11.889 RTSM Dapat Kucuran PKH

Jombang, Bhirawa
Sebanyak 11.889 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di kabupaten Jombang mendapatkan bantuan dana dari dana Program Kerluarga Harapan (PKH). Mereka berhak mendpatkan bantuan dana sebesar Rp 600 ribu hingga Rp 2,2 Juta setiap tahun tergantung jumlah keluarga dan anak yang masih sekolah atau menjadi tanggungan.

Para penerima bantuan PKH ini tersebar di 212 desa di 14 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Jombang. Total bantuan yang disalurkan di Kabupaten Jombang sekitar Rp 4,89 miliar lebih. “ Ini merupakan pencairan tahap kedua, atau tahap pertama cair Juli lalu,”ujar Hery Kurniawan, koordinator pendamping PKH Kab Jombang, di sela-sela pencairan bantuan tunai di kantor pos Cukir, Sabtu (29/11) kemarin.
Pencairan bantuan dilakukan serentak di 14 kecamatan untuk 212 desa, dan diatur bergelombang mulai Jumat (28/11) hingga Minggu (30/11), dibawah pengawasan langsung tim Konsulotan Manajemen Sosialisasi PKH dari Jakarta.
Dalam pencairan dana program PKH ini dilakukan tiga kali, untuk pencairan dana periode ketiga akan dilakukan pada bulan desember mendatang. Heri mengakui dalam pencairan tahab kedua kali ini memang agak molor dari rencana semula yang harusnya berlangsung September. “ Keterlambatan itu semata-mata karena anggaran dari pusat belum turun,”tandasnya mengatakan.
Dijelaskannya, bahwa mereka yang berhak menerima dana program PKH ini antara lain adalah Rumah Tangga (RT) yang mempunyai anak usia 0-15 tahun, ibu hamil atau nifas. Kemudian RTSM yang mempunyai anak usia 6-15 tahun dan anak sampai usia 18 tahun, namun belum meneyelesaikan pendidikan dasar. “Program PKH ini sangat sederhana. Bagi penerima bantuan, kewajibannya juga sangat mudah. Mereka wajib menyekolahkan anaknya, melakukan pemeriksaan kesehatan, gizi dan imunisasi balita. Sedangkan untuk ibu-ibu yang hamil wajib memeriksakan kandangannya,”jelasnya.
Sementara itu, Tim Konsultan Manajemen Sosialisasi PKH dari Jakarta yang memantau langsung penyaluran bantuan kepada RTSM menyatakan, model pengusulan RTSM yang berhak mendapat bantuan PKH ini adalah dari bawah, yakni RT/RW atau desa. Usulan itu kemudian diolah dan dicocokkan dengan data BPS (Biro Pusat Statistik), tentang status orang yang bersangkutan. “Mereka yang diusulkan itu akan menerima program PKH dan berhak mendapat bantuan, jika masuk kreteria yang disyaratkan,” Tandas Ambar Susatyo Murti salah satu Tim Konsultan Manajemen Sosialisasi PKH. Rur.

Lepaskan 100 Burung

Setia Purwaka Tandai Gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia
Jombang, Bhirawa
Penjabat Gubernur Jawa Timur, Setia Purwaka, Jumat, (28/11) mencanangkan gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia untuk Jawa Timur di Bumi Perkemahan Sumberboto Desa Japanan Kecamatan Mojowarno Jombang. Sebanyak 300 bibit dari berbagai jenis pohon ditanam dalam pencanangan tersebut.
Disamping menanam ratusan bibit, Setia Purwaka juga menanadai gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia dengan melepas sekitar 100 satwa, dari jenis terkukut, Trucukan, kutilang dan burung jalak dilokasi penanaman. “Yang terpenting dan perlu mendapat perhatian kita semua adalah bagaimana upaya pencegahan dari tindakan masyarakat pemburu satwa dengan menetapkan berbagai penetapan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada lingkungan,”pintanya mengingatkan.

Karenanya, Pj Gubernur pengganti Imam Utomo ini juga menghimbau kepada semua pihak yang telah turut menanam pohon agar dapat ikut memelihara dan menjaga serta merawat dari gangguan. “ Baik dari hama tanaman, ternak, kebakaran dan lain sebagainya agar usaha kita dalam memulihkan kerusakan lingkungan dapat berhasil”, tutur Setia Purwaka menambahkan.
Ditambahkannya, meski pemerintah propinsi dalam gerakan menanam sudah menyiapkan jutaan bibit pohon. Setya Purwaka juga meminta agar di pemerintah Kabupaten terus mengembangkan akses sumbangan pohon dari masyarakat yang mampu menyumbang dalam berbagai kegiatan.” Seperti pengurusan pernikahan, ijin penyelenggaraan kegiatan-kegiatan diharapkan bisa memberikan bantuan bibit, agar hal ini bisa melipatgandakan jumlah pohon untuk ditanam,”imbuhnya.
Kepala Dinas Kehutanan Agus Samsudin, mengatakan, target penanaman pohon untuk Jawa Timur ditarget sebanyak 10 juta pohon dari target 100 juta pohon secara nasional. “Dalam kegiatan hari ini telah disiapkan sebanyak 300 bibit tanaman jenis sengon, mahoni, jati, mindi dan trembesi,”ujarnya. Seraya mengatakan pohon yang akan ditanam selanjutnya yang akan dilakukan oleh anggota Pramuka peserta Jambore pada 25 Desember mendatang.
Sementara itu, di Kabupaten Jombang sendiri untuk Gerakan Hari Menanam Pohon Indonesia Kabupaten telah menyediakan sebanyak 1 juta bibit pohon yang akan ditanam di dikawasan-kawasan yang penanaman lahan-lahan kritis.” Targetnya sebanyak 900 ribu bibit pohon, namun kita optimis akan mampu melakukan penanaman sebanyak 1,1 juta pohon”, jelas Ir Cahyo Widodo Msi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang menuturkan.rur

Polisi Amankan 210 Liter Mitan

Diduga Akan Di Bawa Keluar Daerah
Jombang, Bhirawa
Polres Jombang kembali mengamankan Minyak Tanah yang diduga akan di Jual ke luar daerah Jombang. Sebanyak 6 jirigen berisi mitan (total 210 liter), dan 9 jirigen yang masih kosong berikut mobil carry yang digunakan, untuk mengangkut Mitan juga diamankan.

Menurut, Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Kasyanto BS SH mengatakan diamankannya Mobil carry dengan nopol R 1893 UA yang dikendarai Adam (29), warga Dusun Roworayung Desa Bakalan Rayung Kecamatan Kudu tersebut berawal dari kecurigaan petugas saat operasi di Jalan Kusuma Bangsa Jombang.
Saat melintas di kawasan jalan tersebut, mobil warna gelap dengan kondisi bagian bak belakang mobil tertutup rapat dengan terpal mencurigakan petugas patroli. Ketika dihentikan dan diperiksa, yang bersangkutan terlihat gugup. Karenanya, petugas kemudian meminta bak dibuka. “Ternyata isinya Mitan dalam beberapa jurigen dengan posisi tidur,”ungkapnya.
Adam juga tidak bisa menunjukkan surat-surat saat ditanya petugas, karenanya kendaraan berikut pemilik diamankan petugas ke mapolres setempat. Saat ditanya ijin ataupun dokumen sah pengangkutan mitan, tersangka tak bisa menjawab. Apalagi berulang kali ditanya, tersangka selalu gelagapan. “ Sekarang kita masih lakukan pemeriksaan dan terpaksa kita lakukan pengamanan sebagai antisipasi aksi penyelundupan mitan bersubsidi ke luar daerah distribusi, karena beberapa daerah mengalami kelangkaan minyak tanah,”pungkas Kasyanto. Rur

Penambang Pasir Liar Kembali Diobrak Satpol PP

Puluhan diesel yang digunakan sebagai penyedot pasir diamankan petugas sebagai barang bukti

Tiga Ponton Ditenggelamkan
Jombang, Bhirawa
Satuan polisi Pamong Praja kabupaten Jombang, Kamis (27/11) kembali mengobrak penambang pasir liar yang beroperasi di kawasan sungai brantas. Meski tidak mendapatkan satupun pemilik penyedot pasir, namun puluhan Diesel yang ditinggalkan pemiliknya berhasil diamankan, dan tiga diantaranya ditengggelamkan

