Jombang, Bhirawa
Sebanyak 628 pejabat structural pemerintah kabupaten Jombang, akhirnya dilantik bupati Suyanto, Selasa (20/1) siang kemarin. Pelantikan ini sebagai konsekwensi pelaksanaan PP 41 tahun 2007 tentang penataan organisasi. Dalam pelantikan yang dilakukan di GOR Merdeka Jombang kemarin, ternyata banyak pegawai yang belum mengetahui posisi dan jabatan dimana mereka ditempatkan.
Ketidaktahuan pegawai atas posisi dan jabatan mereka ini, dikarenakan pembacaan Surat Keputusan atau SK bupati oleh kepala BKD, Hasan MSi, berhenti setelah menginjak jabatan ditingkat camat.
Karena tidak mengetahui posisi dan jabatan dimana mereka ditempatkan, usai pelantikan beberapa pegawai nampak berdesakan untuk melihat lampiran keputusan Bupati yang ditempel di halaman gedung oleh raga kebanggaan kabupaten Jombang ini.” Belum tahu mas, diposisi apa, makanya kita lihat,”ujar salah satu pegawai sambil mencari namanya.
Dalam pelantikan kemarin, beberapa pejabat digeser namun sebagian besar tetap pada posisi semula. Beberapa pejabat yang digeser diantaranya, Munif Kusnan yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Badan perencanaan dan pembangunan (Bappeda) menempati posisi sebagai Asisten pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat sekda Jombang. Sedangkan posisi kepala Bappeda dipegang Agus Riadi yang dulu juga pernah menempati jabatan ini.
Hal yang sama juga alami Hasan, Msi, yang diangkat menjadi kepala BKD saat bupati Ali fikri ini dikembalikan posisinya pada Asisten Perekonomian dan pembangunan sekda Jombang. Sedangkan sebagaipenggantinya adalah Mahmud, MSi yang sebelumnya pernah menjabat kepala DLHK.
Sedangkan untuk Asisten III bidang administrasi umum dipercayakan bupati pada I Nyoman Swardana, MSi yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
Bupati Suyanto sendiri dalam sambutannya mengatakan bahwa jabatan yang diemban pegawai merupakan amanah atas kesungguhan dan kerja keras pegawai. “ Jabatan ini bukan kebetulan, ini adalah akibat dan hasil kerja keras saudara semua,”ungkapnya.
Namun demikian Bupati dua periode ini menambahkan meski sekarang pegawai menempati jabatan strategis, namun pihaknya nanti tidak segan- segan untuk mengganti seorang kepala Dinas atau Kantor jika memang kerjanya tidak bagus.”Karena evaluasi akan kita lakukan terus menerus untuk perbaikan birokrasi, “ujar Suyanto yang juga ketua PDIP Jombang mengingatkan.
Suyanto juga menambahkan pihaknya tidak ingin ada sub ordinat dalam SKPD agar pelayanan terhadap masyarakat bisa berjalan baik.” Jangan ada yang menghambat kinerja, semuanya ada konsekwensinya. Ini bukan gertak sambal,”pungkasnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar