Pemerintah Kaji Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Menelan Biaya Mahal
Jombang, Bhirawa
Pemerintah kini sedang mengkaji pelaksanaan pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur langsung yang dinilai begitu panjang dan menelan biaya cukup besar. Pilgub seperti ini perlu dievaluasi dan rumuskan ulang demi perbaikan.

Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto saat hadir dalam silaturrahim Mendagri bersama Ulama di Pondok Pesantren Al Hamidiyah Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Jumat (27/2) malam. Sukses pilgub Jatim yang mengantarkan pasangan pakde Karwo-Gus Ipul merupakan pilgub terpanjang dan termahal di Indonesia.” Terima kasih kepada ulama dan masyarakat Jatim yang telah menyelesaikan tahapan pilkada gub terpanjang dan termahal di Indonesia ini dengan aman dan damai,”ujarnya.
Dalam silaturrohim di pondok pesantren pimpinan KH Irfan Sholeh juga dihadiri Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Soekarwo-Saifullah Yusup. Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Kepala kanwil Depag Jatim Imam Haromain, KH Sholihin, KH Anwar Iskandar, KH Hasan,KH Masduqi Abdurrahman serta pengurus GP Ansor Jombang.
Mendagri mengungkapkan, proses pilkada gubernur yang memakan waktu begitu panjang dan melelahkan seperti Jatim ini perlu di evaluasi ulang agar prioritas pembangunan lebih maksimal. “ Kalau begini terus pemilihan gubernur perlu dievaluasi, maka hikmahnya sebagai Mendagri sepulang dari Jatim perlu mengevaluasi. Apa kedepan harus seperti ini,”ujarnya seraya mengatakan, mari kita tata ulang, “imbuh mantan gubernur Jawa Tengah dua periode ini mengatakan.
Mengenai evaluasi ini, Mendagri melalui juru bicaranya menjelaskan bahwa pemerintah kini sedang mempertimbangan untuk penyempurnaan system pemilihan gubernur secara langsung ini. “Tanpa mengabaikan konstitusi yang ada,”jelasnya.
Didesak apakah akan ada perubahan dalam proses pilkada gubernur yang dilakukan secara langsung ini ? dikatakannya, bahwa dalam pelaksanaan pemilu dikatakannya ada yang dilakukan secara langsung dan demokrasi tidak langsung. Karenanya pelaksanaan pilgub langsung sedang dikaji pemerintah embari menunggu masukan-masukan masyarakat. “Tentu masukan-masukan masyarakat terkait ini diperlukan untuk perubahan itu,”pungkas Saut Situmorang.rur