Satu Tersangka DB Meninggal, Dinkes Lakukan Fogging

Jombang, Bhirawa
Demam Berdarah nampaknya masih menjadi ancaman yang menakutkan bagi masyarakat. Dinas Kesehatan Jombang melakukan upaya pencegahan dengan penyemprotan, fogging setelah satu korban diduga tersangka DB meninggal dunia.
Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pencegahan Penyakit (P2), Haryo Purwono mengatakan kasus meninggalnya satu orang yang sempat dirawat di Puskesmas Tembelang masih berstatus tersangka, belum positif DB.” Belum positif DB, mungkin karena ada penyakit lain yang menyertai juga,”tandasnya, Selasa (5/4).
Meski belum postif DB, namun pihaknya membenarkan melakukan fogging di Desa Tembelang yang merupakan daerah meninggalnya tersangka. ” Karena setelah dilakukan pengecekan ke sekitar rumah tersangka tersebut diketahui memang ada tiga lagi yang mengalami gejala. Atau bisa disebut virus DB telah menyebar, sehingga harus disemprot,”imbuhnya seraya mengatakan penyemprotan atau biasa disebut fogging dilakukan juga agar masyarakatnya tidak resah.
Mantan Kepala puskesmas Megaluh ini menambahkan, kasus DB di kabupaten Jombang menunjukkan angka penurunan. Hingga maret 2011, jumlah DB sebanyak 85 kasus, dengan rincian Januari 42 kasus, Februari 36 kasus dan Maret 7 kasus.” Ini jauh dibanding tahun 2010 yakni 201 kasus DB, pada bulan yang sama, dan tahun ini juga tidak ada yang meninggal akibat DB,”bebernya, Selasa (5/4).
Data di Dinkes menyebutkan, Jumlah kasus DB di Jombang terus mengalami penurunan, jika pada 2009 dikethui sebanyak 466 kasus dan pada tahun 2010 sebanyak 433 kasus sedangkan pada 2011 ini yang masuk Dinkes sebanyak 85 kasus. ”Dengan wilayah penyebaran yang hampir merta.” Tertinggi adalah kecamatan diwek dengan jumlah 19 kasus, Bareng dan Ngoro 10 kasus, Perak dan Mojoagung 8 kasus dan Jombang kota 7 kasus,”ungkapnya.
Meski demikian sebagai upaya pencegahan penyebaran virus DB ini, Dinkes akan melakukan penyemprotan hingga 130 kali pada tahun ini. Termasuk untuk pendetiksi dini, kita akan melakukan tes darah dengan Rapid Diagnosa Test (RDT). ” Kita dapat bantuan dari Pemprov alat RDT sebanyak 250 buah yang akan kita bagi ke puskesmas-puskesmas, dengan alat ini bisa dikethaui apakah korban positif DB atau tidak dalam waktu 15 menit,” imbuh Haryo menambahkan.
Disamping itu, dalam upaya penanganan DB ini pihaknya juga meminta puskesmas untuk segera merujuk pasien yang terindikasi terserang virus DB akan penangananngan tidak terlambat.” Biasanya masyarakat lengah, setelah panas turun sudah tidak lagi memeriksakan ke dokter, padahal seperti diketahui, DB itu modelnya seperti pelana kuda, Panas Dingin dan panas lagi,’imbuhnya.

Banyak Aset Pemkab Jombang Terbengkalai

Disewakan Perorangan Untuk Bisnis
Jombang, Bhirawa
Sejumlah aset Pemkab Jombang berupa bangunan gedung, tidak terurus alias terbengkalai. Bahkan ada aset gedung yang disewakan ke pihak swasta untuk berbisinis. Salah satunya adalah gedung milik SDN Jombang II yang terletak di Jalan A Yani pusat kota hanya disewakan dengan harga Rp 2,5 juta per tahun.
” Kita sudah melayangkan surat ke Dinas Pendidikan dan DPPKAD namun belum ada tindakan sama sekali,”ujar Didik Herisiswanto kepala sekolah SDN Jombang II menuturkan.

Padahal, lanjut Kasek yang baru empat bulan menjabat ini SD yang dipimpinnya membutuhkan ruangan untuk ruang perpusatakaan, UKS kesenian dan ektrakulikuler.” Ini demi meningkatkan proses belajar mengajar di SDN sini, gedung itu sangat dibutuhkan,”imbuhnya.
Didik menceritakan, persoalan penyewaan aset itu sebenarnya terjadi sejak 1973, dengan perjanjian setelah 10 tahun dikembalikan kepihak sekolah. Namun setelah itu terjadi lagi akad sewa bahkan bangunan yang disewa juga dilakukan renovasi menjadi lantai dua.” Sekarang ditingkat tanpa pemberitahuan,”bebernya.
Untuk harga sewa, tertera dalam kwitansi yang diketahui Kepala saekolah dan UPTD Dinas pendidikan sebesar Rp 5 juta puntuk 2001- 2006. Sedangkan untuk 2006 hingga 2008 terdapat perjanjian sewa yang ditandatangani sekretaris daerah dengan nominal Rp 5 juta.” Sementara yang 2008-2010 tidak tahu siapa yang menerima, dan kontrak sewa habis Juli 2010,”pungkasnya.
Banyaknya aset daerah yang tidak terurus dan disewakan pihak swasta ini disesalkan kalangan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lembaga Misi Reklasiring Indonesia Jombang. karena disisi lain, pemkab justru membangun gedung-gedung baru. Catatan LMRI terdapat sedikitnya sembilan asset pemkab Jombang yang tidak terurus, bahkan terdapat rumah dinas yang disewakan untuk bisnis. Seperti Rumah Dinas di Jogoloyo, Rumah dinas di Jalan Urip Sumoharjo. ” Untuk rumah dinas ini ternyata kini dikontrakkan untuk bisnis/ lembaga bimbingan belajar Widja Prima ,”ujar Hendro membeberkan.
Disamping itu terdapat lagi, Rumah Dinas diwilayah Gambiran Mojoagung yang sudah 10 tahun tidak digunakan, dibiarkan terbengkalai. Tiga Rumah Dinas Pertanian Jogoloyo 4 tahun tidak terurus. “ Jika begitu banyaknnya rumah dinas dan asset daerah yang tidak terurus. Mengapa pemkab justru membangun gedung baru yang hanya menghabiskan dana rakyat, seperti gedung KPU,” ujar Hendro Lembaga Misi Reklasiring Indonesia Jombang.
Seharusnya pemkab lebih memikirkan kepentingan rakyat dengan menggunkan anggaran untuk fasilitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti kesehatana pendidikan. ” Atau perbaikan rumah warga miskin. Soal bangunan baru kan bisa hanya merehab bangunan yang tidak terurus,”tandasnya.
Menanggapi kasus aset SDN yang disewakan, plt Kepala Dinas Pendidikan Muntholib mengatakan, pihaknya segera akan memutus kontrak sewa tersebut.” Memang sudah ada permintaan dari pihak sekolah untuk segera dikembalikan ke sekolah, Namun menunggu habis masa sewa, ”jelasnya ditemui usai paripurna DPRD, Kamis (14/4).
Sementara kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD, dr Budi Nugroho mengatakan bahwa aset daerah diperbolehkan disewakan. ”pendapatannya masuk ke kas daerah, itu ada aturannnya,”jelasnya.
Budi juga mengakui banyak aset daerah yang belum terdata dan dikelola dengan baik. Namun pihaknya mengatakan kini telah melakukan pendataan.” Tapi itu butuh waktu karena rumit,”jelasnya kepada wartawan.rur

