Kuota 30 persen Perempuan Tak Terpenuhi

Dari 50 Kursi, Hanya Tiga
Jombang, Bhirawa
Meski UU pemilu mengatur keterwakilan 30 persen untuk kuota perempuan, namun jatah ini dipastikan tidak terpenuhi untuk DPRD Kabupaten Jombang. Hal ini menyusul hasil penghitungan KPU Kabupaten Jombang yang kelar, Rabu (21/4) malam kemarin menyebutkan dari 50 kursi yang diperebutkan hanya 3 caleg perempuan yang dipastikan lolos.
Dari seratus lebih Caleg perempuan yang mengikuti Pileg 9 April lalu, diketahui hanya 3 orang yang dipastikan berhasil lolos. Selebihnya sebanyak 47 kursi didominasi caleg laki-laki. Ketiga caleg Kartini ini adalah Suhartini Caleg PDI Perjuangan Dapil 1 (Jombang Peterongan) dengan 5.529 suara, Surati Caleg Golkar Dapil 2 (Sumobito, Jogorot dan Diwek) mengantongi 1.428 suara dan Mulyani Puspita Dewi Caleg Demokrat Dapil 6 dengan suara 2.907.

Ketua Divisi Pemungutan dan Penghitungan Suara KPU Jombang, Medan Amrullah, menyatakan dari daftar caleg di enam daerah pemilihan (Dapil) hampir seluruh partai memenuhi kuota perempauan..” Padahal, rata-rata 27 hingga 30 persen caleg perempuan ada, apalagi partai-parati besar,”tuturnya, Rabu (22/4).
Namun dari hasil penghitungan KPU kabupaten ternyata hasilnya caleg perempuan yang bisa lolos mendapatkan kursi di DPRD setempat hanya 3 orang. Yakni dari Partai Golkar, PDIP dan Partai Democrat.” Hasil pleno hari ini akan kita bawa ke KPU Propinsi, “tandas Medan mengatakan.
Hasil penghitungan yang sudah final kemarin diketahui, PDIP menjadi pemenang pemilu dengan perolehan 12 kursi (137.653 suara), Partai Demokrat memperoleh 7 kursi (81.646 suara). Sementara PKB yang pada pemilu 2004 lalu menjadi pemenang pemilu dengan 15 kursi, pada pileg kemarin hanya mendapat 7 kursi atau 76.491 suara, kemudian Partai Golkar dengan 7 kursi, partai beringin ini di Dapil 4 mendulang 3 kursi sekaligus.
Sedangkan PPP dan PAN yang pada pemilu 2004 lalu mendapatkan 4 kursi dan 2 kursi pada pemilu kali ini meningkat. Kursi PPP kini bertambah menjadi 5 kursi (45.407 suara), dan PAN 4 kursi (48.220 suara). Empat partai yang juga mendapatkan jatah kursi pada pileg kali ini adalah Partai Hanura 3 kursi, PKS dan PKPB sama-sama 2 kursi dan PKPI 1 kursi. Rur

PDIP Masih Kalahkan Demokrat

JOMBANG
Meski perolehan secara Nasional PDIP kalah dengan Demokrat, di Kabupaten Jombang
ternyata berbeda. PDIP masih menempati posisi puncak dengan 12 kursi mengalahkan Partai yang mengusung SBY menjadi preseiden yang hanya mendulang 7 kursi di DPRD.

Kemenangan Partai berlambang Moncong putih ini juga untuk suara DPR RI, hal ini seperti yang terungkap dalam Pleno KPU, Selasa (21/4) kemarin. PDIP meraup suara sebanyak 158.016 suara, Partai Democrat menempati posisi nomor dua dengan perolehan suara sebanyak 95.330 suara. PKB yang menjadi pemenang pemilu 2004 hanya duduk pada posisi ke tiga dengan 51. 452 suara disusul Partai Golkar dengan 50. 205 suara. PAN dengan 39.079 suara, PPP mendapatkan 32.134 suara dan posisi ke enama diduduki partai PKS dengan 27 693 suara. Sedangkan gerinda mendapatkan 20.033 suara dan Hanura 19.634 suara.
Dalam rapat Pleno rekapitulasi suara KPU kabupaten Jombang, kemarin sempat dihentikan sekitar 1 jam. Hal ini menyusul protes saksi-saksi parpol atas kekeliruan KPU dalam memaparkan jumlah suara dari PPK yang tidak sesuai dengan hasil perolehan yang dimiliki parpol.
“ Tolong pleno kali ini ditutup dulu, dan kita persilahkan KPU memperbaiki data yang telah dimiliki, sehingga tidak terus salah,”ujar Hanan Maktub saksi PKS terlihat kecewa.
Menurut Hanan menambahkan, dalam menyampaikan data yang telah dihasilkan dari rekapitulasi PPK kemarin, KPU dinilai belum siap. Hal ini terlihat dari pelaksanaan plenoo yang dijadwalkan mulai pukul 09.00 terpaksa harus molor sekitar 1 jam lebih.” Sebaiknya pleno ditunda saja, masak jumlah suara sah DPR RI hanya 172 ribu padahal perolehan partai jauh melebihi suara sah,’imbuh ketua Bapilu PKS ini menegaskan.
Menanggapi hal ini, Ketua KPU Jombang, Erfan Efendy mengatakan bahwa kesalahan data hanya pada proses penjumlahan. “ Petugas entri sangat kelelahan, mereka lembur terus, “jelasnya kepada wartawan.

Jelang Unas, Ruang Kelas SD Mentaos Ambruk

JOMBANG-
Sungguh mengenaskan, ditengah sekolah-sekolah dasar (SD) tengah mempersiapkan Unas (Ujian Nasional). Bangunan salah satu ruang kelas SDN Mentaos, Desa Mentaos, Kecamatan Gudo, Minggu (19/4) ambruk, akibat terjangan angin.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, ambruknya bangunan yang diperkirakan berusia 19 tahun itu kebetulan saat sekelah sedang libur, hari Minggu. Meski demikian dengan ambruknya ruang kelas itu, dikhawatirkan proses belajar mengajar terganggau.” Ruang itu digunakan belajar untuk siswa kelas satu,”ujar Sri Endah SPd, Kepala SDN Mentaos ditemui dilokasi.

PP Bahrul Ulum Banjir

Ket// Hujan semalam yang mengguyur kabupaten Jombang mengakibatkan banjir merendam kawasan pondok pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, air setinggi lutut orang dewasa mengakibatkan pelajar dan santri terpaksa harus mbecak, untuk menuju ke sekolah. ramadlan

Panti Rehabilitasi, Tolak Rawat 6 Caleg Stres

Jombang, Bhirawa
Bagi keluarga caleg yang mengalami depresi atau gangguan jiwa akibat tidak lolos dalam pemilu 9 April lalu, harus kembali menyiapkan biaya tambahan. Pasalnya untuk menitipkan caleg stress tidak mudah, bahkan bisa ditolak Panti Rehabilitasi.
Hal ini seperti yang dilakukan pengasuh panti Rehabilitasi Griya Cinta Kasih yang berada di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto, yang telah menolak sebanyak 6 caleg stress.” Sudah ada 6 yang dibawa kesini oleh keluarga caleg, sejak usai pemilu kemarin,”ujar Jami’in pemangku Yayasan Penuh Warna Pondok Griya Cinta kasih, Rabu (14/4) menjawab bhirawa.

Ke 6 caleg yang sempat dibawa keluarga mereka ke panti rehabilitasi yang berdiri sejak 2005 lalu ini tidak hanya berasal dari kabupaten Jombang saja. “Dua orang diantaranya dari Ponorogo dan Nganjuk, setelah engetahui calon pasien adalah seorang caleg maka kita tolak,”imbuhnya seraya menolak menyebut identitas caleg dengan alasan hal itu adalah privasi mereka.
Penolakan untuk merawat para calon wakil rakyat yang tidak lolos dalam pileg ini lanjut Jami’in, karena menurutnya, caleg-caleg ini dipastikan masih memiliki biaya untuk merawat keluarganya.” Mereka masih bisa membawa ke RS jiwa atau panti yang lain. Kalau disini semuanya kan swadaya dari kita sendiri,”tandasnya.
Bagaimana bisa tahu mereka adalah caleg ? dikatakannya saat diminta identitas dan penyebab gangguan jiwa keluarga menjelaskannya.” Mereka kita minta kronologis akibat gangguan jiwa yang akan dirawat disini. Bahkan sudah ada yang memang benar-benar stress,”imbuh stevanus Mario Edward, Sekretaris Yayasan Penuh Warna, Griya Cinta Kasih Jombang.
Panti rehabilitasi Griya cinta Kasih ini kini masih merawat pasien sebanyak 60 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah. “ Proses rehabilitasinya biasa saja, kalau malam dengan system agama, dan jika pagi kita ajak olahraga dan diajari bercocok tanam,”pungkas Jamiin mengatakan.rur

Berdoa Jelang UNAS, Ben Lulus

Pelanggaran Pemilu

KPU Putusakan Contreng Ulang TPS Sumbernongko Ngusikan
Jombang, Bhirawa
KPU kabupaten Jombang akhirnya memutuskan dilakukan pencontrengan ulang atas pelaksanaan pemilu di TPS 1 Desa Sumbernongko Kecamatan Ngusikan. Hal ini menyusul rekomendasi Panwaslu kabupaten setempat yang menilai bahwa pelaksanaan pemilu melanggar undang-undang. Pelaksanaan pemilu ulang rencananya akan digelar hari ini, Senin (13/4).


Anggota KPU Minan Rahman menyatakan, keputusan pemilu ulang di TPS 1 Desa Sumbernongko Ngusikan memang harus dilakukan. Karena terbukti dalam pelaksanaan pencontrengan kemarin telah melanggar asas Langsung Umum Bebas Rahasia (Luber).” Keputusan itu diambil tadi malam, setelah melalui kajian atas pelanggaran yang terjadi disana,”jelasnya, Minggu (12/4).
Atas pelanggaran itu, KPU Minggu malam memanggil ketua KPPS, PPS dan PPK Ngusikan. “Insyaallah pencontrengan ulang akan dilakukan hari Senin besuk, kita berharap persoalan ini segera selesai,”imbuhnya.
Sekedar diketahui, sebelumnya beberpa pimpinan Parpol yang tergabung dalam Forum Lintas Partai (FLP) melaporkan adanya pelanggaran pemilu di TPS 1 Desa Sumbernongko Ngusikan. Dengan membawa bukti rekaman video berdurasi sekitar 20 menit, FLP mendesak dilakukan pencontrengan ulang.
Bukti sebuah rekaman video amatir yang menunjukkan proses pelaksanaan pencontrengan yang dinilai telah melanggar UU pemilu. Dalam erkaman itu menunjukkan adanya petugas dan saksi yang ikut berada dalam bilik bersama pemilih “ Ini jelas melanggar aturan undang-undang pemilu,”ujar Willy dari PKPB sambil menunjukkan rekaman yang diputar bersama-sama.
Abdul Kholiq menyesalkan lemahnya system pengawasan yang dilakukan panwas sehingga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pencontrenagan. “Ini masih satu bukti, saya yakin masih banyak yang terjadi. Kita minta pencontrengan diulang. Karena ada upaya memenangkan parpol atau caleg tertantu dan ini jelas merugikan partai-partai lain,” ungkap mantan politisi PDIP yang kini menjadi ketua PKNU ini menandaskan.
Ketua Panwas kabupaten, M Fatoni menyatakan pihaknya setuju dilakukan pencontrengan ulang karena berdasarkan kajian dan laporan PPL dan Panwascam setempat memang terbukti adanya pelanggaran dalam video tersebut. “Ada pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan disana, seperti adanya petugas dan saksi yang ikut dalam bilik bersama pemilih, ini tidak dibenarkan,”tandasnya.rur

Pelanggaran Pemilu, FLP Lapor Panwas

Tuntut Pencontrengan Ulang
Jombang, Bhirawa
Pimpinan Partai Politik yang tergabung dalam Forum Lintas Partai (FLP) Jombang, Sabtu (11/4) mendatangi kantor Panwas kabupaten. Mereka melaporkan adanya pelanggaran pemilu yang terjadi di TPS 1 Desa Sumbernongko Kecamatan Ngusikan Jombang.


Dalam laporannya kemarin, beberapa pengurus parpol, diantaranya, Ketua PKNU, Abdul Kholiq, Hendy Widiawan ketua Partai Golkar, Welly dari PKPB, Anwar dari PPNUI membawa bukti sebuah rekaman video amatir yang menunjukkan proses pelaksanaan pencontrengan yang dinilai telah melanggar aturan. Dalam erkaman itu menunjukkan adanya petugas dan saksi yang ikut berada dalam bilik bersama pemilih “ Ini jelas melanggar aturan undang-undang pemilu,”ujar Willy dari PKPB sambil menunjukkan rekaman yang diputar bersama-sama.
Abdul Kholiq menyesalkan lemahnya system pengawasan yang dilakukan panwas sehingga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pencontrenagan. “Ini masih satu bukti, saya yakin masih banyak yang terjadi. Kita minta pencontrengan diulang. Karena ada upaya memenangkan parpol atau caleg tertantu dan ini jelas merugikan partai-partai lain,” ungkap mantan politisi PDIP yang kini menjadi ketua PKNU ini menandaskan.
Menanggapi tuntutan FLP itu, Ketua Panwaslu M Fatoni menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporannya dengan memanggil beberpa saksi untuk dimintaiketerangan.” Dua saksi akan segera kita panggil, yakni ketua KPPS TPS 1 Sumbernongko dan saksi yang mengambil gambar,”ujarnya menajwab wartawan.
Fatonii menambahkan, pihaknya setuju dilakukan pencontrengan ulang jika memang terbukti adanya pelanggaran dalam video tersebut. Karena menurutnya selain pemilih tidak dibenarkan berada dalam bilik.” Jika memang benar itu ada oknum petugas atau siapapun yang berada dalam bilik berasma pemilih tidak dibenarkan. Apalagi ikut mengarahkan untuk memilih caleg atau partai tertentu,”imbuhnya.
Hingga sore kemarin, Panwaslu terus memeriksa saksi pelapor dari FLP yang terus bertambah. Bahkan sempat terjadi ketegangan antara pengurus Parpol dan anggota panwaslu yang memeriksa.” Tidak ada bentrokan, biasa dalam pemeriksaan, memang harus ada siapa yang melapor, saksinya dan mungkin korban. Hanya salah paham sedikit,”tandas Fatoni menambahkan.

Laporan Pelanggaran Pemilu hanya Komoditas politik

Panwaslu Periksa Kades Galengdowo Wonosalam
Jombang, Bhirawa
Tidak adanya bukti dan saksi penguat atas laporan pelanggaran pemilu disesalkan Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kabupaten. Panwaslu menyatakan kecewa, pasalnya tidak bisa melanjutkkan laporan yang masuk ke kepolisian.
“ Mereka yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu hanya melempar isu untuk komoditas politik. Tapi tidak bisa membawa bukti dan saksi,”ujar M Fatoni ketua Panwaslu Jombang, Senin (7/4).

Kekecewaan panwaslu wajar, lanjut Fatoni, karena yang menjadi sorotan masyarakat nanti adalah panwaslu, karena tidak dianggap serius menindaklanjuti laporan masyarakat yang telah masuk.” Seperti kasus laporan atas Camat Wonosalam (Basori) ini, saksi pelapor sudah dipanggil 2 kali tidak hadir, dan bukti keterlibatan Camat juga tidak ada, “tandasnya.
Padahal untuk melanjutkan dugaan adanya pelanggaran pemilu, dua unsure yakni saksi dn bukti atas laporan harus ada sehingga nantinya pelanggar bisa diberi sanksi.” Panwaslu serius menanggapi laporan, tapi kalau seperti ini bagaimana ?,”ungkapnya balik bertanya.
Sementara itu, Panwaslu kemarin memeriksa kades Galengdowo, Puthut Kurnia Kades datang didampingi Kepala Dusun, Munari Wibowo untuk menghadiri panggilan panwaslu kabupaten atas laporan Anggota DPRD Jombang atas keterlibatan Camat Wonosalam Basori Kholiq yang telah ikut menggalang massa untuk caleg dari PDIP, dapil III, atas nama Piryadi.
Hasil pemeriksaan menyyatakan, kades Puthut membenarkan adanya pertemuan kamis malam yang juga dihadiri Camat basori. Namun dikatakannya, camat yang hadir selama 30 menit dalam pertemuan tersebut sama sekali tidak menyinggung atau mengarahkan masyarakat kepada caleg Piryadi. “ Piryadi hadir tanpa diundang. Dan datangnya setelah acara sosialisasi PBB serta adanya perbedaan honor Linmas pemilu. “ujar Mahrus angota panwas yang memeriksa.
Mahrus menambahkan, pihaknya masih akan menungggu saksi pelapor hadir, guna melengkapi laporan dugaan keterlibatan Camat Basori yang ikut kampanye terhadap caleg PDIP tersebut.” Kita tungggu besuk, karena batas waktunya 3 hari dan bisa ditambah hingga 5 hari jika panwaslu menganggap masih kurang dalam pembuktian. Baru akan diplenokan,”pungkasnya

Ratusan Ayam Mati mendadak, Di Khawatirkan Flu Burung

JOMBANG-
Matinya ratusan ayam secara mendadak di Desa Pangklungan kecamatan Wonosalam membuat resah warga. Mereka khawatir hal itu disebabkan virus flu burung alias Avian Influenza (AI) atau virus H5N1.
Menurut Setiawan warga Dusun Dampak Desa Pangklungan menceritakan kejadian itu telah berlangsung sejak dua pecan lalu. Setiap hari ayam-ayam milik warga mati secara mendadak minimal 5 hingga 10 ekor. “ Rata-rata terdapat tanda biru pada paruh, ”ujarnya saat ditemui, Minggu (5/4) mengatakan.


Karena khawatir dengan virus flu burung, ayam-ayam yang mati langsung dikubur dan ada pula yang dibakar. Dan juga melakukan penyemprotan pada kandang-kandang milik warga.
Suharto menambahkan dengan kejadian itu, warga sepakat untuk melaporkan pada Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Jombang. “ Sampel sudah diambil Dinas bahkan warga juga diberi tambahan Des Invektan untuk disemprotkan,”imbuh lelaki yang mengaku memiliki 30 ayam ini menambahkan.
Kepala dinas Peternakan dan perikanan, dr Sujoko dikonfirmasi membenarkan adanya kematian ratusan ayam di Desa Pangklungan Wonosalam. Namun pihaknya belum berani mengatakan bahwa hal itu akibat Avian Influenza (AI), meski sudah melakukan penyemprotan disana.” Sampelnya sudah kita kirim ke laboratorium di tuban, baru besuk diketahui,”ujarnya.

KiPeR desak Audit Dana Pemilu Jombang

Aan Anshori menghadiah dua ekor Tikur kepada tiga anggota KPU Jombang

Anggaran Sosialisasi Pemilu Disinyair Menguap
Jombang,
Komite Pemilu untuk Rakyat (KiPeR) Jombang mendesak BPKB untuk segera mengaudit dana pemilu kabupaten Jombang. Pasalnya disinyalir dana sosialisasi pemilu di KPU menguap, karena masyarakat masih banyak yang tidak tahu pelaksanaan pemilu yang tinggal 4 hari lagi.
“ Lihat di masyarakat, sampai hari ini mereka masih banyak yang tidak tahu pemilu, padahal pemerintah telah menganggarkan dana sosialisasasi,”ujar Aan Anshori salah satu pendemo dalam orasinya saat melakukan aksi demo di kantor Panwaslu dan KPU setempat, Sabtu (4/4).

Selain menuntut adanya audit, KiPeR yang meruakan gabungan dari beberpa elemen masyarakat diantaranya FRMJ, Lembaga Pemantau Penyelenggara Negera- Republik Indonesia (LPPN-RI), Pengawal Transparansi & Akuntabilitas (PETRUK) Lakpesdam NU, Linkar Indonesia untuk Keadilan (LinK) serta Icdhre juga mendesak Panwaslu agar tegas dan tidak takut untuk menindak pelanggaran.
Selama ini, panwaslu dinilai mandul dan melempem dalam menindak pelanggar pemilu. Padahal beberapa laporan telah masuk ke meja Panwaslu. Seperti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan calon DPD Haruna Sumitro dengan menungggangi kompetisi sepakbola. “Termasuk laporan anggota DPRD Jombang Sugeng Hariadai atas Camat Wonosalam karena diduga ikut melakukan kampanye untuk caleg dari PDIP Piryadi,”imbuh Joko Fatah seraya mendesak bupati untuk secara tegas menjaga netralitas PNS selama pemilu..
Massa KiPeR terlihat kecewa, karena tidak ditemui satupun anggota Panwaslu Jombang. Mereka membubarkan diri menuju KPU. Namun sebelumnya KiPeR menghadiahi dua ekor Tikus putih yang diletakkan di meja Kosong Panwaslu.
Hal yang sama juga dilakukan KiPeR kepada KPU Jombang, Dua ekor tikus putih diberikan dan diterima Ketua KPU Erfan Efendy, Mahwal huda dan Medan Amrullah.

Cari Dukungan Di Lokasi Praktek Ponari

Ada ada saja caleg dalam menarik simpati untuk meraup dukungan, salah satunya adalah memanfaatkan Ponari si dukun cilik yang sempat menjadi selebritis karena Batu Petirnya .
Adalah A Rifai, Kuasa hukum keluarga Ponari yang juga caleg DPR RI dari PKB, dengan menggelar tumpengan dan sebelumnya melakukan sholat ghaib bagi korban situ gintung. Rifai kemudian mencoba memperkenalkan dirinya pada warga dan pasien ponari, Jumat kemarin dengan kemasan sosialisasi pencontrengan pemilu."Ini sosialisasi pemilu juga membantu KPU dan pemerintah,"ujarnya seraya menunjukkan contoh gambar surat suara untuk pileg yang bakal digelar 9 April mendatang.

