Badan Pengelola Kesejahteraan untuk menampung dana APBD Rp 1 miliar, dengan tujuan bisnis atau pinjaman ke pihak lain yang tidak jelas. “Ini jelas bertentangan dengan PP 58/2005 dan UU No 17/2003,” cetus Djaya.

Tak cukup itu, juga dipaparkan adanya penyimpangan penggunaan baiay perlengkapan untuk pemberian tali asih secara tunai kepada 302 Badan Perwakilan Desa (BPD) dan 117 kades sebesar Rp 1,257 miliar.

Sementar itu, hingga sore kemarin, mantan bupati Suyanto belum berhasil dikonfirmasi. Sebab, saat dihubungi berulang kali melalui sambungan ponselnya, selalu tidak aktif. Kabag Humas Agus Usman Panuwun mengaku belum bisa berkomentar, karena belum mempelajari tudingan yang dimaksud. Rur

Ket// Pengurus BPP DPPNI Muhamada Djaya didampingi pengurus Jaw Timur Triyanto saat membeber kasus dugaan korupsi mantan bupati Suyanto. Ramadlan

Pendukung MIJI Demo KPU

Ancam KPU_ Puluhan massa pendukung pasangan MUJI mendatangi kantor KPU kabupaten Jombang, mereka menuntut pasangan yang di berangkatkan PKB kubu Gus Dur ini agar diloloskan mengikuti pilkada Jombang. Ramadlan

Jombang, Bhirawa

Puluhan pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Jombang, Hj Munjidah Wahab- H Ihsan Efendy, ( MUJI), Rabu (4/6) mendatangi kantor KPU kabupaten Jombang. Mereka menuntut pasangan yang mendapat rekomendasi PKB kubu Gus Dur ini bisa diloloskan untuk mengikuti pilkada 23 Juli mendatang.

Datang dengan mengendarai truk terbuka dan dua kendaraan roda empat lain yang dilengkapi dengan pengeras suara, puluhan massa ini langsung duduk-duduk didepan kantor KPU setempat. Beberapa menit kemudian, mereka berorasi mengecam KPU.”PKB yang sah adalah PKB Gus Dur, karena pasangan MUJI harus diterima. KPU jangan ada persengkokolan dengan calon-calon lain,”ujar jauhari ketua Partai Merdeka dalam orasinya.

Para pendukung pasngan MUJI ini juga mengancam akan membubarkan KPU jika tidak menerima calon yang diusung PPP, P Merdeka, PBSD, PKPI, PNI Marhenisme, PPDI, PKB Kubu Gus Dur ini. ” Kalu sampai tidak diterima KPU akan kita bubarkan,”imbuhnya.

Hal yang sama juga disampaikan pengurus PBSD, Asrofi, yang menyatakan jika KPU kabupaten Jombang tidak menerima pasngan MUJI maka sama dengan menghina Gus Dur.” Jika tuntutan ini tidak dipenuhi KPU ini sama dengan penghinaan terhadap Gus DUR,”tandasnya.

Disamping melakukan aksi demo, para pendukung juga mengantarkan surat, ketua Dewan Syuro DPP PKB, Abdurrahman Wahid tentang pencalonan pasangan Hj Munjidah Wahab dan Ihsan Efend. Dalam surat pribadi Gus Dur yang ditujukan kepada ketua KPU pusat itu menyatakan bahwa sdr Nanang Abdul Halim melakukan indisipliner. Atas dasar itu DPP PKB telah membatalkan keikutsertaannya dalam pilkada kabupaten Jombang.

Untuk itu, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku PKB telah menetapkan sdri Munjidah Abdul Wahab dan Ihsan Efendy sebagai calon bupati/ kepala daerah kabupaten Jombang dan calon wakil bupati.

” Kita datang untuk menampikan surat dari Gus Dur tetantang pencalonan pasngan Munjidah – Ihsan,”ujar Drs Fadhullah Malik perwakilan pendukung MUJI didampingi Haris Munawir serta ketua partai Merdeka Jauhari usai diterima KPU.

Apa yang akan dilakukan jika tetap tidak diloloskan ? Gus Fad biasa dipanggil menatakan pihaknya menunggu intruksi dari Gus Dur termasuk juga menuntut ke Pengadilan. ” Tapi kita harapkan KPU berpijak pada aturan, karena PKB ang diakui adalah PKB Gus Dur. Dan kita tetap optimis MUJI bisa lolos menjadi calon,”imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumna, PKB kubu Gus Dur atau DPC PKB karetaker Jombang dinatakan KPU belum memenuhi sarat untuk mengajukan calon bupati. Bahkan pasangan MUJI juga sudah mensomasi KPU dan mengancam akan menggugat ke PN jika sampai tidak diloloskan. Rur

Satpol PP Kembali Obrak Penambang Pasir

Beberapa peralatan penambang pasir liar yang berhasil diamankan petugas dan dibawa ke kantor satpol PP. Ramadlan
Jombang, Bhirawa

Para penambang pasir di kawasan Brantas Jombang kembali diobrak Satuan Petugas Polisi Pamong Praja. Dalam operasi itu, Rabu (4/6) sebanyak 30 personel anggota Satpol PP Pemkab Jombang diterjunkan di kawasan Desa Kedungrejo dan Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh.

Kehadiran petugas satpol PP ini cukup mengagetlan sejumlah penambang. Mereka tak menyangka kehadiran petugas di lokasi penambang. Sontak, mereka langsung berlarian menyelamatkan diri menuju seberang sungai yang masuk wilayah Kecamatan Plandaan.

Petugas yang mengetahui hal tersebut, hanya bisa menyaksikan para penambang semburat kabur. Apalagi, operasi kali ini, petugas tidak membawa perahu karet, sehingga mereka hanya mendapatkan beberapa ponton yang ditinggalkan para penambang pasir di tengah sungai.

Sementara sebagian petugas lain menumpang perahu berisi pasir yang baru saja di sedot dengan alat mekanik dari tebing-tebing sungai. Petugas juga mengalami kesulitan mengamankan alat bukti, sehingga hanya dapat mengamankan pipa paralon yang akhirnya dipotong-potong berukuran 1 meteran. Usai hal tersebut, petugas segera melanjutkan operasi di Desa Pacar Peluk.

Seperti operasi-operasi sebelumnya, para penambang pasir liar yang menggunakan mekanik ini banyak yang melarikan diri. Sehingga, petugas hanya bisa mengamankan alat penyedot pasir mekanik. Alat penyedot yang terdiri dari mesin diesel yang dipasang diatas drum-drum kosong yang direkatkan dengan besi, pipa paralon, serta kayu penyangga berhasil diangkut ke tepi sungai. Barang bukti itu lantas di-pretheli dengan martil dan alat las. Seluruh barang bukti lantas diangkut ke dua truk.

Sujoto SH Msi, Kakan Satpol PP yang memimpin jalannya operasi mengungkapkan, operasi tersebut untuk menindaklanjuti keluhan warga yang merasa khawatir terhadap aksi para penambang pasir mekanik. "Memang kita dapatkan keluhan terkait aksi penambang yang berasal dari luar desa. Terbukti, sejumlah tanggul di tepi sungai telah ambrol, warga khawatir terjadi banjir akibat kerusakan tersebut,'' jelasnya. Rur

KPU : Sulit Tentukan Pelanggaran Money Politik

Anggota KPU Propinsi Arif Budiman, saat sosialisasi pilkada gubernur dan wakil gubernur di Kecamatan Kudu Jombang. Ramadlan

Jombang, Bhirawa

Tidak mau kalah dengan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang terus mendekati massa ditingkatan grass rote. KPU Propinsi Jawa Timur juga melakukan pendekatan kepada kelompok- kelompok masyarakat. Hal ini seperti yang dilakukan salah satu anggota KPU Arif Budiman pada masyarakat penambang pasir dan pedagang di kawasan Utara Brantas Jombang, Senin (2/6) kemarin.

Bedanya, kalau calon gubernur dan wakil gubernur mencari simpati, KPU propinsi bersama KPU kabupaten mendekati massa ditingkatan bawah untuk mensosialisaikan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur yang tinggal 52 hari lagi agar berjalan sukses.

Dalam kesempatan sosialisasi pada komunitas penambang pasir dan pedagang serta pengusaha ini, KPU sempat dicecar soal definisi pelanggaran calon yang menggunakan Money Politic yang dilakukan pasangan calon kepala daerah untuk mendapat dukungan.

Menanggapi hal ini, ketua Pokja Sosialisasi pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Arif Budiman mengaku kesulitan untuk menentukan pelanggaran money politik. Bahkan, diceritakannya bahwa Panwaslu se Indonesia pernah dikumpulkan membahas definisi money politik namun tidak ada titik temu. “ Berdasarkan ketentuan UU, kalau hanya memberi itu bukan tergolong money politic,”ujarnya menjawab pertanyaan peserta.

Namun dikatakannya, jika diketahui pasangan calon memberikan uang atau barang dan meminta untuk dipilih, hal itu baru digolongkan money politik.” Ketka minta dipilih itu baru disebut Money politik,”imbuhnya.

Disamping itu, Arif dalam sosiasli perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jombang juga menjelaskan tentang tahapan-tahapan pilkada gubernur, soal pungutan suara hingga penghitungan daftara pemilih. “ Jika masih ada yang belum masuk sebagai pemilih, silahkan ditanyakan pada petugas. Karena DPS sudah ditempelkan oleh petugas ditempat-tempat strategis,”tandasnya.

Disinggung masih amburadulnya DPS dibeberapa daerah seperti yang diungkapkan ketua Panwaslu Kabupaten Jombang Hj Ainaul Mardliyah, anggota KPU Jatim ini mengatakan pihaknya belum mendapat laporan secara menyeluruh. Namun untuk mengantisipasi banyaknya Golput Arif mengatakan suda mempersiapkan strategi sosialisasi secara menyeluruh agar masyarakat ikut berperan dalam pilgub pada 23 Juli mendatang.” Soal golput itu bukan hanya karena masyarakat tidak tahu adanya pilkada, akan tetapi juga bisa karena mereka malas untuk dating. Tapi KPU sudah berusaha mensosialisasikan tahapan demi tahapan kepada masyarakat,”pungkasnya. rur

Meliput HIV/AIDS, Wartawan Bisa Jadi konselor

Jombang, Bhirawa

Beban spikologis yang diakibatkan pemberitaan media terhadap para penderita HIV/ AIDS atau yang biasa disebut Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) serta keluarga membutuhkan empati para jurnalisme saat melakukan peliputan.

Demikian yang diungkapkan, Slamet Riady dari LP3Y Jogja saat dialog dan liputan HIV/AIDS yang diselenggarakan Komisi Penanggulan Aids (KPA) Jombang bersama Jombang Care Centre (JCC) yang diikuti sekitar 20 wartawan baik dari media cetak, elektronik di Jombang." Karena akibat pemberitaan media sering kali memojokkan para penderita, "tuturnya seraa menceritakan salah satu penderita HIV AIDS positif yang dikucilkan masyarakat akibat pemberitaan media.

Yang perlu dilakukan sekarang lanjut Slamet, adalah bagaimana merubah stigma dimasyarakat terhadap orang yang hidup dengan AIDS (ODHA), dan menjaga rahasia penderita karena dampaknya cukup besar terhadap kehidupan pribadi dan keluarganya,"Tidak selamanya orang yang terserang virus HIV itu adalah nakal. Karena bisa saja, yang membawa virus kedalam rumah adalah suami,"imbuhnya.

Hal yang sama juga dikatakan dr Hardini dari RSD Jombang, yang menyatakan bahwa penularan HIV/ AIDS tidak hanya pada orang yang berganti-ganti pasangan, akan tetapi juga bisa satu pasangan tertular jika terjadi berhubungan dengan penderita HIV positif. " Salah satunya penyebabnya memang karena sering terjadi Sexual dengan berganti-ganti pasangan, transvusi darah, atau bisa karena narkoba suntik dan juga karena tertular dari ibu ke anak," jelasnya.

Data pengidap HIV/ AIDS setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup tajam, tahun 2006 sebanyak 19 pengidap dengan korban meninggal sebanyak 5 orang, 2007 sebanyak 20 pendegidap dengan korban meninggal 4 dan hingga Mei 2008 pengidap sebanyak 16 orang meninggal 4 orang. " Jika pada 2007 seiap bulan 2 orang, pada tahun 2008 setiap bulan meningkat menjadi 3 orang dan Rata-rata usia 27 hingga 35 tahun,"ujarnya menambahkan.

Namun, Conselor VCT RSD Jombang menuturkan., diketahuinya para penderita HIV/ AID yang meninggal dunia selama ini karena infeksi opoetubis yakni penyakit TBC, penemuni saluran pernafasan.

Sementara itu, Ketua KPA Drs Ali Fikri yang juga Plt Bupati Jombang dalam kesempatan itu meminta media juga saling menjaga identitas penderita HIV/AIDS. Hal ini untuk menjaga psikologi para penderita dan keluarga. "Meskipun akhirnya juga diketahui saat penderita meningal dunia. Dan memang kita mengalami kesulitan untuk menjelaskan pada masyarakat apalagi ketika meninggal dunia,"jelasnya menuturkan.ramadlan

Tanyakan Dukungan Parpol

Terus Maju_ Calon wakil bupati Ihsan Efendy (MUJI) saat mempertanyakan dukungan partai-partai non parlemen kepada Ketua KPU ,Senin (2/6) malam kemarin. ramadlan

PKB Gus Dur Ngotot Teruskan Pencalonan

Ikut Sibuk

Calon bupati dari partai Golkar, Nono nampak ikut meneliti berkas yang diserahkan ke KPU kabupaten, Senin (2/6) malam.ramadlan

Empat Calon Serahkan Berkas

Jombang, Bhirawa

Meski sudah dinyatakan belum memenuhi syarat untuk mengajukan calon dalam pilkada kabupaten Jombang, 23 Juli mendatang, PKB Gus Dur tetap ngotot mengajukan pasangan calon Hj Munjidah Wahab – Ihsan Efendy. Hal itu terlihat saat penyerahan berkas administrasi pasangan calon dihari terakhir kemarin, Senin (2/6) malam.

Pasangan Munjidah-Ihsan atau MUJI datang paling akhir dengan didampingi beberapa pengurus partai pendukung diantaranya adalah, PKB Gus Dur, PKPI, PBSD, P Merdeka, PPDI, PNI Marheinesme serta PNBK.

Calon wakil bupati Ihsan mengatatakan, tetap optimis pasangan MUJI masih tetap bisa maju sebagai calon kepala daerah dan wakilkepala daerah mealaui PKB pada pilkada kabupaten Jombang yang tinggal 51 hari lagi. ” Harapan masih mungkin, karena tanggal 3-9 verifikasi atau penelitian berkas. Jika Depkumham mengesahkan PKB Gus Dur maka kami dianggap memenuhi persyaratan dengan kendaraan PKB,”jawabnya.

Saat penyerahan berkas, Ihsan juga sempat menunjukan surat peringatan dari ketua dewan Syuro PKB, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Surat peringatan kepada KPU pusat itu terkait pencalonan pasangan MUJI yang diusung PKB. Ihsan juga sempat menanakan beberpa partai non parlemen yang mendukungnya apakah juga memberikan dukungan kepada calon lain.

Dalam penyerahan berkas dihari terakhir kemarin, pasangan Nyono-Halim yang diusung partai Golkar, PKB dan PKS nampak ikut mengantarkan sendiri berkas mereka. Bahkan Calon Bupati dari Partai golkar, Nyono Suherl nampak serius ikut memelototi berkas dirinya yang diserahkan ke sekretariat KPU.

Berbeda dengan kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati diatas, pasangan Soeharto- Gus Mujib (HARUM) yang diusung Partai Demokrat bersama 13 partai non parlemen serta pasangan Suyanto-Widjono (TONO) yang diusung PDIP dalam penyerahan berkas dilakukan oleh pengurus partai masing-masing, dan partai pendukung. Kedua pasngan ini tidak nampak hadir di KPU.

Terkait berkas- berkas calon, dikonfirmasi terpisah, pihak KPU hingga sore kemarin mengaku belum membuka berkas administrasi pasangan calon yang telah diserahkan masing-masing pasangan calon maupun partai pengusung.” Belum kita buka, besuk (hari ini) akan kita umumkan dan pasti media kita undang,”jelas Minan Rahman ketua Pokja pencalonan KPU kabupaten menuturkan, Selasa (3/6).

Terkait surat ketua Dewan Syuro PKB Gus Dur, Minan mengatakan KPU tetap akan melakukan verifikasi Faktual terhadap terhadap berkas pasangan calon sesuai dengan aturan yang ada.” KPU tetap berpedoman pada aturan yang ada dalam melakukan verifikasi,”imbuhnya. Rur

Dialog Warga Jombang

Cabup Harus Berani Reformasi Birokrasi

Menggagas Komitmen calon kepala daerah dalam penegakan korupsi yang dihadiri KH Sholahudin Wahid, Tetan Masduqi (ICW) Ismail Amir (FITRA), Kepala PN Agung Suradi, dan Yusup dari Kejaksaan Negeri Jombang ternyata tidak diminati calon kepala daerah. Hanya calon wakil bupati dari PKB, Halim Iskandar yang nampak hadir menyatakan komitmennya.ramadlan