Kepala Satuan polisi pamong praja, Purnamadji melalui Kasi Dal Ops, Wiko Diaz mengatakan, operasi yang dilakukannya merupakan kegaiatan rutin, hal ini guna mengantisipasi kerusakan tanggul sungai brantas yang semakin rusak.“ Operasi ini rutin kita lakukan, agar kerusakan tanggul tidak semakin menjadi, apalagi dimusim penghujan,”ujarnya ditemui disela-sela operasi yang dilakukan di Kawasan sungai brantas yang terletak di Desa Gumulan Kecamatan Kesamben Jombang.
Dikawasan ini, diakatakannya puluhan penambang pasir liar banyak beroperasi, dan dari laporan masyarakat penambangan liar ini semakin meresahkan warga yang tinggal disepanjang sungai brantas.
Karena sulitnya medan, dalam operasi yang melibatkan sekitar 150 personel gabungan dari Satpol PP, Jasa Tirta Mojokerto, Polres Jombang, Kodim, Dinas perhubungan, petugas dibagi menjadi dua kelompok. Hal ini dilakukan guna mempermudah pengejaran terhadap para penambang.” Lokasi di gumulan sangat luas, dan sulit, syukur pihak Jasa Tirta Mojokerto juga terlibat aktif,”ungkapnya.
Dari operasi kemarin, petugas berhasil mengamankan sebanyak 12 diesel yang digunakan penambang liar ini untuk menyedot sumber alam di sungai brantas ini. Puluhan peralatan penambang yang terdiri Perahu, Diesel, Pipa serta baling-baling berhasil diamankan petugas. “Karena kesulitan mengangkat, tiga diesel yang digunakan sebagai ponthon terpaksa dihancurkan dan ditenggelamkan,”tandas mantan Ajudan Bupati ini munuturkan.
Sekedar diketahui, penambangan pasir sepanjang sungai brantas yang melintas di Jombang memang terlihat masih marak, puluhan truk setiap hari mengangkut sumber ala mini dan mengakibatkan kerusakan tidak hanya tanggul tetapi juga jalan raya.
“Sasaran berikutnya adalah penambangan di perbatasan Jombang-Nganjuk, yakni di Megaluh dan Bandrkedungmulyo, kita sedang berkordinasi dengan aparat Nganjuk,”pungkas Wiko.

Masyarakat Miskin Dapat Layanan KB Gratis

Jombang, Bhirawa
Masyarakat Miskin di Kecamatan Ngusikan kabupaten Jombang, Selasa (25/11) kemarin mendapatkan layanan KB gratis. Program layanan Keluarga Berencana (KB) gratis bagi penduduk miskin ini diberikan Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi Jawa Timur dalam rangka peringatan hari KORPRI ke 37 dan Gerak PKK.

Dalam kegiatan yang dihadiri langsung Kepala BKKBN Prop Jatim, Drs. Mohammad Is, MM, Plt Sekdakab Jombang, Munif Kusnan, MSi dan kepala badan KB kabupaten Jombang, M. Amin Sani, sebanyak 124 masyarakat miskin mendapatkan pelayanan KB gratis yang dipusatkan di Puskesmas Keboan Kecamatan Ngusikan, dengan berbagai kontrasepsi. “Kita menjaring masyarakat yang tidak mampu dan tidak akses karena jauh dari pusat layanan, agar ikut ber KB,”terang Muhammad Is disela-sela kegaiatan.
Dikatakannya, para ibu usia subur yang mendapatkan layanan KB gratis itu diantaranya, sebanyak 84 orang dengan menggunakan konttrasepsi Implant, 34 menggunakan KB suntik serta 4 orang menggunakan IUD.”Mereka rata-rata usia antara 25 hingga 35 tahun,”imbuhnya.
Sasaran KB gratis bagi masyarakat miskin, ditambahkan Kepala Badan KB kabupaten Jombang, M. Amin Sani, karena masyarakat ini menyumbang paling besar atas pertumbuhan penduduk.”Rata-rata jumlah anak mereka lebih dari 3 orang, “ujarnya.
Pada tahun 2008 ini, Amin Sani menargetkan sebanyak 28 ribu masyarakat ikut menjadi peserta KB baru. Untuk memenuhi target ini, dikatakannya, pihaknya masih mengandalkan Poshyandu sebagai ujung tombak menjaring peserta KB, disamping petugas lapangan KB (PLKB) yang dimiliki.” Karena petugas lapangan kita masih kurang, petugas kita banyak yang pensiun,”ungkapnya. Seraya mengatakan idealnya, setiap petugas Lapangan KB menjangkau dua desa, padahal, jumlah petugas KB di kabupaten Jombang hanya sebanyak 164 orang sedangkan jumlah desa/kelurahan sebanyak 306.
Meski tidak menyebut jumlah pengguna KB di kabupaten Jombang, Amin sani mengatakan, pertumbuhan masyarakat Jombang masih relative rendah dibanding Jatim secara keseluruhan.

Perjuangan Lulusan UT Kandas ?

* Tak Boleh Ikut Seleksi CPNS
Jombang, Bhirawa
Perjuangan ratusan Guru swasta lulusan Universitas Terbuka (UT) untuk bisa mengikuti ujian CPNS 2008 akhirnya kandas. Hal ini menyusul hasil konsultasi Komisi A DPRD Jombang pada Kementrian PAN beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa ijazah UT tidak bisa digunakan untuk ujian seleksi CPNS

Demikian yang dikatakan, ketua Komisi A DPRD Jombang, Joko Triono, kepada wartawan, Senin (24/11). Dikatakannya, Ijazah yang didapatkan dari hasil pendidikan pada Universitas Terbuka (UT) tidak dapat diikutkan dalam seleksi CPNS tahun 2008.” Aturannya sudah jelas bahwa yang boleh mengikuti seleksi CPNS adalah mereka yang memiliki ijazah pendidikan pra jabatan bukan penyetaraan,”jelasnya.
Anggota dewan asal PDIP ini menambahkan, dari konsultasi dengan kementrian PAN kemarin, ijazah UT adalah ijazah penyetaraan. Sehingga guru-guru yang memiliki ijasah UT tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan CPNS di lingkup Pemkab Jombang karena terbentur SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta surat Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional.
Menanggapi adanya beberpa daerah yang berani menerima lulusan UT untuk mengikuti seleksi CPNS, Joko mengatakan, DPRD dan Pemkab Jombang tidak berani mengambil keputusan yang berseberangan dengan SK Menteri PAN. “ Kita tidak bisa mengikuti daerah lain yang berani menerima mereka meski kebijakan ada pada daerah. Karena aturannya sudah jelas,”imbuhnya.
Menanggapi kenyataan ini, para guru lulusan UT yang tergabung dalam Ikatan Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar (IGTTSD) Kabupaten Jombang yang kemarin kemabli mendatangi gedung DPRD, terlihat kecewa. Mereka mengatakan penolakan terhadap lulusan Universitas Terbuka mengikuti seleksi CPNS merupakan salah satu bentuk diskriminasi pendidikan. “ Kita sudah lama menempuh pendidikan, kalau tidak boleh, apa gunanya kita sekolah selama ini, ini diskriminasi namanya,”ujar seorang guru perempuan dengan mata merah.
Meski demikian, puluhan guru yang mewakili sekitar 1500 lulusan UT, tetap yakin perjuangannya akan berhasil. Mereka tidak putus asa untuk berjuang, salah satu upaya yang dilakukan para guru lulusan UT adalah dengan mengadukan nasibnya pada perwakilan kementrian PAN yang akan berkunjung ke Kabupaten Mojokerto. "Siang (Senin) ini kita akan bertemu dengan perwakilan menteri PAN di Mojokerto, makanya kita yakin lulusan UT boleh ikut seleksi CPNS, Kita tetap yakin perjuangan ini akan berhasil," tandas Evire Rasmita, koordinator IGTTSD saat ditemui di gedung Dewan. rur

23 Hektar Tanah Desa Diterobos Jalan Tol

Proses pengadaan lahan untuk keperluan pembangunan jalan tol Kertosono-Jombang- Mojokerto diperkirakan bakal molor. Pasalnya panitia pengadaan lahan juga diharuskan menyediakan kurang lebih 23 hektar tanah ganjaran atau kas desa, yang ikut terterobos untuk ditukar guling.
Seperti diketahui, Jalan tol Kertosono- Mojokerto yang melewati Jombang akan melintasi 22 desa yang tersebar dibeberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Kesamben, Sumobito, Tembelang, Peterongan, Jombang, Megaluh dan Bandarkedungmulyo. Dipastikan tidak kurang dari 23 hektar tanah ganjaran dan kas desa terlintasi proyek Nasional ini.

“ Pemerintah sekarang sedang mengidentifikasi, berapa tanah kas desa yang terlewati. Termasuk kita sudah meminta pada seluruh camat untuk mencari pengganti tanah desa tersebut,”ujar Plt Sekdakab, Munif Kusnan ditemui usai paripurna di DPRD, Senin (24/11) kemarin.
Munif menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan kapan tukar guling akan bisa diselesaikan. Namun untuk tahab pertama, di wilayah seksi I yaitu Bandarkedungmulyo, Megaluh, Jombang dan Tembelang diharapkan pembebasan tanah bisa selesai pada Desember mendatang. “Kita tidak janji dan tidak berani pastikan itu. Yang jelas akan kita usahakan bulan Desember depan untuk seksi I sudah rampung. Untuk seksi II, kita tunggu dulu perkembangan selanjutnya,” tandas mantan kepala BKD ini menuturkan.
Untuk mengganti tanah kas desa, Peraturan perundangan yang berlaku menyebut, tukar guling harus mempunyai payung hukum berupa Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Daerah (Perda).
Kabarnya, DPRD kini sedang menyiapkan perda untuk proses tukar guling tanah kas desa tersebut. Sedangkan, kompensasi dana pembangunan juga masih dalam pembahasan antara pihak desa dengan pihak ketiga yaitu penyedia lahan. rur

Penyelewengan Raskin

Jombang
Kepala Dusun Budug Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito, Adi Yulianto (36), harus berurusan dengan polisi. Hal ini menyusul laporan warga setempat, atas dugaan penggelapan bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) sebanyak 46 sak atau sekitar 920 kg.


Laporan penggelapan beras Raskin itu dilakukan warga Budug, (Sabtu 22/11) siang. Kapolsek Sumobito, AKP Achmad Kartolo, saat dikonfirmasi terkait laporan warga, membenarkan. Kini pihak kepolisian dikatakannya sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. “Kita sedang lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kasus tuduhan penggelapan ini. Sesegera mungkin kadus yang dilaporkan juga akan kita panggil untuk dimintai keterangan,”jelasnya kepada wartawan.
Informasi yang dihimpun menyatakan, kasus penggepan beras untuk warga miskin Desa Budugsiderojo kecamatan Sumobito Jombang ini mencuat setelah, beberapa warga yang biasanya menerima jatah raskin tidak menerima. Karena curiga, warga kemudian menanyakan hal ini pada petugas yang diberi kewenangan membagi oleh kepala Dusun Yulianto.
Dari pengakuan salah satu kader PKK yang mendapat tugas membagi raskin ini menyebut jika semestinya raskin yang harus dibagi sesuai dengan jatah dari desa adalah 196 sak, setiap sak berisikan beras sebanyak 20 kg. Namun, yang dibagikan kepada warga hanya sebanyak 150 sak, sisanya tidak diketahui. “Padahal untuk mendapatkan raskin itu warga menebusnya dengan harga Rp 1600/kg,”ujar Dayat salah satu warga yang melapor k Polsek Sumobito.
Berdasarkan pengakuan ini warga kemudian bersama Kepala Desa setempat menanyakan hal ini kepada Kadus Yulianto. Setelah didesak warga, Kadus akhirnya mengakui bahwa raskin untuk warganya masih disimpan. “Sebanyak 30 sak disembunyikan dalam kolong tempat tidur, sedangkan 16 sak lagi sudah tidak jelas kemana arahnya,”tambahnya.
Dugaan penyelewangan raskin ini ditambahkan Dayat sebenarnya sudah tercium warganya sejak lama, namun mereka belum bisa menemukan bukti. Dan saat ada bukti warga langsung melaporkan pada aparat untuk ditindak lanjuti.” Biar tidak terulang lagi, kasihan warga miskin,”pungkasnya

Budaya Jmbang

Menengok Ritual Kum-kum Sinden di Sendang Made
Jombang, Bhirawa
Kantor Pariwisata Budaya Pemuda dan Olah raga (PARBUPORA) kabupaten Jombang, kembali menggelar ritual wisuda Sinden. Sebanyak 47 calon sinden dan 8 pedalang, pada Kamis (20/11) siang diwisuda dalam ritual Kum-kum Sinden dengan siraman air Sendang Made, yang berlokasi di Desa Made kecamatan Ngusikan


Kegiatan wisuda ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang diikuti bagi calon-calon sinden dan dalang asal kabupaten Jombang dan sekitarnya. Air sendang Made dipercaya bisa digunakan sebagai obat awet muda.
Sebelum memasuki lokasi sendang yang pernah dihuni keturunan keluarga Majapahit ini, para calon seniman jawa inipun harus berbaris dengan penuh harap. Proses ritual ini yang dilangsungkan diharapkan bisa membawa mereka menjadi sorang sinden dan dalang yang handal serta laris.
Menurut mitos yang berkembang dimasyarakat dengan melakukan ritual disini, para sinden akan memiliki dua manfaat. Selain akan nampak awet muda, mereka juga tidak akan pernah sepi order. “Dan ternyata memang benar. Setiap sinden yang pernah mandi di sini, selalu tampak anggun,” ungkap, Eni Sulustyowati salah satu calon sinden menuturkan.
Perempuan asal Desa Katemas kecamatan Kudu Jombang, yang telah menjalani hidupnya sebagai sinden ini menambahkan ritual di sendang drajat ini memiliki kahsiat awet muda, air Sendang Drajat juga diyakini akan bisa membuat suara sinden menjadi merdu. Mitos ini seakan-akan selalu menjadi kenyataan bagi yang pernah mengalaminya. “ Ritual ini sudah terjadi turun temurun sejak kerajaan Airlangga, dan hampir semua sinden dan meyakini itu,”imbuhnya.
Sementara itu, Supono (44), juru kunci Sendang Drajat menjelaskan.
Selain acara Wisuda sinden dan dalang acara ini juga dirangkai dengan kegiatan berupa ---Sedekah Desa--- yang oleh Masyarakat Desa Sendang Made dan sekitarnya. “ Masyarakat desa selalu berduyun-duyun membawa tumpeng untuk selamatan di sekitar sendang drajat, seperti sekarang ini,”tutur kaket yang meneruskan tugas pendahulunya ini menceritakan.
Kepala Kantor Parbupora, Harry Kusnadi menambahkan, bahwa Ritual budaya kum-kum Sinden yang merupakan ajang untuk Wisuda Sinden ini sudah menjadi agenda rutin tahunan. Setiap menjelang akhir tahun, puluhan sinden dan dalang di kabupaten Jombang dan daerah sekitar mengikuti wisuda dengan ditandai siraman air dari kawasan Sendang Drajat. “ Sejak menjadi agenda tahun enam tahun lalu, tidak kurang dari 250 sinden dan 56 dalang yang telah di Wisuda di Sendang Made ini,”bebernya. rur

Pengaturan Transportasi

Protes Bus Puspa Indah, Sopir Lyn JPK Datangi Dewan
Jombang, bhirawa
Puluhan sopir angkutan pedesaan, Lyn JPK (Jombang, Pulorejo Kandangan), Rabu (19/11) ngelurug DPRD Jombang. Kedatangan para sopir angkutan yang tergabung dalam paguyuban Mitra Transport ini merupakan yang keduakalinya, setelah pengaduan mereka terkait penyerobotan penumpang jarak pendek oleh Bus Puspa Indah beberapa waktu lalu.

Dengan membawa sekitar 20 armada Lyn JPK para sopir ini menagih system pengaturan transportasi demi keberlangsungan para sopir angkutan pedesaan Lyn JPK atas hak pengangkutan penumpang jarak dekat yang dilakukan Bus Puspa Indah jurusan Malang-Kandangan- Jombang.
Kepala Dinas perhubungan, Soeyoto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan upaya dengan menjembatani perselisihan antara armada JPK dan PO Bus Puspa Indah yang dituduh merebut penumpang angkutan JPK pada jalur-jalur pendek. “ Ini kita pertemukan kembali keduanya, JPK dan Bus Puspa Indah biar dijembatani dewan dan AKDP Propinsi,”ujarnya sesaat sebelum hearing dimulai.
Dishub lanjut mantan kepala satpol PP ini, sudah mengundang pihak-pihak terkait diantaranya, AKDP Propinsi, Po Bus Puspa Indah, BPTD (Badan Pembina Transportasi Daerah) dan Badan Pengawas Wilayah 3 Mojokerto, Satlantas Polres Jombang yang difasilitasi Komisi C dan komisi B DPRD setempat. “ Kita harapkan ada solusi terbaik antara keduanya,”imbuhnya.
Soeyoto mengaku pihak Dishub sudah melayangkan surat teguran kepada PO Puspa Indah agar memperhatikan keberadaan lyn JPK. Bahkan, Dishub juga melakukan operasi selama satu bulan. ”Saat operasi dilakukan Dishub Puspa Indah tidak ada yang mengambil penumpang jarak pendek. Tapi kemarin saat petugas Dishub tidak ada mereka kembali mengangut penumpang dan akhirnya bentrok,”imbuhnya.
Perebutan penumpang antara armada Lyn JPK dengan bus Puspa Indah jurusan Malang-Kandangan- Jombang sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Bahkan, tidak jarang terjadi klas fisik antar kru. Sopir-sopir Lyn JPK mengeluhan sitem operasional bus Puspa Indah yang mengetem di pertigaan pasar kandangan, pertigaan Ngoro, Simpang tiga, pulorejo dan jomplangan satsiun Jombang.”Ini sangat merugikan keberadaan Lyn JPK, karena penumpang-penumpang jarak pendek diangkut juga oleh mereka,”ujar ketua paguyuban Ali Ahmad.
Dalam pertemuan yang berjalan hampir dua jam dihadapan Komisi C dan B kemarin, sempat memanas Karena keduanya tetap bersikeras dengan pendapatnya masing-masing. Namun pertemuan itu akhirnya menyepakati, bahwa bus Puspa Indah tidak boleh mengangkut penumpang jarak pendek. Pemberhentian bus jurasan Jombang-Kandangan- Malang ini sesuai aturan pada halte.” Mengenai Halte Bus, karena belum ada akan dibicarakan kembali nantinya,”ujar Suwarto salah satu anggota Komisi B mengungkapkan

Hari Terakhir, Pendaftar CPNS Depag Membludak

Tak Peduli Hujan, Berkas Harus Terdaftar

Hari terakhir pendaftaran CPNS dilingkungan kantor Departemen Agama Jombang, Rabu (19/11) dipenuhi pendaftar. Meski diguyur hujan lebat ratusan peminat PNS ini nampak tak menghiraukan dan tetap berjubel memenuhi seluruh loket yang disediakan panitia.
“Karena ini hari terakhir mas, berkas pendaftaran harus diterima panitia," ujar Arif salah satu pendaftar ditemui usai menyerahkan berkas sambil berteduh dari guyuran air hujan, kemarin
span id="fullposit">
Sejak pagi hari, ratusan pelamar CPNS dilingkungan Depag yang mayoritas didominasi perempuan berusaha saling mendahului, mereka rela mengantri agar berkas pendaftaran bisa diterima panitia. Bahkan mereka terlihat berjubel dibeberpa loket, karena lokasi yang disediakan panitia sangat sempit.
Para pelamar CPNS ini langsung semburat, ketika hujan lebat datang sekitar pukul 10.00 WIB. Hujan deras mengguyur sebagian kota Jombang ini baru reda sekitar dua jam kemudian. Namun sebagian pendaftar yang sudah menunggu sejak pagi tetap rela mengantri agar lamaran mereka diterima panita dan mendapatkan tanda terima untuk dipergunakan sebagai pengambil nomor peserta ujian.
Dalam pengumuman yang ditempelkan, kuota untuk CPNS di lingkungan kantor Depag Jombang hanya untuk 22 orang. Yakni Formasi Penyuluh Agama 2 orang, Penghulu 1 orang. Sedangkan untuk Guru MIN dibutuhkan sebanyak 4 orang, Guru MTsN sebanyak 8 orang serta Guru bidang study pada MAN sebanyak 7 orang. Rur

KPU Jombang Di Demo PPK dan PPS

Buntut Ketidak Harmonisan KPU dan Sekretariat
Jombang, Bhirawa
Puluhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilu legislatif, Selasa (18/11) mendatangi kantor KPU kabupaten. Mereka menuntut kejelasan status sebagai panitia pileg 2009 serta pencairan honor.

Tuntutan PPK dan PPS ini merupakan buntut dari amburadulnya system admnistrasi kesekretariatan KPU kabupaten. Pasalnya sejak dilantik tiga bulan lalu tepatnya akhir Juni lalu, hingga kini PPS belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
Hal ini seperti yang teruangkap pada poster-poster yang dibawa para pendemo diantaranya adalah Pemilu terancam molor akibat kinerja kesekretariatan teller, Copot Sekretariat KPU yang menghambat Tahapan, Penyelenggara butuh kejelasan status dan KPA harus bertanggung jawab atas POK yang terlambat diturunkan.
” PPK saja baru menerima SK Nopember ini, kalau tidak bisa keberja lebih baik mundur,”ujar Zainudin ketua PPK Jogoroto mengungkapkan saat berdialog dengan empat anggota KPU bersama secretariat di Aula Media center.
Akibat keterlambatan surat pengangkatan ini, kinerja panitia ditingkat kecamatan dan desa terhambat, karena tidak memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan tugas-tugas kepanitian. Padahal sesuai dengan Pedoman Operasional Kegiatan (POK) kerja panitia pileg legislative 2009 sudah harus berjalan sejak Juli lalu. “Seperti membentuk Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (P2DP), namun hal ini tidak bisa dilakukan sehingga Anggaran untuk pemutaakhiran data pun akhirnya tidak terserap,”imbuh anggota PPS lain mengungkapkan.
PPS juga mengancam tidak bertanggung jawab atas Daftar pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu legislative. Padahal panitia pemungutan suara tingkat desa ini sudah dilantik sejak tiga bulan lalu. “ Kita tidak mau bertanggung jawab atas kefalidan data DPT pileg,”ujar salah satu ketua PPS asal Jogoroto mengancam.
Ketua KPU kabupaten Erfan Effendi mengakui keterlambatan penerbitan SK. Namun pihaknya mengaku telah menandatangi SK penyelenggara pemilu legislative sejak beberpa hari lalu.” Sudah saya tandatangi sejak senin lalu, Tapi memang ada kesalahan-kesalahan dan butuh dibetulkan, karena ada perubahan-perubahan,”ujarnya.
Erfan berjanji pihaknya akan segera menyelesaikan persoalan SK PPK dan PPS akan selesai dalam minggu ini.” SK yang diminta PPK dan PPS kita usahakan sudah kelar minggu ini,”imbuhnya. Seraya menjanjikan persoalan PPK dan PPS akan di bahas kembali dalam pertemuan bersama untuk mencari jalan keluar.
Sementara itu, informasi yang dihimpun bhirawa menyatakan, amburadulnya administrasi KPU ini disinyalir karena adanya ketidak harmonisan antara KPU dan kesekretariatan dalam hal ini sekretaris KPU, M. Taufiq. Bahkan dalam beberpa pengelolaan anggaran KPU tidak dilibatkan oleh secretariat.” Yang dikorbankan akhirnya PPK dan PPS,”ujar salah satu ketua PPK yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan Rur

3873 Guru TPQ Terima Honor

Wabup Widjono Soeparno saat memberikan insentif kepada guru ngaji TPQ di pendopo kabupaten Jombang.


Jombang, Bhirawa
Pemerintah kabupaten Jombang, Senin (17/11) kembali mencairkan insentif guru ngaji pada Taman Pendidikan Al Quran (TPQ). Sebanyak 3873 guru ngaji menerima honor untuk satu tahun anggaran sebesar Rp 400 ribu.


Pencairan insentif atau honor kepada guru ngaji ini diberikan langsung oleh oleh wakil bupati Widjono Soeparno di pendopo kabupaten Jombang. Wabup mengatakan pemkab telah mengalokasikan dana untuk guru ngaji melalui APBD 2008 sebesar Rp 1,5 miliar. Dari 1500 lembaga TPQ yang ada dikabupaten Jombang baru sebanyak 1251 lembaga yang mendapatkan insentif.” Setiap lembaga mendapatkan 1.200.000,” tuturnya.
Wabup mengakui apa yang diberikan pemkab Jombang kepada guru ngaji nilainya sangat sedikit. “ Bantuan ini nilainya memang sangat sedikit, tidak sebanding dengan perjuangan para guru ikut serta dalam memberantas buta huruf khususnya huruf alqur’an bagi para penerus bangsa,”ujar Widjono menuturkan.
Meski demikian, mantan sekdakab ini yakin, bantuan ini bukan menjadi prioritas utama para guru ngaji dalam berjuang. Karena selama ini, tanpa adanya pemberian insentif perjuangan memberantas buta huruf sudah dilakukan.” Dan semuanya sudah menjadi panggilan jiwa untuk berjuang. Dan tanpa ini (honor) pun guru-guru tetap mengajar membaca alquran mencerdaskan penerus bangsa di kampong dan lembaga masing-masing,”imbuhnya.
Pemerintah, lanjut wabup Widjono setiap tahun akan berusaha memberikan honor bagi guru-guru ngaji dan guru diniyah. Sehingga semua lembaga yang kini belum mendapatkan karena keterbatasan dana dari APBD, pada tahun berikutnya dipastikan bisa mendapatkannya.” Tidak menutup kemungkinan anggaran ini ditambah, agar semua lembaga TPQ yang ada sekitar 1500 itu bisa terkafer semua,”tandasnya.
Namun demikian, diharapkan, dalam pemberian honor kepada para guru ngaji juga diharapkan ada criteria atau semacam sertifikasi yang dilakukan oleh Departemen Agama.” Dan pemkab siap untuk memfasilitasi proses sertifikasi kepada guru –guru ngaji serta lembaga yang ada,”pungkasnya.
Disamping menerima uang insentif, para guru ngaji ini kemarin juga menerima pembinaan terkait baca alguran serta methode menghafal dari ustadz mashuri pengasuh PP Alquran diwek Jombang. Rur.

Puluhan Guru Lulusan UT Ngulug DPRD

Perjuangkan Nasib Dalam Seleksi CPNS
Jombang, Bhirawa
Puluhan guru honorer dan alumni lulusan Universitas Terbuka (UT), Senin (17/11) mendatangi gedung DPRD Jombang. Mereka mengadu soal ijasah UT mereka yang tidak bisa digunakan sebagai persyaratan penerimaan CPNS.


“ Kita menyampaikan keluhan dan kekhawatiran lulusan UT yang ijasahnya tidak bisa digunakan sebagai persyaratan mengikuti CPNS pada tahun ini,”ujar Evire Resmita juru bicara IGTTSD saat ditemui Komisi A dan Komisi D DPRD Jombang, kemarin.
Dikatakannya, lulusan UT dikabupaten Jombang tidak kurang dari 1.500 alumni Dan mereka sangat bergantung dengan perubahan kebijakan dalam hal seleksi CPNS 2008 ini. “Pemerintah harus bersikap adil. Jerih payah teman-teman UT dalam menyelesaikan studinya tidak boleh dinafikan dan dianaktirikan begitu saja,”tambah beberapa perwakilan IGTTSD.
Menanggapi desakan tersebut, ketua Komisi A, Joko Triono akan menyampaikan kepada pemkab. Pihaknya menyatakan belum berani memberikan jaminan, karena persoalannya bukan ada pada kebijakan daerah, tapi lebih faktor regulasi dan aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang lebih tinggi.
Namun Joko menambahkan, sebelumnya pihaknya telah melakukan dengar pendapat dengan BKD soal ini dan kesimpulannya jelas, yaitu ada kendala SK Menpan. Namun demikian, “ Kita tetap akan sampaikan terus upayakan celah bagaimana cara mengakomodir lulusan UT agar bisa diterima dalam perekrutan CPNS,”imbuhnya.
Wakil ketua Komisi A Saihul Athok menambahkan, kebetulan komisi yang membidangi pemerintahan ini direncanakan akan berkonsultasi ke pusat terkait rekrutmen CPNS.” Ini nanti juga akan kita sampaikan kepada pusat terkait keluhan lulusan UT. Termasuk juga kita akan sampaikan keluhan para sopir-sopir yang tidak ada pengangkatan karena tidak ada formassi, padahal umur mereka sudah mendekati habis,’tandasnya saat ditemui wartawan usai hearing, seraya mengatakan jumlah sopir yang ada di Jombang dan telah berusia sekitar 40 tahun sebanyak 26 orang. Rur

Buntut beredarnya Vidio mesum pelajar SLTA

Polisi Operasi Ponsel Pelajar
Jombang, Bhirawa
Aparat Polres Jombang, Kamis (13/11) bergerak cepat melakukan razia ponsel pelajar. Hal ini menyusul beredarnya video mesum yang diduga dilakukan dua pelajar SLTA Jombang yang mengagetkan semua pihak.


Hasilnya, dari razia yang dilakukan petugas pada dua sekolah yakni SMKN 1 dan SMAN 3 Jombang, petugas dari Samapta Polres Jombang yang dipimpin Kasat Samapta AKP Sugeng Widodo berhasil menemukan satu buah ponsel milik pelajar putri yang menyimpan gambar porno, gambar porno itu ditemukan dikelas, III IPS.
Saat dinterogasi petugas, pelajar putrid pemilik HP Nokia N-Gage ini mengaku bahwa file porno itu sudah ada di Handphone sejak dibelinya. “Kita langsung serahkan kepada pihak sekolah untuk memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan,”tandas Sugeng menuturkan.
Setelah memeriksa hampir 27 kelas, petugas kemudian melanjutkan operasi di SMKN 1 Jombang. Namun dari operasi di sekolah yang dihuni sekitar 1.400 siswa yang sebagian perempuan ini aparat tidak berhasil menemukan handphon berisi gambar-gambar porno. “ hanya sedikit pelajar disana yang memiliki HP, dan tidak kita temukan gambar-gambar porno,”ungkapnya.
Kasat Samapta menambahkan, operasi handphon pelajar dilakukan sebagai tindak lanjut atas beredarnya video porno pelajar Jombang, beberapa waktu lalu, agar tidak semakin meluas. “Inii demi kepentingan pelajar sendiri,”tandasnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, kalangan pelajar di kabupaten Jombang dihebohkan dengan beredarnya video mesum yang diduga dilakukan oleh dua pelajar SLTA. Rekaman berdurasi satu menit 4 detik ini diambil sendiri oleh pelaku dari kamera telepon genggam pelaku.
Video mesum ini yang sempat beredar dikalangan pelajar dan masyarakat ini diduga pemeran perempuannya adalah salah satu siswi Madrasah Aliyah di kawasan kota Jombang. rur

Calon Panwas dan Mantan KPU Ikuti Seleksi

Jombang, Bhirawa
Seleksi calon anggota KPU Kabupaten Jombang, nampaknya akan berjalan sangat ketat. Pasalnya dalam seleksi, Kamis (13/11) diikuti sebanyak 76 peserta, lima diantaranya adalah anggota KPU lama serta calon anggota Panitia Pengawas (Panwas) pemilu legislative yang telah lolos tes tulis dan lusa bakal menjalani psiko tes di propinsi


Beberapa calon anggota panwas kabupaten untuk pileg 2009 yang telah lolos ke Jatim itu diantaranya adalah Firmansyah, Musyafa’, keduanya mantan anggota panwas pileg 2004, Fatoni anggota panwas pilkada serta Chairil Hariya Udaya yang juga mantan kepala Bawasda Jombang.
Sedangkan lima mantan anggota KPU yang mendaftar kembali adalah, Erfan Efendy, Mahkwal Huda, Minan Rahman, Medan Amrullah, dan Sayekti Suindah untuk nama yang terakhir ini sempat masuk sepuluh besar calon anggota KPU Propinsi.
Disamping diikuti mantan anggota KPU lama, beberapa anggota PPK pileg 2009 yang juga sudah dilantik juga tidak mau ketinggalan.
Ketua tim seleksi calon anggota KPU, Prof Tajur Rizal yang memimpin jalannya seleksi mengatakan, meski diikuti lima anggota KPU lama, Timsel berjanji tidak akan memprioritaskan mereka. “ Semua diperlakukan sama, tidak ada prioritas,”ujarnya ditemui usai tes tulis di Gedung PSBR kemarin.
Diakatakannya, dari hasil tes tulis ini, akan diambil sebanyak 20 peserta sesuai dengan nilai masing-masing untuk menjalani psikotes dan wawancara. Dan selanjutnya akan ditentukan sebanyak 10 peserta yang bakal dikirim ke KPU Propinsi.” KPU propinsi yang akan menentukan siapa yang layak menjadi anggota KPU kabupaten untuk pileg 2009 mendatang,”tandasnya. rur

Enam JCH Batal berangkat

880 CJH Jombang Berangkat Dari Pendopo
Jombang, Bhirawa
Hari ini, Rabu (12/11) sebanyak 880 Jamaah Calon Haji (CJH) asal Jombang akan bertolak menuju tanah suci Makkah. Mereka rencananya akan diberangkatkan dari pendopo kabupaten oleh Bupati Suyanto.

