Kawal Pilkada, NU Harus Netral

JUGA KAWAL APBD PRO RAKYAT
Jombang, Bhirawa
NU harus ikut mengawasi proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) agar berjalan lancar tidak terjadi kecurangan. Pasalnya setiap pelaksanaan pesta demokrasi sering kali terjadi kecurangan dan menimbulkan konflik dimasyarakat.
Demikian yang ungkapkan, KH Sholahudin Wahid pengasuh PP Tebuireng saat hadir dalam dialog Pilkada Jangan Menyakiti Rakyat yang diselenggarakan PC NU Jombang, Selasa (8/7) di gedung PSBR yang juga dihadiri, ketua PB NU KH Masdar F Masudi bersama Zawawi.
Kecurangan yang akhirnya menimbulkan konflik dimasyarakat seperti yang terjadi di Maluku Utara, dikatakannya jangan sampai terjadi di kabupaten Jombang. Karenanya disamping ikut mengawasi jalannya pilkada, NU juga harus ikut menganjurkan warganya untuk menggunakan hak pilihnya. “Tapi NU harus netral, jangan kampanye golput. Ukuran Netral itu ditunjukkan sikap pemimpinnya,”imbuhnya.
Adik kandung mantan ketua umum PB NU, KH Abdurrahman Wahid ini juga menambahkan, disamping itu NU juga harus mengawal APBD sehingga lebih banyak berpijak atau pro rakyat. Karena selama ini lanjutnya, APBD kabupaten Jombang yang jumlahnya jauh lebih tinggi dari APBD kabupaten Tuban ternyata lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dari pada untuk kepentingan masyarakat. “ Dari perbandingan yang dilakukan FITRA (LSM, ) disebutkan bahwa Kabupaten Tuban dana yang dikembalikan untuk masyarakat lebih banyak dari pada APBD Jombang,”tandasnya seraya meminta PC NU untuk mengundang FITRA belajar anggaran.
Dengan mengawal APBD dan mengontrol kebijakan bupati dan DPRD, maka NU dikatakan mantan cawapres 2004 ini, berarti juga ikut menjadi pengawal kepentingan rakyat. ” Kalau NU yang mengontrol saya yakin bupati tidak akan berani, mengontrol kebijakan bupati dan DPRD juga ibadah, jangan hanya memanfaatkan rakyat,”pungkasnya.
Senada dengan Gus Sholah, Masdar juga menandaskan bahwa control yang paling efektif adalah dengan menggunakan lembaga. “ Karena control jika dilakukan secara pribadi tidak efektif. Ini penting agar roda kepemimpinan tidak kebablasan,’tuturnya.
Keretakan NU selama ini karena adanya perbedaan politik, padahal dikatakannya, pilihan politik itu hanya menghabiskan waktu 5 menit. Proses politik di Indonesia ini lanjutnya yang menggerus tatanan organisasi kemasyarakatan.” Salah satu yang mengalami dampak yang cukup besar adalah NU,”tandasnya.
Menurut Masdar, warga NU sebenarnya dalam pilihan politiknya dinilai lebih dewasa dibanding elit-elit politiknya. “ Karena warganya bicara dengan hati nurani sementara elit bicara atas kepentinganya sendiri,”imbuhnya dan meminta pengurus NU kembali memegang Khittah NU dengan tidak berpolitik praktis. rur


Ket// Gus Sholah bersama ketua PB NU Masdar F Masudi saat dialog pilkada di gedung PSBR kemarin. Ramadlan.