Dua Anggota FKB di PAW

Dudukkan Dua Perempuan Sebagai Wakil Rakyat
Jombang, Bhirawa
Untuk yang kedua kalinya dalam setahun ini, Pergantian Antar Waktu (PAW) dilakukan DPRD Jombang. Selasa (30/12) dua anggota FKB dilantik setelah usulan PAW ke Gubernur Jatim disetujui. Kali ini dua perempuan didudukkan sebagai wakil rakyat menggantikan dua rekannya. Pelantikan tanpa dihadiri dua anggota dewan yang diganti.

Kedua perempuan yang mengisi kursi dewan atas usulan Pergantian Antar Waktu atau PAW ini adalah Umi Hanik yang menggantikan Maghfur Mujtahid mantan ketua DPAC PKB Perak dari Dapil IV yakni kecamatan Perak, Bandarkedungmulyo, Gudo dan Ngoro. Sedangkan dari Dapil V yang meliputi kecamatan Megaluh, Tembelang dan Kesamben, Musyarofah Nashor mengantikan Fadhulloh Malik.
Usulan PAW atas kedua anggota dewan FKB ini sudah diajukan sejak pertengan Agustus 2008 lalu. Namun baru akhir Desember ini usulan ini turun dari gubernur Jawa Timur.“ Surat dari gubernur jatim baru turun tanggal 23 Desember lalu, karena libur baru sekrang ini agenda pelantikan bisa dilakukan, “ujar Padi Mulyono sekretaris DPRD Jombang usai pelantikan.
Dalam surat bernomor 171.415/102/011/2008 yang ditanda tangani Pj gubernur Setia Purwaka, tertanggal 19 Desember itu usulan pergantian antar waktu dua anggota PKB, Maghfur Mujtahid dan Fadhullah Malik yang digantikan Umi Hani’ah dan Musyarofah disetujui.
Dua anggota DPRD yang diganti, Maghfur Mujtahid dan Fadhullah Malik tidak nampak hadir dalam pelantikan kemarin. Keduanya diganti karena dinilai telah melakukan pelangggaran organisasi. Mereka merupakan pendukung DPC PKB pimpinan Basyaruddin yang mendukung ketua dewan Syuro KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Maghfur tercatat sebagai sekretaris sedangkan Fadhullah Malik duduk sebagai wakil Dewan Syuro. Untuk nama yang terakhir ini merupakan anggota dewan hasil PAW pertama satu tahun lalu.
Dalam satu tahun ini, PKB Jombang telah melakukan PAW terhadap anggota sebanyak dua kali, sebelumnya PAW dilakukan terhadap tiga anggotanya yakni H.Rifai dari dapil II yang digantikan Munif Supri, kemudian Abdurrahman dari Dapil VI yang digantikan Kusnun Nashir, dan Mujib Hanan diganti Fadhullah Malik, pada pertengan Januari 2008, sedangkan yang kedua hari ini, Selasa (30/12).

Desa Digerojok Dana ADD Rp 30 Miliar

Jombang, Bhirawa
RAPBD kabupaten Jombang akhirnya disahkan, Selasa (30/12) setelah lima Fraksi di DPRD melalui Pendapat Akhirnya menyatakan menerima untuk ditetapkan menjadi APBD 2009.
Dalam penetapan APBD kemarin disetujui anggaran untuk Alokasi Dana Desa atau ADD ditambah dari usulan nota keuangan yang disampaikan bupati sebesar Rp 23, 9 Miliar menjadi Rp 30 Miliar. “Itu merupakan amanat undang-undang, maka semua Fraksi setuju untuk menambah anggaran untuk ADD hingga sebesar Rp 30 miliar,”ujar Sugiarto anggota FKB usai paripurna.

Dalam penetapan APBD kemarin disetujui anggaran untuk Alokasi Dana Desa atau ADD ditambah dari usulan nota keuangan yang disampaikan bupati sebesar Rp 23, 9 Miliar menjadi Rp 30 Miliar. “Itu merupakan amanat undang-undang, maka semua Fraksi setuju untuk menambah anggaran untuk ADD hingga sebesar Rp 30 miliar,”ujar Sugiarto anggota FKB usai paripurna.
Mantan ketua pansus perda pemerintahan desa ini menambahkan, sesuai dengan PP 72/2005 tentang desa dan perda Nomor 9 tahun 2006 tentang sumber-sumber Keuangan Desa, desa berhak untuk mendapatkan anggaran minimal 10 persen dari hasil pajak, retribusi dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.” Disamping amanat undang-undang, ADD memang banyak,”tandas Sugiarto yang juga sekretaris DPC PKB ini manambahkan.
Senada, juga disampaikan juru bicara Fraksi Madani, Saikhul Atho’ a’laul Huda yang menyatakan, sudah seharusnya pemerintah daerah mengalokasikan anggaran ADD sesuai amanat PP 72/2005. “ADD adalah hak desa yang berdasrkan peraturan perundang-undangan dan wajib dipenuhi. Namun hingga 2009 pemerintah daerah sulit untuk memenuhi. Karenanya, kami menilai RAPBD 2009 mengandung dosa besar kepada pemerintah dan masyarakat desa,”ujarnya saat menyampaikan PA.
Meski agak terlambat, Anggota dewan asal PPP ini menambahkan, pihaknya merasa cukup lega, karena pemenuhan anggaran sebesar 10 persen ini pada 2009 akan terpenuhi.” Seharusnya sudah sejak 2006 lalu ADD sebesar 30,9 miliar sudah harus dipenuhi, kita ini terlambat tiga tahun,”imbuh atho’.
Disamping ADD, Frkasi-Fraksi di DPRD juga mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk kesehatan di 16 puskesamas yang tersebar di kecamatan. Untuk anggaran puskesmas ini disepakati sebesar Rp 20 miliar dari usulan bupati sebesar 18,9 miliar.” Karena pusekesmas bersentuhan langsung dengan masyrakat miskin didesa-desa. Dan sering ditolak saat dirujuk ke RSD,”tambah Atho seraya mengakui anggaran ini masih belum cukup optimal dalam upaya mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat kecil. Rur
Untuk APBD kabupaten Jombang 2009 ditetapkan sebesar Rp 814,063 miliar yang terdiri dari pendapatan Asli daerah sebesar Rp 79,5 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 696,443 miliar dan dari pendapatan lain-lain sebesar Rp 38,062 miliar.
Anggaran ini dipergunakan untuk pembiayaan belanja sebesar Rp 917,582 miliar yakni untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp 534,643 miliar dan belanjalangsung sebesar 382, 939 miliar. Surplus sebesar Rp 103,518 miliar

Desa Digerojok Dana ADD Rp 30 Miliar

Jombang, Bhirawa
RAPBD kabupaten Jombang akhirnya disahkan, Selasa (30/12) setelah lima Fraksi di DPRD melalui Pendapat Akhirnya menyatakan menerima untuk ditetapkan menjadi APBD 2009.
Dalam penetapan APBD kemarin disetujui anggaran untuk Alokasi Dana Desa atau ADD ditambah dari usulan nota keuangan yang disampaikan bupati sebesar Rp 23, 9 Miliar menjadi Rp 30 Miliar. “Itu merupakan amanat undang-undang, maka semua Fraksi setuju untuk menambah anggaran untuk ADD hingga sebesar Rp 30 miliar,”ujar Sugiarto anggota FKB usai paripurna.

