Sabtu, 25 Oktober 2008

Mendagri Minta KPU Kokoh Pegangi Aturan


Agar Pilkada Malut Tak Terulang
JOMBANG-
Menteri Dalam Negeri Mardianto meminta KPU memegang kokoh aturan yang ada dalam pelaksanaan Pilkada. Hal ini dipesankan Mendagri menghadapi pilihan gubernur Jawa Timur putaran ke II yang bakal digelar 4 Nopember mendatang agar tidak terjadi konflik seperti Maluku Utara.
Mendagri mengatakan, hal-hal seperti pilkada Gubernur Maluku Utara harus kita jauhkan dan jangan sampai terjadi di Jawa Timur. “KPU harus memegang kokoh aturan yang ada, keamanannnya juga dijalankan dengan baik, saya yakin jika ini dilakukan kejadian Maluku Utara itu tidak akan terjadi,”ujar Mardianto menjawab wartawan disela-sela menghadiri Wisuda Sarjana STAI Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Sabtu (25/10).

Mantan Guabernur Jawa Tengah ini mengatakan, menghadapi Pilihan Gubernur Jawa Timur putaran ke II mendatang, pihaknya meminta agar semua pihak berpikir jernih dan memberikan keluasaan pada masyarakat untuk mentaati semua aturan. Mulai dari elit hingga masyarakat, semuanya berpikiran jernih maka tidak akan ada istilah Malut ke dua bagi pilkada Jatim
Menurutnya, kasus di Malut patut menjadi pelajaran bagi semua pihak dalam menjalankan proses demokrasi secara baik “ Kemarin kalimatan Timur juga Clean, apa Jawa timur tidak ingin seperti itu,”tandasnya seraya mengharapkan putaran ke II bisa dijalankan dengan baik.
Mendagri hadir di Tambakberas dalam rangka Wisuda sarjana STAI BU, dikatakannya hal ini juga dalam rangka pengembangan Perguruan Tinggi (PT) dalam kolerasi antara pusat dan daerah yakni keterkaitan antara pengembangan otonomi daerah dengan pendidikan.
Daikatakan Mendagri, Pendidikan sudah kewenangan wajib yang didaerahkan, kalau sudah demikian, maka tidak ada alas an daerah untuk tidak mendorong mengembangkan pendidikan.” Dan implementasinya ke depan akan saya lihat dari penyusunan APBD untuk aggaran pendidikan seberapa jauh, apakah sudah sebesar 20 persen atau belum ?,”katanya seraya mengatakan Rata-rata daerah sudah menuju pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.


Tidak ada komentar: