50 Ribu Maskin Belum Dapat Kertu Jaskesmas

Jombang, Bhirawa
Jumlah masyarakat miskin yang belum mendpatkan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat di kabupaten Jombang cukup besar. Tidak kurang dari 50 ribu maskin hingga kini belum memegang kartu kesehatan tersebut.

Demikian yang dikatakan Ketua Komisi D DPRD Jombang, Mas'ud Zuremi menyikapi masih banyaknya masyarakat miskin yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan jaminan kesehatan. “Dari 300 ribu jiwa lebih Maskin yang terdata masih ada lebih dari 50 ribu yang hingga saat ini masih belum memegang kartu Jamkesmas,”ujarnya saat ditemui bhirawa, Senin (3/11) kemarin.
Dikatakannya, mereka yang tidak memegang kartu Jamkesmas sering kali mendapat kesulitan untuk berobat di RS atau puskesmas. Sedangkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa dan kecamatan seperti tidak berlaku lagi. “ Kita minta persoalan ini harus segera diselesaikan, karena menyangkut persolan masyarakat kecil yang jelas-jelas membutuhkan jaminan kesehatan,”imbuhnya.
Anggota dewan asal FKB ini menambahakan, pihak RS maupun puskesmas seharusnya bisa mempermudah dengan memberikan pelayanan bagi maskin. Menurutnya, pemerintah daerah harus bisa melajar dari beberapa daerah lain seperti kota Bogor, Jawa Barat yang telah memberlakukan SKTM sudah cukup sebagai 'tiket' pelayanan kesehatan.
Karenanya, pihaknya mendesak pemerintah daerah untuk segera mengajukan data masyarakat miskin (Maskin) yang belum mendapat kartu Jamkesmas pada pemerintah pusat. Sebab kondisi ini dikhawatirkan akan menyedot keuangan daerah karena hingga saat ini, pemerintah daerah harus menganggarkan tidak kurang dari Rp. 1,1 miliar pada tahun anggaran 2008 untuk menutup kebutuhan kesehatan 50 ribu Maskin yang belum mendapat kartu Jamkesmas.
“ Soal diterima atau tidak oleh pemerintah pusat, masalah ini harus segera diselesaikan. Kalau memang diterima berarti beban pembiayaan daerah akan lebih ringan, bila tidak harus segera dicarikan rumusan lebih lanjut bagaimana agar pembiayaan kesehatan Maskin yang ditanggung daerah tidak terlalu memberatkan,”tandas Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Jombang ini menambahkan.
Masih menurut Masud, dari laporan masyarakat, mereka masih banyak mengeluhan soal akses kesehatan yang sulit disamping kurang profesionalnya pengelolaan keuangan dalam hal kesehatan bagi masyarakat. “ Ini salah satu bukti pengelolaan kurang transparan dan kurang professional,”pungkasnya. Rur