Karena dirinya juga ikut mencalonkan sebagai caleg, maka yang ditunjukkan sebagai contoh gambar surat suara untuk DPR RI itu jelas ada nama yang bersangkutan yang tercatat sebagai caleg PKB nomor 13.
Sambil memberikan contoh mencontreng, Rifai meminta masyarakat memilih calon yang benar-benar membela dan peduli terhadap rakyat, seraya mengatakan seperti adik Ponari ini, karena ketulusan membantu masyarakat yang membutuhkan, praktek ini tidak mudah untuk ditutup,"Karena dik Ponari tidak mencalonkan, maka cukup kuasa hukumnya saja,"tandasnya sambil tertawa.
Keluarga Ponari nampak mendukung langkah Pengacara asal Desa Mojokrapak ini dalam sosialisasi pemilu. Dan mendukung pengacaranya ini dalam pileg mendatang." Dulu saya milih PDIP, tapi nanti pilih Pak rifai, dari PKB, "jawab Ayah kandung Ponari usai acara.

Anggota Dewan Laporkan Camat Wonosalam Ke Panwas

Lapor_ Anggota Dewan Sugeng Hariadi melaoptkan camat Wonosalam Basori ke Panwaslu kabupaten Jombang


Di Tuduh Mobilisasi Caleg
JOMBANG
Camat Wonosalam Jombang, Basori Kholiq, Jumat (3/ 4) dilaporkan anggota dewan asal PDIP, Sugeng Hariadi ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang. Basori dituding telah ikut berkampanye untuk memenangkan salah satu calon anggota legislative DPRD Jombang.

Menurut Sugeng yang juga caleg DPRD Propinsi ini, mengatakan Camat Basori ikut menkondisikan masyarakat Wonosalam untuk mendukung salah satu caleg dari PDIP atas nama Piryadi.” Kejadiannya kemarin malam di Desa Galengdowo Wonosalam, Camat hadir disitu dan sudah mengatakan sesuatu jelas itu pengondisian,”ujarnya setelah melaporkan kejadian itu pada Panwaslu.
Dikatakannya, kehadiran Camat bersama Caleg melanggar aturan pemilu yang telah ditetapkan bahwa perangkat pemerintahan tidak boleh digunakan untuk kampanye.” Kita menerima laporan itu melalui telpon. Karenanya kita ikut bertanggungjawab atas itu dengan melapotkan ke Panwaslu,“tandas anggota DPRD Jombang yang terkenal fokal ini mengungkapkan.
Camat Wonosalam Basori dikonfirmasi melalui telpon membantah bahwa apa yang dituduhkan Sugeng adalah tidak benar. “Tidak ada itu pertemuan itu, tidak benar semua, dan hanya isu semata,”jawabnya.
Menanggapi laporan ini, Firmansyah, anggota Panwas kabupaten yang menerima laporan mengatakan bahwa pihaknya akan segera melengkaji dengan memanggil beberapa saksi. “ Besuk Camat ( Basori kita panggil kesini untuk dimintai keterangan,”jelasnya.
Jika terbukti dan ada saksi, lanjut Firman, maka laporan ini akan segera diserahkan pada penyidik untuk ditindaklanjuti.” Jika benar, ini merupakan tindak pidana pemilu karena melangggar UU pemilu dan sanksinya cukup berat,”pungkasnya

Aneh, Surat Sura kurang 15 ribu ?

Aneh, Surat Suara Kurang 15 Ribu Kartu Suara ?
Jombang-
Aneh, pelaksanaan pemilu legislative (pileg) tinggal 7 hari, namun logistik di Jombang masih kurang. KPU juga mengaku hingga kini masih kekurangan surat suara sebanyak 15 ribu, padahal DPT Jombang sebanyak 6.490 bermasalah


Ketua Divisi Logistik dan Keuangan KPUD setempat, Sayekti Suindyah, kepada wartawan mengatakan untuk surat suara dipastikan kurang 15.933 lembar. KPU sudah mengajukan ke KPU pusat agar kekurangan segera dipenuhi. Kekurangan surat suara itu terdiri dari Surat sura DPR RI sebanyak 6.400, DPD sebanyak 400, DPRD Propinsi 3400 lembar, DPRD Kabupaten saebanyak 2.250. disamping karena sejak awal kurang, surat suara yang rusak sebanyak 3109 terdiri dari DPR RI 914 lembar, DPD 657 lembar, DPRD propinisi 1.164 lembar dan DPRD Kabupaten sebanyak 374 lembar.
“ Kita sudah melaporkan kekurangan surat suara itu sejak 31 Maret lalu, hal ini sesuai dengan surat edaran KPU Pusat Nomor 621/KPU/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang batas akhir pelaporan kekurangan logistik pemilu, “ujar Sayekti mengatakan.
Disamping itu, logistic pileg 9 april mendatang, yang masih kurang adalah lembar dan kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) masih kurang 43.688 unit. Kelengkapan dimaksud Sayekti diantaranya, C4 hingga sampul V.S.3.1 Prov.
Menurut Sayekti, keterlambatan tersebut murni kesalahan pihak ketiga penyedia jasa. KPUD, sesuai dengan ketentuan telah melakukan tugasnya. “ Kini KPU hanya tinggal menunggu pengiriman dari rekanan karena sesuai dengan batas akhir pelaporan kekurangan logistik pemilu yang oleh KPU dipatok pada tanggal 30 Maret lalu, telah dilaksanakan,”imbuhnya. rur

Belum Diserahkan Proyek Rp 312 Juta Ambrol

Jombang-
Sungguh mengenaskan, proyek pembangunan Jalan Desa dan penahan tebing sungai di Desa Dempok Diwek Jombang ambrol. Padahal proyek yang dibiayai APBD 2008 ini baru selesai Desember lalu.


Dari papan nama yang ada tertera, Proyek yang dibiayai APBD 2008 sebesar Rp 312.122.000, dibangun untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa. Proyek ini mulai dikerjakan 9 September- 7 Desember 2008, dikerjakan CV Surya Putra, dengan konsultan CV Era muda Consultan. Dengan Volume, Panjang : 144 Meter, Luas 3 Meter PT 84 Meter, TG 3,3 Meter serta Duiker 1 buah kondisdinya sudah sangat memprihatinkan.
Menurut Kepala Desa Diwek Jombang, Khabibah mengatakan, pihaknya sejak awal sudah mengingatkan pelaksana proyek. Karena pengerjaan belum selesai, kondisi fisik sudah retak.” Saat retak itu sudah kita komplain, tapi jawabnya kan nanti ada masa pemeliharaan,”ujar Kades perempuan saat ditemui di kantornya, Kamis (2/4) kemarin.
Namun belum berselang beberapa hari, Lanjut Khabibah proyek yang belum diserahkan itu sudah ambrol lebih dulu.” Kita kaget, dan sudah melaporkan ke DPRD dan Dinas, bahkan sudah disurvey juga. Namun hingga kini belum ada realisasii,”imbuhnya.
Konsultan CV Era Muda, Hasib Al Isbilly mengatakan pihaknya sebagai pengawas juga sudah berkali-kali mengingatkan. “Dan sudah kita minta untuk memperbaiki, karena masih dalam tahab pemeliharaan,”ujarnya.
Pimpinan Proyek, Sigit dikonfirmasi melalui telpon mengatakan bahwa proyek yang dikerjakannya sudah sesuai prosedur yang ada. Dan longsornya proyek dikarekan kondisi tanah yang labil.” Soal spek sudah kita kerjakan sesuai spek yang ada,”jawabnya.
Sigit juga mengatakan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membenahi proyek.” Karena kondisi musim hujan, perbaikan akan kita laksanakan saat kondisi hujan reda,”ujarnya. Rur

Seruan Moral Pemilu Legislatif 2009

Persaudaraan Lintas Agama & Etnis

Menyerukan kepada warga masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan cermat, salah satunya dengan cara TIDAK MEMILIH para calon wakil rakyat yang (1) tidak sensitif dan tidak toleran terhadap keberagaman bangsa, (2) berpandangan bahwa NKRI belum final, dan (3) abai terhadap kepentingan masyarakat
Disamping itu Forum lintas Agama dan Etnis juga
1. Menyerukan kepada partai politik dan peserta pemilu untuk tidak menjadikan agama sebagai komoditas dalam kampanye pemilu 2009
2. Menyerukan kepada partai politik, tokoh agama/masyarakat dan seluruh elemen yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2009 untuk senantiasa menjaga persatuan bangsa dan kerukunan serta kondusifitas di masyarakat
3. Menyerukan kepada seluruh warga negara untuk tidak menggadaikan hak pilihnya hanya dengan uang tapi melupakan masa depan bangsa dan rakyat.
4. Meminta kepada aparat penegak hukum dalam pemilu bersikap tegas terhadap praktek money politic

Sudah cukup banyak problem kebangsaan yang harus diselesaikan secara cepat, sebut saja problem korupsi, ancaman terhadap ideologi pancasila, NKRI dan keberagaman, serta ketidakberpihakan elit politik dan wakil rakyat terhadap kepentingan masyarakat.
Upaya keluar dari belitan persoalan-persoalan tersebut sangatlah ditentukan oleh integritas para wakil rakyat yang tengah berlomba-lomba menarik simpati masyarakat saat ini." Ujar Aan Anshori juru bicara Forum Persaudaraan Lintas Agama & Etnis

Pembebasan Tol, P2T Siapkan Konsiyasi

Jombang, Bhirawa
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk ruas jalan Tol Kertosono - Mojokerto telah bersiap-siap dengan system Konsinyasi di Pengadialan Negeri Jombang. Jika masyarakat pemilik tanah yang terkena jalan Tol tidak segera menyetujui ganti rugi yang telah ditetapkan.
“ P2T segera melakukan tindakan konsinyasi ini, demi kepentingan masyarakat. Karena ini adalah program pemerintah sehingga harus cepat dilakukan pembebasan atas tanah untuk Tol tersebut,”terang ketua P2T Munif Kusnan menuturkan.


Konsinyasi atau penitian uang ganti rugi di PN Jombang ini menurut Munif dapat dilaksanakan karena semua proses telah dilakukan melalui kajian hokum dan berdasrkan perundangan yang berlaku.” Baik UU Pokok Agraria, maupun Perpres 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum,”tandasnya.
Namun demikian, Munif yang juga Plt Sekdakab Jombang ini mengatakan pihaknya terus memberikan pemahaman kepada masyarakat yang memiliki tanah yang terkena jalan Tol Kertosono- Mojokerto agar segera mengambil ganti rugi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. “Karena harga ganti rugi sudah ditentukan melalui Tim Apresial dengan mempertimbangkan semua aspek, bahkan sudah melampaui harga pasr. Dan nilai ini layak disebut ganti untung bukan ganti rugi,”bebernya.
Inormasi dilapangan, nilai ganti rugi atas tanah disetiap desa berfariasi satu sama lain. Di Desa Banjardowo misalnya harga ganti rugi mencapai Rp 80 ribu per meter persegi sedangkan di mojokrapak nilainya sebesar Rp 120 ribu per meter.
Sementara itu, atas penerapan system konsinyasi ini ternyata juga telah mendapatkan persetujuan bupati Suyanto. “ Konsinyasi adalah suatu keniscayaan bagi masyarakat. Jika sudah dilakukan konsinyasi masyarakat silahkan ambil uangnya di PN,”ujarnya.
Karena menurut bupati dua periode ini, program pembangunan jalan Tol kertosono- Mojokerto harus tetap berjalan. “ Ini guna memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah jombang dan juga di Jawa Timur bahkan kepentingan Nasional,”pungkasnya.

25 Ribu Kertas Suara Bakal Tak Terpakai

6.490 DPT Jombang Bermasalah

Jombang, Bhirawa
Diperkirakan sekitar 25 ribu surat suara pemilu legislative di kabupaten Jombang bakal tidak terpakai. Hal ini menyusul temuan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) setempat atas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pileg sebanyak 6.490 nama yang tergolong bermasalah.
Jumlah itu dipekirakan masih akan bertambah, karena dari 21 kecamatan yang ada di Jombang masih ada 2 kecamatan yang datanya belum didapat Panwascam. “ PPK Kabuh misalnya mengaku belum melakukan validasi DPT, sementara yang lain terkesan tertutup, jadi baru 19 kecamtan datanya yang sudah masuk,”ujar Ketua Panwaslu M Fatoni, Rabu ( 1/ 4 ).

Fatoni mengatakan dari 6.490 nama itu sebanyak 3461 ternyata sudah meninggal dunia, 1670 nama ganda, 85 nama ditemukan masih dibawah umur serta sebanyak 56 TNI/Polri masuk dalam DPT.” Yang jelas nama-nama yang bermasalh tidak boleh diganti,”imbuhnya
Jika temuan Panwaslu benar, maka diperkirakan sebanyak 25 ribu lebih surat suara pileg bakal tidak terpakai, dengan asumsi setiap pemilih mendapatkan 4 kertas suara, yakni DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten maka sebanyak 25 ribu lebih kertas suara bakal tidak terpakai.” Secara otomatis surat suara yang diperuntukkan bagi mereka yang memang tidak memiliki hak pilih maka tidak digunakan,”jawab Minan Rahman anggota KPU Jombang, Rabu (1/4 ).
Namun demikian KPU lanjutnya, akan melakukan cros cek atas jumlah DPT yang ditemukan Panwas kabupaten tersebut, karena hingga saat ini, verifikasi dan validati DPT yang dilakukannya belum selesai.” Apakah benar jumlahnya sebanyak itu, kita kan cros cek lagi,”tambahnya.
Minan juga menambahkan, pihaknya baru menerima surat dari KPU Propinsi bahwa setiap warga yang telah masuk Daftar Pemilih Sementara saat pileg dan ternyata tidak terdaftar dalam DPT maka bisa dimasukkan.” Suratnya baru kita terima, dan segera kita minta PPK dan PPS untuk memasukkan mereka yang dulu telah masuk DPS,”tandasnya.