Halim: Keluarga Tidak boleh Ikut Campur Dalam pemerintahan

Halim Iskandar_Calon wakil bupati yang diusung PKB saat menyatakan komitmennya dalam penegakan korupsi di kabupaten Jombang, komitmen disampiakan pada dialog warga Jombang yang dihadiri KH Sholahudin Wahid, Tetan Masduqi (ICW) Ismail Amir (FITRA), Kepala PN Agung Suradi, dan Yusup dari Kejaksaan Negeri Jombang. ramadlan.

Jombang, Bhirawa

Calon wakil bupati, Halim Iskandar, M.Pd menegaskan komitmennya jika terpilih nanti dirinya yang berpangan dengan Nyono Suharly telah bersepakat dalam menjalankan pemerintahan Jombang, pemerintahan tidak akan melibatkan keluarga.” Tidak ada intervensi keluarga. Termasuk dalam penentuan pembangunan, Kalau diketahui ada intervensi keluarga silahkan kita ditegur, karena ini komitmen bersama saya dan cabup Nyono,”ujarnya dihadapan ratusan warga yang hadir dalam dialog warga Jombang, seperti menyindir pemerintahan sekarang.

Mantan Ketua DPRD Jombang dua periode ini juga menyatakan dalam reformasi birokrasi Jombang sudah melakukan hal itu, namun diakui dalam menentukan jabatan mungkin masih belum. Karena selama ini masih berdasarkan kedekatan terhadap bupati.” Sampai ada kepala Dinas yang tidak mengerti apa-apa,”sisndirnya.

Halim juga menegsakan, soal transparasi anggaran. Pihaknya nantinya akan memberikan laporan kepada masyarakat dengan membuat resume APBD dan umumkan melalui media local. “ Dan kita jamin efesiensi belanja tidak langsung akan dilakukan pada belanja langsung. Sehingga sisa anggaran Rp 150 milyar pada 2007 yang dikarenakan jeleknya perencanaan tidakterjadi,”pungkasnya.

Dalam dialog yang diselengarakan lakpesdam NU Jombang, tidak satupun calon kepala daerah yang nampak hadir kecuali Halim, Dialog warga, Selasa (3/6) di Gedung PSBR yang menggagas Komitmen Penegakan Hukum Pidana korupsi diera Otonomi Daerah ternyata kurang berminat untuk menegakkan hukum dalam pemerintah mendatang.

Dalam dialog yang dihadiri KH Sholahudin Wahid, Tetan Masduqi (ICW) Ismail Amir (FITRA), Kepala PN Agung Suradi, dan Yusup dari Kejaksaan Negeri Jombang, sebagai nara sumber hanya satu calon wakil bupati Halim Iskandar yang nampak hadir.

“ Kita sudah mengundang semua kandidat untuk hadir, bahkan kita mediasi sampai tadi malam dan semuanya menyatakan siap untuk hadir. Tapi kenyataannya mereka tidak hadir tanpa alasan,”tutur Hasyim ketua Lakpesdam NU Jombang terlihat kecewa.

Tetan Masduqi dari Indonesia Coruption Wact (ICW) dalam kesempatan itu menuturkan, korupsi terjadi karena maysrakatnya lemah. Karenanya harus lebih dahulu memperkuat masyarakatnya dengan mengorganisir mereka.” Meskipun Kejaksaannya ngotot, Keploisian juga tapi kalau control masyarakat kurang maka tidak akan mampu. Untuk menegakkan pemerintahan yang bersih tidak korupsi itu, maka masyarakatnya kuat terorganisir,”tuturnya.

Berbeda dengan Tetan, Ismail Amir dari FITRA lebih banyak menyindir tidak adanya para calon kepala daerah baik gubernur maupun bupati yang berani menyatakan akan mereformasi birokrasi. Dikatakannya, untuk membangun pendidikan, kesehatan yang gratis dan infrastruktur yang lebih baik haru berani mereformasi birokrasi. “ Omong kosong kita punya program mensejahterakan masyarakat jika bupati tidak berani mereformasi birokrasi,”tuturnya.