Para jamaah ini terbagi menjadi dua kelompok terbang (Kloter) yakni kloter 25 dan kloter 26. Untuk Kloter 25 rencananya berangkat menuju Asarama Haji Sukolilo Suroboyo pada pukul 06.00 WIB sedangkan kloter 26 berangkat pukul 09.00 WIB.
Kepala Seksi Haji Kantor Departemen Agama kabupaten Jombang, Taufiq Abd Djalil, mengatakan, pada tahun 2008 ini CJH yang telah memenuhi syarat untuk berangkat menuju Makkah sebanyak 890 jamaah. “ Namun sebanyak 14 orang mutasi ke daerah lain. Dan kabupaten Jombang juga menerima mutasi dari daerah lain sebanyak 10 jamaah,”ujarnya ditemui disela-sela memantau persiapan keberangkatan, Selasa (11/11).
Disamping itu, lanjut Taufiq menambahkan, sebanyak enam CJH batal berangkat. Keenam CJH yang batal berangkat tersebut dikarenakan meninggal dunia 5 orang dan satu jamaah mengundurkan diri, karena sakit. “ Sehingga total CJH yang berangkat dari Jombang sebanyak 880 orang,”imbuhnya
Keenam CJH yang meninggal dunia adalah Narining bin Abidin (85) warga Sidobayan Candimulyo Jombang, Abd. Choliq bin Ismu (83) meninggal pada awal idul fitri, Sunyar bin Lamidi (66) warga Badasng Ngoro Jombang. Muhadi bin Abdul Majid (48) serta Muri’ah (62)tahun warga Mojoagung Jombang, sedangkan yag mengundurkan diri adalah Ngaisan bin Maksum (59) warga Kateban Pulorejo Ngoro.
Sebelum bertolak dengan penerbangan sekitar pukul 21.30 WIB dari bandara Juanda, sebanyak 880 CJH terlebih dahulu masuk Asrama Hajji Surabaya. Dan diperkirakan jamaah yang terbagi menjadi dua kelompok penerbangan (Kloter), Yakni kloter 25 dan 26 embarkasi Juanda ini akan tiba di Makkah pada pukul 03.50, sedangkan Kloter 26 yang diberangkat dari Juanda sekitar pukul 19.00 Kamis (13/11) diperkirakan bakal sampai sekitar pukul 02.00 WIB.
Taufiq menambahkan, untuk kabupaten Jombang hingga tahun 2011 kuota jamaah haji sudah penuh. “ Umat islam yang mendaftarkan berangkat haji baru akan diberangkatkan pada tahun 2012.”tandasnya. rur

Mahasiswa Kecam Perilaku Korup Aparat Negara

Jombang, Bhirawa
Bertepatan dengan peringatan hari pahlawan, Senin (10/11) puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Jombang. Mereka mengecam perilaku korup aparatur pemerintah yang sangat bertentangan dengan nilai perjuangan para pahlawan


Dalam aksinya, para mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang ini mengingatkan kembali jerih payah para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawa demi bangsa. “ Kita tidak ingin mementum hari pahlawan hadir sebagai bagian dari romantisme sejarah. Kita tidak ingin peringatan hari pahlawan sebagai ritual tahunan yang tidak memiliki arti apapun bagi perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.”ujar Rizal, Kordinator aksi.
Para mahasiswa sangat mengecam perilaku yang dipertontonkan oknum-oknum aparatur pemerintah yang merupakan bentuk ironi dari perjalanan bangsa indonesia. Mahasiswa juga mendesak mereka segera merubah perilaku demi perubahan dan peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia ini. “ Nyawa dan Darah yang mengalir dari tubuh suci para pahlawan, begitu saja dibalas dengan praktek penghisapan darah sesama anak bangsa. Mari kita kembalikan potret buram bangsa kita saat ini kepada jerih payah para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawa mereka,”tandas mahasiswa dalam orasinya.
Sebelum melakukan aksi demo didepan gedung DPRD, puluhan mahasiswa Nasionalis asal Undar, IKAHA dan STIKIP Jombang ini juga melakukan do'a bersama di makam pahlawan Jombang. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa para pahlawan bangsa. Rur

KarSa Unggul 11.219 Suara

Perhitungan Manual KPU Di Warnai Protes
Jombang, Bhirawa
Perhitungan manual pilgub Jatim putaran ke II di KPU kabupatean Jombang, Sabtu (8/11) diwarnai protes Tim Khofifah- Mudjiono (KAJI). Pasalnya, dalam penghitungan KPU suara KAJI dibeberapa Kecamatan mengalami penyusutan dengan selisih sekitar seribu suara.


Protes penghitungan manual itu disampaikan coordinator Tim KAJI, Yasir yang mengatakan bahwa hasil rekap suara yang diperoleh saksi KAJI di TPS-TPS berbeda dengan penghitungan KPU. Perolehan suara KAJI di beberapa kecamatan mengalami penyusutan. “ Selisih suara antara hasil rekap para saksi Kaji dengan KPU ada sekitar seribu suara,” katanya sebaliknya, suara Karsa mengalami penambahan yang lumayan besar.
Yasir yang juga bendahara DPC PPP Jombang inii membeberkan beberapa suara KAJI yang menyusut diantaranya adalah perolehan suara di Kecamatan Bareng. Berdasarkan data perhitungan dari para saksi, pasangan Kaji mendapat 13.288 suara. Namun hasil rekap KPU menjadi 12.941 suara. Sebaliknya pasangan Karsa naik dari semula 9.714 menjadi 9900 suara. Hal sama juga terjadi di Kecamatan Kudu, Kesamben dan Jogoroto. Sebaliknya, pasangan Karsa bertambah cukup signifikan.
Karenanya, pihaknya ketika diminta menandatangai berita acara hasil penghitungan KPU menolak. Tim KAJI meminta agar KPU melakukan klarifikasi hasil setiap TPS di kecamatan tersebut. “Sebelum ada klarifikasi pada setiap TPS di kecamatan yang kita sebut diatas, saya belum bisa menandatangani berita acara penetapan hasil penghitungan suara KPU,” ujarnya.
Atas protes tersebut, Erfan Effendi, Ketua KPU Jombang minta agar Tim Kaji menunjukkan bukti rekap pernghitungan di masing-masing TPS yang diperoleh para saksi. Sebaliknya, KPU juga akan membuka dokumen hasil perolehan suara di masing-masing TPS.
Namun tim KAJI tidak bisa menghadirkan saksi, meski pleno sempat diskorsing selama 30 menit. Dan akhirnya tim KAJI harus rela menandatangai hasil pleno KPU yang menetapkan pasnagan KarSa menang atas pasnagan KAJI dengan selisih 11.219 pemilih.
Dari perhitungan manual Pilggub Jatim putaran ke II untuk kabupaten Jombang hasilnya, pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) unggul dari pasangan KAJI. Pasangan Karsa memperoleh 268.202 suara atau 51,07% dan pasangan Khofifah Indarparawangsa-Mujiono (Kaji) mendulang suara 256.983 suara atau 48,93% sedangkan suara tidak sah mencapai 21.208 suara. Rur

Tersangka Asrori “Tunjuk”Polisi Penganiaya

Lima saksi Penyidik dihadirkan
Jombang,
Sidang lanjutan kasus pembunuhan terhadap Asrori kebun tebu dengan terdakwa maman Sugianto alias Sugik, Kamis (6/11) kembali digelar di PN Jombang. Kali ini lima penyidik yang menangani kasus ini dihadirkan. Para Tersangkapun menunjuk Penyidik yang pernah menganiaya mereka


“ Ya itu pak orangnya yang paling kejam, saya masih ingat betul dialah orangnya,”ujar Kemat menunjuk Bripka Bambang Sucipto salah satu dari 11 penyidik saat di cross chek dengan keterangan saksi penyidik oleh Majelis hakim yang dipimpin Kartijono SH.
Kemat yang yang telah di vonis 17 tahun penjara atas kasus Asrori kebun tebu bandarkedungmulyo Jombang dengan gayanya yang kemayu ini kemudian mengungkap sisi kesadisan polisi saat dirinya disiksa. Pengunjungpun langsung menyambut dengan suara gemuruh seakan mengutuk saksi penyidik.
Bambang Sucipto dihadirkan kemarin kini nonjobkan oleh Polda Jatim sebagai imbas dari dugaan salah tangkap. Karena Mr X kebuntebu ternyata adalah Fauzin Suyanto warga Nganjuk bukan seperti yang dituduhkan selama ini yakni Asrori. Karena Asrori diketahui dibunuh oleh Ryan. Dan diwaktu yang sama, Ryan sedang menjalani rekontruksi terhadap 10 korbannya termasuk Asrori di rumahnya di Dusun Maijo Desa Jatiwates Tembelang Jombang.
Dalam persidangan kemarin, nampak beberpa keterangan saksi saling bertentangan. Dari ke lima saksi diantaranya, Aiptu Abdul wahid, Aiptu Bambang Hermanto, Bripka Bambang Sucipto, Aiptu Jaka Kartika serta Bripka Si'an.
Dari keterangan semua saksi penyidik, tim penasehat hukum menilai banyak kejanggalan antara BAP dengan kesaksian yang diberikan. "Kami semakin yakin klien kami menjadi pesakitan karena adanya rekayasa," terang H.M.Dhofir SH. Secara garis besar, kejanggalan yang dimaksud berupa tidak sinkronnya keterangan saksi Abdul Wahid dengan Bambang Hermanto

Ryan Peragakan Membunuh 10 Korbannya

Jombang,
Rekontruksi pembunuhan berantai terhadap 10 korban yang dilakukan warga Desa Jatiwates Tembelang Jombang, Verry Idham Henyansyah alias Ryan, Kamis (6/11) mulai digelar Polisi. Rekontruksi kembali dipadati warga yang ingin melihat kekejaman Ryan lelaki pendiam dan feminism ini.
Ratusan warga yang sudah menunggu jalannya rekontruksi di pekarangan orang tua Ryan di Dusun Maijo Desa Jatiwates nampak sangat geram. Kedatangan Ryan yang dibawa petugas dari Polda Jatim bersama Polres Jombang disambut kata-kata makian” pembunuh-pembunuh”.
Kekejaman sang raja tega ini terlihat saat memperagakan pembunuhan terhadap Silvia (3) anak dari Nanik. Silvia dibunuh karena berteriak setelah melihat ibunya Nanik yang dibunuh terlebih dahulu karena mengejek Ryan adalah seorang banci. Dari rekontruksi itu, Ryan membunuh Silvia dan Nanik dilakukan dengan menghantam kedua korbannya dengan menggunakan Besi atau Linggis.
Setelah melihat keduanya telah mati, Ryan selanjutnya menyeretnya ke dalam kamar mandi dan selanjutnya keduanya dikubur dalam satu lubang dipekarangan belakang rumah orang tuanya.
Hal yang sama juga terjadi pada korban-korban lainnya, Guruh Setyo Pramono alias Guntur asal Nganjuk yang menjadi korban pertama. Begitu pula dengan korban kedua Agustinus Fitri Setiawan alias Wawan warga Jombang, hanya gara-gara adu mulut Wawan akhirnya dihantam linggis dan kemudian dikubur dalam kolam lele.
Dalam Rekontruksi yang dipimpin langsung oleh Kasat I Pidum Ditreskrim Polda Jatim, orang tua Ryan Ahmad dan Saitun serta Mulyo Wasis Kakak Ryan nampak juga hadir menyaksikan jalannya rekonstruksi.
Disamping itu, petugas juga telah menyiapkan ejumlah barang bukti seperti 5 sepeda motor, yakni Honda Revo warna kuning dengan nopol AG 2922 DY milik Guruh asal Nganjuk, Honda Vario dengan nopol S 6985 WW milik Nanik Hidayati, Yamaha Jupiter Z nopol S 4088 WJ, Suzuki Thunder nopol W 5454 GR milik Asrori dan terakhir Honda 70 bernopol S 5934 WE milik Zaki. Selain itu, juga terdapat microwave, kulkas serta dispenser.
Rekontruksi terhadap ke 10 korban pembunuh berdarah dingin asal Jombang ini baru berakhir menjelang magrib. Warga memadati lokasi penguburan korban-korban yang di tanam dibelakang rumah orang tua Ryan di Maijo desa Jatiwates Tembelang sejak pagi. Puluhan petugas keamanan juga nampak bersiaga

KAJI- KarSa Kalah Dengan Golput

Jombang, bhirawa
Meski penghitungan suara pilgub Jatim putaran ke II belum kelar, namun hasil penghitungan sementara, warga yang tidak menggunakan hak pilihnya alias Golput di kabupaten Jombang terlihat masih lebih banyak dari perolehan suara dua pasangan cagub, yakni Khofifah- Mudjiono (KAJI) dan Soekarwo- Saipul (KarSa).

Angka Golput hingga kemarin, mencapai sekitar 421.431 atau 43,48 persen dari total daftar pemilih sebanyak 969.302 pemilih. Jumlah golput Pilgub putaran ke II ini meningkat tajam dibanding putaran pertama yang hanya sebanyak 282.610 pemilih atau 29,3 persen dari total pemilih sebanyak 963.262.
Sementara dari perhitungan sementara, pasangan nomor urut satu, KAJI pada putaran ke II ini memperoleh sebanyak 256.864 atau 48,74 persen suara dari total suara sah, 526.930 suara, sedangkan pasangan KarSa meraup sebanyak suara 270.084 atau 51,26 persen suara sah.
Dari pantauan, koran ini angka Golput secara berturut-turut terlihat mualai dari Kecamatan Jogoroto sebanyak 49,7 persen, Kecamatan Gudo 47,8 persen, Perak 47,1 persen, kecamatan Kesamben 47,1persen dan kecamatan Ngoro golput menunjukkan angka 46,8 persen.
Menanggapi tingginya angka Golput ini, Ketua Panwas Kabupaten Jombang, Hj Ainaul Mardliyah MPdI mengatakan, banyak foktor yang mempengengaruhi peningkatan angka golput ini. Diakatkannya, salah satu adalah minimnya sosialiasai oleh pelaksana pilkada baik KPU maupun Panwas. “Karena anggaran Pilgub putaran kedua dari Pemprop terlambat turun, sehingga sosialisasi kurang optimal,”bebernya.
Dari 21 kecamatan di Jombang, Karsa unggul di 11 kecamatan dan Kaji menang di 10 kecamatan. Keunggulan Karsa ini umumnya disokong dari kantong-kantong PDI Perjuangan dan Golkar, seperti Kecamatan Jombang, Megaluh, Tembelang dan lima kecamatan di utara sungai Brantas serta Wonosalam.
Pasangan KarSa unggul atas KAJI dengan selisih sebanyak 13.238 pemilih atau 2,52 persen. Pasangan KAJI memperoleh 256.846 atau 48,74 persen suara dan pasangan Karsa 270.084 suara 51,26 persen

50 Ribu Maskin Belum Dapat Kertu Jaskesmas

Jombang, Bhirawa
Jumlah masyarakat miskin yang belum mendpatkan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat di kabupaten Jombang cukup besar. Tidak kurang dari 50 ribu maskin hingga kini belum memegang kartu kesehatan tersebut.

Demikian yang dikatakan Ketua Komisi D DPRD Jombang, Mas'ud Zuremi menyikapi masih banyaknya masyarakat miskin yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan jaminan kesehatan. “Dari 300 ribu jiwa lebih Maskin yang terdata masih ada lebih dari 50 ribu yang hingga saat ini masih belum memegang kartu Jamkesmas,”ujarnya saat ditemui bhirawa, Senin (3/11) kemarin.
Dikatakannya, mereka yang tidak memegang kartu Jamkesmas sering kali mendapat kesulitan untuk berobat di RS atau puskesmas. Sedangkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa dan kecamatan seperti tidak berlaku lagi. “ Kita minta persoalan ini harus segera diselesaikan, karena menyangkut persolan masyarakat kecil yang jelas-jelas membutuhkan jaminan kesehatan,”imbuhnya.
Anggota dewan asal FKB ini menambahakan, pihak RS maupun puskesmas seharusnya bisa mempermudah dengan memberikan pelayanan bagi maskin. Menurutnya, pemerintah daerah harus bisa melajar dari beberapa daerah lain seperti kota Bogor, Jawa Barat yang telah memberlakukan SKTM sudah cukup sebagai 'tiket' pelayanan kesehatan.
Karenanya, pihaknya mendesak pemerintah daerah untuk segera mengajukan data masyarakat miskin (Maskin) yang belum mendapat kartu Jamkesmas pada pemerintah pusat. Sebab kondisi ini dikhawatirkan akan menyedot keuangan daerah karena hingga saat ini, pemerintah daerah harus menganggarkan tidak kurang dari Rp. 1,1 miliar pada tahun anggaran 2008 untuk menutup kebutuhan kesehatan 50 ribu Maskin yang belum mendapat kartu Jamkesmas.
“ Soal diterima atau tidak oleh pemerintah pusat, masalah ini harus segera diselesaikan. Kalau memang diterima berarti beban pembiayaan daerah akan lebih ringan, bila tidak harus segera dicarikan rumusan lebih lanjut bagaimana agar pembiayaan kesehatan Maskin yang ditanggung daerah tidak terlalu memberatkan,”tandas Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Jombang ini menambahkan.
Masih menurut Masud, dari laporan masyarakat, mereka masih banyak mengeluhan soal akses kesehatan yang sulit disamping kurang profesionalnya pengelolaan keuangan dalam hal kesehatan bagi masyarakat. “ Ini salah satu bukti pengelolaan kurang transparan dan kurang professional,”pungkasnya. Rur

