KPU Jombang Di Demo PPK dan PPS

Buntut Ketidak Harmonisan KPU dan Sekretariat
Jombang, Bhirawa
Puluhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilu legislatif, Selasa (18/11) mendatangi kantor KPU kabupaten. Mereka menuntut kejelasan status sebagai panitia pileg 2009 serta pencairan honor.

Tuntutan PPK dan PPS ini merupakan buntut dari amburadulnya system admnistrasi kesekretariatan KPU kabupaten. Pasalnya sejak dilantik tiga bulan lalu tepatnya akhir Juni lalu, hingga kini PPS belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
Hal ini seperti yang teruangkap pada poster-poster yang dibawa para pendemo diantaranya adalah Pemilu terancam molor akibat kinerja kesekretariatan teller, Copot Sekretariat KPU yang menghambat Tahapan, Penyelenggara butuh kejelasan status dan KPA harus bertanggung jawab atas POK yang terlambat diturunkan.
” PPK saja baru menerima SK Nopember ini, kalau tidak bisa keberja lebih baik mundur,”ujar Zainudin ketua PPK Jogoroto mengungkapkan saat berdialog dengan empat anggota KPU bersama secretariat di Aula Media center.
Akibat keterlambatan surat pengangkatan ini, kinerja panitia ditingkat kecamatan dan desa terhambat, karena tidak memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan tugas-tugas kepanitian. Padahal sesuai dengan Pedoman Operasional Kegiatan (POK) kerja panitia pileg legislative 2009 sudah harus berjalan sejak Juli lalu. “Seperti membentuk Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (P2DP), namun hal ini tidak bisa dilakukan sehingga Anggaran untuk pemutaakhiran data pun akhirnya tidak terserap,”imbuh anggota PPS lain mengungkapkan.
PPS juga mengancam tidak bertanggung jawab atas Daftar pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu legislative. Padahal panitia pemungutan suara tingkat desa ini sudah dilantik sejak tiga bulan lalu. “ Kita tidak mau bertanggung jawab atas kefalidan data DPT pileg,”ujar salah satu ketua PPS asal Jogoroto mengancam.
Ketua KPU kabupaten Erfan Effendi mengakui keterlambatan penerbitan SK. Namun pihaknya mengaku telah menandatangi SK penyelenggara pemilu legislative sejak beberpa hari lalu.” Sudah saya tandatangi sejak senin lalu, Tapi memang ada kesalahan-kesalahan dan butuh dibetulkan, karena ada perubahan-perubahan,”ujarnya.
Erfan berjanji pihaknya akan segera menyelesaikan persoalan SK PPK dan PPS akan selesai dalam minggu ini.” SK yang diminta PPK dan PPS kita usahakan sudah kelar minggu ini,”imbuhnya. Seraya menjanjikan persoalan PPK dan PPS akan di bahas kembali dalam pertemuan bersama untuk mencari jalan keluar.
Sementara itu, informasi yang dihimpun bhirawa menyatakan, amburadulnya administrasi KPU ini disinyalir karena adanya ketidak harmonisan antara KPU dan kesekretariatan dalam hal ini sekretaris KPU, M. Taufiq. Bahkan dalam beberpa pengelolaan anggaran KPU tidak dilibatkan oleh secretariat.” Yang dikorbankan akhirnya PPK dan PPS,”ujar salah satu ketua PPK yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan Rur