Ismail mengatakan, PDIP boleh mempunyahi Bupati PKB boleh mengusai parlemen, tapi partai pemenang adalah partai birokrasi. “ Karena yang mengusai APBD adalah birokrasi,”imbuhnya seraya mengatakan banyak bupati yang tidak paham APBD.

Aktifis FITRA ini juga mengkritisi, borosnya APBD Jombang yang banyak digunakan untuk Ismail mencontohkan APBD Jombang 2007, yang banyak digukanan untk belanja pegawai. “ Jombang itu hampir sama dengan Tuban, dengan penduduk hampir, 1,1 juta orang. Tapi APBD yang digunakan untuk rakyat hanya Rp 98 miliar pada tahun 2007. Tuban 200 Miliar, Jadi dana APBD sebanyak 318 miliar hanya untuk belanja pegawai,”bebernya seraya mengatakan, pemerintahan kedepan harus berani mereformasi birokrasi jika ingin menjadi pemerintah yang peduli kepada rakyat. ramadlan

Pasangan MUJI Somasi KPU

Kirim Somasi
Sekretaris PKB caretaker kubu Gus Dur Ihsan Efendy berkopyah usai menyampiakan somasi kepada KPU kemarin. ramadlan.

Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat
Jombang, bhirawa
Sehari menjelang batas akhir penyerahan berkas dukungan, pasangan Hj Munjidah Wahab – Ihsan Efendy atau MUJI, Minggu (1/6) mengirimkan Somasi ke KPU kabupaten Jombang. Bahkan pasangan ini bakal menggugat KPU ke PN karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum.
Somasi atau peringatan ini diluncurkan pasangan yang diusung PPP, PKB kubu Gus Dur, bersama Partai Merdeka, PKPI, PNBK dan PNI Marhenisme, setelah dalam tahap verifikasi vaktual administrasi PKB kubu Gus Dur dinyatakan belum memenuhi syarat mengajukan calon bupati dan wakil bupati pada pilkada 23 Juli mendatang.
“ Kita mengirim somasi ini, karena merasa dirugikan, karena pernyataan KPU yang menyatakan PKB kubu Gus Dur belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan pasangan calon. Dasar yang digunakan hanya legal opinion bukan keputusan tetap, karena itu kita minta keputusan KPU dicabut,”ujar H Ihsan Efendy sekretaris DPC PKB caretaker yang juga sebagai calon wakil bupati mendampingi Hj Munjidah Wahab, ditemui usai melayangkan somasi ke KPU siang kemarin.
Ihsan juga menyatakan, bahwa hari ini, PKB yang dinyatakan sah oleh KPU Pusat adalah PKB Gus Dur. KPU harus mengkaji lagi keputusannya. “ Seharusnya KPU klarifikasi ke DPP seperti yang dilakukan KPU propinsi,”imbuhnya seraya menyatakan beberpa KPu kabupaten seperti lumjang mengakui bahwa PKB Gus Dur yang bisa mencalonkan.
Dalam somasi yang dikirim kemarin juga menyebutkan, pemberitahuan hasil verifikasi yang menyatakan PKB kubu Gus Dur belum memenuhi syarat mengajukan pasanga calon diberikan pada tanggal 26/5 dinilai mempersempit atau mengurangi alokasi waktu dalam melengkapi hasil penelitian administrasi yang telah dilakukan KPU.
Menanggapi Somasi ini, Ketua KPU kabupaten Erfan efendy menyatakan, bahwa apa yang dilakukan pasngan MUJI masih wajar. KPU kabupaten menunggu bukti hukum baru sehingga bisa mengambil keputusan.” Jika pasangan MUJI mengatakan PKB yang diakui adalah PKB Gus Dur, maka KPU meunggu bukti itu dari Depkumham dan KPU pusat,”jawabnya.
Verifikasi dikatakan Erfan tetap akan dilakukan kembali setelah para pasangan calon menyerahkan kekurangan mereka.” Kan baru besuk (hari ini red) sampai pukul 24 00 WIB penyerahan berkas kelengkapan itu ditutup. Dan KPU tetap akan menverikasi berkas itu kembali. Jika pasangan tidak melengkapi meski dpartainya dinyatakan sah tetap akan kita buang,”tambahnya.
Sementara itu, partai-partai pendukung pasangan Soeharto – Gus Mujib yakni dari Partai Demokrat dan gabungan partai non parlemen lain, kemarin juga mendatangi KPU. Mereka juga mempertanyakan beberapa berkas yang dinilai kurang lengkap oleh KPU. rur