Dalam penetapan APBD kemarin disetujui anggaran untuk Alokasi Dana Desa atau ADD ditambah dari usulan nota keuangan yang disampaikan bupati sebesar Rp 23, 9 Miliar menjadi Rp 30 Miliar. “Itu merupakan amanat undang-undang, maka semua Fraksi setuju untuk menambah anggaran untuk ADD hingga sebesar Rp 30 miliar,”ujar Sugiarto anggota FKB usai paripurna.
Mantan ketua pansus perda pemerintahan desa ini menambahkan, sesuai dengan PP 72/2005 tentang desa dan perda Nomor 9 tahun 2006 tentang sumber-sumber Keuangan Desa, desa berhak untuk mendapatkan anggaran minimal 10 persen dari hasil pajak, retribusi dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.” Disamping amanat undang-undang, ADD memang banyak,”tandas Sugiarto yang juga sekretaris DPC PKB ini manambahkan.
Senada, juga disampaikan juru bicara Fraksi Madani, Saikhul Atho’ a’laul Huda yang menyatakan, sudah seharusnya pemerintah daerah mengalokasikan anggaran ADD sesuai amanat PP 72/2005. “ADD adalah hak desa yang berdasrkan peraturan perundang-undangan dan wajib dipenuhi. Namun hingga 2009 pemerintah daerah sulit untuk memenuhi. Karenanya, kami menilai RAPBD 2009 mengandung dosa besar kepada pemerintah dan masyarakat desa,”ujarnya saat menyampaikan PA.
Meski agak terlambat, Anggota dewan asal PPP ini menambahkan, pihaknya merasa cukup lega, karena pemenuhan anggaran sebesar 10 persen ini pada 2009 akan terpenuhi.” Seharusnya sudah sejak 2006 lalu ADD sebesar 30,9 miliar sudah harus dipenuhi, kita ini terlambat tiga tahun,”imbuh atho’.
Disamping ADD, Frkasi-Fraksi di DPRD juga mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk kesehatan di 16 puskesamas yang tersebar di kecamatan. Untuk anggaran puskesmas ini disepakati sebesar Rp 20 miliar dari usulan bupati sebesar 18,9 miliar.” Karena pusekesmas bersentuhan langsung dengan masyrakat miskin didesa-desa. Dan sering ditolak saat dirujuk ke RSD,”tambah Atho seraya mengakui anggaran ini masih belum cukup optimal dalam upaya mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat kecil. Rur
Untuk APBD kabupaten Jombang 2009 ditetapkan sebesar Rp 814,063 miliar yang terdiri dari pendapatan Asli daerah sebesar Rp 79,5 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 696,443 miliar dan dari pendapatan lain-lain sebesar Rp 38,062 miliar.
Anggaran ini dipergunakan untuk pembiayaan belanja sebesar Rp 917,582 miliar yakni untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp 534,643 miliar dan belanjalangsung sebesar 382, 939 miliar. Surplus sebesar Rp 103,518 miliar

Hasyim; Fatwa Haram Rokok Tidak Perlu

Jombang, Bhirawa
Ketua PB NU KH Hasyim Muzadi menyatakan, fatwa haram terkait masalah rokok yang kini masih menjadi wacana tidak diperlukan. Menurutnya soal rokok cukup smenggunakan fatwa yang selama ini sudah ada, yakni makruh.

Demikian dikatakan Hasyim saat hadir dalam temu alumni PMII malang di Jombang, Kamis (25/12) kemarin. Menurutnya Fatwa yang selama ini sudah ada sudah cukup. Karena jika rook difatwakan haram hal itu dinilai terlalu keras.” Tidak perlu ada fatwa haram. Pakai saja fatwa makruh yang selama ini sudah difatwakan,”jelasnya menjawab wartawan.
Karena menurut mantan Pengurus PW NU Jatim ini, Rokok di hukumi makruh itu sudah sesuai karena rokok memang perlu dihindari bukan dilarang. Dikatakannya, jika rokok dilarang menurut Hayim hal itu terlalu keras. “ Cukup Fatwa Makruh itu, dan ini sudah difatwakan dari NU dan Muhamidyah. Fatwa Makruh itu sudah pernah ada,”imbuhnya seraya mengatakan dalam memberikan fatwa juga sudah mempertimbangkan adanya factor kesehatan dan factor ekonomi.

Mahasiwa FMN: Cabup UU BHP

Belasan Mahasiswa dari FMN Jombang, berdemo di depan kantor Bupati Jombang, menuntut dicabutnya UU BHP


Jombang, Bhirawa
Tidak hanya mahasiswa dari Perguruan Negeri di ibukota yang menolak UU Badan Hukum Pendidikan. Aksi penolakan juga dilakukan mahasiswa di kabupaten Jombang, Selasa (23/12). Mereka menuntut dicabutnya terhadap UU yang baru disahkan DPR RI karena dinilai akan mengkomersialkan pendidikan.

Meski hanya diikuti puluhan mahasiswa dari Front Mahasiswa Nasional, aksi demo terlihat tetap bersemangat. Dengan membawa spanduk dan poster tuntutan pendidikan murah bagi rakyat. Para aktifis mahasiswa ini memulai aksinya dari kampus Undar dan berjalan menuju gedung DPRD serta kantor bupati di jalan Wachid Hasyim.
Di depan kantor bupati, satu persatu mahasiswa berorasi menuntut pemerintah memberikan pendidikan murah bagi rakyat.” Pendidikan adalah hak rakyat, dan jangan komersiilkan lembaga pendidikan,”ujar salah satu mahasiswa dalam orasinya.
Koordinator Aksi, Andriansyah menyatakan, dengan disahkannya UU BHP berrari pemerintah melepas tanggung jawab pada dunia pendidikan. Karena hal ini regulasi pada lembaga pendidikan semua diserahkan pada pimpinan atau pemodal lembaga pendidikan. “ Akibatnya, biaya pendidikan akan semakin mencekik, Dan masyarakat akan kesulitan memperoleh pendidikan murah,’ujarnya.
Karennya, FMN menuntut dicabutnya UU BHP dan menolak privatisasi pendidikan serta komersialisasi pendidikan. “ Kita akan terus menyuarakan penolakan dan menuntut dicabutnya UU BHP,”pungkasnya. Rur

Jelang Natal, Polisi Sterilkan 85 Gereja

Jombang, Bhirawa
Aparat keamanan dari Polres Jombang bakal mensterilkan 85 gereja yang rencananya digunakan umat kristiani kabupaten Jombang untuk peraan Natal. Sebanyak 10 personil serta 3 Unit Tim Jihandak ( Penjinak Bahan Peledak) juga disiagakan.
“ Upaya untuk pengamanan bagi umat kristiani ini akan dilakukan besuk, sehari sebelum geraja itu digunakan untuk perayaan Natal,”ujar Kompol Bambang TW, Kabag Ops Polres Jombang usai mengikuti gelar pasukan di alun-alun Jombang yang juga dihadiri langsung bupati Suyanto, Selasa (23/12).


Dalam pengamanan Natal dan Tahun baru 2009, polres Jombang telah menyiapkan sebanyak 465 personil. Termasuk 10 personil serta 3 Unit Tim Jihandak ( Penjinak Bahan Peledak) juga disiagakan. “ Tim Jihandak akan melakukan sterilisasi gereja-gereja yang diguankan untuk peringatan Natal,”imbuhnya, seraya mengatakan untuk penembak akan berkeliling memantau daerah yang dianggap rawan.
Bupati Suyanto meminta masyarakat ikut menjaga kedamaian dan kerukunan yang selama ini telah terjaga.” Semua ini adalah tanggung jawab kita bersama, masyarakat, ormas dan petugas harus ikut serta menjaga konsdusifitas kabupaten Jombang,”pintanya.
Dalam gelar pasukan dialun-alun kemarin, disamping diikuti petugas keamanan dari polres Jombang, Kodim 0814, Satpol PP juga diikuti Satgas ormas dan kepemudaan serta Partai politik. Diantaranya, Satgas dari PDIP, PAN, AMPG serta Banser GP ANSOR.
“ Untuk persiapan pengamanan Natal, Banser nanti malam (kemarin malam) juga kan dibaiat dan dikukuhkan oleh Satkorcab,”terang Ubaidailla Aly ketua GP Ansor Jombang menuturkan. Rur

Seminar Rokok Dinas Kesehatan, Nyaris Ricuh

Jombang, Bhirawa
Wacana larangan soal rokok bergulir mulai dari pusat hingga ke daerah, Dinas kesehatan kabupaten Jombang, Sabtu (20/12) menggelar Seminar tentang bahaya rokok. Namun, seminar yang diikuti tokoh masyarakat dan pengusaha rokok ini nyaris ricuh setelah salah satu narasumber menganggap merokok adalah perbuatan syirik


Seseorang yang merokok sama saja menggantungkan hidupnya kepada rokok. Orang yang menggantung kepada selain Tuhan berarti syirik atau menyekutukan Tuhan, kata Salim Basawad Nara Sumber dari Depag Jombang menuturkan.
Kontan saja, pendapat ini dibantah peserta yang sebagian besar adalah perokok dan pengusaha rokok. “Saya pikir pendapat seperti itu tidak masuk akal. Sebab, merokok tidak ada hubungannya dengan asas ketuhanan, Tidak bisa seperti itu,”ujar Nur Cholis pengusaha rokok asal Desa Kalikejambon Tembelang dengan nada tinggi.
Menurutnya, apa yang dipaparkan nara sumber sangat tidak masuk akal dan melenceng dari persoalan rokok. Dicontohkannya, misalnya orang yang lapar adalah memiliki ketergantungan kepada nasi agar bisa kenyang. “Berarti orang tersebut telah berbuat syirik karena bergantung bukan kepada Tuhan tetapi kepada nasi,”tambahnya.
Nur Cholis yang juga seorang guru agama ini menambahkan, wacana pelarangan merokok yang kini menggelinding dikatakannya perlu mempertimbangkan beberapa aspek kehidupan masyarakat. “ Seperti berapa jumlah petani tembakau di Indonesia yang hidup dengan menggantungkan dari bahan baku rokok ini. Dan perlu dicatat penghasil pajak terbesar Negara kita ini adalah dari Cukai Rokok,”katanya.
Dalam seminar yang digelar Dinas kesehatan kabupaten Jombang kemarin, Salim Basawad Kasi Penamas Kantor Depag Jombang membeberkan data dari World Health Organization (WHO) atau Organisasi kesehatan Dunia, pernah memperkirakan 59 persen pria Indonesia yang berumur 10 tahun sudah aktif merokok. “Dari data 2001 saja, 70 persen penduduk Indonesia perokok aktif. Yang berarti sebagian besar bangsa kita telah menuhankan rokok,”ungkapnya. Rur

Pemkab Fasilitasi Pendaftaran Merk Dagang

Jombang, Bhirawa
Banyaknya hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Jombang seperti durian, tembakau serta hasil produksi UKM dan IKM diminta segera didaftarkan untuk mendapatkan Merk Dagang. Hal ini penting dilakukan pelaku usaha agar hasil produksi tidak diklaim oleh daerah atau negara lain.

Demikian yang dikatakan, Zaki Septiono Kasi Pemeriksaan Formalitas Indikasi Geografis Direktorat Merk HKI Depkumham saat hadir sebgai nara sumber pada Sosialisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis dan Merk Dagang yang diselenggarakan pemkab Jombang digedung PSBR, Jumat (19/12) kemarin.
“Hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan seperti durian, tembakau dan yang lainnya yang secara indikasi geografis memiliki keunggulan dan kekhasan tersendiri merupakan kekayaan tersendiri yang perlu untuk dipatenkan agar tidak diklaim daerah atau Negara lain,”ujarnya bersama Aris Ide Anton Kasi Litigasi dan Penyidikan Direktorat Merk.
Untuk mendapatkan merk dagang, lanjutnya diktakannya tidaklah sulit dan persayaratan sangat mudah.” Cukup menyerahkan KTP, mengisi formulir , melampirkan etiket merk yang didaftarkan sebanyak 25 lembar, mengisi surat pernyataan diatas materai dengan biaya pendaftaran merk baru hanya Rp. 450 ribu saja,”imbuhnya.
Zaki juga menjelaskan bagaimana proses pendaftaran, mulai dari permohonan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan, pemeriksaan subtansi oleh pemeriksa merk,dan selanjutnya diumumkan dalam berita negara selama 3 bulan kepada masyarakat. Apabila tidak ada keberatan dimasyarakat barulah diterbitkan sertifikat dan dicatat. “Pengurusan merk dagang dibutuhkan waktu sekitar 14 bulan mulai dari masuk sampai terbit sertifikat,”bebernya.
Masih menurut Zaki, para pelaku usaha perlu memahami atas Hak Kekayaan Intelektual mulai dari merk dagang, hak cipta rahasia dagang, desain, “Karena keuntungan yang didapat oleh pelaku usaha apabila merk dagang sudah terdaftar, para pelaku usaha mendapatkan jaminan dari pemerintah dengan perlindungan hukum, apabila ada inidikasi pihak lain yang mencoba menjiplak atau membajak merk dagang tersebut.
Sosialisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis dan Merk Dagang yang diikuti sekitar 150 pelaku usaha ini mendapat sambutan positif. Bahkan puluhan pelaku usaha langsung mendaftarkan hasil produksi usaha mereka. “ Ini yang dibutuhkan, kita tidak perlu langsung ke Pusat, dan prosesnya juga sangat mudah, tidak repot”, tutur Sutikno pemilik Tivoli dan Mayar yang langsung didaftarkan.
Senada dengan Sutikno, pemilik UD Jenang Kelapa Muda Ropiq, mengatakan, upaya pemkab dalam memfasilitasi untuk mendaftarkan dinilai langkah maju.” Selain menguntungkan Jombang sendiri juga menguntungkan kita pelaku usaha,”ujarnya.

Jombang Kembangkan SRI

Jombang, Bhirawa
Kabupaten Jombang menjadi salah satu daerah uji coba pengembangan pertanian dengan model tanam System Rice Intentification atau SRI. Model tanam SRI ini hanya diujikan pada dua kabupaten di Indonesia yakni di kabupaten Garut Jawa Tengah dan Jombang Jatim.


Di kabupaten Jombang, penanaman padi serentak dengan menggunakan SRI diujicobakan pada lahan persawahan seluas 67 Ha yang berada di Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh Jombang.
Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Jombang Sadarestuwati mengatakan dengan tanam model SRI, kualitas produksi padi dipastikan akan lebih baik dibanding system yang tradisional.” Kemampuan untuk menghasilkan produksi pertanian padi akan melimpah,”ujarnya saat hadir pada pembukaan gerakan tanam SRI dan sarasehan dengan kelompok tani di Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh (17/12), kemarin.
Adik kandung bupati Jombang ini juga meyakinkan bahwa dengan system tanam SRI petani tidak perlu takut takut lagi dengan serangan hama yang akan menyerang tanaman organic ini. ’’Dengan sistem ini juga akan mengontrol proses tanam hingga masa panen, Jangan terlalu takut pada kemungkinan adanya hama pada tanaman,’’tambahnya.
Menurut Estu menjadi petani juga harus memiliki sebuah cita-cita mampu menjadi pengekspor beras. ’’Menjadi pengekspor beras harus tentunya dengan berbagai persyaratan baik terkait persoalan manajemen pertanian maupun teknologi pertanian yang harus dikembangkan seperti SRI ini,’’ tambah Estu.
Sementara itu, wakil bupati Jombang Widjono Soeparno mengatakan dengan model tanam menggunakan SRI pihaknya optimis bisa membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Karena dengan menggunakan sistem berdasar prinsip organik tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas produksi padi di tengah persaingan kualitas produk hasil pertanian yang lain. ’’Saya optimis hasil produksi padi pada panen tahun depan akan meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya,’’ tutur Widjono.
Mantan sekdakab ini juga mengungkapkan, bahwa kabupaten Jombang merupakan salah satu penghasil beras. ’’Kita patut bangga atas surplus produksi pertanian pada tahun 2008, Kabupaten Jombang berada di atas tingkat prosentase di atas lima persen,”bebernya seraya mengatakan, hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diterima kabupaten Jombang pada bulan Desember ini dan salah satunya adalah bidang pertanian. rur

Bupati; Pengisian Perangkat Kosong Usai Pimilu 2009

Jombang, Bhirawa
Bupati Suyanto meminta kekosongan perangkat desa segera diisi dengan mengangkat pejabat sementara atau Pj. Hal ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak tersendat. Sementara untuk pengangkatan akan dilakukan usai pemilu 2009.

“Saya serahkan sepenuhnya kepada pemerintahan desa masing-masing untuk duduk bersama, bermusyawarah menentukan dan mengangkat Pj perangkat yang kosong, “pintanya Suyanto dihadapan seluruh perangkat desa saat pencairan tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa (TPAPD) di pendopo kabupaten, Selasa (16/12).
Bupati dua periode ini menambahkan, pengisian perangkat desa yang kosong menurutnya bisa dilakukan dengan menunjuk perangkat lain untuk merangkap atau di PLHkan. “ Terserah apakah itu dirangkap oleh perangkat lain atau di PLT kan maupun diPLH kan apabila itu memang diperlukan oleh desa,”tambahnya serya mengatakan, untuk pengisian kekosongan perangkat secara definitive baru akan dilakukan setelah usai pelaksanaan Pemilu legislative dan pemilu presiden 2009 mendatang.
Sementara itu, sesuai dengan peraturan pemerintah terkait pengisian sekretaris desa, Bupati Suyanto mengatakan pihaknya baru dipanggil Mendagri bersama kepala BKN Pusat untuk menandatangi pengangkatan 89 sekdes dari PNS. “Dari 179 sekdes yang akan diangkat menjadi PNS, untuk gelombang pertama telah ditandatangani sebanyak 86 sekdes. Mudah-mudahan seluruh sekdes diangkat semua pada gelombang pertama,”imbuhnya.
Pemerintah kabupaten Jombang, pada 2007-2008 telah melaksanakan pemilihan kepala desa serentak sebanyak 302 desa. Pilkades serantak pertama dilakukan pada 24 juli 2007 dengan peserta sebanyak 286 desa, 16 Desember 2007 sebanyak 8 desa dan terakhir pada 14 desember 2008 dilakukan pilkades serentak di 8 desa yang tersebar di 6 kecamatan. “ Alhamdulillah pelaksanaan pilkades serentak di 286 desa dan terakhir di 8 desa kemarin serta pelaksanaan Pilbub 2008 berjalan aman, damai dan sukses tanpa ada gejolak. Ini semua merupakan keberhasilan kita semua,”pungkas Suyanto. rur

Tunjangan Perangkat Cair, Rp 4,2 miliar

2834 Perangkat Desa Tersenyum
Jombang, Bhirawa
Sebanyak 2834 perangkat desa se kabupaten Jombang, Selasa (15/12) kemarin terlihat tersenyum lebar. Pasalnya pemerintah kabupaten mencairkan tunjangan penghasilan bagi aparatur pemerintah desa (TPAPD) yang nilainya mencapai Rp 4,2 miliar lebih.


Pencairan tunjangan bagi aparat desa ini diserahkan langsung bupati Suyanto di pendopo kabupaten. “Untuk setiap kepala desa mendapatkan tunjangan sebesar Rp.250.000 setiap bulannya sedangkan sekretaris desa yang bukan PNS mendapatkan tunjangan sebesar Rp 200 ribu, ”ujar Mahmud asisten Administrasi secretariat daerah pemkab Jombang disela-sela pencairan kemarin.
Disamping kepala desa dan sekretaris desa tunjangan juga diberikan kepada kepala dusun dan staf desa. Jumlah sekeratrais desa yang bukan PNS sebanyak 255 orang sedangkan staf dan kepala dusun sebanyak 2277 orang. “ tunjangan bagi staf dan perangkat desa lain disesuaikan dengan UMK kabupaten Jombang setelah dikurangi hasil tanah ganjaran,”imbuhnya.
Mahmud mengatakan, pencairan TPAPD kali ini untuk kwartal yang ke tiga, sedangkan dana tunjangan bagi perangkat desa ini untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp Rp. 13,1 miliar. “Total jumlah anggaran TPAPD baik yang disesuaikan dengan UMK maupun TPAPD untuk Kades dan Sekdes,”tandas mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini menuturkan.
Sementara itu, bupati Suyanto mengatakan, bahwa tunjangan yang dikucurkan pemkab Jombang diharapkan bisa meningkatkan kinerja perangkat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dikatakannya, penentuan besaran tunjangan itu disesuaikan dengan luas lahan ganjaran yang dikerjakan oleh para perangkat. Dengan ditambahkannya tunjangan tersebut, penghasilan seluruh perangkat yang ada di Jombang sudah sesuai dengan UMK. “ Tunjangan ini diberikan secara berkala, setiap empat bulan sekali atau dalam satu tahun perangka desa tiga kalai menerima tunjangan dan ini untuk yang ketiga kalinya,”tandasnya.
Suyanto juga menambahkan, bahwa pada 2009 mendatang beberapa proyek, baik proyek pemeliharaan, pengaspalan akan diserahkan ke desa. “ proyek-proyek yang dikerjakan desa telah terbukti berjalan lebih baik, karena dikerjakan secara bergotong-royong atau swakelola,” tandas Rur

Satpol PP Kumpulkan Penambang Pasir Brantas

Dorong Ajukan Ijin Penambangan
Jombang, Bhirawa
Untuk menertibkan penambang pasir yang beroperasi dikawasan sungai brantas, satpol PP Jombang bersama Perum Jasa Tirta Mojokerto meminta kepada para penambang untuk mendaftarkan usaha penambangan mereka. Hal ini sebagai tindak lanjut operasi penambang liar beberapa waktu lalu.
“ Kita akan fasilitasi untuk mendapatkan ijin penambangan dari Gubernur. Hanya dengan syarat mendirikan koperasi dan mendapat rekomendasi dari Bupati dan dinas terkait, para penambang bisa bekerja tanpa was-was dirazia,” ujar Sutrisno dari Jasa Tirta mengatakan.


Para penambang pasir asal Desa Gebangbunder Palandaan yang beberapa waktu lalu sempat bersitegang dengan petugas saat razia, Senin (15/12) dikumpulkan di kantor satpol PP mereka mendapatkan pembinaan terkait penambangan yang diperbolehkan dikawasan sungai brantas.” Untuk bisa mendapat ijin dari Gubernur para penambang harus bergabung dalam koperasi yang sedikitnya beranggotakan 20 orang,”imbuh Sutrisno seraya mengatakan penambangan hanya dibolehkan jika mendapatkan ijin dari gubernur Jatim sesuai dengan Perda Provinsi nomer 1 tahun 2005 .
Sementara itu, Kapala Seksi Penyidikan dan Penindakan (Kasi Dikdak) Satpol PP Jombang, Soeharto menambahkan pihaknya tidak ingin terus ber-kejar-kajaran dengan warga penambang pasir.” Kita tidak ingin kejar-kejaran dengan warga penambang pasir. Kita bantu para penambang untuk mendaftarkan ijin usaha," terang Soeharto.
Dikatakannya, pihaknya sebagai petugas sama sekali tidak bermaksud menghalang-halangi penambang pasir dalam mencari nafkah. Namun demikian, pihaknya meminta kepada warga dalam melakukan aktifitas penambangan secara benar dan tidak melanggar aturan. “Tidak ada maksud untuk menghalangi masyarakat untuk mencari nafkah, tapi yang patuh dan sesuai aturan,”tandasnya menambahkan.
Soeharto juga menyesalkan, tindakan penambang pasir yang selalu meninggalkan peralatannya saat ada operasi yang dilakukan petugas. Karena tidak ada pemilik, petugas mengangkut peralatan penambangan pasir berupa diesel, ponthon yang nilainya bisa mencapai jutaan.” Yang rugi besar para penambang sendiri kan, karena kalian tidak bersikap koperatif. Saat operasi, selalu saja kita hanya menemukan perahu dan alat-alat tambang. Tidak ada pemiliknya,”ujarnya menambahkan.
Seperti diketahui, aktifitas penambangan pasir liar di kawasan sungai brantas di Desa Gabangbunder Plandaan beberpa waktu lalu di obrak petugas satpol PP Jombang. Petugas sempat bersitegang dengan warga penambang yang beralasann bahwa lokasi penambangan sudah memiliki sertifikat

Bupati Pantau Pilkades Serentak,

Dua Srikandi menangi Pilkades
JOMBANG-
Bupati Suyanto memantau langsung jalannya pemilihan kepala desa serentak yang digelar di delapan desa di Kabupaten Jombang. Dua Srikandi berhasil menangi pilkades mengalahkan calon laki-laki.

Kedua srikandi itu masing-masing adalah, Yuliati yang berhasil memenangkan pilkades di desa Seketi Kecamatan mojoagung mengalahkan Bambang Sutikno. Sedangkan di Desa Ngrimbi, Sumarmi mengalahkan tiga kandidat laki-laki, yakni Fuji Subagiono, Teguh Suko Wibowo dan Toyib