KarSa Unggul Di PPS PP Bahrul Ulum

Jombang, Bhirawa
Pasangan Calon gubernur Jatim nomor lima, Soekarwo- Saipul unggul di PPS lingkungan pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang. Pasangan KarSa unggul 131 suara dari pasangan Khofifah- Mudjiono (KAJI).

Di TPS kalangan Kyai dan santri ini, KarSa bersaing ketat dengan KaJi, seperti yang terlihat di TPS 4 Desa Tambakberas, dimana beberapa Kyai dan pengasuh pondok pesantren ini mencoblos. Pasangan KAJI mendapatkan sebanyak 195 dan pasangan KarSa meraup sebanyak 158 suara. Di TPS ini terdapat salah satu anggota DPR RI dari PDIP, KH hasib Abd Wahab.
Sementara di TPS 5 dimana beberpa Kiyai menjadi tim sukses pasangan KarSa, seperti KH Taufiq Abd Fatta, pasangan Kaji meraup sebanyak 159 sedangkan KarSa mendapatkan sebanyak 191 suara.
Namun secara total perolehan suara di PPS yang merupakan kawasan pondok pesantren Bahrul Ulum pasangan KarSa masih unggul dari pasangan KAJI dengan perolehan suara sebanyak 1575 suara sedangkan KAJI mendulang sebanyak 1444 suara. Rur.

RSD Menuju Badan Layanan Umum

Dengan menyandang penghargaan bergengsi dari Asosiasai Rumah sakit seluruh Indonesia, Persi Award 2006. RSD Jombang memang layak menjadi rujukan bagi rumah sakit-rumah sakit swasta dalam bidang pelayanan dan managemen.
RSD Jombang yang kini mulai menapak menuju Badan Layanan Umum atau BLU ini, banyak diminta menularkan system manegemen di forum-forum RS. Bahkan, untuk yang kedua kalinya, RS milik pemerintah daerah Jombang ini, pada tahun ini juga telah masuk nominasi 5 besar penilaian Persi Award 2008.” Tinggal menunggu hasil presentasi minggu depan di Jakarta, semoga kita berhasil kembali mendapatkan penghargaan yang sama,”ujar Dr Bambang menuturkan.

Dengan peningkatan pendapatan RS yang terus meningkat setiap tahunnnya hingga mencapai 100 persen, dan tahun ini pendapatan asli rumah sakit tipe B non pendidikan ini telah mencapai Rp 40 miliar. RSD Jombang kini sedang menyongsong menjadi BLU.” Tingggal menunggu surat keputusan dari bupati saja, karena hasil penilaian yang dipimpin sekda RS ini sudah disetujui menjadi BLU penuh. Dan persetujuan tim penilai sudah dinaikkan ke Bupati,”bebernya.
Untuk menjadi BLU ini RSD telah mempersiapkan sejak tiga tahun lalu, yakni sejak tahun 2006 dengan beberapa criteria. Tim penilai dari kabupaten Jombang yang dipimpin sekdakab sudah menyetujui, dan RSD Jombang sudah di tetapkan menjadi BLU penuh, baik dari subtantif, administrative diantaranya, adanya Bisnis Plan, Standatr pelayanan minimal dan beberapa persyaratan yang menjadi ketentuan BLU. Standart pelayanan minimal ini merupakan janji RS dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat “ Sampai apa janji itu diwujudkan , ini yang harus dilayanani dan benar-benar dibuktikan,”.
Di Jawa Timur, RS yang sudah menjadi BLU bisa dihitung dengan jari apalagi yang berada di kabupaten. Dengan menjadi BLU adalah kelanjutan dari Swadana, untuk peningkatan pelayanan—BLU tidak boleh mencari untuk akan tetapi jika dalam peningkatan pelayanan mendapatkan keuntungan itu semua digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan menjadi BLU RS akan lebih leluasa mengelola keuangan guna menambah fasilitas. Kkkeistimewaannya, jika sudah menjadi Badan Layanan Umum, segala kegiatan yang bersifat mendadak tidak harus menunggu persetujuan DPR. Penggunaan anggaran lebih leluasa. Karenanya semuanya harus dibenahi baik seperti, Billing system, strategi bisnisnya serta standart administrasi managemen. “Untuk menjadi BLU tidak gampang. Dan jika sudah ditetapkan sebagai BLU, RS jika membutuhkan untuk menambah kursi atau peralatan medis misalnya,hal ini langsung dipenuhi pembeliannya dan tidak harus menunggu PAK APBD lagi. Karena menyangkut layanan public harus mempercepat hal itu. Tidak harus menungu nunggu persetujuan anggaran lagi,”pungkasnya.*

Polisi Kembali Gerebek Pelajar Pesta Miras

Jombang,
Pesta minuman keras (miras) dikalangan pelajar nampaknya semakin ngetren, hal ini seperti yang dilakukan tujuh pelajar SMA di Jombang, Sabtu (1/11) yang berhasil diamankan aparat kepolisian Diwek Jombang saat sedang pesta minuman haram. Sebelumnya, Polsek Ploso juga berhasil mengamankan pelajar mbolos di pinggiran Sungai brantas sambil menikmati minuman keras.

Informasi yang berhasil dihimpun, sebanyak tujuh pelajar ini diketahui memang sedang mbolos sekolah, dan memanfaatkan dengan menggelar pesta miras. Pesta itu digelar di kawasan Jl Raya Ceweng, Kecamatan Diwek, lokasi ini merupakan kawasan persawahan, yang sering digunakan kongkow-kongkow remaja. Saat pesta miras ini sedang berlangsung, sejumlah petugas polsek setempat menggerebek mereka.
Tak ayal ketujuh pelajar ini tidak bisa berkutik, saat petugas datang, pasalnya disekitar mereka petugas berhasil menemukan barang bukti berupa sebuah botol kosong bekas miras jenis arak, namun isinya sudah habis ditenggak remaja-remaja yang seharusnya mengikuti mata pelajaran dikelasnya masing-masing.
Sebuah botol bekas air mineral yang sudah kosong, yang ditemukan petugas menjadi barang bukti. Karena dari dalam botol air mineral ini petugas mencium bau minuman keras jenis arak. “Mereka langsung dibawa ke Polsek dan diberi pembinaan . namun pelajar-pelajar ini juga akan dikenakan sanksi tindak pidana ringan (tipiring),” ujar Kapolsek Diwek AKP Tunggul Yahman.
Setelah menjalani sanksi tipiring, lanjut Tungggul, ketujuh pelajar ini akan diserahkan kembali pada orang tua dan pihak sekolah untuk mendapatkan pembinaan.” Ini tanggung jawab kita semua untuk melakukan pembinaan. Agar mereka tidak mengulangi perbuatannya,”tandasnya.
Ketujuh pelajar yang diamankan adalah KW, 16, warga Desa Japanan, Kecamatan Gudo, YS, 16, warga Desa Balongbiru, Kecamatan Diwek, MT, 16, warga Desa Balongbiru, Kecamatan Diwek; AR, 18, warga Desa Japanan, Kecamatan Gudo; CB, 17, warga Desa Japanan, Kecamatan Gudo; AB, 16, warga Desa Brumbung, Kecamatan Kabuh; AP, 15, warga Desa Balongbiru, Kecamatan Diwek.