KPU : Sulit Tentukan Pelanggaran Money Politik

Anggota KPU Propinsi Arif Budiman, saat sosialisasi pilkada gubernur dan wakil gubernur di Kecamatan Kudu Jombang. Ramadlan

Jombang, Bhirawa

Tidak mau kalah dengan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang terus mendekati massa ditingkatan grass rote. KPU Propinsi Jawa Timur juga melakukan pendekatan kepada kelompok- kelompok masyarakat. Hal ini seperti yang dilakukan salah satu anggota KPU Arif Budiman pada masyarakat penambang pasir dan pedagang di kawasan Utara Brantas Jombang, Senin (2/6) kemarin.

Bedanya, kalau calon gubernur dan wakil gubernur mencari simpati, KPU propinsi bersama KPU kabupaten mendekati massa ditingkatan bawah untuk mensosialisaikan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur yang tinggal 52 hari lagi agar berjalan sukses.

Dalam kesempatan sosialisasi pada komunitas penambang pasir dan pedagang serta pengusaha ini, KPU sempat dicecar soal definisi pelanggaran calon yang menggunakan Money Politic yang dilakukan pasangan calon kepala daerah untuk mendapat dukungan.

Menanggapi hal ini, ketua Pokja Sosialisasi pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Arif Budiman mengaku kesulitan untuk menentukan pelanggaran money politik. Bahkan, diceritakannya bahwa Panwaslu se Indonesia pernah dikumpulkan membahas definisi money politik namun tidak ada titik temu. “ Berdasarkan ketentuan UU, kalau hanya memberi itu bukan tergolong money politic,”ujarnya menjawab pertanyaan peserta.

Namun dikatakannya, jika diketahui pasangan calon memberikan uang atau barang dan meminta untuk dipilih, hal itu baru digolongkan money politik.” Ketka minta dipilih itu baru disebut Money politik,”imbuhnya.

Disamping itu, Arif dalam sosiasli perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jombang juga menjelaskan tentang tahapan-tahapan pilkada gubernur, soal pungutan suara hingga penghitungan daftara pemilih. “ Jika masih ada yang belum masuk sebagai pemilih, silahkan ditanyakan pada petugas. Karena DPS sudah ditempelkan oleh petugas ditempat-tempat strategis,”tandasnya.

Disinggung masih amburadulnya DPS dibeberapa daerah seperti yang diungkapkan ketua Panwaslu Kabupaten Jombang Hj Ainaul Mardliyah, anggota KPU Jatim ini mengatakan pihaknya belum mendapat laporan secara menyeluruh. Namun untuk mengantisipasi banyaknya Golput Arif mengatakan suda mempersiapkan strategi sosialisasi secara menyeluruh agar masyarakat ikut berperan dalam pilgub pada 23 Juli mendatang.” Soal golput itu bukan hanya karena masyarakat tidak tahu adanya pilkada, akan tetapi juga bisa karena mereka malas untuk dating. Tapi KPU sudah berusaha mensosialisasikan tahapan demi tahapan kepada masyarakat,”pungkasnya. rur