Pilkades serentak berjalan damai meski masih banyak dimanfaatkan sebagai ajang judi oleh beberapa masyarakat. Hal ini seperti terlihat di lokasi pelaksanaan pilkades di Desa Marmoyo kecamatan Kabuh, puluhan pendatang tidak hanya dari luar desa/kecamatan setempat tetapi juga dari luar daerah terlihat ramai menghadiri pilkades di desa yang letaknya di tengah hutan ini.” Banyak yang akan masuk tadi, tapi memang dilarang petugas jaga. Karena masyarakat khawatir dirusak ( suaranya,), oleh boto-boto ( penjudi pendatang ), ”tutur ibu penjual sate asal Ploso yang sempat dilarang masuk.
Pelaksanaan pilkades di Desa Marmoyo ini diikuti 3 calon, yakni Karsono, Mulyono dan Sugianto incumbent. Seperti prakiraan masyarakat, Karsono calon dengan nomer urut 1 yang sebelumnya menjabat kaur pembangunan desa setempat bisa mengungguli incumbent Sugianto. “ Yang menang Karsono, “ujar kabag pemerintahan Fachrudin Widodo, dihubungi melalui telpon.
Sementara itu pemilihan kades di Desa Mojoduwur kecamatan Mojowarno, dari tiga calon kades, incumben berhasil menang mutlak mengalahkan dua pesaingnya. AJI mantan kades lama ini berhasil mengumpulkan sebanyak 1726 suara disusul Imam Baihaki dengan 869 suara dan Samsul Munir dengan 196 suara. “ Sementara suara tidak sah sebanyak 46 suara,’tutur Bisri Mustofa salah satu panitia mengatakan.
Tidak mau kalah dengan calon laki-laki, dua calon kades perempuan yang ikut bertarung di dua desa, yakni di Desa Seketi Mojoagung dan Desa Ngerimbi Bareng dimenangkan oleh para Srikandi ini.
Di Desa Seketi Mojoagung, misalnya Yuliati unggul dari calon kades laki-laki Bambang Sutikno. Sedangkan di Desa Ngrimbi, Sumarmi mengalahkan tiga kandidat laki-laki, yakni Fuji Subagiono, Teguh Suko Wibowo dan Toyib.
Kabag Pemerintahan, Fachrudin Widodo mengatakan, sangat bersyukur pelaksanaan pilkades serentak bisa berjalan damai. Meski sempat ada ketegangan namun pihaknya yakin tidak akan terjadi persoalan, karena perolehan suara terpaut jauh.”Diharapkan akhir bulan ini pelantikan sudah bisa dilakukan,”jelasnya. Rur

Dua Tahanan Lapas Jombang Meninggal

Akibat Pesta MIRAS
Jombang, Bhirawa
Dua tahanan di lembaga pemasyarakatan Jombang, Minggu (14/12) meninggal dunia akibat minum oplosan Kopi dicampur spritus. Tiga tahanan lain terpaksa harus dilarikan ke RSD untuk menjalani perawatan karena kondisinya sangat kritis.


Kedua tahanan yang meninggal iti adalah, Sumari (23) warga Japanan Mojowarno, tahanan kasus pencurian kayu dan Ali Imron (30) tahanan atas kasus perkosaan warga desa Mojongapit Jombang. Sedangkan tiga tahanan yang kini dirawat di RSD Jombang adalah Ari (22), asal Sumobito dan Sobirin (21), asal Mojoagung, keduanya kasus pencurian serta Adi Setyo Utomo alias Memet (23) warga Plandaan dengan kasus pengroyokan.
Menurut pengakuan salah satu korban, Adi menyatakan, meninggalnya dua tahanan Lapas ini setelah mereka berpesta minuman oplosan pengganti miras. Bersama tiga rekan setahanan lain yang kini dirawat di RSD Jombang mereka menengak Kopi dicampur bahan memplitur kayu.
Pesta Miras ini sendiri dilakukan pada Jumat (12/12) malam, karena mereka sudah lama tidak menikmati minuman haram ini.” Namun, karena teller kita dilarikan ke RSD dan dua temen kita tidak tertolong,”ujarnya menuceritakan.
Dikonfirmasi wartawan, Plt Kalapas Jombang, M Syarif membenarkan adanya dua tahanan yang meninggal. Namun pihaknya mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab keduanya meninggal.” Yang jelas mereka meninggal karena sakit,”jelasnya singkat. rur

Kapolres Minta Hasil Pilkades Terdokumentasi

JOMBANG_
Kapolres Jombang, AKBP Muhammad Khosim meminta pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 8 desa di kabupaten Jombang didokumentasikan.. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya permasalahan di belakang hari.

Demikian dikatakan kapolres dihadapan 23 calon kepala desa yang telah berikrar bersama melaksanakan pilkades damai, siap kalah dan siap menang. Ikrar pilkades damai di gelar di Ruang Bungtomo Pemkab Jombang Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya wakil bupatii Jombang Drs Widjono Soeparno, Kajari Jombang, ketua PN beserta seluruh jajajaran Muspida Jombang.
“Dokumentasi ini penting, karenanya semua hasil penghitungan suara dalam pilkades, kalau bisa di ambil gambar oleh petugas atau panitia,” ujar Khosim seraya mengingatkan kasus pilkades di Desa Ngampel Kecamatan Ngusikan beberapa waktu lalu.
Mantan Kapolres Bangkalan Madura ini juga mengingatkan kepada panitia pilkades, agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menjalankan tugas.”Netral dan adil. Dan terutama teliti dalam pembagian kartu panggilan. Jangan sampai kartu sura yang ada tidak sesuai dengan kartu panggilan, ini berbahaya,” imbuhnya.
Pelaksanaan pilkades serentak untuk ketiga kalinya di kabupaten Jombang ini rencananya digelar, Minggu (14/12) besuk. Sebanyak 8 desa di enam kecamatan akan melaksanakan pesta demokrasi pada pemerintahan paling bawah. Ke delapan desa itu diantaranya adalah, Desa Wangkal kepuh dan Desa Sukoiber Kecamtan Gudo, desa Mojoduwur dan desa Selorejo Kecamatan Mojowarno, Desa Seketi Kecamatan Mojoagung, Desa Madiopuro kecamatan Sumobito, Desa Marmoyo kecamatan Kabuh dan desa Ngimbi kecamatan Bareng.
Sementara itu, Wakil bupati Widjono Suparno berharap dalam pelaksanaan pilkades serentak kali ini tidak terjadi pemilihan ulang. “Semoga tidak ada sampai putaran ke III, cukup pemilihan gubernur saja,” ujarnya.
Wabup menambahkan, pihaknya bersama Bupati Suyanto dan seluruh jajaran pemerintahan tidak mendukung salah satu calon.” Kita tidak ikut cawe-cawe untuk dukung mendukung, Netral dan adil,’imbuhnya seraya meminta kenetralan bupati dan wabup juga diikuti seluruh aparat pemerintah dibawah.
Adik kandungmantan gubernur Jatim, Imam Utomo ini menambahkan berdasarkan pengalaman menggelar pilkades serentak beberpa waktu lalu, pihaknya optimis pilkades serentak untuk yang ketiga kalinya ini bisa berjalan tertib.” Yang terpenting semua komponen bisa menyadari dan mematuhi aturan yang ada. Dan panitia menjlankan sesuai aturan sehingga tidak ada kecurangan,”imbuhnya.rur

Menengok Galangan Pasir Bersertifikat

Galangan Bersertifikat_ lahan yang berada dibantaran sungai brantas ini diakui milik warga berdasarkan sertofikat yang dimiliki sejak tahun 1983

JOMBANG_
Saat operasi penambangan pasir liar, kamis (11/12) petugas satpol PP Jombang bersitegang dengan warga Desa Gebangbunder Plandaan Jombang. Warga penambang pasir menolak adanya operasi dengan alas an lahan mereka adalah hak milik dan bersertifikat. Kok bisa ....?

Penolakan warga penambang pasir ini beralasan, dengan pengakuan lahan yang digunakan sebagai Galangan atau ---terminal--- pasir yang digunakan sudah memiliki sertifkat tanah. Hal ini juga ditegaskan kepala desa setmpat, Andy Kurniawan yang menyatakan bahwa 18 sertifikat tanah atas lahan dibantaran sungai brantas yang dimiliki wartaganya itu terbit sejak 1983.” Sudah lama sertifikat it ada, jadi antaslah mereka menolak adanya opersi di galangan ini,”ujarnya menjelaskan.
Terkait adanya sertifikat tanah yang berlokasi di bantaran sunngai brantas, pihak kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jombang mengaku cukup terkejut. Karena menurutnya tanah dibantaran sungai tidak boleh bersertifikat.“ Tidak boleh, tanah yang berada di bantaran sungai ada sertifikat, ituhaknya Jasa Tirta,”jelas Samsul Bahri, Kasubsi Pengadaan Tanah BPN Jombang dikonfirmsi wartawan.
Samsul juga mempertanyakan adanya sertifikat yang dimiliki warga, pihaknya mensinyalir sertifikat yang ada adalah aspal (asli tapi palsu, red). Meski demikian pihaknya akan segera melakukan pengecekan dengan data yang dimilikinya. “ Segera akan kita cek disini, “imbuhnya.
Bagaiamana jika sertifikat benar ? Samsul mengatakan Jasa Tirta sebagai penguasa seharusnya mengajukan pembatalan atas sertifikat tersebut.”Harusnya Jasa Tirta mengajukan pemblokiran,”pungkasnya. rur

Satpol PP Kembali Obrak Penambang Pasir Liar

Jombang, Bhirawa
Petugas dari satuan polisi pamong praja, Kamis (11/12) kembali mengobrak para penambang pasir liar yang masih beroperasi di bantaran sungai brantas. Kali ini galangan pasir di Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan Jombang yang menjadi sasaran.
Namun dalam operasi kemarin, satpol PP mendapat perlawanan, bahkan ketegangan sempat terjadi. Pasalnya warga penambang bersikukuh menolak peralatan mereka diangkut dengan alas an lokasi yang digunakan galangan adalah lahan milik pribadi bukan lahan Jasa Tirta.” Warga punya sertifikat atas lahan ini,”ujar salah satu warga bersitegang.

Ketegangan antara warga dan petugas akhirnya bisa diredakan, setelah Kepala Desa setempat, Andy Kurniawan turun tangan ikut menjelaskan keberadaan lahan atau galangan pasir. Dikatakannya, bahwa lahan yang kini ditempati hasil penambangan warga memang sudah memiliki sertifikat hak milik. “ Sertifikat hak milik ini sudah terbitt sejak tahun 1983, ini memang milik warga,”ujarnya menjelaskan.
Menurutnya pemerintah tidak bisa melarang warganya menggunakan lahannya sendiri sebagai tempat mengumpulkan hasil penambangan pasir.” Mereka punya hak, pemerintah tidak bisa melarang,”imbuhnya.
Meski demikian, petugas tetap melanjutkan operasi terhadap penambang pasir liar yang mengguunakan alat mekanik atau ponthon untuk menyedot pasir. Seperti tidak memperdulikan protes warga, petugas satpol PP mengangkut empat mesin diesel yang digunakan warga kedalam truk yang telah disediakan.” Operasi ini akan terus kita lakukan, karena kerusakan lingkungan sudah sangat parah, ini dampak dari penyedeotan yag dilakukan penambang dengan menggunakan alat mekanik,”ujar Purnamadji, Kepala Kantot Satpol PP Pemkab Jombang, disela-sela operasi.
Purnamadji menambahkan, pihaknya juga akan memanggil pemilik alat penyedot mekanik untuk tidak melakukan kembali. Hal ini demi keselamatan masyarakat Jombang terutama yang berada dikawasan sungai Brantas.” Jika rusak sipa yang bertanggung jwab ? Karena penyedotan dengan mekanik sangat erusak lingkungan dan ancamannya jelas, kurungan,”tambah mantan kabag pembangunan ini menuturkan. Rur

Implementasi HAM Masih Buruk

Jombang, Bhirawa
Implementasi Hak Asasi Manusia di Kapubaten Jombang dinilai masih buruk menurut beberapa kalangan. Hal ini terungkap dalam evaluasi tahunan Implementasi HAM dalam rangka memperingati hari HAM, Rabu (10/12) oleh tiga organisasi NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
Tiga lembaga Swadaya masyarakat yang merilis Implementasi HAM ini masing-masing adalah Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD), Lingkar Indonesia Untuk Keadilan (LiNK), serta Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia NU (Lakpesdam).

Direktur Linkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Aan Anshori, mengatakan beberapa aspek yang terpantau lembaga yang dipimpinnya diantaranya adalah, masih dibiarkannya intimidasi dan penganiayaan terhadap pekrja pers, serta aktifis HAM saat menyuarakan transparani dan anti korupsi.” Dari catatan temen-temen ada sekitar 8 kasus intimidasi yang dilakukan,”ujarnya membeberkan.
Diskriminasi, lanjutnya juga masih dinikmati kalangan pahlawan tanpa tanda jasa, secara massal, sekitar 1500 guru lulusan Universitas Terbuka kehilangan kesempatan untuk tes CPNS karena pemkab Jombang gagal melindungi hak warganya.” Mereka tidak diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS. Dengan alas an ijazah tidak diakui,”ungkap Anshori kepada sejumlah wartawan.
Dan yang cukup menghebohkan adalah pelanggaran kasus HAM terkini, yakni kasus salah tangkap tiga orang, oleh polisi Yakni Kemat, devit dan Sugik. “ Dagelan salah tangkap ini sangat memalukan dan menunjukkan rendahnya penegakan hokum di Jombang,”sesalnya meski akhirnya ketiganya dibebaskan.
Sementara Any dari Lakpesdam NU Jombang mengungkapkan, masih adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan yang tidak boleh sekolah setelah menikah.” Padahal keawajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan bagi warganya,’ungkapnya.
Masih terkait pendidikan, pemerintah juga belum mengalokasikan anggaran yang maksimal bagi pendidikan Luar biasa.” Tidak lebih dari 1 persen angaran yang dikucurkan untuk ini,”imbuhnya.
Pemerintah daerah lanjut M Syafii dinilai gagal dalam melindungi pedagang tradisional. Hal ini terlihat dari berdiri dan beroperassinya swalayaan Kraton Jombang yang berada di kawasan pasar tradisional Citra Niaga.” Padahal sesuai dengan UU, untuk pendirian swalayan minimal berjarak 200 meter dari pasar tradisional, Dan akibat berdirinya sawalayan ini pedagang tradisional mengalami kerugian dan terancam gulung tikar,”ujarnya. Rur

Awas, Calo CPNS Mulai Ber-aksi

Soal-soal ujian CPNS sejak sore kemarin telah dititipkan di Polres Jombang. Untuk pengamanan sebanyak 10 petugas dari polres dan satpol PP akan menjaga hingga besuk pagi.


Jombang, Bhirawa
Menjelang ujian seleksi CPNS di lingkungan pemkab Jombang, para calo pegawai negeri mulai beraksi. Mengaku sebagai orang dekat pejabat pemkab, mereka menawarkan jasa dan menjanjikan bisa meluluskan sebagai CPNS, namun peminat harus membayar sesuai dengan nominal yang telah ditentukan.
Ujian seleksi Calon Pegewai Negeri Sipil di lingkungan pemkab Jombang, bakal digelar serentak hari ini, Rabu (10/12) dan diikuti sekitar 7.216 peserta. Mereka merebutkan 332 formasi yang tersedia.

Informasi yang diperoleh bhirawa menyebutkan tidak hanya lulusan sarjana yang berminat menjadi CPNS yang mereka incar, para calo ini juga membidik lulusan SMA yang ingin bekerja sebagai pegawai honor dilingkungan pemkab juga menjadi sasaran.
Melalui calo ini, untuk bisa lolos menjadi CPNS dilingkungan pemkab Jombang, bagi lulusan sarjana harus menyediakan biaya sebesar Rp 25- 50 juta. ” Sebelum ujian harus menyerahkan uang sebesar Rp 10 juta,”ujar salah satu sumber bhirawa yang enggan disebut namanya menceritakan.
Sedangkan bagi mereka yang hanya lulusan SLTA dan berminat menjadi pegawai honor dilingkungan pemkab, mereka cukup membayar Rp 7 juta. “Dalam dua tiga tahun nanti, janjinya bisa diluluskan manjadi CPNS,”imbuh ibu dengan lima anak ini menuturkan.
Menanggapi adanya praktek calo CPNS ini, Kepala BKD Jombang, Hasan, MSi, mengingatkan kepada semua peserta seleksi CPNS agar tidak mudah percaya dengan janji-janji orang yang tidak jelas. ” Seleksi ini murni, tidak ada calo-calo. Kalau hasil ujian bagus tentu akan diterima. Kuncinya belajar agar bisa mengisi dengan benar soal-soal yang diujikan,”jelasnya ditemui sesaat sebelum menerima kunjungan DPRD propinsi dalam rangka Jasmas, Selasa (9/12) diruang Kartini.
Dikatakannya, dalam pelaksanaan seleksi CPNS pada tahun 2008, pemkab Jombang mendapatkan kuota CPNS sebanyak 332. dengan rincian, untuk tenaga pendidikan/guru sebanyak 235 orang, tenaga kesehatan sebanyak 61 dan tenaga teknis sebanyak 36 orang.” Yang terendah adalah D2 atau PGSD,”imbuhnya.
Sementara itu, dalam pelaksanaan ujian CPNS dikabupaten Jombang, (10/12) sebanyak 25 sekolah mulai tingkat SD hingga SLTA terpaksa diliburkan, karena ruang kelasnya digunakan sebagai ruang ujian.” Terutama yang berada di kecamatan Kota,”tutur Kepada Dinas Pendidikan, Settyo Darmoko dihubungi melalui telpon.
Beberapa sekolah yang siswanya terpaksa diliburkan diantaranya adalah, SMAN 1,2,3, SMK N 1,2,3, SMPN 1,2,5, SMK Dwija Bakthi, SMK PGRI 1, SMA PGRI 1,2, SMA Muhamadiyah, SDN Tugu,1-2, SDN Kepanjen, dan SMK 10 Nopember,”Yang agak jauh SMPN 5 dan SDN Kepanjen,”tandasnya.

Ibu-Ibu Tanam 15 Ribu Nyamplung

Jombang, Bhirawa
Sebanyak 15 ribu bibit Nyamplung, Sukun, dan Mahoni ditanam ibu-ibu penggerak PKK kabupaten Jombang. Pencanangan gerakan perempuan menanam dipimpin langsung istri bupati Suyanto di Desa Cupak Kecamatan Ngusikan yang merupakan daerah perbukitan dikawasan utara brantas.

“ Saya berharap, garakan menanam ini menjadi budaya masyarakat, khususnya ibu-ibu. Dan marilah kita tanamkan jiwa kepedulian terhadap lingkungan dengan menanam, merawat dan menjaga tanaman yang ada disekitar lingkungan kita semua,”pintanya mengawali penanaman pohon jenis Nyamplung dan Mahoni terlihat kompak bersama Ny Widjono Suparno wakil bupati.
Istri orang nomor satu di Jombang ini juga mengingatkan, disamping menggerakkan kembali budaya menanam. Dikatakannya tidak kalah pentingnya adalah adanya kepedulian masyarakat akan arti menanam itu sendiri, setidaknya ibu-ibu juga turut merasa memiliki, merawat dan menjaga tanaman yang telah ditanam. Karena keberlanjutan tanaman yang telah ditanam membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menjaga dengan tidak melakukan penebangan pohon secara liar
Gerakan perempuan menanam di kawasan daerah perbukitan utara brantas kemarin disamping diikuti ibu-ibu PKK juga diikuti ormas perempuan yang tergabung dalam Gabungan Organiasasi Wanita (GOW) serta juga dihadiri wakil bupati Widjono Soeparno.
Untuk kabupaten Jombang, target yang akan dicapai dalam gerakan perempuan menanam adalah sebanyak 900 ribu pohon.” Dengan keterlibatan kaum perempuan kita optimis akan bisa menanam 1,1 juta pohon,”ujar Ir. Cahyo Widodo Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang yang juga Pelaksanaan Hari Menanam Nasional dan Bulan Menanam. Rur

RIBUAN pelajar TK Ikuti lomba Mewarna

Antusias_ Ribuan pelajar TK dan RA se kabupaten Jombang mengikuti lomba mewarnai yang digelar gabungan organisasi perempauan Jombang dalam rangka peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan. Ramadlan