Affandi “ Korban Ryan “ Datangi Polres Jombang

Afandy yang dikabarkan hilang dan menjadi salah satu korban Ryan saat datang di Polres Jombang bersama keluarganya.



Jombang, Bhirawa
Teka-teki atas hilangnya dua orang yakni Mohamad Affandi (27), warga Jalan Krapak Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang dan Tulus Purwoko (28), warga Dusun/Desa Dapurkejambon, Jombang, terjawab. Kedua pemuda yang sempat dikabarkan menjadi korban pembunuhan Ryan, Minggu (31/8) pulang kerumah .
Bahkan dengan diantar oleh pihak keluarganya dan disertai petugas Polsek Tembelang, kedua orang tersebut langsung mendatangi Polres Jombang. Keduanya langsung menjalani pemeriksaan untuk mengetahui keberadaannya selama dinyatakan hilang oleh keluarganya.

Seperti diketahui, Affandi, dilaporkan hilang sejak Oktober 2007 lalu, oleh Muhamad Luqman Khakim (46), kakak kandungnya. Sedangkan Tulus dilaporkan hilang sejak September 2006 lalu. Dari pengakuannya, Affandi menceritakan bahwa selama ini dirinya berada di Bali untuk bekerja. Dirinya baru mengetahui kalau dikabarkan hilang dari salah seorang temannya yang bernama Aryono, yang juga sama-sama bekerja di Bali. “Saya baru tahu kalau dinyatakan hilang, dan sering diberitakan baik di koran maupun televisi. Padahal saya, sedang bekerja di sebuah bengkel,” jelasnya dihadapan petugas.
Saat mengetahui itulah, dia kemudian menghubungi ayah asuhnya, mantan Kades Mojokrapak. Kecamatan Tembelang. Dia juga mengakui kalau selama ini tak pernah menghubungi keluarganya, karena sibuk bekerja dan lupa nomor telepon rumah. “Nomor telepon rumah yang saya simpan hilang, jadi saya nggak bisa hubungi keluarga. Apalagi, kini baru tahu kalau keluarga bingung dengan adanya kasus pembunuhan Ryan, dan saya dikaitkan dugaan jadi korbannya, lha saya tidak kenal Ryan,” tegasnya. Rur

Tim Investigasi Polda Jatim Datangi Lapas Jombang

* Periksa Imam Hambali dan Devit
Jombang, Bhirawa
Imam Hambali alias Kemat (28), dan Devit Eko Priyanto (21), dua terpidana yang telah diganjar 12-17 tahun oleh PN Jombang atas tuduhan pembunuhan M. Asrori (22) warga Kalangsemanding Bandarkedungulyo, Sabtu (30/8) di jenguk Tim Investigasi Polda Jatim di Lapas Jombang. Di duga keduanya dimintai keterangan terkait pengungkapan kasus salah tangkap oleh polisi.
Kedatangan tim investigasi di lapas Jombang terkesan sembunyi-sembunyi, Tim yang terdiri dari dari 4 petugas yang datang dari Surabaya ini datang ke lokasi sekitar pukul 10.00 WIB langsung memasuki Lapas tanpa terlebih dahulu mampir ke Mapolres Jombang.” Memang ada anggota Polda yang datang ke Lapas, tapi tidak mampir ke Polres,” ujar sumber di Polres setempat.

Dari pantauan Koran ini, Tim investigasi Polda Jatim melakukan pemeriksaan terhadap kedua terpidana yakni Imam Hambali yangtelah diganjar 17 tahun penjara dan Devit Eko Vonis 12 tahun oleh PN Jombang. Namun pemeriksaan terlihat sangat tertutup. Karena, sejumlah wartawan yang menunggu sejak pagi dan berusaha untuk memperoleh informasi, dari pihak Lapas tidak berani memberikan keterangan.
Bahkan, saat beberapa wartawan dari media cetak dan elektronik bermaksud mengmabil gambar dari luar jendela, pihak Lapas langsung menutupnya. “Sudah - sudah nanti saja, nanti saya dimarahi,” ujar salah satu petugas Lapas singkat dan langsung menutup jendela.
Wartawan yang menunggu sejak pagi hingga sore sekitar pukul 17.00 WIB kemarin, tidak berhasil mendapatkan konfirmasi resmi dari petugas maupun tim investigasi. Namun menurut sebuah sumber internal Lapas, pemeriksaan terhadap kedua terpidana terkait dugaan penganiayaan ketika pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polres Jombang, dalam kasus pembunuhan tersebut. “Ya sekitar itu soal dugaan aniaya ketika menjalani pemeriksaan. Selain itu, untuk pembuktian terkait dugaan salah tangkap,”ujar petugas menuturkan.
Sementara itu, informasi yang diperoleh, Kapolres Jombang, AKBP Mohamad Khosim bersama Kast reskrim kasiyanto dan mantan kapolsek Bandarkedungmolyo juga AKP, Anang Nurwahyudi dipanggil ke Polda Jatim untuk dimintai keterangan terkait dugaan salah tangkat atas kasus pembunuhan Asrori alias Aldo.
Seperti diketahui, polisi sedang mengungkap kasus pembunuhan dua Asrori. Setelah adanya pengakuan pembunuh berantai asal Desa Jatiwates Tembelang Jombang, Fery Idham Heryansyah alias Ryan yangtelah memebunuh Asrori dan mayatnya dikubur dibelakang rumah orang tuanya, bersama 10 korban lain yang belakangan disebut-sebut sebagai Mr X.
Namun kasus ini menjadi menghebohkan saat hasil tes DNA Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang menyebutkan Asrori yang dibunuh Ryan identik dengan keluarga Asrori yang mayatnya ditemukan di ladang tebu, pada 29 September 2007 lalu. Dan PN Jombang telah menjatuhkan vonis atas pembunuhan Asrori ke dua ini. Rur

MUI Bantah Fatwa Haram Merokok

Dorong Adanya Perda Pelarangan
Jombang, Bhirawa
Fatwa Haram tentang pelarangan merokok oleh Majelis Ulama Indonesia yang selama ini berkembang di media massa dibantah oleh ketua MUI Jawa Timur, KH Abdusshomad Buchori. MUI belum memutuskan keharaman menghisap daun tembakau dan cengkih tersebut.
Demikian yang dijelaskan ketua umum MUI Jawa Timur, KH Abdushomad Buchori usai pengukuhan pengurus DPD MUI Jombang, Minggu (31/8) di pendopo kabupaten setempat yang mengukuhkan KH Kholil Dahlan dari PP darul Ulum Rejoso sebagai ketua menggantikan KH Syamsul Huda, dan sekretaris Junaidi Hidayat, SH. “ Tidak ada, sampai sekarang tidak pernah dan belum diputuskan tentang fatwa haram oleh MUI, itu masih wacana yang berkembang dan belum diputuskan,”tuturnya


Dikatakannya, bahwa wacana memfatwakan rokok haram itu karena MUI dimintai pendapat berbagai kalangan terkait bahaya merokok. Baik dari kalangan medis, maupun kalangan pendidik. Karena lanjut Abdusshomad, merokok dapat menimbulkan kanker dan bahaya kesehatan seperti kanker. Sedangkan bagi kalangan pendidikan banyaknya anak-anak sekolah yang masih kecil sudah banyak yang merokok ini yang menimbulkan keprihatinan.” Dalam penelitian perokok berat ketika SMP dan SMA ternyata kecanduan narkoba serta ganja disebutkan banyak disebabkan karena saat kecil mereka sudah merokok,”ungkapnya.
Karenanya, Abdushomad menambahkan bahwa MUI sangat setuju jika merokok diatur dengan peraturan daerah (perda) atau aturan hukum lainnya. “ Kami sangat setuju kalau merokok dibuatkan perda oleh pemerintah atau aturan hukum lain sehingga ada etika merokok, ”tandasnya, seraya menyebutkan selama ini ditempat fasilitas umum misalnya ada orang puasa merokok, naik kendaraan umum merokok.
Sementara itu, dalam Musda MUI Jombang kemarin salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah pemerintah diharapkan melarang merokok bagi kalangan pelajar.” Rokok bagi kalangan pelajar disemua tingkatan dilarang,” ujar Cholik salah satu pengurus membenarkan.
Disamping itu, MUI Jombang juga mendesak kalangan DPRD dan bupati serta pihak-pihak terkait untuk segera merealiasaikan terwujudnya perda tentang pelacuran dan miras yang telah diajukan sejak tahun 2006 lalu.
Menanggapi adanya rekomendasi pelarangan merokok dikalangan pelajar, Ketua Dewan pendidikan kabupaten Jombang, Muchid Djaelani menyambut baik. Bahkan dikatakan mantan ketua DPD Muhamadiyah Jombang ini pihaknya sudah berkali-kali mengusulkan hal itu untuk menekan budaya merokok dikalangan pelajar.” Kita nanti akan mendorong DPRD dan Dinas pendidikan untuk membuat perda pelarangan rokok dikalangan pelajar, termasuk mendesak relaisasi adanya perda prostitusi,”jelasnya.rur

Giliran Hotel Melati Di Obrak

Pasangan mesum yang terjaring oleh petugas saat dilakukan pendataan dan pembinaan.

Puluhan Pasangan Mesum Terjaring
Jombang, Bhirawa
Polisi kembali melakukan operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), kini sasarannya adalah hotel-hotel yang tersebar dikawasan Jombang. Hasilnya dari operasi, Jumat (29/8) sebanyak 11 pasangan berhasil dijaring saat berada di kamar hotel.
Dengan menggunakan kendaraan Dalmas, puluhan pasangan yang terjaring razia penyakit masyarakat (Pekat) yang dilakukan aparat menjelang bulan suci Ramadhan, langsung dibawa ke Mapolres Jombang untuk diminta keterangan. Mereka di data dan diberikan pembinaan.
” Dalam Operasi ini, ada dua tim, sehingga diharapkan membawa hasil yang maksimal, mereka langsung menuju beberapa hotel yang disinyalir sebagi tempat mesum, ”ujar Kasa Samapta AKP Sugeng Widodo.
Meski siang bolong, ternyata hasilnya tidak sia-sia, beberapa petugas berhasil menjaring pasangan yang sedang masuk di kamar hotel. Dan puluhan pasang yang tidak bisa menunjukkan surat-surat resmi langsung digirng ke Mapolres setempat. “Mereka kita mintai keterangan dan kita berikan pembinaan, agar tak mengulangi lagi perbuatannya. Apalagi, saat ini menjelang bulan puasa,”tambahnya seraya mengatkan, operasi semacam ini, tetap akan kami lakukan, sehingga Jombang dapat diwujudkan sebagai kota santri. Rur

Kasus Ryan

Makam jenazah yang diduga Asrori alias Aldo dibongkar petugas kepolisian Polda Jatim yang dipimpin langsung Kasat Pidana Umum Ditreskrim Polda Jatim AKBP Susanto, Kamis (18/8).

Polisi Bongkar Makam ” Yang di Duga” Asrori
Jombang, Bhirawa
Polisi Daerah (Polda) Jawa Timur, Kamis (28/8) terpaksa melakukan pembongkaran makam yang diduga sebagai makam Asrori alias Aldo di Desa Kalangsemanding kecamatan Perak Jombang. Hal ini menyusul pengakuan Fery Idham Henyansyah alias Ryan yang menyatakan bahwa Asrori merupakan salah satu korbannya dan dikubur dibelakang rumah orang tuanya di Desa Jatiwates Tembelang Jombang bukan di Kalangsemanding.
Pembongkaran dipimpin langsung Kepala Satuan Pidana Umum Ditreskrim Polda Jatim AKBP Susanto di Pemakaman Kalangsemanding Perak itu terpaksa dilakukan, menyusul hasil tes DNA mayat Mr X yang ditemukan di belakang rumah Ryan, mempunyai kemiripan dengan keluarga Asrori.
Kasus pembunuhan Asrori sendiri telah menjebloskan dua tersangka, Imam Hambali alias Memet dan Devid Eko yang telah divonis oleh PN Jombang masing-masing 17 tahun dan 12 tahun penjara, sementara satu tersangka lagi, Sugik Kamis, kemarin menjalani sidang perdana di PN setempat.
Diduga karena polisi salah tangkap dan pengadilan menghukum orang yang tidak bersalah. Maka polisi kemudian melakukan pembongkaran makam untuk mengungkap kebenaran. Mengenai adanya dugaan salah identifikasi jenazah, Kapolres Jombang M Khosim menjelaskan, bahwa polisi dalam menentukan bukannya tanpa dasar. ”Penentuan bahwa jenazah tersebut adalah Asrori beberapa waktu silam berdasarkan keterangan keluarga dan didukung dari fakta-fakta di persidangan,”ujarnya ditemui disela-sela pembongkaran.
Sementara itu, dalam sidang perdana kasus pembunuhan Asrori alias Aldo, dengan terdakwa Sugiyanto (28) di PN Jombang, kemarin siang, mendapat perhatian masyarakat. Pasalnya, ada dugaan polisi salah tangkap pelaku pembunuhan.
Apalagi Sugik yang dijadikan salah satuterdakwa bersikukuh menolak keterlibatannya dalam pembunuhan Asrori alias Aldo. “ Kita berdoa, Kebenaran pasti terungkap, termasuk membongkar tabir kebohongan serta rekayasa kasus pembunuhan Arsori yang dituduhkan pada klien kita,” kata Dhofir, pengacara Sugik didampingi orang tua terdakwa, Mulyono dan Sulistiyowati di PN Jombang.
Masih menurut dhofir, kasus pembunuhan Asrori yang dituduhkan kepada tiga terdakwa diyakini penuh rekayasa dari mulai penangkapan, rekontruksi, penyidikan hingga sidang di pengadilan. “Sugik sengaja dicatut dan dijadikan tersangka pembunuhan karena ada tekanan dari orang-orang tertentu. Padahal, Imam Hambali dan Devid Eko Supriyanto telah mencabut pengakuan dalam BAP yang menyeret Sugik sebagai salah satu pelaku pembunuhan Asrori,”tandasnya seraya mengatakan beberapa kejanggalan yang terungkap di persidangan itu antara lain tentang penyebab kematian korban, hasil otupsi serta para pelaku pembunuhan yang sudah disekenario. Rur

Tol Trans Kertosono- Mojokerto

Pj Gubernur Jatim, Setia Purwaka bersama sekjen Departemen PU, Agus Widjanarko bersama-sama foto usai menandai pemancangan pembangunan jalan Tol kertosono- Mojokerto

Pembebasan Lahan Tol Belum Rampung, Pembangunan Jalan Terus
Jombang, Bhirawa
Meski pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol trans Ruas kertosno-Mojokerto sepanjang 40,5 Km belum seluruhnya kelar. Rabu (27/8) pembangungan tetap diresmikan Pj Gubernur Setia Purwaka bersama Sekretaris Jendral Departemen Pekerjaan Umum, Agus Widjanarko.
Sekeretaris Jendral Departemen PU, Ir. Agus Widjanarko yang hadir mewakili Menteri PU, Joko Kirmanto mengakui dalam pelaksanaan pembebasan pengadaan tanah kemungkinan ada hambatan. Karenanya pemerintah diminta berupaya melakukan pendekatan kepada masyarakat.” Sebisanya mengendalikan pengadaan tanah dengan bijak agar pembanguna bisa tepat waktu,” ujarnya seraya mengatakan upaya pemerintah dalam hal ini adalah dengan pola Revolving Fun dan nanti agan diganti oleh pemerintah.
Agus mengatakan, pembebasan tanah untuk pengerjaan jalan tol Kertosono- Mojokerto sendiri sampai kini belum seluruhnya rampung. Dari 294 hektar tanah yang rencananya dibangun jalan Nasional tersbut baru 31 hektar atau sekitar 4 km yang telah dibebaskan dan siap untuk di kerjakan pembangunannya.
“Kendalanya masih musyawarah dengan masyarakat, mudah –mudahan tidak ada masalah yang sangat penting lah terkait pembebasan tanah ini, sehingga pembangunan bisa tepat waktu,”ujar Agus menjawab wartawan.
Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Kertosno- Mojokerto sendiri dibagi menjadi tiga tahab, yang pertama adalah pembangunan dimulai dari kecamatan Bandar kedungmulyo- Jombang sepanjang 14 km, kemudian Jombang- Mojokerto sepanjang 19,9 Km dan terakhir Mojokerto Barat – timur sepanjang 5 Km. Diharapkan pembangunan selesai dalam waktu tiga tahun yakni pada 2010 mendatang.

Setyo Canangkan Pembangunan Tol Kertosono-Mojokerto

Jombang, Bhirawa
Pj Gubernur, Styo Purwoko, Rabu (27/8) meresmikan pembangunan jalan Tol Kertosono- Mojokerto. pemancangan pembangunan jalan Tol sepanjang 40,5 Km yang direncanakan selesai pada 2010 mendatang itu dimulai dari Desa Karangdagangan kecamatan Bandarkedungmulyo Jombang.

Setyo mengatakan, pembangunan jalan Tol seringkali terhambat proses pengadaan tanah. Untuk itumasyarakat diminta ikut mendukung program pemerintah khususnya terkait pembangunan jalan tol jika memang sudah mendapatkan pengganti yang layak.” Karena jika tidak mendapat dukungan pembangunan jalan tol bisa terhambat dan paling jelek nantinya tidak jadi dibangun,”ujar Pj gubernur yang baru menjabat satu hari meminta kerjasama masyarakat.
Pembebasan tanah untuk pengerjaan jalan tol Kertosono- Mojokerto sendiri sampai kini belum seluruhnya rampung. Dari 294 hektar tanah yang rencananya dibangun jalan tol ini baru 31 hektar atau sekitar 4 km yang telah dibebaskan.
Peresmian pembangunan jalan Tol kertosono- Mojokreto yang dikerjakan PT Marga Hanurata dihadiri sekretaris Jendaral Departemen PU, Agus Widjanarko mewakili Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto, Bupati Jombang Ali fikri.

PKB Kubu Gus Dur Kembali Di Polisikan

Pengurus PKB Kubu Muhaimin, Masud Zuraimid dan Solichin Rusly didampingi pengacara melaporkan Ketua PKB Kubu Gus Dur, H Basyaruddin ke polres Jombang kemarin.

Di tuduh Rusak Kunci Kantor
Jombang, Bhirawa
Konflik PKB Jombang antara kubu Gus Dur dan Muhaimin nampaknya akan terus berlanjut. Pasalnya, Rabu (27/8) PKB pimpinan Halim Iskandar melaporkan Baasyaruddin ke Polres setempat dengan tuduhan melakukan pengrusakan kantor yang kini diperebutkan bersama.
Dengan di dapmpingi pengacara, pengurus PKB kubu Muhaimin, yang diawakili Sekretaris Dewan Syuro, Masud Zuraimi dan Sholichin Rusli, wakil ketua DPC PKB pimpinan Halim Iskandar membawa bukti-bukti berupa foto-fot pengrusakan kantor Graha Gus Dur yang terletak di Jalan Adi Sutjipto Denanyar tersebut.
Beberapa kerusakan yang dilaporkan diantaranya, penguncian kantor DPC PKB, serta menutup kunci kantor Grha Gus Dur dengan perekat (lem besi) sehingga tidak bisa dibuka.” Kunci di rusak dengan menggunakan lem besi dan dimasuki pasir, sehingga tidak bisa dibuka,”ujar Masud Zuraimi ditemui usai pemeriksaan sebagai saksi di Mapolres Jombang.
Mas’ud yang didampingi tiga pengacara yakni Syaifuddin, SH, Darmadji, SH dan Syifak dari Lakumham PKB menambahkan pengrusakan kantor Graha Gus Dur yang selama ini menjadi kantor PKB kubu Halim Iskandar adalah yang kedua kalinya setelah pembakaran berkas caleg yang dilakukan massa kubu Gus Dur saat mengambil alih Graha Gus Dur, 8 Agustus lalu.” Karenanya kita kembali melaporkan pengrusakan ini,”tambah Mas’ud bersama Solichin.
Menanggapi pelaporan ini, ketua DPC PKB kubu Gus Dur, Basyaruddin Saleh mengatakan bahwa dirinya tidak tahu soal adanya pengrusakan kantor.” Soal itu saya tidak tahu, tapi yang jelas saya sudah meminta untuk tidak ada aktifitas di kantor PKB, ” ujarnya seraya mengatakan bahwa Graha Gus Dur itu merupakan kantor PKB dan dirinya adalah pengurus PKB.
Terkait keberadaan kantor yang bukan menjadi aset partai, karena masih milik bersama beberapa pengurus, baik status tanah maupun bangunan, Basyaruddin tidak mempersoalkan, namun karena selama ini menjadi kantor partai, maka kubu Halim harus mempertanggung uang partai yang selama ini diterima.” Soal kantor itu hutang organisasi kan bisa dibicarakan dan saya siap menata ( Mengembalikan uang,red ). Tapi Halim harus terlebih dahulu mempertanggung jawabkan uang yang selam ini diterima, seperti Bantuan parpol dan lainnya, harus diaudit biar jelas semuanya,”imbuhnya. Rur

Ajudikasi 2006 Kembali Makan Korban

Dua Kades Jadi Tersangka Korupsi
Jombang, Bhirawa
Kejaksaan Negeri Jombang, Selasa (26/8) kembali menjebloskan dua kepala desa (Kades) yang diduga ikut menikmati dana Ajudikasi tahun 2006 yang mencapai ratusan juta rupiah. Kedua kades tersebut adalah Ir. Sutedjo Kades Kedungotok Kecamatan Tembelang dan Bambang Suirman Kades Pacarpeluk Kecamatan Megaluh.
Menurut Kasipidsus Kejakasaan Negeri Jombang, Yusuf, SH kepada sejumlah wartawan menjelaskan, bahwa penahanan dua kades tersebut, karena keduanya diduga kuat telah melakukan pungutan pada warganya saat mengajukan sertifikasi masal tanah pada program Ajudikasi. Padahal program Ajudikasi tidak dipungut biaya karena sydah dibiyayai oleh APBN.” Pungutannya bervariasi anatara 200 hingga 500 ribu per sertifikat,”jelasnya.

Program Ajudikasi di Desa Pacarpeluk kecamatan megaluh misalnya, dari 378 bidang tanah yang diajukan sertifikasi, sebanyak 311 bidang yang terearisasi. Kades Bambang Suirman diduga menikmati uang pungutan dari warga sekitar Rp 50 juta, sedangkan di Desa Kedungotok kecamatan Tembelang, dari 555 bidang tanah yang diajukan, Kades Ir. sutedjo diduga talah mengantongi 'uang haram' kurang lebih 70 juta.
Atas dugaan kasus korupsi itu, Yusuf Menambahkan, kedua kades tersebut terancam dijerat pasal 11 dan 12e undang-undang anti korupsi. ”Ancaman hukumannya sedikitnya 4 tahun penjara” tandasnya.
Dalam proses penahanan kedua kades terssebut, sempat terjadi ketegangan, karena saat menandatangani berkas penahanan, pengacara kedua tersangka sempat mengajukan protes atas pemakaian pasal anti korupsi. Mereka menolak dengan dalih kliennya sama sekali tidak merugikan negara.
Namun, kejaksaan tetap melakukan penahanan dengan alasan tidak mengulang dan mengilangkan barang bukti. ” Kita hormati pendapat mereka. Tapi untuk kasus ini keduanya kita jerat dengan pasal 11 dan 12e yang sama sekali tidak menyebutkan klausul kerugian negara. Jadi, ada kerugian negara atau tidak, perbuatan mereka keduanya diduga telah memenuhi unsur yang ada pada pasal 11 dan 12e tersebut," tambah Yusuf.
Kejaksaan Negeri Jombang sendiri, terkait kasus Ajudikasi yang telah berjalan sejak tahun 2005 lalu, telah berhasil menjebloskan ke penjara sebanyak empat aparat desa yang diduga telah melakukan praktek korupsi. Mereka masing-masing Kades mojokrapak beserta sekretaris desa dan kini sudah bebas setelah menjalani tahanan selama satu tahunh penjara. Kemudian Kades Plosogeneng Kecamatan Jombang Kota juga sudah bebas. Rur

Nuansa Politis Warnai Mutasi Pejabat Jombang

Bupati Ali Fikri saat melantik 67 Pejabat Struktural pemereintah kabupaten jombang di ruang Bungtomo pemkab Jombang, Senin (25/8) malam.

Empat Bulan Menjabat Tiga Kali Mutasi
Jombang, bhirawa
Mutasi kembali bergulir di lingkup pemerintah kabupaten Jombang. Senin (25/8) Bupati Jombang Drs. H. Ali Fikri kembali melakukan rolling jabatan terhadap 67 pejabat struktural eselon II,III, dan IV. Nunasa politis mewarnai mutasi yang ketiga kalinya sejak Ali fikri menjabat sebagai bupati tiga bulan lalu menggantikan Suyanto yang maju dalam pilkada Juli lalu.
Beberapa pejabat structural yang selama ini dekat dengan mantan Suyanto yang kini terpilih kembali digeser pada posisi yang kurang strategis, bahkan bisa dikatakan dibuang. “ Kita sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara selalu siap menerima tugas dimanapun berada. Yang penting tugas tetap kita laksanakan,”ujar salah satu orang dekat Suyanto yang minta namanya tidak dikorankan, terlihat agak kecewa.
Beberapa pejabat structural yang dimutasi kemarin malam diantaranya adalah Asisten III, bidang Administrasi Setdakab Jombang, Soenarjo yang kini dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang sebelumnya ditinggalkan Djakfar Jazuri karena pensiun. Sedangkan sebagai pengganti Soenarjo memegang Asisten Administrasi kini dijabat oleh Drs. Machmud, MSi.
Machmud yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, kini digantikan oleh Nawi Setijanto, SH. MM yang dulu menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Selain itu, Jabatan Kepala Dinas Perhubungan yang sebelumnya kosong kini dipercayakan pada Sujoto, SH. MM yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sedangkan Kepala bagian Sosial, Chilmi ditugasi menjadi Camat Plandaan menggantikan Supadil.
Selain posisi Kepala Dinas juga dilakukan beberapa pergantian di lingkup Camat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian juga Sekretaris Kelurahan.
Bupati Jombang Ali Fikri mengatakan pelantikan 67 pejabat struktural mengatakan bahwa pergantian posisi jabatan struktural adalah semata-mata mencermati kekosongan jabatan yang sudah terjadi lama.” Jabatan yang selama ini kosong memang harus diisi hal ini murni untuk kepentingan bersama dengan berdasarken kebutuhan. Apapun yang terjadi ini adalah amanah, yang terpenting adalah membangun komunikasi dan koordinasi antara Kabid dan Kasi yang lebih baik, agar pelayanan pada masyarakat lebih meningkat,’’ tandasnya.
Sekedar mengingatkan, sejak menjabat sebagai bupati menggantikan Suyanto yang maju mencalonkan dalam pilkada Juli lalu, Ali Fikri sudah melakukan mutasi untuk ketiga kalinya. Jabatan Bupati akan berakhir pada 24 September setelah dilantiknya Suyanto- Widjono sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam pilkada kemarin. Rur

Jelang Romadlon Lokalisasi Klubuk di Obrak

5 PSK Di Amankan
Jombang, Bhirawa
Jajaran Polres Jombang, Senin (25/8) menggelar operasi penyakit masyarakat (pekat). Sasarannya adalah Lokaliasai yang sudah terkenal di daerah Utara Jombang, Klubuk Kabuh Jombang. Operasi dilakukan dalam rangka datangnya bulan suci Romadhon.
Dalam operasi kemarin, sebanyak 5 PSK yang biasa mangkal di Lokalisasi yang berada di kawasan Dusun Kampung Baru Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh bersama 3 lelaki hidungbelang yang diduga sebagai pelanggan di giring petugas ke Mapolres Jombang. Lokasi tersebut memang dikenal dengan sebutan lokalisasi Nglubuk.


Operasi pekat yang digelar Polres Jombang sendiri dimulai sejak pukul 24.00 WIB, melibatkan dua tim, yang terdiri atas 10 petugas. Petugas datang ke lokasi yang sangat jauh dari pemukiman, dan masuk ke dalam hutan jati dengan menumpang truk Dalmas (pengendali masyarakat). “Kami memang awali operasi menjelang Bulan Puasa di lokasi itu, karena memang sangat dikenal karena adanya aktifitas lokalisasi liar. Padahal tempat itu sudah sering kami operasi, tapi kami dapatkan informasi kalau masih saja ada yang beroperasi,” jelas AKP Sugeng Widodo, Kasatsamapta Polres Jombang.
Para PSK yang berhasil diamankan petugas polres Jombang rata-rata berumur antara 20 hingga 40 tahun. Mereka semua berasal dari luar daerah Jombang. Diantaranya, ada yang berasal dari Pasuruan, Lumajang dan Probolinggo. “Mereka kita data dan kita berikan surat pernyataan agar tak melakukan aktifitas prostitusi, apalagi pada saat bulan Ramadhan. Tentunya, kalau melanggar pasti dikenakan sanksi ataupun hukuman kurungan,” tegas Widodo.rur

Pungli Warga Ratusan juta

Sekdes Pucangsimo Dipolisikan Warga
Jombang, Bhirawa
Sekretaris Desa Pucangsimo kecamatan Bandarkedungmulyo, Irfan Effendi (40), Sabtu (23/8) dilapokan warganya ke Polisi. Pelaporan ini dipicu atas dugaan pungutan liar yang dilakukan sekdes hingga merugikan warganya yang mencapai Rp 200 juta.
Dugaan penipuan yang dilakukan sekdes itu bermula saat adanya pengukuran tanah untuk pengurusan SPPT perbaikan NJOP untuk tanah dan bangunan milik warga sekitar bulan September 2006 hingga awal 2007.

Dalam pelaksanaan pengurusan SPPT ternyata sekdes menarik sejumlah uang, dengan alasan untuk biaya pengukuran. Warga yang tidak mengetahui perihal biaya pengukuran, hanya menurut saja ketika diminta sejumlah uang. Dari pungutan yang dibebankan sekdes kepada warganya diperkirakan terkumpul uang hingga mencapai sekitar Rp 200 juta.
Namun, warga akhirnya mencium adanya dugaan pungli atas pengukuran tanah tersebut. Hal ini setelah warga melakukan konfirmasi ke kantor pajak atas biaya pengukuran tanah mereka. Dari kantor pajak diketahui bahwa kegiatan pengukuran tanah kantor pajak tidak mengenakan biaya alias gartis.
Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Kasyanto BS SH, membenarkan adanya laporan warga Desa Pucangsimo bandarkedungmulyo tersebut. “Memang laporannya sudah kita terima. Dan sekarang kita masih mempelajari laporan atas dugaan penipuan ini. Yang jelas baik terlapor maupu pelapor nanti akan kita lakukan pemanggilan untuk dimintai keterangannya,” ujranya menjelaskan.rur

Bahtsul Masail, Kesehatan

Abaikan Kesehatan Warga Miskin, Pemerintah Menghianati Rakyat
Jombang, Bhirawa
Pemerintah harus menjamin kesehatan bagi warganya dengan mewujudkan dalam bentuk program dan penganggaran yang memadai. Pemerintah diangap sudah menghianati amanat rakyat jika enggan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Demikian salah satu hasil Bathsul Masail yang diikuti sekitar 17 Kiyai dan pengsuh pondok pesantren di kantor PC NU Jombang, beberapa waktu lalu. ” Jika memang Pemerintah/Negara nyata-nyata tidak serius memperhatikan hak kesehatan warganya, maka Pemerintah telah bertindak zhalim, khianat dan hukumnya haram, karena Pemerintah mempunyai kewajiban mensejahterakan rakyat secara merata,” jelas Romadlon Khotib ketua Lembaga Bathsul Masail PW NU Jawa Timur.


Romadlon yang membacakan hasil Bathsul Masail itu menambahkan, pengelolaan keuangan dari hasil perolehan pajak, sebesar-besarnya harus untuk kepentingan rakyat.” Termasuk kesehatan, jika ini tidak dilakukan, maka Pemerintah telah berbuat Dzolim,” lanjutnya saat menyampaikan hasil pertemuan itu kepada wartawan.
Bathsul Masail itu sendiri menghasilkan rekomendasi agar Pemerintah Daerah lebih peka terhadap nasib kesehatan rakyat miskin. Kesehatan rakyat adalah kebutuhan dasar bagi rakyat yang harus diperhatikan oleh Pemerintah. “Kesehatan adalah kebutuhan yang primer, karena itu tidak alasan bagi Pemerintah untuk tidak memperhatikan kesehatan rakyat,”imbuhnya
Sementara itu, Aan Anshori, Presidium Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) Jatim berharap, hasil Bathsul Masail yang dirumuskan oleh 17 orang dari beberapa lembaga/organisasi di lingkup NU serta Pondok Pesantren dari Jombang dan Jawa Timur ini dapat menjadi bahan refleksi bagi pejabat Pemerintahan ataupun para wakil rakyat. “Hasil ini kita harapkan bisa menjadi bahan refleksi bagi semua, sehingga soal kesehatan bagi rakyat miskin bisa lebih diperhatikan,” tandas aktifis yang dikenal fokal terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada masyarakat kecil ini menuturkan.rur

Dua Kubu PKB Gelar Kegiatan Doa Bareng

Beberapa pengurus PKB pimpinan Halim Iskandar kembali beraktifitas di Graha Gus Dur dengan menempati halaman utara kantor. Sedangkan kubu Basyaruddin berada di halaman barat kantor. ramadlan

Tempati Halaman Graha Gus Dur
Jombang, bhirawa
Graha Gus Dur, yang selama ini menjadi kantor DPC PKB Jombang, Rabu (20/8) malam ini bakal ramai. Pasalnya dua PKB, partai berlambang bola dunia yang sedang berseteru, kubu Gus Dur dan kubu Muhaimin bakal menggelar kegiatan doa berbarengan di kantor yang sedang diperebutkan ini.
Hingga sore kemarin, di Graha Gus Dur kesibukan mulai nampak, kedua kubu PKB ini terlihat sibuk mempersiapkan kegiatan masing-masing. Beberapa satgas PKB bersama Garda Bangsa Kubu Halim Iskandar nampak mulai berdatangan dan berkumpul di sebelah selatan halaman kantor DPC. ” Agenda kita bersama DPAC untuk mempersiapkan kegiatan bulan ramadlan,”ujar Sholichin Rusly wakil ketua DPC PKB kubu Muhaimin menuturkan.


Tidak kalah sibuknya, pengurus PKB pimpinan Basyaruddin juga nampak mulai mempersiapkan kegiatan doa bersama dengan menempati halaman sebelah barat yang merupakan depan kantor DPC PKB.Bahkan, massa pendukung Gus Dur ini nampak sudah mulai berdatangan.
” Kita sedang melakukan konsolidasi partai, salah satunya adalah dengan menggelar doa bersama di kantor PKB yang kita tempati sekarang ini,”ujar Basyaruddin, ketua PKB kubu Gus Dur ditemui disela-sela persiapan secara mengatakan kegiatan doa bersama dilaksanakan selesai sholat magrib.
Paginya, pimpinan kedua kubu PKB ini sempat bertemu dan menjalankan aktifitas di kantor yang sedang diperebutkan bersama ini. Meski sempat bersalaman, namun dalam pertemuan kemarin belum ada pembicaraan serius antara Halim Iskandar dengan Basyaruddin terkait rekonsiliasi ditubuh PKB.” Ada pembicaraan-pembicaraan terkait PKB, namun secara detailnya belum,”ujarnya.
Terkait rekonsiliasi, Basyar mengatakan masih akan ada pembicaraan dengan kubu Halim. ” Bagi kita yang terpenting PKB dengan pimpinan tertinggi Gus Dur ini harus tetap besar, dan bagaiama caleg-caleg kita juga terakomodasi,”tandasnya.
Sementara itu, Halim Iskandar dikonfirmasi terpisah mengatakan, pihaknya tetap memandang massa yang kini menempati Graha Gus Dur adalah tamu PKB.”Karena PKB merupakan partai besar dan diharapkan menjadi pemenang pemilu 2009 mendatang,”jawabnya ditemui usai paripurna di DPRD.
Mantan calon wakil bupati mendampingi Nyono Suharly ini bersikukuh bahwa kepengurusan yang sah adalah PKB yang dipimpinnya. ”Secara Fakta hukum, politik, sosial yang legal adalah kita. Hal itu dibuktikan dengan yang berhak mencalonkan pilkada yakni dengan ketua Dewan syuro KH Sulthon- Halim Iskandar,”tandasnya.
Terkait keberadaan kantor DPC PKB, Halim menambahkan, bahwa kantor yang selama ini ditempati DPC PKB Jombang di jalan Adi sutjipto denanyar itu bukan merupakan aset partai. ”Itu masih milik perseorangan yang dipinjamkan ke partai,”imbuhnya.rur

Partai Merdeka Tak Daftarkan Caleg

Jombang, Bhirawa
Partai Merdeka satu-satunya partai politik yang tidak mendaftarkan calon legislatif (Caleg) nya di KPU kabupaten Jombang. Pasalnya hingga pukul 24.00 WIB, Selasa (19/8) yang merupakan hari penutupan pendaftaran caleg, partai yang didirikan mantan menteri koperasi era orde baru, Adi Sasono ini tak terlihat muncul.
”Sebenarnya kita mau mendaftar tapi waktunya telat, ini masih nego jadwal pada KPU,”ujar Juari ketua Partai Merdeka dihubungi melalui telepon, Rabu (20/8).


Sementara itu, menjelang penutupan pendafataran kemarin sempat terjadi ketegangan ditubuh partai golkar. Pasalnya hingga detik-detik terakhir penutupan, berkas 34 caleg belum ditandatangi oleh sekretaris partai berlambang beringin, Dodik Nursyuhada. ”Setelah dijempat paksa, Dodik akhirnya datang dan menandatangi berkas caleg partai golkar,”ujar kader Golkar yang enggan namanya dikorankan.
Masih menurut sumber di Golkar, sekretaris partai golkar Jombang ini enggan tandatangan karena kecewa terhadap beberepa elit partai dalam pelaksanaan pilkada beberapa waktu lalu yang disinyalir tidak maksimal mendukung kadernya, Nyono Suharly yang mencalonkan sebagai bupati.
Akibatnya kader golkar ini kalah dalam perebutan Jombang satu. Ada masalah pribadi sebenarnya, terutama menyangkut pilbup satu bulan lalu. Pak Dodik kecewa karena sebagian besar pengurus DPD Jombang tidak mendukung calon yang nobene diusung oleh Golkar. Untuk memberi pelajaran kepada jajaran pengurus, pihaknya tak mau memberikan tanda tangan. Akhirnya kami menjemput paksa," imbuh seorang sumber lain yang ikut menjemput Dodik.
Ketua DPD Partai Golkar, Hendy Widyawan, dikonfirmasi terpisah, membenarkan jika kadernya yang berjumlah 34 hampir gagal menjadi caleg, karena belum ada tanda tangan sekretaris. Namun Hendy mengelak jika sekretarisnya, Dodik Nursyuhada, menghilang lantaran kecewa dengan seluruh pengurus. "Tidak ada masalah serius, ini hanya dinamika partai. Mungkin pak Dodik sedang dolan sehingga lupa kalau waktunya tanda tangan,”jelasnya.
Sementara itu, meski sudah ditutp masa pendaftaran Caleg dari Parpol peserta pemilu 2009, Namun KPUD Jombang hingga Rabu siang (20/8) masih belum bisa menyebutkan berapa total jumlah Caleg yang akan bertarung memperebutkan 50 kursi DPRD di Jombang.” Kita masih belum tahu persis berapa total jumlah Caleg yang kemarin didaftarkan oleh masing-masing Parpol. Saat ini kita masih lakukan rekapitulasi, tunggu saja dua sampai tiga hari lagi," terang Minan Rahman Ketua Divisi Pecalonan dan Verifikasi,serya mengatakan pihaknya baru bisa mengetahui jumlah Caleg dengan pasti kira-kira dua sampai tiga hari. rur

Secretariat DPC PKB Halim Tempati Pondok Al Iskandariyah

Jombang, Bhirawa
Menyusul pengambil alihan kantor DPC PKB Jombang oleh kubu Gus Dur, Selasa (19/8) kemarin, aktifitas kesekretariatan PKB Muhaimin untuk sementara pindah ke PP Al Iskandariyah Desa Denanyar Jombang yang juga rumah ketua DPC PKB Halim Iskandar. Aktifitas itu sudah dimulai sejak Rabu (20/8) setelah adanya insiden pembakaran terhadap 26 berkas calon legislative.
“ Untuk sementara aktifitas partai memang kita pindah, karena emerjensi, tapi kita minta aparat menindak tegas aksi anarkis kemarin,“ jawab Solichin Rusli wakil ketua DPC PKB kubu Halim menuturkan.
Solichin menambahkan akibat aksi anarkis itu, sebanyak 26 caleg PKB harus mengisi ulang berkas mereka karena berkas yang siap didaftarkan oleh pimpinan partai ke KPU setempat dibakar massa PKB kubu Gus Dur.
Hingga Rabu sore kemarin, kantor DPC PKB ”Graha Gus Dur” yang terletak di Jalan Adi Sutjipto Desa Denanyar Jombang yang selama ini ditempati kubu Muuhaimin nampak masih ditempati PKB kubu Gus Dur.
Sementara itu, pada hari terakhir pendaftaran caleg di KPU kabupaten dua kubu PKB yang sedang berseteru terlihat sama-sama mendaftarkan calegnya masing-masing. PKB kubu Gus Dur pimpinan basyaruddin Shaleh mendaftarkan calegnya sebanyak 32 orang sedangkan PKB kubu Muhaimin mendaftarkan sebanyak 42 caleg.
Menanggapi adanya dua kubu PKB yang sama-sama mendaftarkan calegnya, KPU kabupaten tetap menerima keduanya. Namun dipastikan hanya PKB kubu muhaimin yang bakal lolos verifikasi. Hal ini sesuai dengan surat KPU pusat kepada KPU kabupaten beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa yang PKB yang tercatat di Departemen Hukum dan HAM adalah PKB hasil Muktamar Semarang dengan ketua umum Muhaimin Iskandar dan sekjen Lukman Edy.” Kita mengacu pada surat KPU bahwa yang terdaftar di Menkumham dan yang sah adalah hasil Muktamar semarang dan itu yang kita terima nantinya,’ujar Erfan Efendy ketua KPU Kabupaten Jombang, kemarin.
Sementara menanggapi adanya beberpa berkas caleg PKB yang terbakar saat insiden pengambil alihan kantor DPC PKB menyatakan bahwa semua partai akan diberikan waktu untuk melengkapi berkas masing-masing caleg yang masih belum lengkap. ” Semua partai termasuk PKB yang calegnya kemarin terbakar nantinya diperbolehkan memperbaiki dan melengkapi berkas persyaratan yang kurang seperti, KTP, Ijasah, KTA, SKCK, ”ujar Minan Rahman Ketua Devisi pencaloan, verifikasi peserta pemilu dan pemutakhiran data pemilih KPU kabupaten Jombang.
Perbaikan itu, lanjut Minan, akan diberitahukan setelah verifikasi dilakukan oleh KPU terhadap calon-calon legslatif yang diusulkan oleh parpol. ” Verifikasi mulai dilakukan hari ini sampai 7 September mendatang. Dan setelah itu parpol harus melengkapi berkas persyaratan itu,”tandasnya seraya mengatakan parpol juga diperbolehkan merubah dan menambah serta mengganti caleg yang diusulkan.

Berkas Caleg PKB Halim Dibakar

Puluhan berkas calon legislatif PKB Jombang kubu muhaimin dibakar puluhan massa pendukung PKB kubu gus Dur. pembakaran berks dilakukan usai pengambil alihan kantor -Graha Gus Dur- yang selama ini ditempati PKB pimpinan Halim iskandar yang juga kakak kandung Muhaimin iskandar.

Berkas Caleg PKB Halim Dibakar

Puluhan berkas calon legislatif PKB Jombang kubu muhaimin dibakar puluhan massa pendukung PKB kubu gus Dur. pembakaran berks dilakukan usai pengambil alihan kantor -Graha Gus Dur- yang selama ini ditempati PKB pimpinan Halim iskandar yang juga kakak kandung Muhaimin iskandar.

PKB Kubu Gus Dur Ambil Alih (kantor) Graha Gus Dur

Pendukung PKB kubu Gus Dur membakar berkas caleg PKB di halaman kantor DPC PKB Jombang

Berkas Caleg PKB Halim Dibakar
Jombang, Bhirawa
Graha Gus Dur yang selama ini menjadi secretariat PKB Jombang Kubu Muhaimin, Selasa (19/8) diambil alih PKB kubu Gus Dur, pimpinan Basyarudin Shaleh. Bahkan dalam pengambil alihan kantor ini puluhan berkas calon legislative yang siap dikirim ke KPU ikut dibakar.
Pengambil alihan kantor DPC oleh PKB kubu Gus Dur ini tidak ada perlawanan, karena saat kejadian tidak ada satupun pengurus partai PKB pimpinan Halim Iskandar yang juga kakak kandung Muhaimin Iskandar ini ada di tempat. Hanya satu pegawai kantor Titin yang berada ditempat.
Menurut saksi korban, Titin mengatakan puluhan massa dari pendukung Gus Dur ini tiba-tiba datang dan langsung masuk ke kantor PKB. Mereka kemudian menjarah beberapa berkas yang ada disekretariat dan dibakar.” Puluhan berkas, caleg yang berada di ruangan pak Halim (Halim Iskandar) diambil dan kemudian dibakar di halaman,”tuturnya ditemui disekitar lokasi.
Padahal, lanjut staf kantor PKB ini, berkas-berkas caleg ini rencana bakal dikirim oleh pengurus DPC PKB ke KPU, karena pendaftaran caleg oleh parpol bakal ditutup hari ini, Selasa (19/8).” Berkas yang dibakar itu berada di meja pak Halim, karena belum ditandatangani,”imbuhnya.
Ketua DPC PKB kubu Gus Dur, Basyarudin Saleh yang memimpin langsung aksi pengambil alihan Graha Gus Dur itu mengatakan bahwa pihaknya tidak mengambil alih kantor. Akan tetapi sesama pengurus PKB pihaknya juga berhak menempati kantor PKB yang selama ini ditempati PKB pimpinan Halim Iskandar.” Kita sama-sama pengurus PKB, karena pimpinan tertinggi PKB adalah Gus Dur, dan kita juga memiliki SK dari gus Dur,”ujarnya.
Di konfirmasi terkait adanya pembakaran berkas caleg PKB Halim Iskandar, Basyarudin mengaku tidak tahu menahu sipa yang melakukan.” Tidak tahu saya, kalau ada yang bakar itu yang jelas bukan kader partai lain, tapi orang PKB sendiri,”kilahnya.
Sementara itu, Sekretaris DPC PKB pimpinan Halim Iskandar, Sugiarto dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan melakukan proses hukum terkait pembakaran berkas caleg.”Kita sudah laporkan ke Polisi, karena ini merugikan PKB dan semua caleg yang telah melengkapi berkasnya. Sebab berkas itu segera kita daftarkan ke KPU, hari ini terakhir,”jelasnya ditemui usai mengambil beberapa berkas caleg yang masih selamat.
Sugiarto bersama Subaidi Mukhtar serta didampingi ketua Garda Bangsa, Hasib Al Isbilly sempat bertemu dengan Basyaruddin di kantor PKB. Namun pihkanya megaku belum ada kesepakatan antara kedua kubu.” belum bisa kita mengambil kesepakan, karena urusan partai adlah urusan bersama pengurus lain. Kita hanya mengambil berkas dan arsip-arsip yang masih ada untuk diamankan,”imbuhnya

KPU Hanya Terima Caleg PKB Muhaimin

H- 1 Pendaftaran Caleg Masih Sepi

Jombang, Bhirawa
Hingga H-1 pendaftaran calon legislative, Senin (18/8) sore kemarin belum satupun partai politik di kabupaten Jombang yang mendaftarkan calon legislativenya di KPU kabupaten. Pendaftaran caleg untuk pemilu 2009 bakal ditutup hari ini, Selasa (19/8) pukul 24.00 WIB.
“Hingga pukul 16.00 WIB belum ada partai yang memasukkan daftar caleg mereka, kemungkinan besar mereka mengajukan pendaftaran besuk. Karena besuk merupakan pendaftaran terakhir, ” terang Minan Rahman ketua Devisi pencaloan, verifikasi peserta pemilu dan pemutakhiran data pemilih KPU kabupaten Jombang dihubungi melalui telepon.

Minan menambahkan partai peserta pemilu 2009 di kabupaten Jombang yang telah terdaftar sebanyak 32 parpol. ”Sementara untuk yang 4 parpol yang telah dinyatakan ikut hingga kini belum mendaftarkan ke KPU kabupaten,’tandasnya.
Sementara terkait dualisme kepengurusan PKB, KPU kabupaten Jombang bisa dipastikan hanya menerima pendaftaran calon legislative dari PKB kubu Muhaimin, hal ini sesuai surat dari KPU pusat kepada KPU kabupaten beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa yang PKB yang tercatat di Departemen Hukum dan HAM adalah PKB hasil Muktamar Semarang dengan ketua umum Muhaimin Iskandar dan sekjen Lukman Edy.” Kita mengacu pada surat KPU bahw ayang terdaftar di menkumham dan yang sah adalah hasil Muktamar semarang dan itu yang kita terima nantinya,’ujar ketua KPU Erfan Efendy.
Sementara itu, di kabupaten Jombang PKB kubu Gus Dur yang dipimpin H Basyaruddin Shaleh juga menerima pendaftaran calon legislative. Hingga kinitercatat sebanyak 38 caleg yang telah mendaftar.” Rencananya hari ini para caleg bakal mendftarkan ke KPU bersama-sama,”ujar Dharil Kamal, salah satu ketua DPAC Ngusikan yang juga juru bicara 19 DPAC PKB menuturkan.
Sebanyak 38 caleg itu berasal dari 19 DPAC PKB yang mendapatkan SK yang dikeluarkan oleh DPW PKB pimpinan R Fuat Amin dan Hasan Aminudin. “SK kita inii sah, karenanya besuk (hari ini ) kita akan mendatangi kantor KPU bersama-sama,’imbuhnya.
Sedangkan, DPC PKB pimpinan Halim Iskandar yang juga kakak kandung Muhaimin seperti yang diberitakan bhiraa beberpa waktu lalu, telah menerima pendaftaran caleg sebanyak 42 orang. 12 diantaranya adalah perempauan. Mereka juga telah menjalani uji kompetensi sebagai calon legislative.

Mbela Gus Dur, Dua Anggota FKB Terancam PAW

Jombang, Bhirawa
Proses rekonsiliasi di tubuh PKB Jawa Timur nampaknya tidak berlaku bagi pengurus DPC PKB Jombang. Pasalnya, disaat rekonsiliasi dibangun DPW PKB pimpinan Nakhrowi, DPC PKB Jombang malah mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi dua anggota Dewan yang getol membela Gus Dur.
Dua anggota FKB yang diajukan untuk PAW itu adalah, Maghfur Mujtahid yang kini menjabat sekretaris DPC kubu Gus Dur serta Fadhullah Malik yang menjadi anggota Dewan juga hasil PAW beberapa bulan lalu menggantikan Mujib Hanan dari Dapil 5 (Megaluh, Tembelang dan Kesamben).

Fadhullah Malik sendiri dikonfirmasi menyatakan tidak mengetahui dirinya diusulkan untuk di PAW.” Saya kok malah belum tahu, ya baru ini saya tahu kalau diusulkan di PAW,”ujar anggota FKB yang kini tercatat sebagai anggota komisi D DPRD ini saat dihubungi melalui telepon.
Gus Fad, biasa dipanggil menduga dirinya diusulkan diganti dikarekan sempat ikut dalam kepengurusan caretaker beberapa waktu lalu yang kemudian dalam Muscablub PKB menghasilkan kepengurusan DPC PKB kubu Gus Dur pimpinan KH Abdurrahman Utsman dan H Basharudin Shaleh. “ Apa mungkin karena itu, nanti kita konfirmasi ke pak Halim (ketua DPC PKB),”tandasnya.
Sekedar mengingatkan, saat pencalonan ketua DPC PKB Halim iskandar sebagai calon wakil bupati mendampingi Nyono Suharly pada pilkada lalu, PKB kubu Gus Dur malah mencalonkan Hj Munjidah (PPP) bersama Ihsan Efendy (MUJI) sebagai calon bupati dan wakil bupati. Namun pasangan yang dikenal dengan sebutan MUJI ini gagal maju dalam pilkada.
Ketua KPU kabupaten Erfan Efendy dihubungi terpisah, membenarkan adanya usulan PAW dua anggota FKB yang diajukan pimpinan DPRD setempat.” Kalau tidak salah, Jumat kemarin surat itu disampaikan ke KPU,”ujarnya, Senin (18/8) menjawab bhirawa.
Alasan PAW, Erfan mengaku bukan kewenangannya untuk mengetahui mengapa dua anggota dewan itu diusulkan untuk diganti.” Itu urusannya partai dengan pimpinan DPRD, kita hanya bertugas memverikasi usulan pengganti dua anggota yang diusulkan di ganti. Apakah layak dan memang sesuai menjadi pengganti atau tidak,’imbuhnya.rur
Sementara itu, ketua DPC PKB Jombang, Halim Iskandar dihubungi beberapa kali, melalui nomor Handphone yang biasa digunakan, ternyata tidak aktif. Begitu pula dengan sekretaris DPC PKB, Sugiarto juga belum bisa dihubungi.

Dua Korban Ryan Dimakamkan di Jombang

Jenazah Agustinus saat disambut keluarga dirumah duka, pakaian paskibraka dikenakan pada jenazah Agustinus yang rencananya di makamkan di Makam kristen Parimono Jombang. Ramadlan

Jenazah Agustinus Diseragami Pakaian Paskibraka
Jombang, Bhirawa
Dua jenazah korban pembunuhan berantai yang dilakukan Fery Idham henyansyah alias Ryan, Jumat (15/8) tiba di rumah duka di Jombang. Mereka adalah Agustinus Fitri Setiawan (28) Jalan Dr Soetomo Jombang dan Zainal Aripin alias Zaki warga Dapurno Jombang.
Kedatangan jenazah Agustinus yang tiba dirumah duka di Jalan Dr Soetomo Jombang disambut tangis duka keluarga dan kerabat korban yang telah menunggu sejak pagi. Hal yang sama juga terjadi di rumah zaki di dusun Dapurno desa Dapurkejambon Jombang.

Sebelum dimakamkan jenazah Zaki mendapat penghormatan keluarga dan warga sekitar dengan menggelar sholat ghaib. Sholat Ghoib dilakukan usai sholat Jumat di Masjid Rahmatul Ihsan Dusun Dapurno Desa Dapurkejambon yang diikuti puluhan warga.
Zaki yang dikenal sebagai penyiar radio swasta di Jombang ini mulai meninggalkan rumah pada 7 Januari 2008 dan tidak kembali ke orang tua. ” teria kasih kepada kepolisian yang telah mengungkap kasus. Shingga keberadaan Zaki ditemukan,”ujar Shobirin paman korban usai pemakaman.
Sementara, jenazah Agustinus dimakamkan di TPU Kristen Parimono. Sesuai dengan keinginan orang tua korban, Agustinus yang lahir pada 11 Agustus 1980 merupakan salah satu di antara 11 korban pembunuhan Ryan dikenakan pakaian Paskibraka.
Menurut Lilik (55) ibunda Agustinus, anaknya itu hilang sejak Juni 2007. Lilik dan suaminya, Setyo Atmoko (55) saat itu hanya tahu kalau anaknya bekerja di sebuah balai pengobatan tak jauh dari rumahnya. Rur

Harga Minyak Tanah Mulai Naik

Khawatir Kenaikan Harga, Pedagang Perbanyak Stok

Jombang, Bhirawa
Beban masyarakat atas kenaikan harga kebutuhan pokok nampaknya akan terulang. Pasalnya harga Minyak tanah kini kembali mulai menanjak naik. Beberapa agen minyak tanah mengaku jika mulai hari ini harga mitan merangkak naik. Kenaikan itu sekitar Rp.100/liter.
Sebelumnya, harga mitan di pasaran per-liter Rp.3000,- namun mulai hari ini, Rabu (13/08/2008) harga itu berubah menjadi Rp.3100/liter. “Bahkan harga di eceran ada yang mencapai Rp 3500/liter,” tambah Joko, salah satu pemilik agen mitan.

Kenaikan harga bahan kebutuhan pokok saat bulan Ramadlan diakui Edy Supangat, Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Peridagkop Jombang. “Ada kemungkinan harga akan terus meningkat karena biasanya banyak masyarakat yang membutuhkan,” kata dia Kamis (14/8) siang.
Sementara itu, menjelang bulan suci Ramadhan, sejumlah pedagang beras di pasar legi Jombang mulai melakukan penyimpanan stok. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga di pasaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, datangnya bulan ramadlan diperkirakan bakal berpengaruh pada harga kebutuhan bahan pokok. Menanggapi kemungkinan tersebut beberapa pedagang berinisiatif menimbun beberapa stok barang agar tidak terjadi kelangkaan.
Salah seorang pedagang di Pasar Legi Jombang M Shokeh (65), mengaku, saat ini ia sudah melakukan penimbunan beras sebanyak 5 ton sebagai upaya jaga-jaga jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok. Menurutnya, penimbunan yang ia lakukan tersebut, lebih untuk jaga-jaga kalau dimungkinkan ada kelangkaan beras.
“Ini selalau dan sering terjadi kalau menjelang puasa, beras langka dan harganya terus naik, Ya kalau tidak punya stok banyak bagaimana saya bisa jualan.” ujarnya, Rabu (13/8/2008) Siang.
Meski demikian, Shokeh mengaku jika saat ini harga beras di wilayah Jombang masih relatif stabil. Untuk beras jenis bramo super dipasaran masih berkisar Rp,5.400/kg. Sedangkan untuk jenis serang jauh lebih murah yakni Rp.4.800/kg. ” Tapi dalam satu dua minggu ini nampaknya kenaikan itu akan terjadi,”ujar pedagang lain menuturkan.rur

Tambahan Penghasilan PNS, 29 Miliar Dipertanyakan

Jombang, Bhirawa
Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan anggaran tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan pemerintah kabupaten Jombang. Usulan penambahan penghasilan sebesar Rp 29 Miliar diajukan eksekutif pada DPRD melalui perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (PAK) 2008.
Kenaikan tambahan penghasilan bagi PNS yang diusulkan nantinya didasarkan pada prestasi kerja. ” Bagaimana kriteria yang dipakai untuk menentukan PNS berpestasi dan apakah ada jaminan bahwa efektif dan kinerja PNS akan meningkat apabila rencana itu direalisasikan,”ujar Gangsar Raharjo juru bicara Fraksi Demokrat dalam pandangan umum, Kamis (14/8).

Disamping itu, Fraksi Demokrat yang memiliki 6 kursi di DPRD ini juga mempertanyakan, dasar pemberian penyesuaian tunjangan fungsional tenaga kependidikan serta adanya selisih pembayaran rapel antara tunjangan lama dengan baru yang mencapai Rp 10 miliar.
Fraksi Demokrat juga menolak usulan penambahan ruang rawat inap Pavilium serta pengembangan RS untukmenyediakan sarana prasarana kelas VVIP dan pengadaan Lif serata mobil ambulan. ”Karena mengingat kesulitan yang dihadapai masyarakat perlu mendapat peratian lebih”tambahnya.
Sementara itu, fraksi Kebangkitan Bangsa, mengkritisi usulan kenaikan belanja pegawai sebesar Rp 53,9 miliar atau 13,42 persen. Kenaikan belanja tidak langsung ini, menurut FKB dinilai terlalu tinggi.
Tidak hanya itu, FKB juga mempertanyakan usulan kenaikan anggaran pada pos belanja tidak terduga sebesar Rp 4,4 miliar atau naik sebesar 122,86 persen dari anggaran sebelum PAK yang hanya sebesar Rp 3,6 miliar.
Sebelumnya, belanja daerah kabupaten Jombang dianggarkan sebesar Rp 798,1 miliar anggaran ini dalam PAK diusulkan meningkat menjadi Rp 925 miliar yang berarti mengalami pertambahan sekitar Rp 126,9 miliar atau 15,90 persen.ramadlan

Caleg PKB Jalani Uji Kompetensi

Muka Lama Mendominasi
Jombang, Bhirawa
DPC PKB kabupaten Jombang, Rabu (13/8) mewajibkan calon legislative mereka untuk mengikuti uji kompetensi. Sebanyak 44 calon legislatif yang telah mendaftarkan diri melalui partai berlambang bola dunia itu kemarin seharian menjalani uji kompetensi di Graha Gus Dur. Wajah-wajah lama nampak masih mendominasi.
Meski banyak caleg yang terlihat anyar, namun dari 44 caleg PKB pimpinan Halim Iskandar yang juga kakak kandung Muhaimin Iskandar ini, wajah-wajah anggota DPRD hasil pileg 2004 lalu masih terlihat mendominasi. Mereka diantaranya adalah, Munir Al Fanani, Masud Zuraimi, Zubaidi Mukhtar, Muflikhah Tamim, Sugiarto, Miftahul Huda, Abdul Nasyir, Aminudin, Fatimatus Zahro serta Munif Supri dan Kusnun Nasyir.

Dua anggota DPR yang terakhir adalah hasil PAW beberapa bulan lalu, bersama Fadhullah Malik yang kini masuk kepengurusan PKB kubu Gus Dur. PKB pada pileg 2004 lau menempatkan kadernya di DPRD sebanyak 15 orang.
Wakil ketua DPC PKB Solihin Rusli mengatakan uji kompetensi harus diikuti semua caleg termasuk juga mereka yang masih duduk sebagai DPRD. Dikatakannya dari ke 44 calon legislatif PKB yang mengikuti uji kompetensi 12 diantaranya adalah dari unsure perempuan.” Hampir semua Dapil ada calon perempuan, mereka juga harus mengikuti uji kompetensi meskipun sekarang masih menjadi anggota dewan,”ujarnya.
Sementara itu, DPC PKB, pimpinan H Basyaruddin Saleh juga membuka pendaftaran calon legislative. Hingga kemarin, caleg yang mendaftar melalui PKB kubu Gus Dur ini tercatat sebanyak 38 caleg.
“ Sampai hari ini yang telah memenuhi berkas persyaratan sebagai caleg PKB sebanyak 38 orang, dan masih banyak yang belum lengkap berkasnya,”ujar maghfur Sekretaris PKB kubu gus Dur munuturkan.
Maghfur yang kini masih tercatat sebagai anggota DPRD Jombang dari PKB ini menambahkan bahwa PKB kubu Gus Dur optimis caleg mereka diterima KPU. “ Yang penting kita daftarkan dulu, soal diterima tidaknya kita sudah menyiapkan langkah-langkah selanjutnya.ramadlan

Dewan Ramai-Ramai Kunker Luar Kota

Gedung Dewan Sepi
Jombang, Bhirawa
Gedung Wakil Rakyat yang terletak di Jalan Wachid Hasyim, dalam dua hari ini nampaknya bakal sepi. Pasalnya para penghuninya, para anggota dewan terhormat ramai-ramai mengadakan kunjungan luar kota. Kunjungan kerja (kunker) empat komisi DPRD diantaranya adalah menuju Sampang Madura sedangkan tiga Komisi lainnya ke Jakarta.
Wakil ketua Komisi B, Munir Al Fanani mengatakan kunjungan kerja ke Jakarta dalam rangka kansultasi ke Dirjen Perindustrian dan Pedagangan Dalam Negeri terkait maraknya ritel-ritel yang berdiri disekitar pasar tradisional.” Ini dalam rangka konsultasi dan nantinya bagaimana kebijakan yang harus diterapkan menyikapi keluhan pedagang pasar tradisional dengan banyaknya market-market dan swalayan yang marak berdiri disekitar pasar tradisional,”ujarnya ditemui sesaat sebelum berangkat, Selasa (12/8).

Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) kabupaten Jombang, telah mengirimkan surat menyoal pembuatan zona bagi pasar tradisional dan pasar swalayan. Surat dikirim ke Bupati dan DPRD sebagai bentuk protes pedagang yang dirugikan dengan beropresainya swalayan yang lokasinya sangat berdekatan dengan pasar tradisional.
Kunjungan kerja ke luar daerah juga dilakukan Komisi A sejak, Selasa (12/8) hingga lusa. Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan melakukan kunker ke Sampang Madura. Untuk studi banding dalam rangka penyusunan Raperda Kelembagaan yang sekarang sedang digodok di dewan. “Kita ingin membandingkan, plus minus kondisi yang ada disana, karena informasi yang kita terima kelembagaan disana bagus,” terang , Ismanhudi salah satu anggota Komisi A dari partai Golkar.
Kunker ke luar daerah dalam rangka penyusunan Raperda kelembagaan oleh Komisi A ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, pada Jumat - Sabtu (9/8) bersama para pimpinan fraksi mereka juga telah menggelar workshop di hotel Orchid Batu.
Tidak mau kalah, Komisi D yang membidangi pendidikan dan kesehatan juga melakukan kunjungan kerja ke luar kota. Komisi yang beranggotakan 14 anggota Dewan ini melakukan studi banding ke Bappenas terkait program pembangunan yag partsisipatif. Diantaranya P2KP, P2SPP dan PNPM. “Kita ingin mendapat masukan agar semua itu dapat berjalan secara optimal,” ujar Masud Zuraimi ketua Komisi D menuturkan.
Sementara Komisi C bidang pembangunan, mulai kemarin hingga hari ini akan konsultasi ke Dirjen Bina Marga Departemen PU. Terkait metode pelaksanaan dan pengawasan proyek. “Kita ingin mengetahui detail pelaksanaan proyek-proyek di Jombang agar dapat melaksanakan tugas pengawasan secara maksimal,” kata Sugeng Hariadi, anggota Komisi C.
Menanggapi prilaku para wakil rakyat yang ramai-ramai melakukan kunjungan kerja ke luar daerah, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LinK), Aan Anshori, mengatakan bahwa kunker dan studi banding tersebut tidak lebih hanya hanya sebagai siasat untuk menyedot anggaran semata.” Pelaksanaan APBD sudah mendekati masa akhir sementara anggaran masih banyak yang belum terserap, saya curiga ini hanya cara untuk mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya, karena sudah mendekati Pemilu,”tuturnya.rur

Teror Bom Juga Rambah Kota ”Santri” Jombang

Teror bom ternyata juga merambah kota santri. Selasa (12/8) salah satu kampus di Jombang, STIKES ICME mendapatkan teror melalui pesan singkat short massage servic ( SMS) akan diledakkan. Tak ayal SMS itu membuat sibuk sejumlah petugas dari unit steril jihandak Polres Jombang.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, teror bom dikirim melalui SMS dari nomor 081359130926 ke salah satu Dosen Stikes Icme Jombang, Yati Mareta, yang berkantor di Jalan Halmahera Desa Plandi. Dalam pesan itu tertulis ada tiga buah bom terpasang di kampus dan siap meledak.

Mendapat pesan yang aneh, Yati langsung menghubungi pihak Satpam kampus, yang langsung diteruskan ke petugas. Petugas dari Jihandak polres Jombang segera mendatangi lokasi. Mereka langsung melakukan penyisiran seluruh ruangan maupun halaman kampus, dengan menggunakan metal detector.
Dalam penyisiran selama satu jam, petugas tak menemukan bom, petugas hanya menemukan sebuah bungkusan kardus yang mencurigakan. Namun, ketika diperiksa, isinya hanya lembaran-lembaran kertas bekas. Namun demikian, petugas tetap mengamankannya. Tidak berhenti di kampus pertama, upaya pencarian juga dilakukan di kampus II, yang terletak di Jalan Hasyim Asyari Desa Mojosongo Kecamatan Diwek. Namun petugas juga tak menemukannya adanya bom tersebut.
Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Kasyanto dikonfirmasi menyatakan bahwa ancaman bom tersebut hanya sekedar teror saja. Pelaku dianggap ingin menakuti-nakuti pihak kampus. “Meski hanya kita anggap teror, kami tetap waspada dengan mengerahkan unit steril jihandak, untuk menjaga segala kemungkinan apabila ancaman tersebut benar,” jelas Kasyanto.
Meski demikina, Kasiyanto mengaku telah berhasil melacak identitas pelaku aksi teror tersebut. Pasalnya, ternyata pesan singkat berisi teror tersebut, selain Yeti, sms tersebut juga didapat dua orang dosen lainnya, yakni Nafis, dan Tri Purwanti. ” Identitas pelaku sudah diketahui, dan kami sedang lacak keberadaannya. Penyelidikan juga masih kita lakukan,” tegas Kasyanto.rur

Kubu Muhaimin Segera Lakukan Recoveri

Sekjen PKB Muhaimin, Lukman Edy saat hadir dalam kegiatan akhir sanah di pondok pesantren tarbiyatun nasyiin Pacul Gowang diwek Jombang pimpinan KH Azis Mansyur yang juga Ketua dewan Syuro PKB Muhaimin Iskandar. ramadla


Kasasi Yenny di Tolak MA
Jombang, Bhirawa
Sekjen PKB kubu Muhaimin, Lukman Edy menyatakan segera akan melakukan recaveri ditubuh PKB jika kubu Yenny tidak mau bergabung dengan PKB pimpinan Muhaimin Iskandar menyusul adanya kabar kasasi Yenny ditolak MA, Senin (11/8).
" Kita harus menghormati, adanya kelompok yang masih menunggu keputusan MA, saya yakin setelah keputusan hari ini (Keputusan MA) keluar misalnya gus Dur akan bicara dan mengeluarkan pernyataan. Dan kita tetap membuka pintu lebar-lebar,"tuturnya ditemui di Pondok pesantren Tarbiyatun Nasyiin Pacul gowang Diwek Jombang.
Lukman Edy mengatakan, jika kubu Gus Dur tidak mau bergabung maka pihaknya akan segera melakukan recoveri ditubuh partai. " Apa boleh buat, kita segera melakukan recoveri, mengantisasipasi hal-hal tersebut,'tandasnya.

Yang jelas lanjut Lukman Edy yang juga Menteri Daerah Tertinggal ini, menambahkan pola recaveri adalah gunanya untuk merekatkan kembali PKB dengan konstituen. " Ada tiga pola yang pertama memperbaiki hubungan dengan NU, mengembangkan visi Ahlussunnah Waljamaah. Dan tetap konsisten dengan perjuangan,"bebernya.
Terkait, dengan tuduhan terhadap 7 pengurus yang menjadi anasir jahat di tubuh PKB, Lukman Edy mengatakan pihaknya masih menerima, akan tetapi mereka harus diberi sanksi, dan dibina." Agar cara berpolitiknya lebih santun,'tandasnya. ramadlan

Hasyim : Seragam "Korupsi" KPK Tidak Penting

Jombang, Bhirawa
Ketua PB NU, Hasyim Muzadi menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan memberikan seragam khusus bagi terdakwa maupun tersangka kasus korupsi tidak penting. Yang terpenting adalah perbaikan sistem sehingga tidak ada lagi penangan korupsi yang tebang pilih.
" Baju koruptor tidak usah, yang penting sistemnya harus diefektifkan dan diperbaiki,"ujarnya menjawab pertanyaan wartawan, Senin (11/8) kemarin menyikapai rencana adanya pemberian seragam bagi koruptor oleh KPK.

Menurut Hasyim, yang diperlukan KPK saat ini adalah perbaikan system bukan teknis represif. Perbaikan sistem dikatakannya, agar korupsi yang besar dan kecil bisa terjaring. " Karena KPK itu masih berbentuk komisi bukan gerakan nasional maka tidak mungkin bisa menghindari adanya tebang pilih. Karena dia dipilih DPR RI, dan kemudian diseleksi oleh menteri, proses itu yang menimbulkan ada hubungan psiko politis,"tandasnya.
Yang kedua, lanjut mantan Cawapres pendamping Megawati ini, karena kecilnya kapasitas maka yang terjaring selama ini adalah korupsi tingkap bawah, bukan penjahatnya. Karenanya, Hasyim menolak adanya seragam koruptor dan lebih cenderung perbaikan sistem dalam menangani korupsi." System pemberantasannya itu yang perlu diperbaiki. Selama ini, yang ketangkep adalah yang kecil-kecil sementara dedengkot- dedengkot BLBI ternyata tidak ditangkap, dedengkot Illegang logging lepas terus,"bebernya. Seraya menyebut beberapa pejabat yang tertangkap karena
Menurut Pengasuh PP Al Hikam Malang ini, pemberantasan korupsi di Indonesia ini tidak bisa diatasi tanpa perubahan sistem, Jika tidak hal ini akan menimbulkan dendam lintas rezim." Setiap pergantian rezim pasti akan menyimpan denadam. Dan yang ada cuma menangkap koruptor bukan memberantas korupsinya,"pungkasnya.
Untuk pemberantasan korupsi, menurut Hasyim, harus dengan gerakan moral. Seperti yang selama ini disuarakan bersama antara ormas NU dan Muhamadiyah, bukan berbentuk Komisi seperti sekarang ini. Dikatakannya KPK yang masih berbentuk komisi terlalu kecil untuk memberantas korupsi yang raksasa ini. " Mekanisme bertahab, perbaikan birokrasi, baru aparatnya,"tandasnya.
Pemberantasan korupsi itu juga harus dipimpin adalah Kepala negara dan Kepala negara bersama dan anggota dan keluarganya diawasi oleh komisi." Kalau sekarang yang ketangkap adalah yang tidak disuka, atau yang apes-apes saja sehingga untuk pemberantasan korupsi tidak mungkin bisa, "pungkasnya ramadlan

KH Azis Tolak Ajakan Hasyim

Dukung Pasangan KAJI Dalam Pilgub
Jombang, Bhirawa
KH Azis Masnyur, Pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyi'in Pacul Gowang Diwek Jombang menolak ajakan KH Hasyim Muzadi untuk ikut mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Khofifah- Mujiono (KAJI) yang masuk putaran ke dua dalam pilgub Jatim bersama pasangan Soekarwo-Saipul (Karsa).
Ajakan Hasyim disampikan sendiri, Senin (11/8) dikediaman KH Azis Mansyur yang juga ketua Dewan Syuro DPW PKB Jatim kubu Muhaimin Iskandar. Sebelumnya PKB Jatim pimpinan KH Azis mendukung pasangan SALAM pada pilgub putaran pertama.
"Untuk pribadi, saya menyatakan belum bisa menentukan, kalau atas nama partai ya nunggu Muhaimin Iskandar, saya tidak bisa menentukan, karena harus musyawrah dulu,"ujar KH Azis usai menerima Hasyim Muzadi dikediamannya, Senin (11/8).

Mbah Azis biasa dipanggil juga memberikan alasan mengapa menolak ajakan Hasyim Muzadi untuk mendukung pasangan KAJI. Disamping masalah kepemimpinan perempuan, dikatakannya, karena semua kiyai yang bersama dirinya belum bisa menerima, orang-orang dibelakang KAJI." Walaupun mereka tidak mempunyai kekuatan diparlemen, tapi orang-orang itu akan banyak menentukan nantinya, ini yang tidak bisa diterima para kiayi,"bebernya, namun KH Azis enggan menyebut siapa dibelakang pasangan KAJI yang tidak bisa diterima kalangan Kiayi tersebut.
Meski tidak menyebut kelompok kiyai namun KH Azis nampaknya lebih condong ke pasangan Karsa karena dirinya adalah bagian dari kalangan pondok pesantren Lirboyo Kediri yang lebih dulu mendukung pasangan Soekarwo-Saipul (Karsa)." Meski soal partai kita banyak berbeda, tapi soal ini saya harus bersama-sama kiyai,"tandasnya seraya menyebut beberapa Kiyai yang arah politiknya ke PKNU dari pada PKB.
KH Azis juga juga nampak menyesalkan, tindakan ketua PB NU Hasyim Muzadi, meski mengaku atas nama pribadi menyatakan dukungan terhadap salah satu pasangan cagub Jatim. " jangan salah nanti jika saya juga akan melakukan hal yang sama, meski juga atas nama pribadi, karena pak Hasyim sudah memberikan contoh yang salah,"imbuhnya.
Hasyim Muzadi sendiri sesaat sebelum diterima KH Azis mansyur, dikonfirmasi terkait kedatangannya di pondok pesantren Narbiyatun Nasyi'in mengaku tidak ingin ditanya soal pilgub Jatim. " Memang saya sudah lama ingin bertemu KH Azis Mansyur, tuturnya. ramadlan

KPU Serahkan Hasil Pilkada Ke DPRD

Medan Amrullah ketua pokja penghitungan KPU saat menyerahkan hasil penetapan pilkada pada pimpinan DPRD, Marsaid pada paripurna kemarin.



Paling Lambat Tiga Hari Diusulkan ke Gubernur
Jombang, Bhirawa
Hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah yang telah ditetapkan KPU beberapa waktu lalu, Rabu (6/8) diserahkan pada DPRD melalui rapat paripurna. Selanjutnya DPRD akan mengusulkan penetapan calon terpilih sebagai bupati dan wakil bupati kepada Mendagri melalui Gubernur paling lambat tiga hari.
Penyerahan hasil penetapan pemenang pilkada Jombang, diserahkan oleh ketua Pokja penghitungan KPU Kabupaten, Medan Amrullah dan diterima pimpinan DPRD, H Marsaid. Bersama hasil penetapan tersbut juga berita acara yang telah ditandatangai msing-masing tim pasangan calon. “ Kewajiban KPU untuk menyerahkan hasil penetapan pilkada kepada DPRD, Selanjutnya adalah kewenangan atau tugas DPRD untuk mengusulkan kepada Mendagri atas penetapan calon hingga dilantik menjadi bupati,”ujar Medan Amrullah usai penyerahan di Gedung DPRD.

Hasil penetapan pemenang pilkada kabupaten Jombang, setelah diserahkan pada DPRD segera akan dikirim ke Mendagri. “ Setelah kita terima, selambat-lambatnya tiga hari, DPRD akan mengajukan calon terpilih pada mendagri melalui gubernur,”terang Lukman Oesin salah satu pimpinan DPRD, hal ini sesuai dengan PP 6/ 2005.
Proses selanjutnya, lanjut anggota dewan dari partai golkar ini, hasil penetapan pemenang pilkada yang telah disampaikan pada Mendagri dalam kurun waktu 30 hari calon terpilih akan disahkan oleh presiden menjadi bupati dan wakil bupati melalui Mendagri. “ Dan akan dilakukan pelantikan terhadap bupati terpilih ini pada tanggal 24 September sesuai dengan habisnya masa jabatan bupati sekarang,’tandasnya.
Seperti diketahui, hasil penetapan KPU atas perolehan suara ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati pada 31 Juli lalu, pasangan Suyanto- Widjono ditetapkan sebagai pemenang pilkada 23 juli lalu. Pasangan yang diusung PDIP memperoleh suara sebanyak 353. ribu suara lebih atau 56 persen suara. ramadlan

Kades Klarifikasi Status “Guru Ngaji” Ryan

Jombang, Bhirawa
Kepala Desa Jatiwates, Mahmud, SPd, menandaskan bahwa status guru Ngaji yang disandang Ferry Idham Henyansyah alias Ryan tidak seluruhnya benar. Pasalnya Ryan yang didesa dikenal dengan sebutan Ferry selama ini hanya membantu mengajar di Taman pendidikan Al Qur’an (TPQ).
” Jadi tidak seluruhnya benar bahwa Ryan itu sebagai guru Ngaji, yang benar itu hanya membantu mengajar di TPQ,”ujar Mahmud Spd menjelaskan kepada Wartawan, Rabu (6/8).

Pihaknya, lanjut mahmud perlu menjelaskan kepada publik terkait status Ryan yang sering diberitakan media sebagai guru ngaji di desanya Dusun Maijo Desa Jatiwates Kecamatan tembelang Jombang. Hal ini menurut Mahmud agar masyarakat mengerti satus Ryan sesungguhnya. ”Soal kemampuannya dalam biang AlQuran, dia sangat minim, dia sendiri belajar dari Irsyad untuk bisa mengaji Al Quran,”imbuhnya.
Hal yang sama juga dikatakan beberapa temen Ryan yang mengenal dia dalam hal berkiprah di dunia TPQ. Diakuinya keterlibatan Ryan dalam TPQ memang ada, namun dalam hal mengajar kesenian.” Seperti kreasi tari-tarian, sosiodrama. Setiap lomba-lomba dia yang mensutradarai kerasi-kreasi dan drama, soal mengaji Alquran dia tidak bisa,’tandas Rifai menuturkan.
Sementara itu, informasi yang dihimpun juga menjelaskan bahwa keberadaan Ryan di TPQ juga memiliki tanggungan hutang. Yakni lelaki lembeng ini diketahui membawa uang tabungan santri-santrui TPQ yang nilainya mencapai jutaan rupiah. ” satu anak ada yang tabungannya sampai Rp 500 ribu, padahal santri disini puluhan anak,”tutur sumber yang enggan disebutkan namanya.ramadlan

Tuntut PenagakHukum Tuntaskan Korupsi

Arak Desak Kejkasaan tuntaskan Korupsi
Jombang, Bhirawa
Puluhan massa yang menamakan diri dari Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Jombang, Selasa (5/8) menggelar aksi demo. Mereka mendatangi gedung DPRD, Mapolres serta Kejaksaan dan menuntut aparat penegak hukum mengusut tuntas korupsi di kabupaten Jombang.
Beberapa kasus korupsi yang kini mandeg diantaranya, adalah kasus korupsi adalah Dugaan korupsi portal jalan dan pengadaan traffic Light Dinas Perhubungan pada 2004-2008 senilai hampir Rp 5 miliar. Dugaan pungli SPPT di Desa Pucangsimo dan Bandarkedungmulyo kurang lebih senilai rP 300 juta. Padahal kedua kasus ini sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian.

Begitu pula kasus penyunatan ADD di Kecamatan Mojoagung yang telah ditangani BAWASDA juga tidak ada tindak lanjut. Korupsi DAK Dinas Pendidikan, Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Fly Over Peterongan, Kasus Mega Korupsi pasar mojoagung, Dugaan Korupsi pengadaan Bibit Hibrida, Dugaan Mark Up proyek Ruang terbuka Hijau (RTH) ex pasar mojoagung. Bahkn, Dewan juga sempat merekomendasi atas buruknya proyek RTH ini.
Puluhan Massa gabungan dari Forum rembug Masyarakat Jombang (FRM), Formapel, Trancaparansi center, Jatimasi, Semar Foundation, PETRUK (Pengawal Keterbukaan dan Akuntabilitas), Lingkar Indonesia untuk Keadilan (Link), Alha-raka, Narishakti, Konsorsium Masyarakat Peduli Jombang (KMPJ), Education and Sosial institute (ESIST), Konsosrsium masyarkat Anti Korupsi (KORAK) dan Icdhre Jombang, Mereka sebagian datang dengan menggunakan dua truk bak terbuka.
Mereka memulai aksinya dengan menggelar orasi di bundaran Ringin Conthong. Selanjutnya, melakukan long march menuju kantor DPRD setempat. Di depan kantor DPRD mereka hanya bisa berorasi di luar pagar karena pintu gerbang dikunci oleh petugas. Karena tidak ada anggota dewan yang menemui Mereka nekat memaksa masuk halaman kantor dengan memanjat dan melanjutkan orasi tepat di pintu masuk kantor.
Sementara didepan Mapolres, Massa ini memprotes, laporan dugaan korupsi yang telah dilaporkan namun tidak ada tindak lanjutnya. ” Masih banyaknya dugaan kasus korupsi yang mandek ini dinilai karena ketidakseriusan Kejaksaan serta kepolisian dalam menangani kasus-ksus yang dinilai merugikan masyarakat,”ujar salah satu pendemo.
Karenanya, ARAK mendesak dan menunut agar polisi dan kejaksaan segera mengusut tuntas kasus-kasus korupsi Jombang. Menuntut kapolda Jatim dan Kejaksaan Tinggi untuk mengganti Kapolres dan kajari karena dinilai tidak mampu menyelesaikan dugan kasus korupsi ditubuh Dishub dan pungli SPPT.
Menunut adanya Perda Transparansi, dan Partisiapasi dan akuntabilitas, karena selama ini tidak ada transparansi. ARAK juga menghimbau masyarakat untuk tidka memilih calon legislatif atau wakil rakyat yang busuk.ramadlan

Petugas Terus Sisir Rumah Ryan

Petugas terus melakukan penyisiran dibeberapa titik, diantaranya, halaman belakang rumah Ryan, Septic tank, Pekarangan samping kanan rumah oran tua Ryan serta lokasi kandang ayam.


Temukan Tulang dan Palu
Jombang, Bhirawa
Petugas gabungan dari Polda Jatim, bersama polres Jombang terus melakukan penyisiran seluruh rumah dan pekarangan orang tua Ryan di Desa jatiwates Tembelang Jombang. Namun penyisiran yang dilakukan, Jumat (1/8) tidak menemukan mayat yang diduga masih ada.

Petugas hanya menemukan tulang dan satu palu dari rumah tersangka pembunuh berdarah dingin, Ryan. Namun petugas belum bisa memastikan apakah tulang bagian tulang manusia atau hanya tulang hewan. “Kedua barang mencurigakan itu akan kita teliti dulu, kita tidak bisa memastikan apakah tulang itu milik manusia atau tulang hewan. Demikian juga martil yang kita temukan di lantai kamar Ryan," ujar AKBP, Susanto Kasat Pidum Polda Jatim.
Kedua barang mencurigakan tersebut ditemukan oleh petugas dua titik pencarian. Untuk tulang dengan ukuran sekitar 10 cm itu di temukan para penggali didekat kubangan mayat Nani Hidayati beserta empat korban lainnya. Sedangkan palu yang berukuran sedang itu ditemukan, terkubur sekitar 1 meter di kamar tersangka. rur