Tambahan Penghasilan PNS, 29 Miliar Dipertanyakan

Jombang, Bhirawa
Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan anggaran tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan pemerintah kabupaten Jombang. Usulan penambahan penghasilan sebesar Rp 29 Miliar diajukan eksekutif pada DPRD melalui perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (PAK) 2008.
Kenaikan tambahan penghasilan bagi PNS yang diusulkan nantinya didasarkan pada prestasi kerja. ” Bagaimana kriteria yang dipakai untuk menentukan PNS berpestasi dan apakah ada jaminan bahwa efektif dan kinerja PNS akan meningkat apabila rencana itu direalisasikan,”ujar Gangsar Raharjo juru bicara Fraksi Demokrat dalam pandangan umum, Kamis (14/8).

Disamping itu, Fraksi Demokrat yang memiliki 6 kursi di DPRD ini juga mempertanyakan, dasar pemberian penyesuaian tunjangan fungsional tenaga kependidikan serta adanya selisih pembayaran rapel antara tunjangan lama dengan baru yang mencapai Rp 10 miliar.
Fraksi Demokrat juga menolak usulan penambahan ruang rawat inap Pavilium serta pengembangan RS untukmenyediakan sarana prasarana kelas VVIP dan pengadaan Lif serata mobil ambulan. ”Karena mengingat kesulitan yang dihadapai masyarakat perlu mendapat peratian lebih”tambahnya.
Sementara itu, fraksi Kebangkitan Bangsa, mengkritisi usulan kenaikan belanja pegawai sebesar Rp 53,9 miliar atau 13,42 persen. Kenaikan belanja tidak langsung ini, menurut FKB dinilai terlalu tinggi.
Tidak hanya itu, FKB juga mempertanyakan usulan kenaikan anggaran pada pos belanja tidak terduga sebesar Rp 4,4 miliar atau naik sebesar 122,86 persen dari anggaran sebelum PAK yang hanya sebesar Rp 3,6 miliar.
Sebelumnya, belanja daerah kabupaten Jombang dianggarkan sebesar Rp 798,1 miliar anggaran ini dalam PAK diusulkan meningkat menjadi Rp 925 miliar yang berarti mengalami pertambahan sekitar Rp 126,9 miliar atau 15,90 persen.ramadlan