Tiga Kades Ajukan Ijin Cuti

Nyaleg melalui PDIP
Jombang, bhirawa
Menyusul aturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengharuskan kades harus mundur sementara sejak proses pencalonan berlangsung. Tiga Kepala desa yang maju mencalonkan diri sebagai calon legislative 2009 melalui PDIP kemarin sudah mengajukan cuti kepada bupati.

Demikian yang dikatakan sekretaris DPC PDIP Jombang, Bahana Bella Binanda menjawab wartawan terkait tiga caleg dari PDIP yang kini masih aktif menjabat sebagai kades. “ Sudah kemarin mereka sudah mengajukan cuti ke bupati,”terang bella ditemui usai Paripurna di DPRD, Rabu (15/10).
Sementara itu, Bupati Jombang Suyanto mengatakan pihaknya akan menjalankan aturan Mendagri terkait Kades yang diharuskan mundur sementara saat mencalonkan.” Sya nurut saja apa perintah mendagri akan kita jalankan,’terang bupati yang juga ketua DPC PDIP menuturkan.
Ketiga kades tersebut adalah, Wulang Suhardi kades pelabuhan Plandaan, yang menempati nomor urut 2 daerah pemilihan daerah pemilihan 6 (Kabuh Plandaan, Kudu Ngusikan dan Ploso), Shodiqin kades Sumberagung Peterongan, dan Harun Bashori, Kades Sambong dukuh Jombang secara berurutan keduanya mendapatkan nomor urut 9 dan 10 pada daerah pemilihan 1 (Jombang- Peterongan).
PDIP dalam pileg 2009 mendatang menargetkan mendapatkan sebanyak 18 kursi DPRD. Apalagi pada pilkada Juni lalu bupati terpilih adalah dari PDIP.” Kita akan pakai juga mesin politik dari ekternal partai yang telah terbangun saat pilkada lalu,”bebernya seraya mengatakan pada tahun lalu PDIP menempatkan 12 kadernya duduk di kursi dewan.
Target 18 kursi menurut Bella dinilai sangat realisitis karena partai berlambang banteng gemuk ini dalam perekrutan caleg tidak hanya mengandalkan kader structural. Prosentasinya perekrutan caleg terdiri dari 80 persen kader structural dan 20 non structural. “Apalgi pada pileg 2009 ada tambahan kursi di DPRD menjadi 50 yang awalnya hanya 45 orang,”pungkasnya seraya mengatakan kader non structural itu dijaring dari berbagai kalangan diantaranya dari IBI (Ikatan Bidan Indonesia), dari mantan PGRI, SPSI dan kalangan pondok pesantren.rur