Pemerintah Kaji Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Menelan Biaya Mahal
Jombang, Bhirawa
Pemerintah kini sedang mengkaji pelaksanaan pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur langsung yang dinilai begitu panjang dan menelan biaya cukup besar. Pilgub seperti ini perlu dievaluasi dan rumuskan ulang demi perbaikan.

Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto saat hadir dalam silaturrahim Mendagri bersama Ulama di Pondok Pesantren Al Hamidiyah Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Jumat (27/2) malam. Sukses pilgub Jatim yang mengantarkan pasangan pakde Karwo-Gus Ipul merupakan pilgub terpanjang dan termahal di Indonesia.” Terima kasih kepada ulama dan masyarakat Jatim yang telah menyelesaikan tahapan pilkada gub terpanjang dan termahal di Indonesia ini dengan aman dan damai,”ujarnya.
Dalam silaturrohim di pondok pesantren pimpinan KH Irfan Sholeh juga dihadiri Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Soekarwo-Saifullah Yusup. Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Kepala kanwil Depag Jatim Imam Haromain, KH Sholihin, KH Anwar Iskandar, KH Hasan,KH Masduqi Abdurrahman serta pengurus GP Ansor Jombang.
Mendagri mengungkapkan, proses pilkada gubernur yang memakan waktu begitu panjang dan melelahkan seperti Jatim ini perlu di evaluasi ulang agar prioritas pembangunan lebih maksimal. “ Kalau begini terus pemilihan gubernur perlu dievaluasi, maka hikmahnya sebagai Mendagri sepulang dari Jatim perlu mengevaluasi. Apa kedepan harus seperti ini,”ujarnya seraya mengatakan, mari kita tata ulang, “imbuh mantan gubernur Jawa Tengah dua periode ini mengatakan.
Mengenai evaluasi ini, Mendagri melalui juru bicaranya menjelaskan bahwa pemerintah kini sedang mempertimbangan untuk penyempurnaan system pemilihan gubernur secara langsung ini. “Tanpa mengabaikan konstitusi yang ada,”jelasnya.
Didesak apakah akan ada perubahan dalam proses pilkada gubernur yang dilakukan secara langsung ini ? dikatakannya, bahwa dalam pelaksanaan pemilu dikatakannya ada yang dilakukan secara langsung dan demokrasi tidak langsung. Karenanya pelaksanaan pilgub langsung sedang dikaji pemerintah embari menunggu masukan-masukan masyarakat. “Tentu masukan-masukan masyarakat terkait ini diperlukan untuk perubahan itu,”pungkas Saut Situmorang.rur

Banjir, Sekolah Diliburkan

Jombang,
Hujan deras yang mengguyur kabupaten Jombang, Rabu (25/2) malam kemarin mengakibatkan beberapa kawasan pemukiman penduduk tegenang banjir. Bahkan , salah satu sekolah tingkat dasar, MI Al Ihsan Kalikejambon Tembelang, terpaksa diliburka

Dari pantauan Bhirawa dilapangan, luapan air sungai yang melintasi Desa Kalikejambon hingga siang kemarin terus bertambah tinggi. Meski belum masuk ke pemukiman penduduk, namun ketinggian air di jalan serta pekarangan rumah penduduk sudah mencapai lutut orang dewasa.” Tadi pagi tidak setinggi ini, tapi ini terus meningkat,”ujar Masduqi, Kamis (26/2) ditemui dilokasi.
Menurut Nur Cholish salah satu guru Al Ihsan mengatakan, pihak sekolah terpaksa meliburkan murid-muridnya karena lingkungan tergenaang air.” Untuk mencapai kelas, mereka mengalami kesulitan, karena harus lepas sepatu. Air menggenang kawasan sekolah dan pemukiman penduduk, hingga lutut orang dewasa, ”tuturnya.
Banjir seperti ini seringkali terjadi saat musim penghujan, dan merugikan tidak hanya murid-murid sekolah juga penduduk. Pihaknya mengaku sudah mengadukan agar diperhatikan penanganannya. “ Karena lingkungan disini terdapat beberpa sekolah mulai dari MI, MTs hingga MA,”imbuhnya.
Disamping melanda kawasan sekolah di Kalikejambon, akibat hujan kemarin juga mengakibatkan genangan air dibeberapa pemukiman penduduk. Diantaranya di kawasan perumahan Desa Tambakrejo Jombang. Bahkan kawasan puskesmas Desa tersebut juga tergenang banjir.
Meski air menggenangi dua kawasan perumahan tersebut, namun banjir malah dimanfaatkan anak-anak untuk bermain-main. “ Kalau diperumahan ini, sudah biasa, nanti sore juga akan surut,”ujar Fatoni warga Puri Astapada Tambakrejo menuturkan.
Sementara itu, Kamis (26/2) sore hujan lebat juga masih mengguyur Jombang, ketinggian air pada beberapa sungai yang melintas di Kecamatan Jombang dan Tembelang hampir menyamai jalan raya.

Nyaleg, Pengurus NU Harus Non Aktif

JOMBANG-
Pengurus Cabang NU Jombang meminta seluruh pengurus NU disemua tingkatan untuk mengajukan non aktif, jika mencalonkan diri sebagai calon legislative pada 2009. Hal ini dilakukan untuk menjaga netralitas demi melaksanakan khittah NU agar tidak ditarik- tarik dalam politik praktis

Demikian yang dikatakan, sekretaris PC NU Jombang, Hamid Bisri menyikapi pelaksanaan pemilu yang bakal digelar 9 April mendatang. Dalam edaran yang telah disampaikan, dikatakannya, bagi pengurus NU yang mencalonkan sebagai anggota legislative diminta untuk mengajukan non aktif selama pencalonan. Dan selama yang bersangkutan telah masuk dalam Daftar Calon tetap (DCT) maka sejak itu, tidak lagi diperkenankan membawa aktribut NU dalam kegiatan kampanye.” Keputusan ini, untuk menjaga khittah NU agar tidak ditarik-tarik pada narah politik praktis,”terangnya menjaawab bhirawa, Minggu (1 /2).
Gus Mamik, biasa dipanggil mengakui memang syahwat pengurus NU dan Badan Otonom, baik Muslimat, GP Ansor, Fatayat NU serta IPNU dan IPPNU untuk terjun ke politik praktis sangat tinggi. Sehingga seringkali dikatakannya, NU dijadikan kendaraan untuk kepentingan tersebut.” Ini yang tidak kita inginkan, karena dampak negatifnya sangat besar,”tandas Dosen Undar ini menambahkan.
Meski meminta untuk non aktif, namun untuk sanksi jika pengurus melanggar hingga kini belum secara tegas diterapkan.” Yang jelas, khittah itu harus dijalankan, mengenai sanksi nanti kita akan lihat dulu, “jawab Hamid Bisri menambahkan.
Disamping meminta jajaran pengurus NU untuk mengajukan non Aktif, ditambahkannya, dalam menyikapi pemilu legislative 2009, jajaran pengurus NU disemua tingkatan juga diminta tetap berpedoman pada tausyiah sebagaimana dalam penyikapan pilkada 2008 lalu. Yakni berlaku adil kepada semua calon dan dapat mencipatakan situas yang kondusif dalam rangka berpartisipasi pealaksanaan pemilihan umum.” Semua calon diberlakukan sama, dan seluruh warga NU tidak golput,”imbuhnya.
Dalam cacatan bhirawa, beberapa nama pengurus NU serta badan otonom seperti Muslimat dan Fatayat serta GP Ansor tercatat sebagai caleg yang telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislative 2009. Diantaranya, Hj Munjidah Wahab Ketua Muslimat NU Jombang, Caleg DPRD Propinsi, Ema Umyyatul Husnah ketua Fatayat NU Jombang, Aidil Mustofa (GP Ansor) ketiganya dari PPP, Sholihin Rusli Pengurus MWC NU Bareng, Davit Dikrullah (GP Ansor), Amirul Umam ( IPNU).

Honor Panwascam Naik Seratus Persen

Jombang, Bhirawa
Panitia pengawas pemilu 2009 ditingkat kecamatan bisa bernafas lega, pasalnya honor pengawas pemilu legislative dan pemilu presiden yang dilantik, Selasa (10/2) kemarin dikabarkan naik. Kenaikan honor mereka hingga mencapai seratus persen

Demikian yang dikatakan ketua Panwas kabupaten, M Fatoni usai pelantikan dan pengambilan sumpah atas 63 panwascam yang digelar di ruang bung Tomo pemkab Jombang. Dikatakannya, honor panwas pemilu 2009 ditingkat kecamatan jauh dibanding saat pilkada lalu. Honor panwascam pada pilkada lalu sebesar Rp 350 ribu.” Untuk ketua, honornya sebesar Rp 1 juta sedangkan anggota sebesar Rp. 750 ribu,”ujarnya menjelaskan.
Namun, Fatoni menambahkan untuk sementara ini panwascam diharap bersabar terlebih dahulu. Karena anggaran dari pemerintah pusat baik untuk honor maupun yang lain hingga saat ini belum turun. “ Karenanya pelantikan inipun agak terlambat dilakukan,”tandasnya.
Usai dilantik, tugas panwascam yang segera harus dilakukan adalah membentuk Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) ditingkat desa. Dikabupaten Jombang jumlah PPL yang harus dibentuk sesuai jumlah desa sebanyak 306 petugas. “Untuk PPL ini paling lambat akhir Pebruari 2009, PPL harus sudah terbentuk, begitu juga sekretariat panwas dimasing-masing kecamatan,”tambahnya.
Mantan anggota panwas pilkada ini juga mengingatkan, personel panwascam yang baru dilantik, segera berkoordinasi dengan Muspika. Dan dalam melaksanakan pengawasan pemilu agar tetap berpedoman amanat undang-undang. “Saya minta kepada Panwascam untuk bekerja secara profesional, non partisan dan proporsional, apalagi tahapan pemilu sebentar lagi adalah kampanye terbuka,”tandas Fatoni mewanti-wanti.
Menanggapi kenaikan honor panawascam ini, ketua panawascam Tembelang, Rifai menyambut baik. Hal ini dikarenakan, tugas-tugas panwas yang berada dilapangan banyak mengeluarkan biaya terutama transportasi dan konsumsi.” Sudah sewajarnya honor panwas kecamatan ditambah. Karena kita kerjanya dilapangan,”ujar Rifai yang juga menjadi panwascam pada pilkada lalu ini menanaskan.
Sementara Bupati Suyanto yang hadir bersama wabup Widjono Soeparno berpesan agar agar dalam melaksanakan tugas, panwascam tetap berpedoman pada ketentuan aturan yang sudah ditetapkan. Karena aturan pemilu sekarang ini masih belum mutlak dan mengandung sebuah kepastian. “ Terutama terkait sah dan tidaknya kartu suara yang akan dicontreng oleh warga masyarakat yang memiliki hak suara pada pemilu legislative,” tegas Bupati bupati yang juga ketua DPC PDIP Jombang ini mengatakan.Rur.