NU Harus Kawal Kebijakan Pemerintah Daerah

Jombang,
Organisasi massa, seperti NU diminta ikut andil dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dimasyarakat. Pasalnya, seringkali implementasi kebijakan pemerintah dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan

Demikian yang diungkapkan Ketua DPRD Jombang, Halim Iskandar dihadapan pengurus NU saat menggelar Rapat Kerja, Selasa (28/10). Keterlibatan NU dalam pengawasan dan pengawalan APBD misalnya mutlak harus dilakukan.” Selama ini pengawasan terhadap realisasi APBD sangat lemah, Sehingga implementasinya dimasyarakat seringkali tidak sesuai dengan angka,”ujarnya membeberkan.
Padahal, lanjut Gus Halim biasa dipanggil, pemerintah daerah untuk bantuan saja telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 18 miliar lebih.”Kalau bantuan ini digunakan untuk membangun dan tepat sasaran pasti kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,”imbuh ketua DPRD dua periode ini menambahkan.
Mantan cawabup ini mengatakan karena pengawasan dan pengawalan terhadap APBD lemah. Dalam pelaksanaannya, anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan di desa seringkali menimbulkan gejolak. “Bahkan terjadi pertikaian antara BPD dengan perangkat desa yang melaksanakan program ADD (anggaran dana dari Alokasi Dana Desa) yang dikucurkan pemkab,”imbuhnya.
Disamping meminta NU untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, Halim mengatakan, pihaknya kini juga sedang mengupayakan untuk mengusulkan peraturan daerah (perda) transparansi.” Sehingga masyarakat bisa mengetahui berapa nilai proyek yang dikucurkan pemerintah untuk sebuah pembangunan, misalnya, Suatu saat masyarakat bisa meminta pelaksana proyek untuk menghentikan, karena tidak sesuai dengan anggaran,”tandasnya seraya membeberkan penghentian proyek oleh masyarakat, karena mengetahui nilai pembangunannya jauh dari yang dikerjakan