Bibit Padi Bantuan Pemerintah Tidak Tumbuh

Pihak Sang Hyang Sri Siap Ganti
Jombang, Bhirawa
Kesal dengan bibit padi bantuan pemerintah yang tidak tumbuh saat disemaikan, puluhan petani Desa Barongsawahan Bandarkedungmulyo Jombang, Selasa (12/4) menggelar aksi membakar benih padi yang tersisa karena khawatir merugi.
Aksi pembakaran benih padi bantuan di tengah jalan persawahan, Petani nampak kecewa, dengan kwalitas bibit yang diproduksi oleh produsen PT Sang Hyang Sri tersebut.”Menerima bantuan benih padi, kami justru merugi, karena tidak bisa tumbuh, ”ujar H Suwadi, sesaat sebelum membakar benih padi produsen PT Sang Hyang Sri mengatakan.
Usai melakukan pembakaran bibit padi pemberian pemerintah, puluhan petani

melanjutkan kegiatan dengan gropyokan tikus di pematang persawahan mereka. ”Ayo kita lanjutkan gropyokan tikus, biar nanti tak hama tikus menyerang lahan padi kita, ” ajak Kepala Dusun Jayan, Saroni, usai menggelar aski bakar benih.
Sementara dikonfirmasi terkait kwalitas bibit padi yang diberikan pada petani, PT Sang Hyang Sri selaku produsen benih tersebut bertanggung jawab dan siap mengganti benih yang tidak tumbuh tersebut.
Hal ini disampiakan Asisten manager PT Sang Hyang Sri, Dana, kepada wartawan. Dikatakannya, pihaknya akan segera mengganti benih yang telah dibagikan kepada petani.” Secepatnya, bibit yang sudah ada dipetani akan kami ganti benih baru, ”ujar menjawab.
Mengenai mengapa bibit yang dalam lebel sertifikasi masih berlaku hingga 29 Mei 2011 tersebut tidak bisa tumbuh sebagaimana bibit padi lainnya ? Dana, mengatakan, hal itu bisa diakibatkan karena petani salah menyimpan. Karena lanjutnya, meski dalam lebelnya masih berlaku, namun jika cara penyimpanannya salah, benih bisa tidak tumbuh dan berkutu,.” Kemungkinan bibit yang diberikan saat menyimpannya salah, dan akibatnya berkutu,” jawabnya berkilah.
Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 100 petani Desa Barongsawan yang memiliki lahan sekitar 53 hektar kecewa atas bibit bantuan pemerintah melalui Dinas Pertanian Jombang. Pasalnya bibit padi tersebut ternyata tidak tumbuh saat disemaikan diareal persawahan.
Padahal, bantuan bibit yang telah bagikan kepada petani dari Dinas Pertanian Jombang yang telah sekitar 1, 3 Ton. Bantuan itu untuk lahan sekitar 53 hektar di Dusun Jayen Desa Barongsawahan. “ Bantaun itu diberikan pada bulan Desember 2010 lalu itu baru disemai sekitar 102 petani. Setiap petani maksimal mendapatkan bantuan bibit sebanyak 4 kantong plastic,”ujar Aminudin Sekretaris Kelompok tani Dusun Kayen Desa Barongsawahan Bandarkedungmulyo ditemui lahan sawah mengatakan.
Ada tiga jenis faritas padi yang dibagikan ke petani tersebut. Diantaranya, inpago, inpari dan ciherang. Dari ketiga jenis tersebut, yang paling parah adalah jenis ciherang. Jenis ini hanya tumbuh sekitar sepuluh persen saja. Sementara jenis inpago dan inpari masih lumayan baik jika dibandingkan dengan jenis ciherang. rur
Pihak

Operasi Pasir Satpol PP Propinsi Turun Tangan

Enam Perahu Di Rusak, 50 Drum Jadi Barang Bukti
Jombang, Bhirawa
Razia terhadap penambang pasir sungai brantas yang melintas di kabupaten Jombang kembali dilakukan. Tidak tanggung-tanggung Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur ikut turun kelapangan. Hasilnya 6 perahu ditenggelamkan dan 50 drum milik penambang diangkut petugas.

Dalam operasi terhadap penambang pasir, Rabu (13/4) kemarin tidak kurang 120 petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP Propinsi Jawa Timur dan kabupaten diterjunkan ke dua lokasi penambangan di Desa Jatimlerek Plandaan dan Desa Menturus serta Desa Randuwatang Kecamatan Kudu.
Di dua lokasi yakni Menturus dan Randuwatang petugas menemukan 6 perahu yang telah ditinggal pemiliknya. ” Mereka sepertinya sudah lari, perahu-perahu itu langsung digergaji dan ditenggelamkan ke sungai oleh petugas,”ujar Wiko Diaz, Kasi Pengendalian Operasi Satpol PP Pemkab Jombang dilokasi mengatakan.
Tidak ingin pulang dengan tangan kosong, peralatan penambang yang telah ditinggalkan pemiliknya langsung diangkut petugas.” Ada sekitar 50 drum, pipa parlon, bambu serta mesin ponthon yang dibawa petugas ke kantor satpol PP untuk barang bukti,”tandasnya.

Opersai terhadap penambang pasir ini, lanjut mantan Ajudan bupati ini akan terus dilakukan. Karena kondisi tanggul sungai Brantas sudah sangat kritis akibat pengerukan pasir terutama yang menggunakan mesin mekanik. ”Ini sebagai upaya penyelamatan tanggul, akan terus kita lakukan operasi,”tandas Wiko menandaskan.
Sekedar diketahui, operasi terhadap penambang pasir sudah berkali-kali dilakukan. Namun penambangan masih marak. Bahkan beberapa waktu lalu, warga Desa Sumberagung Kecamatan Megaluh Jombang dengan menggunakan ketapel dan senapan angin juga melakukan pengusiran terhadap penambang yang masih bandel.
Padahal, pemerintah kabupaten Jombang juga pada 2010 telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1 miliar lebih. Anggaran ini dipergunakan untuk merubah pola hidup masyarakat di 35 Desa pada 8 kecamatan yang tinggal disepanjang sungai brantas yang mengandalkan hidup dari menggeruk pasir. Anggaran itu digunakan untuk pembinaan terhadap kelompok masyarakat, setiap kelompok mendapatkan Rp 50 juta.
Dan pada 2011 ini pemkab kembali mengucurkan anggaran untuk masyarakat Das Brantas sebesar Rp 1 miliar. Anggaran untuk masyarakat DAS Brantas juga dikucurkan dari Balai Besar Sungai Brantas Jatim sebesar Rp 450 juta untuk pengembangan ekonomi. Sementara untuk penjaga tanggul brantas Perum Jasa Tirta, juga telah menggelontorkan dana untuk penjaga tanggul sepanjang 72 KM. Setiap 1 Km dijaga 3 orang dengan honor Rp 1 juta tiap bulan. Rur

Program Sanitasi Jombang, Menarik Perhatian Pemerintah Laos

Jombang, Bhirawa
Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan ODF (Open Defecation Free) atau tidak buang air besar di sembarang tempat menarik perhatian pemerintahan Laos. Jum’at (31/3) rombongan negara tetangga ini meninjau langsung program yang didanai word bank ini.

” Kita dari pemerintahan Laos ingin belajar tentang program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang telah diterapkan di kabupaten Jombang,”ujar Dr.Van Kongkeo Deputy Director Champasack Provincial Health Department Laos saat bertemu Wakil Bupati Jombang Widjono Soeparno dengan bahasa ingglis fasih.

Van Kongkeo yang memimpin langsung rombongan Water and Sanitation Program (WSP) Laos ini juga didampingi Kementrian Kesehatan RI serta perwakilan UNICEF Laos meninjau langsung program di Desa Temuwulan Perak Jombang. ”Di Propinsi Kami ada 600 Desa dan telah menjalankan program STBM hanya 6 desa,” ujar pria yang menjabat setingkat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di Laos ini menyatakan.
Hal terpenting yang menjadi perhatian atas keberhasilan program sanitasi ini salah satunya perubahan prilaku masyarakat yang bisa menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan. ” Bagaimana bisa merubah perilaku masyarakat untuk sadar dan mengerti akan kebersihan lingkungan, ini yang penting kita pelajari,”tandas Van Konkeo menambahkan.
Kepala Dinas Kesehatan Suparyanto menyatakan, keberhasilan program sanitasi ini salah satunya karena dukungan masyarakat dan pemerintah desa bersama BPD yang sangat berperan dalam merubah prilaku masyarakatnya. Disamping itu, dukungan dana dari APBD kabupaten juga dikucurkan. ”Pemerintah kabupaten melalui APBD juga memberikan dana pendamping yang nilainya Rp 300 juta rupiah. Dari dukungan dana itu justru kembali lebih besar. Yakni hingga Rp 1,7 Milyar,”bebernya mengatakan.
Dikatakan Suparyanto, pemkab Jombang telah menjalankan program sanitasi ini sejak 2008 lalu, program STBM yang didanai oleh World Bank (Bank Dunia, red) telah dijalankan di beberapa desa. Hasilnya, dari survey lapangan yang dilakukan Dinas Kesehatan, kasus diare yang ditemukan turun drastis. “Ada penurunan kasus diare di Jombang dari tahun 2008 sampai 2010 yang sangat tajam, ini adalah sebuah keberhasilan,” tandasnya mengatakan sebelumnya juga program sanitasi ini juga mendapatkan kunjungan dari Bill and Melinda Gates Foundation pada 2010 lalu

Camat Ploso; 5 Tanggul Brantas Kritis Akibat Penambangan

Jombang, Bhirawa
Sedikitnya 5 Lokasi penambangan pasir brantas yang kini sudah ditinggalkan penambang pasir diminta dipulihkan. Karena lokasi yang juga merupakan penahan sungai brantas ini kondisinya sudah kritis dan dikahawatirkan longsor saat banjir datang.

” Saya berharap kepada Instansi yang berwenang untuk segera memulihkan tanggul yang dipotong masyarakat sebagai jalan transportasi angkutan pasir, dan untuk tanggul yang kritis untuk segera dilakukan reklamasi agar tidak menjadi bertambah parah kondisinya,"ungkap Camat Ploso Purwanto saat memantau aktifitas penambangan bersama Polsek setempat, di tanggul Brantas Desa Jatigedong Kamis (31/3).

Dikatakannya, hasil pantauan dilapangan, bahwa bekas-bekas lokasi penggalangan sudah kembali penuh semak belukar. Disamping itu juga terdapat beberapa lokasi tanggul yang kondisinya sangat kritis dan harus segera dipulihkan. ” Ada 5 titik tanggul Brantas yang kritis disepanjang DAS Brantas yang ada di Ploso, ”bebernya.
Ke 5 titik tanggul kritis itu berada di dibantaran Sungai Brantas sepanjang kurang lebih 16,3 km yang melewati Desa Tanggungkramat, Rejoagung, Ploso, Jatigedong dan Desa Daditunggal.
Masih menurut Camat Purwanto, kegiatan penambangan pasir di wilayahnya sudah tidak ada lagi. Hal ini setelah digiatkannya pendekatakan kepada penambang dan juga penangan Represif dengan penegakan hukum oleh Polsek Ploso.” Dalam operasi penambangan pasir dan penindakan hukum ada 2 yang diproses ke pengadilan, sedangkan kondisi penambang hingga kini sudah 0 persen, alias tidak ada lagi,”bebernya.
Meski sudah dinyatakan nihil dari aktifitas penambangan, pihaknya terus melakukan pengawasan bersama masyarakat. ” Warga bersama muspika juga terus melakukan pengawasan tanggul Brantas,”imbuhnya seraya mengatakan pengawasan dilakukan pemerintah Desa dan Forum Masyarakat pengaman tanggul Brantas

Pemilik 295 ribu Pil Koplo Divonis 3 Tahun 6 Bulan

JOMBANG- Yanang Imron alias Suwaji alias…., hanya bisa tertunduk ketika mendengar putusan majelis hakim. Akibat ulahnya menjadi pengedar kelas kakap pil koplo jenis dobel L, pemuda ini dijatuhi vonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Pasalnya, pemuda yang diketahui pernah ditahan dalam kasus yang sama, secara jelas terbukti mengedarkan ribuan pil koplo. Putusan sidang tersebut diketahui saat digelar persidangan di Pangadilan Negeri (PN) Jombang, Senin (4/4), terhadap yang bersangkutan sebagai terdakwa.
Vonis hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa setelah dilakukan beberapa kali persidangan. Dalam sidang yang dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim, Harlina Rayes SH, terdakwa terbukti telah melanggar pasal 196 Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 jo pasal 55 KUHP. Terpidana lantas diputus 3 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp 1 juta.

Atas putusan tersebut, Yanang secara jelas langsung menyatakan menerima. Selain itu, jaksa penuntut umum (JPU), Sidrothul Akbar SH, juga menyatakan menerima putusan itu. Padahal, dalam pembacaan sidang sebelumnya, atas perbuatannya, terdakwa dituntut 5 tahun penjara. Dari sidang tersebut, terungkap beberapa hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. “Yang memberatkan, terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama, selain itu apa yang dilakukan terdakwa jelas merusak generasi muda. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,” jelas Harlina Reyes, Ketua Majelis Hakim, usai persidangan.

Saat ditanya diluar ruang sidang, Yanang tak mengeluarkan sepatah kata pun. Malahan, pria yang pernah dipenjara gara-gara kasus serupa itu hanya tersenyum kecut. Tak sedikitpun raut menyesal keluar dari wajahnya. Dalam persidangan itu, tak dihadiri keluarga atau pun kolega terpidana.

Yanang ditangkap petugas Polres Jombang, 27 November 2010 lalu. Ia termasuk satu dari tiga pengedar pil koplo, 295.245 butir. Penangkapan terhadap pemuda tersebut, berawal ketika petugas menggrebek rumahnya di Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, pada 1 September 2010 lalu. Saat itu, Yanang berhasil kabur, namun petugas berhasil mendapatkan barang bukti ratusan ribu butir pil koplo yang disimpan dalam kardus. Yanang pun tertangkap di Kecamatan Mancar Kabupaten Kediri. Sedangkan, dua rekannya yang telah diketahui identitasnya saat ini masih buron.

Wagub Prihatin Buta Huruf Jatim Tinggi

Lulusan Madin Diberi Beasiswa Tempuh Sarjana
Jombang, Bhirawa
Wakil gubernur Saifullah Yusuf menyatakan prihatin angka buta huruf di Jawa Timur masih tinggi. Tingginya angka buta aksara ini menjadi problem tersendiri bagi Jawa Timur.

Hal ini diungkapkan Gus Ipul saat mendampingi Menteri Pemda dan Olahraga, Andi A Mallarangeng saat berkunjung ke Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang, Rabu (30/3). ” Unesco menganggap lulusan Madrasah Diniyah termasuk yang buta hurup,”ujarnya mengatakan.
Padahal lanjut mantan Ketua PP GP Ansor ini mennambahkan, madrasah diniyah di Jawa Timur jumlahnya tidak terhitung. Karenan tidak diakui sebagai bagian dari pendidikan formal, banyak lulusannya akhirnya melanjutkan meneruskan keluar negeri. ” Padahal Madrasah Diniyah merupakan salah satu aset pendidikan yang khas pondok pesantren, ”imbuhnya.
Karenanya lanjut Gus Ipul, Gubernur Jawa Timur Soekarwo meluncurkan program beasiswa kepada lulusan Madrasah Diniyah untuk menikmati pendidikan di Perguruan Tinggi. ” Salah satunya adalah di sini (Universitas Darul Ulum) ini, dan insyaallah setiap tahunnya akan bertambah,”tandasnya seraya mengatakan setiap tahunnya sebanyak 1000 lulusan diniyah diberikan layanan untuk menikmati pendidikan di PT.
Sementara itu, Menpora, Andi Malarangeng mengatakan pondok pesantren memiliki konstribusi besar terhadap pengembangan pemuda. Tidak kurang daei 10 juta pemuda berada di pondok pesantren. ” Karenanya kita juga sudah bkerja sama dengan kementrian agama untuk lebih mengalakkan kegiatan olah raga. Kita siap mendukung kegiatan olahraga di kalaganngan pondok pesantren,”tandasnya.
Usai memberikan kuliah umum di Unipdu Peterogan, Menpora, Andi Malarangeng kemudian meresmikan Gedung Olah Raga (GOR) Pondok Pesantren Tambakberas Jombang. rur

Kemenpera Bantu 100 Warga, Perumahan Swadaya

Jombang, Bhirawa
Sebanyak 100 warga miskin di kabupaten Jombang mendapatkan bantuan dana perbaikan kwalitas perumahan dari kementrian perumahan rakyat. Setiap warga mendapatkan dana sebesar Rp 5 juta untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni.

Deputi Menteri Perumahan Rakyat, Bidang Perumahaman Swadaya, Jamil Anshari bersama Anggota Komisi V DPR RI, Sadarestu Wati meninjau langsung realisasi pelaksanaan bantuan rehab rumah masyarakat miskin di Desa Karangan Bareng dari APBN 2010 tersebut.” Kita ingin mengetahui secara langsung apakah bantuan itu tepat sasaran atau tidak…?,”ujarnya usai melihat beberapa rumah yang mendapatkan bantuan, kemarin.
Dikatakannya, bantuan sebesar Rp 5 juta diharapkan bisa membantu memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar layak huni.” Ini bantuan hibah dan pada tahun 2011 ini, insyaallah akan ditambah jika memang tepat sasaran,”imbuhnya seraya mengatakan bantuan yang dikucurkan kementrian perumahan rakyat sudah tepat sasaran.
Meski dinyatakan telah tepat sasaran, namun pelaksanaan dilapangan diketahui, bantuan yang seharusnya hibah ternyata digulirkan pihak desa dengan sepengetahuan pendamping program. “ Ini seharusnya murni hibah, tidak ada dikembalikan, karena diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu atau belum memiliki rumah,”tandas Deputi.
Menanggapi hal ini, konsultan pendamping program Kariyanto mengatakan, pihaknya tidak mengetahui jika bantuan itu adalah hibah murni. Karena sebelumnya juga ada bantuan serupa yang pelaksanaannya juga digulirkan. ” Jadi bantuan itu juga digulirkannya. Diharapkan warga yang seharusnya menerima nantinya juga bisa menikmati,”jawabnya, dana ini akan bergulir dan kembali kepada masyarakat lagi.
Kades Karangan Sugiyoto mengatakan, warga desanya yang mendapatkan bantuan sebanyak 45 orang. Setiap warga mendapatkan Rp 5 juta.” Mereka setiap bulan diwajibkan mengangsur Rp 467 ribu setiap bulannya,”ujarnya memaparkan.
Angsuran itu dikumpulkan dan dikelola oleh petugas desa, dan nantinya juga dikembangkan kepada warga yang juga membutuhkan.” Sekarang warga baru mengangsur 2 kali, kalau sudah terkumpul bisa di gulirkan lagi,”tandasnya.
Sementara itu, Kabid bappeda, Ilham Heru membenarkan bahwa program bantuan perumahan itu memang digulirkan tidak seperti yang dikatakan Deputi Jamil Anshari. Pihaknya mengaku berpedoman pada juknis yang ada. ” Itu kebijakan dari pusat, dan sudah sesuai dengan sosialisasi serta juknis yang ada, bisa digulirkan tidak dibagi cuma-cuma,”ujarnya mengatakan.
Untuk kabupaten Jombang, lanjut Ilham pada tahun 2010 mendapatkan sebanyak 100 buah. Setiap rumah bantuannya sebesar Rp 5 juta. Dan pada tahun 2011 ini rencanannya akan ditambah. Bantuannya sebesar Rp 10 juta an. Kondisi rumah tidak layak huni di Jombang mencapai 11.400 unit dari total 74.340 rumah tangga miskin yang membutuhkan perbaikan. rur

Warga Tolak Pembangunan Tol Mojokerto- Kertosono

Jombang, Bhirawa
Pembangunan Tol Mojokerto- Kertosono nampaknya masih akan terkendala, pasalnya puluhan pemilik lahan di Desa Pesantren Kecamatan Tembelang Jombang yang terlewati masih kukuh menolak ganti rugi. Mereka juga menuntut Pencopotan Bupati.

Penolakan warga itu dilakukan, Minggu (3/4 ) sore sekitar pukul 16.00 Wib dilokasi yang sedang dilakukan pengurukan oleh rekanan. Dengan membentangkan poster, bertuliskan Tolak Pembangunan Tol, Copot Bupati mereka melakukan orasi secara bergantian. “Kami menolak pembangunan jalan tol diteruskan. Harga yang ditawarkan pemerintah sangat rendah dan tidak sesuai,”teriak Mustaghfirin Syam (52), Ketua RW (Rukun Warga) Dusun Ngrawan Desa Pesantren Tembelang yang juga Tokoh yang getol menolak pembangunan Tol ini mengatakan.
Puluhan warga yang melakukan aksi penolakan pembangunan berupaya menghentikan pengurukan yang sedang berlangsung. Mereka juga mencapkan patok dengan tulisan 'Pemilik Tanah Tidak Mengizinkan Alat Berat Melintas di Area Ini. Sedikitnya, ada lima lahan yang dipasangi patok tersebut.
Tidak hanya melakukan pematokan, aksi penolakan Jamaah korban Tol ini juga mendramtisir aksi mereka dengan mengubur diri dilokasi lahan kosong yang tidak jauh dari lokasi pengurukan yang sedang dikerjakan. Tiga orang kemudian dikubur telentang, sampai sebatas leher. Sedangkan yang lain menuunggu sambil membentangkan poster penolakan pembangunan Tol.” Kita akan mempertahankan lahan sampai mati tidak akan kita lepaskan,”ujar Mustaghfirin.
Dikatakannya, sekitar 30 pemilik lahan menolak ganti rugi yang ditawarkan P2T (Panitia Pembebasan Tanah) karena dinilai terlalu rendah. Mustaghfirin merinci, untuk lahan darat atau pemukiman dihargai Rp 120 ribu per meter persegi. Sedangkan untuk lahan sawah dihargai mulai Rp 50 hingga 100 ribu per meter persegi.
Sementera itu, Kades Pesantren mengatakan jumlah lahan milik warga yang terlewati pembangunan Tol Kertosono –Mojokerto sebanyak 179 orang. ” Yang belum diambil ganti ruginya karena menolak harga sebanyak 43 pemilik.”jelasnya mengatakan.
Pihaknya tidak mengetahui berapa luasan lahanwarga yang menolak ganti rugi, namun mereka yang menolak lokasinya terbanyak di sebelah barat jalan raya.”Bukan disini,”ujarnya ditemui dilokasi warga yang melakukan aksi penolakan dengan mengubur diri. rur

Ulat Bulu Juga Serang Pepohonan di Jombang

Jombang, Bhirawa
Fenomena ulat bulu yang terjadi di Probolinggo ternyata juga muncul di Jombang. Ribuan serangga yang bisa menyebabkan gatl-gatal ini juga menyerang pepohonan di Desa Kepanjen Jombang.

Munculnya ulat bulu ini, menurut Jumali warga setempat telah ada sejak tiga hari lalu. Saat dirinya tidak sengaja melihat pohon yang berada dipinggiran jalan ternyata banyak ulatnya.” awalnya sedikit, gak tahu dua tiga hari ini sudah semakin banyak dan juga merambat ke tembok rumah,’ujarnya seraya menunjukkan ribuan ulat yang berada di pohon.
Kepala Kelurahan Kepanjen Hermanto, juga menyatakan hal yang sama setelah mendapatkan laporan dari warga pihaknya meninjau langsung keberadaan ulat bulu tersebut. Bahkan pihaknya langsung melaporkan fenomena ulat bulu itu ke Dinas pertanian. ” Kita juga sudah melaporkan ke Dinas Pertanian dan berjanji akan melakukan penyemprotan, namun hingga kini belum dilakukan,”tandasnya. rur

Satu Tersangka DB Meninggal, Dinkes Lakukan Fogging

Jombang, Bhirawa
Demam Berdarah nampaknya masih menjadi ancaman yang menakutkan bagi masyarakat. Dinas Kesehatan Jombang melakukan upaya pencegahan dengan penyemprotan, fogging setelah satu korban diduga tersangka DB meninggal dunia

Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pencegahan Penyakit (P2), Haryo Purwono mengatakan kasus meninggalnya satu orang yang sempat dirawat di Puskesmas Tembelang masih berstatus tersangka, belum positif DB.” Belum positif DB, mungkin karena ada penyakit lain yang menyertai juga,”tandasnya, Selasa (5/4).
Meski belum postif DB, namun pihaknya membenarkan melakukan fogging di Desa Tembelang yang merupakan daerah meninggalnya tersangka. ” Karena setelah dilakukan pengecekan ke sekitar rumah tersangka tersebut diketahui memang ada tiga lagi yang mengalami gejala. Atau bisa disebut virus DB telah menyebar, sehingga harus disemprot,”imbuhnya seraya mengatakan penyemprotan atau biasa disebut fogging dilakukan juga agar masyarakatnya tidak resah.
Mantan Kepala puskesmas Megaluh ini menambahkan, kasus DB di kabupaten Jombang menunjukkan angka penurunan. Hingga maret 2011, jumlah DB sebanyak 85 kasus, dengan rincian Januari 42 kasus, Februari 36 kasus dan Maret 7 kasus.” Ini jauh dibanding tahun 2010 yakni 201 kasus DB, pada bulan yang sama, dan tahun ini juga tidak ada yang meninggal akibat DB,”bebernya, Selasa (5/4).
Data di Dinkes menyebutkan, Jumlah kasus DB di Jombang terus mengalami penurunan, jika pada 2009 dikethui sebanyak 466 kasus dan pada tahun 2010 sebanyak 433 kasus sedangkan pada 2011 ini yang masuk Dinkes sebanyak 85 kasus. ”Dengan wilayah penyebaran yang hampir merta.” Tertinggi adalah kecamatan diwek dengan jumlah 19 kasus, Bareng dan Ngoro 10 kasus, Perak dan Mojoagung 8 kasus dan Jombang kota 7 kasus,”ungkapnya.
Meski demikian sebagai upaya pencegahan penyebaran virus DB ini, Dinkes akan melakukan penyemprotan hingga 130 kali pada tahun ini. Termasuk untuk pendetiksi dini, kita akan melakukan tes darah dengan Rapid Diagnosa Test (RDT). ” Kita dapat bantuan dari Pemprov alat RDT sebanyak 250 buah yang akan kita bagi ke puskesmas-puskesmas, dengan alat ini bisa dikethaui apakah korban positif DB atau tidak dalam waktu 15 menit,” imbuh Haryo menambahkan.
Disamping itu, dalam upaya penanganan DB ini pihaknya juga meminta puskesmas untuk segera merujuk pasien yang terindikasi terserang virus DB akan penangananngan tidak terlambat.” Biasanya masyarakat lengah, setelah panas turun sudah tidak lagi memeriksakan ke dokter, padahal seperti diketahui, DB itu modelnya seperti pelana kuda, Panas Dingin dan panas lagi,’imbuhnya.

Jelang Unas, Ribuan Pelajar Berdoa Di Makam Gus Dur

Jombang, Bhirawa
Jelang pelaksanaan Ujian Nasional, yang akan dilaksanakan serentak pada 18 April mendatang, sekitar 6 ribu pelajar SMA melakukan doa bersama. Doa bersama dilakukan di masjid Ulul Albab dan dilanjutkan berziarah ke Makam Mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid di PP Tebuireng Jombang.

Wakil bupati Jombang, Widjono Soeparno mengatakan doa bersama salah satu upaya penguatan mental spritual pelajar dalam menghadapi ujian nasional. Disamping upaya maksimal yang telah dilakukan sekolah menggembleng siswanya dengan menmabah jam pelajaran dan try out.” Kita juga ingin menguatkan mental peserta Ujian Nasional dengan melakukan doa bersama, istighosah,”ujarnya usai pelaksanaan doa bersama, Selasa (5/4) mengatakan.
Dalam doa dan istighosah yang didahului dengan shalat hajat, ribuan pelajar nampak nampak khusuk mengikuti jalannya doa bersama tersebut. Usai doa di Masjid Ulul Albab, para pelajar melanjutkan ziarah ke makam Gus Dur yang terletak di komplek PP Tebuireng jombang.
Plt kepala Dinas pendidikan, Muntholib mengatakan peserta UN pada tahun 2011 ini sebanyak 15.683 mereka terdiri dari relajar SMA sebanyak 5.032 siswa, SMA LB 15 siswa, MA sebanyak 3.881 siswa. Sedangkan peserta dari SMK sebanyak 6.755 siswa. ”Target kita mereka lulus semua, karena hasil try out yang dilakukan sekolah-sekolah hasilnya cukup bagus,”tuturnya.
Target itu, lanjut Muntholib berdasarkan asumsi keberhasilan pada tahun sebelumnya, yakni 99,9 persen peserta UN di kabupaten Jombang lulus.” Meski pada ujian sebanyak 85 peserta awalnya tidak lulus, namun setelah ulangan hanya 1 yang tertinggal,”imbuhnya.
Muntholib juga meminta pelajar mengurangi bermain internet atau facebook, dan lebih memaksimalkan belajar. rur

24 M Dana DAK 2010 Dinas Pendidikan Belum Terserap

Jombang, Bhirawa
Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan kabupaten Jombang 2010 hingga kini belum terserap semua. Dari Rp 32 Miliar yang dikucurkan pemerintah pusat baru terserap Rp 8 miliar untuk pembangunan fisik.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Muntholib mengatakan sekitar Rp 24 miliar dana alokasi khusus diakuinya belum terserap. Alasannya, karena juknis untuk pelaksanaannya waktu itu belum turun.” Disamping waktunya sangat mendesak sehingga dana itu belum bisa diserap,”jelasnya, Senin (4/4) kepada bhirawa.
Dikatakannya, sebenarnya dinas pendidikan pada 2010 mendapatkan DAK sebesar Rp 32 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan fisik 30 persen dan pengembangan mutu pendidikan sebesar 70 persen. ” Yang fisik sudah terserap sedangkan yang pengembangan mutu sebesar Rp 24 miliar belum dilaksanakan, insyaallah segera dilaksanakan,”bebernya.
Belum terserapnya DAK yang akan di peruntukkan untuk pengembangan mutu pendidikan ini karena dibutuhkan persiapan pelaksanaan diantaranya harus lelang. Dana itu juga masih bisa diserap pada tahun ini. ” Dana itu akan masuk silfa dan akan diserap pada 2011 ini,”imbuh Muntholib seraya mengatakan penyerapan akan segara dilakukan pada bulan ini.
Sesuai dengan alokasi yang telah ada, dikatakannya sebanyak 90 Sekolah dasar (SD) dan 20 SMP yang akan mendapatkan alokasi dana pengembangan mutu pendidikan dari APBN ini.” Nilainya berfariasi, antara Rp 90 juta hingga Rp 200 juta per sekolah, ada yang untuk pengembangan perpusatakaan, alat peraga, buku dan Lab,”tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), dr Budi Nugroho membenarkan dana DAK bidang pendidikan 2010 yang belum terserap sebanyak 24, 336 miliar. Sedangkan pada tahun 2011 ini Dinas pendidikan kembali memperoleh DAK dari pemerintah pusat sebesar Rp 28.609 miliar. rur

Over Beban, PLN Janji Tuntas Mei

Targetkan 29 Ribu Pemasangan Anyar
JOMBANG- Manager PLN Area Pemasangan Jaringan (APJ) Mojokerto, Yusdiansyah menjanjikan bahwa Over Beban yang mengakibatkan permintaan pemasangan baru belum bisa terlayani, bakal tuntas bulan Mei ini.

Hal ini disampaikan Yusdiansyah usai menghadiri Rapat Kerja Persatuan Kontraktor Listrik Nasional (Paklina) Jombang, Kamis (23/2). Dikatakannya, pihaknya kini sedang mengganti travo-travo yang OB tersebut dan targetnya bulan Mei sudah tuntas semua. ” Sekarang kita masih kerjaan ini, Program Gres masih berjalan, targetnya bulan mei ini OB tuntas,”jelasnya menjawab wartawan.
Yusdiansyah Menambahkan, pada tahun 2011 ini PLN APJ Area Mojokerto mendapatkan target pemasangan sebanyak 29 ribu sambungan baru khsusus Pra Bayar. Namun Yusdiansyah tidak merinci berapa jatah setiap kabupaten mendapatkan sambungan baru. “Wilayah APJ Mojokerto ini meliputi tiga kabupaten/kota, jadi itu untuk semua wilayah,”bebernya. PLN APJ Mojokerto meliputi wilayah Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk.
Disamping pasangan baru untuk pra bayar, pada tahun ini PLN juga mendapatkan target sambungan migrasi dari paska bayar ke pra bayar.” Kuota yang diberikan pada sebanyak 30 ribu kemungkinan ini bisa bertambah,” tandasnya.

Tuntut Anggota Dewan Ahmad Tohari Turun

belasan perempuan saat aksi demo didepan gedung DPRD Jombang, Mereka menuntut Ahmad Tohari anggota dewan Partai demokrat Turun

PELAYANAN PLN, Ada Dugaan Keterlibatan Calo

JOMBANG- Dugaan adanya permainan harga perubahan daya di PT PLN yang melibatkan orang luar atau calo semakin menguat. Pasalnya PLN menyatakan telah menentukan harga daya sesuai standart dan berlaku secara nasional. Soal kelebihan harga harusnya dikembalikan.
“ Biaya yang harus dibayar ke PLN sesuai dengan kwitansi yang diterima pemohon, yakni Rp 144,4 juta itu saja,“ ujar Wisnu Asisten manager PLN APJ Mojokerto mengklarifikasi pemberitaan media, Selasa (1/3) seraya mengatakan perhitungannnya adalah setiap KWA dibebani biaya sebesar Rp 775 dikalikan jumlah perubahan daya.

Wisnu mengatakan, pihaknya APJ Mojokerto tidak tahu menahu dengan harga yang telah dibayarkan pemilik perusahaan penggilingan dan pengeringan padi atas nama H Masykur yang berada di Bareng Jombang sebesar Rp 250 juta. “Yang jelas nilai yang diterima PLN sesuai dengan kwitansi yang telah diterima itu,”tandasnya didampingi Kepala UPJ PLN Ngoro Jombang menjelaskan.
Setelah dilakukan pembayaran, PLN berkewajiban melakukan pemasangan gardu dan Saluran udara Tegangan menengah (SUTM) sepanjang 25 meter dan APP. “Itu yang akan dilakuakn PLN melalui pengadaan senilai yang dibayar tadi,”bebernya pemasangan itu paling lambat 30 hari dari pembayaran yang dilakukan pemohon.
Terkait kelebihan harga, Wisnu menduga pembayaran tidak dilakukan langsung oleh pemohon, akan tetapi melalui orang lain. Namun jika hal itu dirasa merugikan PLN dan menjatuhkan citra buruk perusahaan Negara tersebut, maka laporan terkait kelebihan harga yang tinggi akan menjadi bahan evaluasi.” Nanti akan kita laporkan ke Manager, namun pengalaman saya di daerah lain, kita minta agar kelebihan harga yang terlalu tinggi itu dikembalikan, karena merusak citra PLN,”ujar menceritakan kasus di daerah pasuruan.
Sementara menyoal perkataan Tomo yang diduga sebagai calo di PLN UPJ Ngoro, bahwa pengadaan perubahan daya akan dikerjakan CV Arupa Datu milik Budi Winarno. Pihaknya PLN juga membantah bahwa terkait perubahan daya senilai Rp 144 juta ini PLN sudah dilakukan penunjukan. ”Belum itu, siapa yang bilang kalau itu sudah ditunjuk, karena harus dilakukan lelang dulu, lelangnya melalu e –proc, ”tambah Wisnu.
Sebelumnya Tomo, orang yang diketahui sebagai penerima biaya pengajuan peruabahan daya perusahan penggilingan dan pengeringan padi milik H Masykur menyatakan tidak bisa membeberkan kelebihan biaya sekitar Rp 100,5 juta tersebut. Alasannya itu bukan kewenangan dia, karena uang itu sudah diserahkan ek bagian pemasaran. Tomo juga menyatakan bahwa bahwa pengerjaan perubahan daya akan dilakukan CV Arupa Datu

Banyak Lulusan PT Masih Nganggur

JOMBANG- Wakil Menteri pendidikan, Prof Fasli Djalal PhD, menyatakan bahwa masih banyak lulusan Perguruan Tinggi (PT) yang tidak mendapatkan pekerjaan alias menganggur. Karenanya diperlukan startegi untuk menumbuhkan kreatifitas Mahasiswa memilik jiwa wirausaha.

Dikatakan Fasli Djalal, lulusan perguruan tinggai atau sarjana sering terjebak dan hanya bergantung dengan program study yang didapat dibangku kuliah, sehingga seringkali saat lulus PT mengalami kesulitan mencarai pekerjaan. ” Lihat peluang, jangan tergantung pada program study, mari ciptakan lahan pekerjaan bagi diri sendiri dengan berwirausaha sehingga bisa menciptakan peluang kerja bagi orang lain,”tuturnya dihadapan 750 wisudawan Universitas Darul Ulum Jombang, kemarin.
Saat ini lulusan PT masih banyak yang menganggur, angka penangguran terdidik lulusan sarjana dan politeknik dari tahun demi tahun terus meningkat. ” Kalau ini tidak dicarikan jalan keluar sejak dini, maka pengangguran akan terus meingkat,”ujarnya mengatakan.
Fasli Djalal menambahkan, saat ini bangsa Indonesia baru punya 0,18 persen wirausaha, padahal untuk menjadi negara yang maju negara minimla memeiliki warga yang berwirausaha sebanyak 2 persen dari total penduduk.” Masih dibutuhkan kelipatan 10 kali lipat, dalam rentang waktu 10-15 tahun. Karenanya, lihat peluang, jangan selalu bekerja untuk orang lain,”tandasnya.
Disisi lain, lanjut Mantan dirjen Dikti ini, Angka partisipasi pendidikan kita, masih 18 persen, jauh dibanding dengan negara Malaysia yang sudah 35 persen, thailand dan korea. Dan sisi lain, diakuinya bahwa pihaknya masih belum berhasil mengantar semua lulusan wajib belajar untuk dapat langsung bekerja dengan ketrampilan yang memadai,”Ini juga tantangan kita semuanya, ”tandasnya.
Wakil Menteri Pendidikan ini, juga menyatakan keprihatiannnya pada dunia pendidikan yang selalu menjadi terdakwa pertama ketika persoalan karakter dan moral bangsa mengalami dekadensi. ” Sejujurnya kita prihatin atas krisis karakter yang melanda bangsa ini, dan yang menjadi terdakwa pertama adalah lembaga pendidikan,”uangkapnya seraya amengatakan bahwa karakter sangat erat kaitannya dengan akhlak merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan.
Peran lembaga pendidikan dipertanyakan lagi oleh masyarakat dan dinilai telah gagal mendidik anak bangsa, karena maraknya korupsi yang dilakukan pejabat, maraknya tawuran antar mahasiswa, demo yang merusak kampus, kasus plagiat, hamil diluar nikah serta peredaran video porno dikalangan mahasiswa indonesia.” Padahal, tanggung jawab pendidikan juga menjadi tanggungjawab orang tua, masyarakat dan disitu ada juga tanggung jawab media,”bebernya mengatakan. ramadlan

Jalan Berlubang Kembali Makan Korban

Jombang, Bhirawa
Kondisi rusaknya jalan raya di kawasan Pasar Peterongan akhirnya menyebabkan korban jiwa. Kecelakaan maut tersebut, Kamis (3/3) sore, menimpa seorang pengendara motor yakni Sofyan (45), warga Desa Mancar, Kecamatan Peterongan. Gara-gara terperosok jalan berlubang, pria tersebut terpental dari atas motornya. Tragisnya, saat terjatuh, korban langsung digilas truk tronton yang melaju dari arah berlawanan. Tak pelak, kepala korban seketika remuk digilas roda truk. Korban pun meninggal seketika di lokasi kejadian.


Kecelakaan yang menimpa pria yang sehari-hari bekerja di bengkel motor tersebut, terjadi sekitar pukul 16.30, di kawasan pertigaan jalan raya Pasar Peterongan. Awalnya, korban diketahui mengendarai motor dari arah Timur. Saat itu, korban melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Meski kondisi jalan yang dilintasinya dalam kondisi rusak, berlubang serta bergelombang, korban seolah-olah tak peduli. Dia tetap menggeber motornya dengan kecepatan tinggi. Mungkin saja, korban ingin segera tiba di tempat tujuan.
Mendekati lokasi kejadian, korban tak memperhatikan adanya lubang di jalan yang akan dilaluinya. Tak pelak, ketika melaluinya dengan kecepatan tinggi, motor yang dikendarai korban seketika oleng. Tak menyangka akan hal tersebut, korban segera berusaha mengendalikan motornya. Sayangnya, usaha tersebut tak berhasil. Motor yang dikendarainya seketika terjatuh. Bahkan, korban langsung terpental dari atas motornya. Korban seketika terjatuh ke arah tengah hingga melewati median jalan.
Bersamaan itu, melaju kencang dari arah berlawanan sebuah truk tronton bernopol E 953 H. Melihat adanya korban terjatuh, pengemudi truk yakni Daryono (35), warga Desa Pucangan, Kecamatan Monton, Tuban, berusaha mengerem laju truknya. Namun, upaya tersebut terlambat, apalagi jarak truk dengan jatuhnya korban sangat berdekatan. Tanpa ampun, tubuh korban langsung digilas roda ban truk. Akibatnya, korban seketika meninggal di lokasi kejadian, dengan kondisi kepala remuk.
Warga yang sempat menyaksikan kecelakaan tersebut, hanya bisa berusaha mengatur arus lalu lintas. Mereka juga segera menghubungi petugas. Tak lama, beberapa anggota unit Laka Satlantas Polres Jombang, dengan dibantu beberapa petugas polsek setempat tiba di lokasi kejadian. Selain meminta keterangan beberapa saksi, petugas langsung mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah rumah sakit Jombang. “Kecelakaan diduga akibat korban tak hati-hati ketika melintasi jalan berlubang, hingga terjatuh dan tertabrak truk. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan serta sopir truk kita amankan untuk penyelidikan lebih lanjut,” jelas AKP Ari Wibowo, Kasatlantas.

Awal Mei Pembangunan Areal Makam Gus Dur Dimulai

Jombang, Bhirawa
Awal bulan Mei 2011 ini pengembangan areal makam mantan Presiden RI ke 4, KH Abdurrahman Wahid di kawasan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dipastikan akan dimulai. Pengembangan Makam Gus Dur ini juga dilengkapi dengan Museum Islam Nusantara KH Hasyim Asyari.

Kepastian dimulainya pembangunan kawasan yang menelan anggaran Rp 200 miliar lebih ini setelah dilakukan rapat koordinasai Penataan Kawasan Makam KH Abdurrahman Wahid yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, di ruang Surodiningrat Pemkab Jombang, Rabu (3/3).” Untuk pelakasanaan pembangunan kita minta segera dilakukan, paling lambat Mei sudah dibangun. Syukur-syukur bulan April sudah bisa dimulai,”pinta Wagub Saifulla Yusuf mengharapkan.
Menanggapai permintaan ini, Deputi Menkokesra, Sugihartatmo terlihat mengiyakan. Bahkan pihaknya berjanji saat peletakan batu pertama akan langsung dihadiri Menko Kesra, Agung laksono. Tidak hanya Menko Kesra yang bakal hadir, namun perwakilan Sekretariat Negera menambahkan, karena pembangunan kawasan makam mantan Presiden RI, KH Abdurrahman Wahid ini menjadi kawasan wisata religi dikatakannnya menjadi perhatian serius wakil presiden Budiono.” Saat peletakan batu pertama pembangunan kita akan jadwalkan Wapres bisa hadir, untuk waktunya ini yang akan kita koordinasikan,”tambah perwakilan sekretariat negeara menjanjikan.
Dari koordinasi kemarin disepakati, bahwa penataan dalam pondok pesantren Tebuireng yang menelan anggaran sebesar Rp 19 miliar akan dilakukan pada tahun 2011 ini. Kementrian PU bisa memulai pembangunan di Reast Area secepatnya.” Yang penting bisa dimuali,”tutur Gus Ipul. Sedangkan Pemerintah propinsi melaksanakan pembangunan Jalan kolektor primer dengan nilai sebesar Rp 4,5 miliar.
Disamping itu, juga disepakati, bahwa dalam pengembangan kawasan dilengkapi musium yang berlokasi di areal parkir. ” Musium islam Nusantara KH hasyim Asyari menajdi bagian tak terpisahkan dari lahan parker yang akan segera dibangun,”imbuh Wagub seraya menambahakan, Kementrian Agama bertugas untuk membangun masjid yang nilainya mencapai Rp 3,5 miliar.
Terkait pembangunan Musium ini, perwakilan Kebudayaan dan Pariwisata, Intan Mardiana mengatakan bahwa pembangunan museum yang menyertai pengembangan makam mantan presiden RI, KH Abdurrahman Wahid menjadi perhatian serius kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. ” Kita mendukung adanya Museum islam nusantara yang berada di kawasan makam Gus Dur,”ujar perempuan yang menajabat sebagai Direktur Museum Kemenhutpar ini mengatakan.
Namun untuk bisa segera merealisasikan pembangunan itu, Intan mengatakan, pihaknya masih terkendala dengan pengadaan lahan yang akan dibangun Museum seluas 1,5 hektar yang bertaraf Internasional tersebut.” Kita menunggu dimana lokasi lahan yang akan dibangun serta kepastian adanya kepastian sertifikat atas tanah tersebut. Karena dananya sebesar Rp 5 miliar sudah ada,”tandasnya saeraya mengatakan dana itu rinciannya, 1 miliar akan diguankan sebagai perencanaan dan 4 miliar untuk pembangunan fisik.
Hadir dalam rapat koordinasi kemarin, KH Sholahudin Wahid pengasuh PP Tebuireng, Bupati Suyanto bersama Wakil bupati Widjono Seoperno serta perwakilan Kementrian PU, Kementrian kebudayaan dan pariwisata, Kementrian Agama serta Kementrian Sosial. rur