Halim Iskandar_Calon wakil bupati yang diusung PKB saat menyatakan komitmennya dalam penegakan korupsi di kabupaten Jombang, komitmen disampiakan pada dialog warga Jombang yang dihadiri KH Sholahudin Wahid, Tetan Masduqi (ICW) Ismail Amir (FITRA), Kepala PN Agung Suradi, dan Yusup dari Kejaksaan Negeri Jombang. ramadlan.
Jombang, Bhirawa
Calon wakil bupati, Halim Iskandar, M.Pd menegaskan komitmennya jika terpilih nanti dirinya yang berpangan dengan Nyono Suharly telah bersepakat dalam menjalankan pemerintahan Jombang, pemerintahan tidak akan melibatkan keluarga.” Tidak ada intervensi keluarga. Termasuk dalam penentuan pembangunan, Kalau diketahui ada intervensi keluarga silahkan kita ditegur, karena ini komitmen bersama saya dan cabup Nyono,”ujarnya dihadapan ratusan warga yang hadir dalam dialog warga Jombang, seperti menyindir pemerintahan sekarang.
Mantan Ketua DPRD Jombang dua periode ini juga menyatakan dalam reformasi birokrasi Jombang sudah melakukan hal itu, namun diakui dalam menentukan jabatan mungkin masih belum. Karena selama ini masih berdasarkan kedekatan terhadap bupati.” Sampai ada kepala Dinas yang tidak mengerti apa-apa,”sisndirnya.
Halim juga menegsakan, soal transparasi anggaran. Pihaknya nantinya akan memberikan laporan kepada masyarakat dengan membuat resume APBD dan umumkan melalui media local. “ Dan kita jamin efesiensi belanja tidak langsung akan dilakukan pada belanja langsung. Sehingga sisa anggaran Rp 150 milyar pada 2007 yang dikarenakan jeleknya perencanaan tidakterjadi,”pungkasnya.
Dalam dialog yang diselengarakan lakpesdam NU Jombang, tidak satupun calon kepala daerah yang nampak hadir kecuali Halim, Dialog warga, Selasa (3/6) di Gedung PSBR yang menggagas Komitmen Penegakan Hukum Pidana korupsi diera Otonomi Daerah ternyata kurang berminat untuk menegakkan hukum dalam pemerintah mendatang.
Dalam dialog yang dihadiri KH Sholahudin Wahid, Tetan Masduqi (ICW) Ismail Amir (FITRA), Kepala PN Agung Suradi, dan Yusup dari Kejaksaan Negeri Jombang, sebagai nara sumber hanya satu calon wakil bupati Halim Iskandar yang nampak hadir.
“ Kita sudah mengundang semua kandidat untuk hadir, bahkan kita mediasi sampai tadi malam dan semuanya menyatakan siap untuk hadir. Tapi kenyataannya mereka tidak hadir tanpa alasan,”tutur Hasyim ketua Lakpesdam NU Jombang terlihat kecewa.
Tetan Masduqi dari Indonesia Coruption Wact (ICW) dalam kesempatan itu menuturkan, korupsi terjadi karena maysrakatnya lemah. Karenanya harus lebih dahulu memperkuat masyarakatnya dengan mengorganisir mereka.” Meskipun Kejaksaannya ngotot, Keploisian juga tapi kalau control masyarakat kurang maka tidak akan mampu. Untuk menegakkan pemerintahan yang bersih tidak korupsi itu, maka masyarakatnya kuat terorganisir,”tuturnya.
Berbeda dengan Tetan, Ismail Amir dari FITRA lebih banyak menyindir tidak adanya para calon kepala daerah baik gubernur maupun bupati yang berani menyatakan akan mereformasi birokrasi. Dikatakannya, untuk membangun pendidikan, kesehatan yang gratis dan infrastruktur yang lebih baik haru berani mereformasi birokrasi. “ Omong kosong kita punya program mensejahterakan masyarakat jika bupati tidak berani mereformasi birokrasi,”tuturnya.
Ismail mengatakan, PDIP boleh mempunyahi Bupati PKB boleh mengusai parlemen, tapi partai pemenang adalah partai birokrasi. “ Karena yang mengusai APBD adalah birokrasi,”imbuhnya seraya mengatakan banyak bupati yang tidak paham APBD.
Aktifis FITRA ini juga mengkritisi, borosnya APBD Jombang yang banyak digunakan untuk Ismail mencontohkan APBD Jombang 2007, yang banyak digukanan untk belanja pegawai. “ Jombang itu hampir sama dengan Tuban, dengan penduduk hampir, 1,1 juta orang. Tapi APBD yang digunakan untuk rakyat hanya Rp 98 miliar pada tahun 2007. Tuban 200 Miliar, Jadi dana APBD sebanyak 318 miliar hanya untuk belanja pegawai,”bebernya seraya mengatakan, pemerintahan kedepan harus berani mereformasi birokrasi jika ingin menjadi pemerintah yang peduli kepada rakyat. ramadlan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar